Pelaksanaan Otonomi daerah, permasalahannya berupa contoh nyata, serta solusinya

1. Intan Utari Ismawan (J3N116115)
Nurkhalilah Tri S (J3N116181)
Riztanty Ayudia Yuniwati (J3N116214)
Dzikri Ramadhani (J3N216303)
Teguh Sulaiman A (J3N216314)

2. OTONOMI DAERAH
Pada undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

3. Desentralisasi
• penyerahan wewenang
pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem
Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Dekonsentrasi
• pelimpahan wewenang
pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Gubernur
sebagai wakil pemerintah dan
atau kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu.

4. VISI OTONOMI DAERAH

5. PRINSIP-PRINSIP OTONOMI DAERAH
Prinsip otonomi seluas-luasnya
Prinsip otonomi yang nyata
Prinsip otonomi
bertanggungjawab

6. Tumpang Tindih Kewenangan
Orientasi Kekuasaan
Anggaran

7. • Kasus banjir sudah tidak asing lagi untuk Jakarta, ketika musim hujan
sudah pasti terjadi banjir tetapi cuaca merupakan sesuatu yang tidak
bisa di prediksi, jadi sudah menjadi tugas pemerintah untuk
mengantisipasi hal ini. Antisipasi menyeluruh, mulai dari sistem
peringatan dini di semua daerah aliran sungai serta sistem manajemen
transportasi publik hingga kesiapsiagaan menangani bencana masih jadi
pekerjaan pemerintah pusat dan DKI, serta merupakan salah satu dari
kesalahan otonomi daerah sekitar karena terdapat sungai yang hulunya
diluar Jakarta, sementara hilirnya di Jakarta. Karena banjir
menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat, seperti gangguan
penyakit dan terhambatnya transportasi. Kerugian lainnya banjir dapat
mematikan perekonomian di Jakarta, sedangkan Jakarta merupakan
pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Indonesia.

8. Solusi Untuk Mengatasi Permasalahan
Otonomi Daerah
mengantisipasi
menyeluruh, mulai dari
sistem peringatan dini
di semua daerah aliran
sungai
Rehabilitasi seluruh
saluran air bebas
sampah dan lumpur
serta tertata jaringan
utilitas perlu dilakukan
bertahap
perilaku warga seperti
buang sampah pada
tempatnya harus
dilakukan