Pajak hiburan dikenakan pada penyelenggara hiburan seperti film, pertunjukan, dan olahraga. Beberapa jenis hiburan seperti kesenian rakyat dan keagamaan dibebaskan dari pajak. Tarif pajak bervariasi antara 10-75% tergantung jenis hiburan.

1. PAJAK HIBURAN
Adapun yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud di atas adalah pagelaran
kesenian ra
kyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional
Daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan (religius).
Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
Sedangkan
yang merupakan Wajib P
ajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
hiburan.
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya
diterima oleh penyelenggara Hiburan.
Jumlah
uang yang seharusnya diterima termasuk potongan
harga dan tiket cuma
-
cuma diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
1.
tontonan film sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
2.
pagelaran kesenian, musik, tari dan/a
tau busana sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
3.
kontes kecantikan sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
4.
kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
5.
pameran sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
6.
diskotik, karaoke, klab malam da
n sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
7.
sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
8.
permainan bilyar, golf dan boling sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
9.
pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh pe
rseratus)

2. PAJAK RESTORAN
PERDA NO. 12 TAHUN 2010
PAJAK RESTORAN ADALAH PAJAK ATAS PELAYANAN RESTORAN
RESTORAN ADALAH TEMPAT MENYANTAP MAKANAN DAN MINUMAN
YANG DISEDIAKAN, DIPUNGGUT BAYARAN TERMASUK JUGA JASA BOGA
DAN CATERING.
WAJIB PAJAK ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN, MELIPUTI
PEMBAYARAN PAJAK, PEMOTONGAN PAJAK DAN PEMUNGUTAN PAJAK
YANG MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
DAERAH.
NAMA, OBJEK, DAN WAJIB PAJAK
DENGAN NAMA PAJAK RESTORAN DIPUNGUT PAJAK ATAS SETIAP
PEMBAYARAN JASA PELAYANAN RESTORAN.
OBJEK PAJAK RESTORAN ADALAH PELAYANAN YANG DISEDIAKAN OLEH
RESTORAN.
WAJIB PAJAK RESTORAN ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG
MENGUSAHAKAN RESTORAN.
DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
DASAR PENGENAAN ADALAH JUMLAH PEMBAYARAN YANG DITERIMA
ATAU YANG SEHARUSNYA DITERIMA RESTORAN.
TARIF PAJAK RESTORAN DITETAPKAN SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN).
BESARAN POKOK PAJAK RESTORAN DIHITUNG DENGAN CARA
MENGALIKAN TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK.

3. Tarif Pajak Penghasilan Pribadi dan Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP)Inilah tarif pajak penghasilan pribadi dan Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diberlakukan sejak 1 Januari 2013, yang bisa Anda
gunakan untuk menghitung pajak penghasilan Anda. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-
Undang No. 36 tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan), maka tarif (potongan)
pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut.
Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp) Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta 5%
Di atas 50 juta sd 250 juta 15%
Di atas 250 juta sd 500 juta 25%
Di atas 500 juta 30%
Tarif pajak di atas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih yang disetahunkan.PTKP berbeda untuk status
pekerja yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, yang
besarnya kemudian dirubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, bagi
pekerja yang belum kawin, PTKP adalah Rp24.300.000. Catata: Lihat juga Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26
Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
Bila pekerja kawin, ada penambahan Rp2.025.000 untuk PTKP. Bila pekerja mempunyai anak,
ada penambahan PTKP sebesar Rp2.025.000 untuk setiap anak dan hanya berlaku sampai anak
yang ketiga. Tidak ada penambahan PTKP untuk anak ke-empat dan seterusnya. Bila istri
bekerja, PTKP pekerja tetap sama, yaitu Rp24.300.000 dan tarif pajak penghasilan tetap
sama.Berikut adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk status pekerja yang
berbeda.
Status Pekerja PTKP (Rp)
Belum Kawin 24.300.000
Kawin, anak 0 26.325.000
Kawin, anak 1 28.350.000
Kawin, anak 2 30.375.000
Kawin, anak 3 32.400.000
Itulah potongan pajak penghasilan pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dapat Anda
gunakan untuk menghitung pajak penghasilan pribadi Anda.

4. Pada dasarnya, tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menganut
tarif tunggal yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 atau 25% pada tahun 2010 dan seterusnya.
Namun demikian, ternyata tarif PPh Badan juga harus memperhitungkan fasilitas pengurangan
tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 31E Undang-undang tersebut. Adanya batasan peredaran
usaha bagi Wajib Pajak badan yang berhak mendapatkan pengurangan tarif ini membuat tarif
PPh Badan menjadi tidak sederhana. Nah, tulisan singkat ini akan mencoba menyederhanakan
penghitungan PPh badan terutang dengan menyederhanakan tarifnya.
Sebagaimana kita ketahui, bahwa perubahan tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2009. Bila berdasarkan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2000, tarif PPh Badan merupakan tarif progresif dengan menggunakan
tiga lapisan tarif, maka Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b
dan Pasal 17 ayat (2a) menyederhanakannya dengan memperkenalkan tarif tunggal yaitu 28%
tahun pajak 2009 atau 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Berikut adalah
perubahannya.
Tarif cfm UU Nomor 17 Tahun 2000 Tarif cfm UU Nomor 36 Tahun 2008
Lapisan PKP Tarif Lapisan PKP Tarif
s.d Rp50 Juta 10%
Berapapun nilai PKP
28% (2009)
25% ( 2010 dst)
Di atas Rp50 Juta s.d Rp100 Juta 15%
Di atas Rp100 Juta 30%
Tarif Pasal 31E
Namun demikian, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ini juga memberikan fasilitas
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2b) berupa pengurangan
tarif sebesar 50% dari tarif normal. Lalu, Siapa yang berhak untuk mendapatkan fasilitas
pengurangan tarif? Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan
bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp
50.000.000.000,00. Bagi wajib pajak tersebut diberikan fasilitas berupa pengurangan tarif
sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a).
Dengan demikian, Wajib Pajak yang berhak atas fasilitas pengurangan tarif ini adalah Wajib
Pajak badan dalam negeri yang peredaran brutonya tidak lebih dari Rp 50 Milyar. Jadi, selain
Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto kurang dari Rp 50 Milyar tidak berhak
atas pengurangan tarif ini, misalnya Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri ataupun Wajib
Pajak luar negeri. Begitu Juga, Wajib Pajak badan dalam negeri yang peredaran brutonya lebih
dari Rp 50 Milyar juga tidak mendapatkan fasilitas ini.
Masih di Pasal 31E ayat (1), penerapan pengurangan tarif sebesar 50% inipun dibatasi yaitu
hanya atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp
4.800.000.000,00. Hal ini berarti bahwa untuk Penghasilan Kena Pajak atas bagian peredaran
bruto di atas Rp4,8 Milyar sampai dengan Rp50 Milyar, tetap dikenakan tarif normal 28% (tahun
pajak 2009) atau 25% (tahun pajak berikutnya).

5. Ketentuan pengurangan tarif di atas dimaksudkan untuk mendukung program Pemerintah dalam
pemberdayaan Wajib Pajak badan dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Ketentuan ini juga bertujuan untuk mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak badan tersebut
akibat penerapan tarif tunggal sejak tahun 2009. Padahal, pada tahun sebelumnya, tarif pajak
bagi Wajib Pajak UMKM ini mungkin hanya 10% atau 15% saja.
Berikut ini adalah contoh penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan
Pasal 31E Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, sebagaimana dinyatakan dalam memori
penjelasannya.
Misalkan peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00, maka PPh badan terutang tahun pajak
2009 untuk PT X adalah sebagai berikut :
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang
memperoleh fasilitas:
(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak
memperoleh fasilitas :
Rp3.000.000.000,00 - Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00
Jadi, Pajak Penghasilan yang terutang adalah :
Atas PKP Rp480.000.000,00 (50% x 28%) x Rp480.000.000,00
= Rp 67.200.000,00
Atas PKP Rp2.520.000.000,00 28% x
Rp2.520.000.000,00 = Rp705.600.000,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang Rp 772.800.000,00
Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk Wajib Pajak badan dalam negeri, tarif pajak yang
dikenakan adalah :
1. Bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 Milyar, dikenakan tarif
PPh Badan sebesar 50% x 25% atau sama dengan 12,5% (untuk tahun pajak 2010 dan
tahun berikutnya)
2. Bagi wajib pajak dengan peredaran bruto lebih dari Rp50 Milyar, dikenakan tarif PPh
Badan sebesar 25% (untuk tahun pajak 2010 dan tahun berikutnya)
3. Bagi wajib pajak dengan peredaran bruto di atas Rp4,8 Milyar sampai dengan Rp50
Milyar, dikenakan tarif PPh Badan sebagai berikut :
a. Untuk Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8
Milyar, PPh terutang adalah 50% x 25% x PKP. Artinya bahwa tarif PPh Badan
adalah 12,5% pada bagian Penghasilan Kena Pajak ini.
b. Untuk Penghasilan Kena Pajak sisanya, PPh terutang adalah 25% x PKP.

6. Tarif Efektif
Menurut penulis. ketentuan Pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut rasanya sulit
dipahami oleh Wajib Pajak badan dalam skala UMKM. Akan lebih mudah dicerna apabila dalam
menghitung PPh terutang menggunakan cara tarif pajak dikalikan langsung dengan penghasilan
kena pajak.
Apabila kita terjemahkan dalam bahasa matematika yang sederhana, dengan peredaran bruto kita
singkat PB dan tarif PPh Badan adalah T, maka akan kita peroleh pernyataan sebagai beikut :
1. Jika PB ≤4,8 Milyar, maka T = 12,5%
2. Jika PB > 50 Milyar, maka T = 25%
Sementara itu, tarif efektif apabila peredaran bruto di atas Rp4,8 Milyar tapi tidak lebih dari
Rp50 Milyar harus dapat kita hitung dengan persamaan sebagai berikut :
PPh adalah PPh terutang untuk tahun pajak 2010 dan tahun pajak berikutnya. PB adalah
peredaran bruto (dalam rupiah) untuk satu Wajib Pajak badan dalam negeri tahun pajak 2010
atau tahun pajak berikutnya. PKP adalah Penghasilan Kena Pajak (dalam rupiah) untuk Wajib
Pajak badan dalam negeri tersebut. Sementara M adalah menunjukkan angka dalam Milyar
Rupiah.
Mengingat bahwa besarnya PPh = T x PKP, maka tarif efektif PPh Badan bagi mereka yang
memiliki peredaran bruto berada di kisaran Rp4,8 Milyar sampai dengan Rp50 Milyar adalah :
Dengan demikian, misalkan apabila ada Wajib Pajak badan dalam negeri dalam tahun 2011
memiliki peredaran bruto Rp20 Milyar, maka tarif efektif PPh Badan adalah :

7. Terlihat bahwa tarif efektif PPh Badan merupakan fungsi dari peredaran brutonya. Apabila kita
gambarkan dalam bentuk grafik, dengan tarif efektif berada di sumbu y dan peredaran bruto di
sumbu x, maka gambarnya adalah sebagai berikut.
Nah, dengan cara perhitungan tarif PPh Badan seperti itu, menghitung PPh terutang menjadi
lebih mudah bukan?
Kesimpulan
Terdapat tiga kelompok Wajib Pajak badan dilihat dari jumlah peredaran brutonya.Pertama
Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 Milyar setahun. Bagi Wajib
Pajak ini, tarif PPh badan yang dikenakan adalah sebesar 50% dari tarif Pasal 17. Jadi, untuk
tahun 2009, tarif PPh badan adalah 50% x 28% atau sama dengan tarif efektif 14%. Sedangkan
untuk tahun 2010 dan seterusnya, tarif PPh badan adalah 50% x 25% atau sama dengan tarif
efektif 12,5%.

8. Kelompok kedua adalah Wajib Pajak badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp50
Milyar setahun. Pengurangan tarif tidak diberikan untuk kelompok Wajib Pajak ini. Artinya tarif
PPh badan yang dikenakan adalah tarif Pasal 17 tanpa pengurangan, yaitu 28% untuk tahun 2009
dan 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya.
Nah, kelompok yang terakhir adalah kelompok Wajib Pajak badan yang peredaran brutonya
lebih dari Rp4,8 Milyar setahun tetapi tidak lebih dari Rp50 Milyar setahun. Kelompok ini akan
mendapatkan pengurangan tarif untuk sebagian penghasilan kena pajaknya. Tarif efektifnya
adalah 25% - (Rp0,6 Milyar/Peredaran Bruto) sehingga angkanya akan berkisar antara 12,5%
dan 25% tergantung pada besarnya peredaran bruto setahun.
Rujukan
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. Arie Widodo, Pasal 31E Undang-undang PPh : Menguntungkan atau Bumerang,

9. Cara Menghitung Besaran PBB, BPHTB, dan PPh
Posted On 16 Jan, 2013 - By Anto Erawan - With 0 Comments
RumahCom – Dalam transaksi properti ada tiga jenis pajak yang penting yang perlu diketahui
pemilik, pembeli, dan penyewa rumah, yakni: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak
Penghasilan (PPh), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Baca: Pajak-pajak Terkait Jual-Beli Properti
Untuk mengetahui cara perhitungan pajak-pajak tersebut, berikut ini pemaparannya:
Contoh Perhitungan Besaran PBB:
Sebuah rumah dengan bangunan 100 m² berdiri di atas lahan 200 m². Misalnya, berdasarkan
NJOP (nilai jual obyek pajak) harga tanah Rp700.000 per m² dan nilai bangunan Rp600.000 per
m². Berapa besaran PBB yang harus dibayar oleh pemilik rumah tersebut?

10. Contoh Perhitungan Besaran BPHTB
Seseorang membeli sebuah rumah di Jakarta dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 100
m². Berdasarkan NJOP, harga tanah Rp700.000 per m² dan nilai bangunan Rp600.000 per m².
Berapa besaran BPHTB yang harus dikeluarkan oleh pembeli rumah tersebut?

11. Contoh Perhitungan Besaran PPh
Seseorang menjual sebuah rumah di Jakarta dengan tanah 200 m² dan luas bangunan 100 m².
Berdasarkan NJOP harga tanah Rp700.000 per m² dan nilai bangunan Rp600.000 per m². Berapa
besaran PPh yang harus dikeluarkan oleh penjual rumah tersebut?

12. PENGHITUNGAN PBB
Faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan penghitungan PBB terhutang ?
1. Tarif Pajak
2. Nilai Jual Obyek Pajak
3. NJOP
4. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
5. NJOPTKP
Bagimana Uraian masing-masing faktor ?
1. Tarif pajak adalah sebesar 0,5 %.
2. NJOP berdasarkan tabel yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak
3. NJKP atau Nilai Jual Kena Pajak yang besarnya ditetapkan sebesar 20 % dan 40 %
(khusus untuk perumahan dengan NJOP Rp 1 miliar) dari NJOP.
4. Rumus untuk mengitung PBB adalah sebagai berikut : PBB = 0,5 % x NJKP.
Apa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBB ?
1. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
2. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar. Apabila tidak terdapat transaksi secara wajar, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP
Pengganti.
3. Nilai jual sebagai DPP PBB dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok A dan
kelompok B (523/KMK.04/1998).
4. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu
ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.
Bagaimana Penjelasan dan Ketentuan Nilai Jual Kena Pajak (Undang-Undang Nomor 12
TAHUN 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 TAHUN 2002) ?
1. NJKP adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu
persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.
2. Besarnya NJKP ditetapkan sebesar :
a. Obyek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40 % (empat puluh persen
) dari Nilai jual Objek Pajak;
b. Objek pajak lainnya :
- Sebesar 40 % ( empat puluh persen ) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual
Objek Pajaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) atau lebih;
- Sebesar 20 % (dua puluh persen ) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Pajak

13. Objeknya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Bagaimana Penjelasan dan mekanisme Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(201/KMK.04/2000) ?
- NJOPTKP adalah batas minimal NJOP yang menurut ketentuan UU tidak dikenakan pajak.
- NJOPTKP ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap
wajib pajak.
- Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh Kepala Kanwil
Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan berdasarkan pendapat Pemda setempat.
- Apabila seorang wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, maka yang diberikan NJOPTKP
hanya salah satu objek pajak yang mempunyai nilai jual paling besar. Sedangkan objek pajak
lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi dengan NJOPTKP.
Bagaimana Mekanisme Perhitungan dan Penilaian Objek PBB ?
A. Pendekatan Penilaian
1. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach
o Pendekatan Data Pasar adalah suatu metode penghitungan NJOP dengan cara
membandingkan antara objek pajak yang sejenis dengan objek lain yang telah
diketahui harga pasarnya.
o Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun
dapat juga digunakan untuk menentukan NJOP bangunan
2. Pendekatan Biaya (Cost Approach)
o Pendekatan Biaya adalah suatu metode penghitungan NJOP dengan cara
menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang
sejenis dikurangi dengan penyusutannya.
o Umumnya, pendekatan biaya digunakan untuk menentukan NJOP bangunan.
3. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
o Pendekatan Pendapatan adalah suatu metode penghitungan NJOP dengan cara
mengkapitalisasikan pendapatan satu tahun dari objek pajak yang bersangkutan.
o Biasanya, pendekatan pendapatan diterapkan untuk objek pajak yang dibangun
untuk menghasilkan pendapatan, seperti hotel, gedung perkantoran yang
disewakan, dsb.
o Pendekatan ini juga digunakan sebagai alat penguji terhadap nilai yang dihasilkan
pendekatan lainnya.
B. Cara Penilaian
1. Penilaian Massal (Mass Appraissal)

14. o NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat
pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT).
o NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan
(DBKB).
o Perhitungan penilaian massal dilakukan dengan menggunakan komputer
(Computer Assisted Valuation/CAV)
2. Penilaian Individual (Individual Appraissal)
o Objek pajak bumi yang nilainya di atas Rp 3.200.000 meter persegi.
o Objek pajak bangunan yang nilainya di atas Rp 1.366.000 meter persegi.
o Objek pajak yang nilai jualnya Rp 500.000.000 atau lebih.
o Objek pajak tertentu, seperti rumah mewah, pompa bensin, jalan tol, lapangan
golf, objek rekreasi, usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

15. Pajak Kendaraan Bermotor
Komentar Kirim ke Teman Cetak
A A A
Istilah-istilah umum (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)
1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya
yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi
tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat
berat dan alat-alat besar yang bergerak;
2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk
pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dengan
menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka
hitam;
3. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak /
berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen;
4. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan
bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah
termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
5. Penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang
pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang
berlaku.
Objek Pajak (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)
Yang menjadi objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
Dikecualikan sebagai Objek Pajak
Dikecualikan sebagai objek pajak PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor oleh :
1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional
dengan azas timbal balik;
3. Pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.
Subjek Pajak (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)
Yang menjadi subjek PKB adalah Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai
kendaraan bermotor.

16. Dasar Pengenaan Pajak (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)
1. DPP PKB adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot yang mencerminkan
secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan
bermotor.
2. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum
3. Apabila harga pasaran umum diketahui, maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan
faktor-faktor :
a. Isi silinder dan atau satuan daya kendaraan bermotor;
b. Penggunaan kendaraan bermotor, yang dihitung berdasarkan faktor tekanan gandar, jenis bahan
bakar, jenis, penggunaan, tahun pembuatan, ciri-ciri kendaraan bermotor;
c. Jenis kendaraan bermotor;
d. Merek kendaraan bermotor;
e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor;
f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
Tarif PKB (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)
1. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
2. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
3. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
Jumlah PKB Terutang (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)
PKB terutang = Tarif x DPP
Masa dan Saat PKB Terutang (PERDA Nomor 4 Tahun 2003)
1. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak
saat pendaftaran kendaraan bermotor dimulai.
2. PKB dibayar sekaligus dimuka.

17. Pajak dan Denda STNK Motor
STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang
berfungsi sebagai kelengkapan kendaraan bermotor ketika bergerak dijalan, berisikan identitas pemilik,
identitas kendaraan bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
Berikut istilah yang tercantum di STNK:
BBN KB (Bea Balik Nama kendaraan bermotor) : Besarnya 10% dari harga motor (off the road)/harga
faktur untuk motor baru, dan motor bekas(second) sebesar 2/3 pajak (PKB) nya.
PKB (Pajak kendaraan bermotor) : Besarnya 1,5% dari nilai jual motor dan bersifat menurun tiap tahun,
karena penyusutan nilai jual motor.
SWDKLLJ (Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan) : Sumbangan ini dikelola oleh jasa raharja.
BIAYA ADM (Biaya administrasi) : Untuk motor baru tidak dikenakan dan apabila ganti plat nomor (5
tahun sekali) atau balik nama dikenai biaya ADM.
Denda Pajak Kendaraan Bermotor : Apabila jatuh tempo masa berlaku STNK belum melakukan
perpanjangan maka akan dikenai denda PKB dan denda SWDKLLJ.
Perhitungan Denda PKB : 25% per tahun
terlambat 3 bulan = PKB x 25% x 3/12
terlambat 6 bulan = PKB x 25% x 6/12
Denda SWDKLLJ : besarnya Rp 32.000,- untuk roda 2 & Rp100.000,- untuk roda 4.
Contoh: si Andi punya motor dan terlambat bayar 6 bulan jumlah PKB tertera di STNK Rp 232.000,- &
SWDKLLJ Rp 35.000,- maka Andi dikenakan denda keterlambatan sebesar:
(Rp232.000 x 25% x 6/12 ) + (Rp 32.000) = Rp 61.000,-
Total yang harus dibayar sebesar: Rp 232.000 + Rp35.000 + Rp 61.000 = Rp 328.000,-