Makalah ini membahas tentang penerapan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di sekolah-sekolah, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk menerapkannya. KTSP sulit diterapkan karena kurang sistematis, tidak fungsional, kurang sosialisasi, dan kurang sarana prasarana pendukung. Solusinya adalah penentuan kelulusan oleh guru, pemerintah hanya menetapkan kerangka umum, sosialisasi

1. MAKALAH
PENERAPAN KTSP
Makalah ini di susun untuk memenuhi salah satu tugas
Mata Kuliah “Kurikulum Pembelajaran”
Disusun Oleh :
1. Ayu Yanuari Astuti (20080210155)
2. Agus Sudrahjat ( )
3. Aji Septa Krismayana (20080211053)
4. Rika Yunitasari (20080210976)
PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS PERGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KUNINGAN
2009/2010

2. KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt, karena atas berkat, rahmat dan
hidayah – Nya. Kami dapat menyusun makalah yang beri judul “Penerapan KTSP”
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Mata Kuliah Perencanaan
Pengajaran, Bapak Akhmad Sudrajat, M.Pd. Serta pihak – pihak yang telah membantu kami
dalam penyusunan makalah ini, sehingga penyusunan makalah ini berjalan dengan baik.
Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat
kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar dapat
dijadikan pelajaran dalam penyusunan makalah selanjutnya.
Semoga makalah ini bermanfaat bagi kami khususnya, dan bagi para permbaca
umumnya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Kuningan, Maret 2010
Penulis

3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang perlu adanya proses
untuk menjadi maju, salah satu proses tersebut adalah dengan mencerdaskan anak bangsa.
Dengan pendidikan yang bermutu atau berkualitas benarlah yang dapat meningkatkan
kecerdasan anak bangsa. Dari zaman ke zaman sistem kurikulum pendidikan yang ada
Indonesia selalu ada perubahan demi mencerdaskan anak bangsa. Salah satu sistem kurikulum
yang baru saat ini adalah system KTSP (Kurikulum Tingkat satuan pendidikan).
Sejak digulirkan Juni 2006, banyak muncul persoalan dalam penerapan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu tidak memadainya kualitas SDM yang mampu
menjabarkan KTSP di satuan pendidikan, kurangnya sarana pendukung kelengkapan
pelaksanaan KTSP, belum sepenuhnya guru memahami KTSP secara utuh, baik dari segi
konsep maupun penerapannya di lapangan. Persoalan-persoalan tadi diperparah oleh tidak
sinkronnya materi kurikulum yang dibuat oleh sejumlah penerbit yang menterjemahkan KTSP
ke dalam banyak versi, sehingga membuat konsentrasi para siswa menjadi semakin terpecah
karena harus membeli buku dalam banyak versi. Lebih dari itu, pengurangan jumlah jam
pelajaran seperti yang diamanatkan oleh kurikulum ini berdampak kepada penghasilan guru,
karena otomatis akan mengurangi penghasilan mereka, terutama guru honorer.
1.2 Rumusan Masalah
1. Mengapa KTSP sulit diterapkan di sekolah-sekolah?
2. Bagaimana solusi untuk menerapkan KTSP tersebut?
1.3 Tujuan Penyusunan
1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pembelajaran.
2. Untuk mengetahui cara-cara pnerapan KTSP.

4. BAB II
DESKRIPSI
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum disusun oleh satuan
pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan
potensi yang ada di daerah.
KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-
masing satuan pendidikan.
Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam
mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan
nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi (SI), proses, kompetensi
lulusan(SKL), tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan
penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar
Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan
pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.
Apabila kita telusuri asbabul furuj KTSP, di mana konsep kurikulum menurut standar
nasional pendidikan merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Konsep ini, jika ditilik mengadopsi
dari konsep Beuchamp (1968:6) bahwa “A curriculum is a written document which may
contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of pupils during their
enrollment in given school”. Beuchamp lebih memberi penekanan bahwa kurikulum adalah
suatu rencana pendidikan atau pengajaran.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun
2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada
KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan
mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

5. Selain dari itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang
menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005. Panduan yang disusun BSNP
terdiri atas dua bagian.
Pertama, Panduan Umum yang memuat ketentuan umum pengembangan kurikulum
yang dapat diterapkan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi dan
Kompetensi Dasar yang terdapat dalam SI dan SKL.Termasuk dalam ketentuan umum adalah
penjabaran amanat dalam UU 20/2003 dan ketentuan PP 19/2005 serta prinsip dan langkah
yang harus diacu dalam pengembangan KTSP.
Kedua, model KTSP sebagai salah satu contoh hasil akhir pengembangan KTSP
dengan mengacu pada SI dan SKL dengan berpedoman pada Panduan Umum yang
dikembangkan BSNP. Sebagai model KTSP, tentu tidak dapat mengakomodasi kebutuhan
seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hendaknya
digunakan sebagai referensi.

6. BAB III
ANALISIS
3.1 Tujuan KTSP
Tujuan Panduan Penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan
SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dalam penyusunan
dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang
bersangkutan.
3.2 Prinsip Pengembangan KTSP
Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah :
KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan
pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan
kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite
sekolah/madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi
oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan
kurikulum yang disusun oleh BSNP .
3.3 Penerapan KTSP di Sekolah-Sekolah
Hampir seluruh guru di Indonesia hanya bisa mengkopi KTSP yang sudah ada untuk
diterapkan di sekolah mereka masing-masing tanpa memperhatikan dan disesuaikan dengan
potensi yang ada disekolah/ daerah tersebut.
Implementasi kurikulum dijelaskan oleh Saylor dan Alexander (1974) dalam Miller and Seller
(1985 : 246) sebagai proses menerapkan rencana kurikulum (program) dalam bentuk
pembelajaran, melibatkan interaksi siswa-guru dan dalam konteks persekolahan. Problem
konsep inilah yang bagi pengelola pendidikan sudah melaksanakan KTSP dengan bukti
adanya dokumen yang tersusun rapi.
Para supervisor menilai, para pengelola pendidikan belum menerapkan KTSP sebagaimana
yang diharapkan. Di mana para pengembang kurikulum di satuan pendidikan ternyata belum
mengembangkan KTSP dalam bentuk kurikulum di satuan pendidikan fungsional yang secara

7. riil dikembangkan dalam pembelajaran. Rencana yang rapi dan sistematis menjadi tidak
bermakna apabila tidak diimplementasikan secara konsisten sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang telah direncanakannya.
Begitu juga dalam problem pendekatan impelementasi KTSP. Di mana dalam implementasi
KTSP sebenarnya lebih cenderung mengarah pada pendekatan enactment curriculum
dibandingkan dengan fidelity perspective maupun mutual adaptif. Pendekatan enactment
pernah dikembangkan oleh Jackson (1991 : 492) mempunyai ciri utama pelaksana kurikulum
melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum. Mereka menjadi
kreator dalam implementasi kurikulum, yang nantinya kurikulum sebagai proses akan tumbuh
dan berkembang dalam interaksi guru dan siswa. Terutama dalam membentuk kemampuan
berpikir dan bertindak.
Sampai saat ini kenyataannya di lapangan masih ada beberapa sekolah yang belum benar-
benar mengimplementasikan KTSP sesuai standar isi yang disusun Badan Standar Nasional
Pendidikan(BSNP).
Munculnya persoalan-persoalan tadi disebabkan oleh tidak siapnya pemerintah membuat
strategi implementasi kebijakan di atas, misalnya kurang diantisipasi kesiapan tenaga
pendidik dan kurangnya sosialisasi sampai ke seluruh pelosok tanah air.
3.4 SEBAB-SEBAB KTSP TIDAK DAPAT DI TERAPKAN DI SEKOLAH
KTSP, Kurikulum yang tidak sistematis. Ketidaklogisan KTSP terjadi karena sekolah
diberi kebebasan untuk mengelaborasi kurikulum inti yang dibuat pemerintah, tetapi evaluasi
nasional oleh pemerintah melalui ujian nasional (UN) justru paling menentukan kelulusan
siswa.
KTSP tidak fungsional Kurikulum ini menjadi tidak logis karena tidak
proporsionalnya pembagian tugas pengembangan antara pemerintah dan sekolah.Tidak
siapnya pemerintah membuat strategi implementasi kebijakan, misalnya kurang diantisipasi
kesiapan tenaga pendidik dan kurangnya sosialisasi sampai ke seluruh pelosok tanah air.
Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya KTSP.
3.5 SOLUSI DARI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENERAPAN
KTSP
Segala persoalan yang muncul akibat penerapan KTSP ini seharusnya menjadi perhatian
serius dari pemerintah (Depdiknas) agar tidak menambah daftar carut marut wajah pendidikan

8. di Indonesia. Ada beberapa kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu
sebagaiberikut:
1. Penentuan kelulusan siswa tidak harus berpatokan pada hasil nilai UN yang ditetapkan
pemerintah tetapi dikembalikan pada guru yang mengajar di sekolah tersebut.
2. Seharusnya pemerintah hanya menetapkan kerangka umum dari tujuan atau kompetensi,
isi, strategi, dan evaluasi, sedangkan pengembangannya secara rinci menjadi siap pakai
diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. KTSP dikembangkan sesuai dengan satuan
pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan
peserta didik dengan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BNSP. Sekolah dan
komite sekolah mengembangkan KTSP dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar
kurikulum dan standar kompetensi kelulusan, dibawah supervisi dinas kabupaten/kota yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK) dan departemen yang
menangani urusan pemerintahan di bidang agama (MI, MTs, MA)
3. Sosialisasi yang terus menerus harus dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan
beragam perangkat media secara tepat sasaran. Agar, para pelaku pendidikan mengerti secara
jelas maksud dan tujuan dari KTSP ini sehingga meningkatkan kualitas tenaga pendidik
terkait konsep dan aplikasi KTSP.
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya KTSP.
Kebijakan-kebijakan tersebut harus senantiasa diobservasi dan evaluasi pelaksanaannya di
lapangan, agar kebijakan itu benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah.

9. BAB IV
KESIMPULAN
KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-
masing satuan pendidikan. Proses penerapan KTSP belum terlaksanakan sepenuhnya dan
memang sulit untuk penerapannya. Hal ini disebabkan oleh:
a. KTSP, Kurikulum yang tidak sistematis
b. KTSP tidak fungsional
c. Tidak siapnya pemerintah membuat strategi implementasi kebijakan, misalnya kurang
diantisipasi kesiapan tenaga pendidik dan kurangnya sosialisasi sampai ke seluruh pelosok
tanah air.
d. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya KTSP.
Kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah
penerapan KTSP di sekolah adalah:
a. Penentuan kelulusan siswa tidak harus berpatokan pada hasil nilai UN yang ditetapkan
pemerintah tetapi dikembalikan pada guru yang mengajar di sekolah tersebut.
b. Seharusnya pemerintah hanya menetapkan kerangka umum dari tujuan atau
kompetensi, isi, strategi, dan evaluasi, sedangkan pengembangannya secara rinci menjadi
siap pakai diserahkan sepenuhnya kepada sekolah.
c. Sosialisasi yang terus menerus harus dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan
beragam perangkat media secara tepat sasaran.
d. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya KTSP.

10. DAFTAR PUSTAKA
Blog Universitas PGRI Adibuana SurabayaSeminar Nasional Pro dan Kontra Seputar UNAS,
http://www.unipasby.ac.id/node/, 16 Juli 2008.
Liwon dan Faojin, H.M. Menelusuri Problematika Implementasi KTSP dan
SolusiAlternatifnya,http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008101023122266,
11 Oktober 2008