Resume riset-walhi-tentang-partisipasi-dalam-wilayah-pertambangan
•Download as DOCX, PDF•
0 likes•128 views
Dokumen tersebut membahas tentang partisipasi masyarakat dalam beberapa aspek yakni KLHS, penataan ruang, perencanaan pembangunan, dan penetapan wilayah pertambangan. Namun demikian, dokumen tersebut menunjukkan bahwa secara praktis partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali di beberapa lokasi, padahal secara normatif telah diatur dengan baik
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Resume riset-walhi-tentang-partisipasi-dalam-wilayah-pertambangan
Similar to Resume riset-walhi-tentang-partisipasi-dalam-wilayah-pertambangan (20)
Resume riset-walhi-tentang-partisipasi-dalam-wilayah-pertambangan
- 1. Pendapat Hukum MK Partisipasi masyarakat sebagai bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah wajib: Memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Melindungi, Menghormati dan Memenuhi Kepentingan Masyarakat dan khususnya masyarakat yang berada di dalam WP dan yang terdampak, yang wilayah maupun tanahnya akan dimasukan ke dalam wilayah pertambangan. Menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu dengan cara pelibatan langsung masyarakat yang ada di dalam WP dan yang akan terkena dampak dalam penetapan wilayah pertambangan. Memfasilitasi partisipasi masyarakat sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Norma Peraturan Perundangan Teori Arnstein Praktek Lapangan KLHS Partisipasi dalam Pelaksanaan KLHS diatur sedemikian rupa sebagai berikut: KLHS harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dan pemangku Dengan pengaturan demikian, tangga partisipasi ditempatkan dalam tangga “Pemberian Infomasi” (tangga ketiga) untuk penilaian terendah, dan Lokasi Batu Gosok - Labuan Bajo: tidak ada pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS Lokasi Desa Hakatotubu – Desa Tambea: tidak ada informasi pelaksanaan
- 2. kepentingan lainnya; Dapat dibentuk komite ahli atau wakil-wakil komunitas Diatur mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui survey kuesioner, wawacara, observasi fisik dan social, Konsultasi publik/Lokakarya Diatur mekanisme pemberian informasi melalui pemanfaatan dokumen- dokumen cetak, pameran, poster, layanan informasi online dan diskusi melalui internet tangga “Penentraman” (tangga kelima) untuk penilaian tertinggi Terhadap prakteknya, penilaian partisipasi masyarakat berada pada tangga terendah yaitu “Manipulasi” bahkan untuk lokasi yang sama sekali tidak ada pelibatan masyarakat maka nilainya lebih rendah dari “Manipulasi” KLHS Lokasi Kawasan Batang Toru: tidak ada informasi pelaksanaan KLHS Penataan Ruang Partisipasi dalam Penataan Ruang diatur sedemikian rupa sebagai berikut: Penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat dengan cara baik dalam penyusunan rencana tata Dengan pengaturan demikian, tangga partisipasi ditempatkan dalam tangga “Pemberian Infomasi” (tangga ketiga) untuk penilaian terendah, dan tangga “Konsultasi” (tangga keempat) untuk Lokasi Batu Gosok - Labuan Bajo: tidak ada pelibatan masyarakat dalam penyusunan tata ruang Kabupaten Manggarai Barat Lokasi Desa Hakatotubu – Desa Tambea: tidak ada pelibatan masyarakat dalam penyusunan tata ruang
- 3. ruang; pemanfaatan ruang; dan pengendalian pemanfaatan ruang Diatur mekanisme sosialisasi, melalui media tatap muka antara lain dialog, seminar, lokakarya, diskusi, dan/atau pameran. Sosialisasi melalui media elektronik antara lain penyiaran di media radio dan/atau televisi dan rubrik tanya jawab melalui media internet; menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat, antara lain melalui kegiatan konsultasi publik, lokakarya, seminar, dan/atau workshop; memberikan tanggapan kepada masyarakat sebagai penjelasan kepada masyarakat atas masukan yang disampaikan kepada Pemerintah/pemerintah daerah. Diatur mekanisme Pemberian penilaian tertinggi Terhadap prakteknya, penilaian partisipasi masyarakat berada pada tangga lebih rendah dari “Manipulasi” karena tidak ada partisipasi masyarakat dalam penyusunan penataan ruang kabupaten. Kabupaten Kolaka Lokasi Kawasan Batang Toru: tidak ada pelibatan masyarakat dalam penyusunan tata ruang Kabupaten Tapanuli Selatan
- 4. informasi melalui media cetak seperti surat kabar, tabloid, majalah, selebaran, brosur, dan pamflet; media elektronik seperti siaran radio, siaran televisi, dan website; dan media komunikasi lainnya seperti melalui sms, hotline, kotak pos, dan media lainnya di mana masyarakat dapat memberikan masukan dengan mudah Perencanaan Pembangunan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan diatur sedemikian rupa sebagai berikut: Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah diikuti oleh unsur- unsur penyelenggaran negara dengan mengikutsertakan masyarakat Dengan pengaturan demikian, tangga partisipasi ditempatkan dalam tangga “Pemberian Infomasi” (tangga ketiga) untuk penilaian terendah, dan tangga “Konsultasi” (tangga keempat) untuk penilaian tertinggi Terhadap prakteknya, Lokasi Batu Gosok - Labuan Bajo: RPJMD Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan focus pembangunan pada sektor pariwisata. Namun dalam proses musyawarah perencanaan pada tingkat desa tidak diberi ruang untuk membicarakan sektor pertambangan
- 5. Khusus untuk penyusunan RPJMD diatur bahwa Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Diatur mekanisme penyelenggarakan forum konsultasi dan musrenbang Diatur mekanisme pemberian informasi melalui penggunaan dokumen rencana pembangunan daerah yang dijadikan bahan dalam musrenbang. penilaian partisipasi masyarakat berada pada tangga lebih rendah dari “Manipulasi” karena tidak ada partisipasi masyarakat dalam penyusunan penataan ruang kabupaten.. Lokasi Desa Hakatotubu – Desa Tambea: tidak ada pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka Lokasi Kawasan Batang Toru: tidak ada pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan Penetapan WP Partisipasi dalam Penetapan Wilayah Pertambangan diatur sedemikian rupa sebagai berikut: Dengan pengaturan demikian, tangga partisipasi ditempatkan dalam tangga “Manipulasi” Lokasi Batu Gosok - Labuan Bajo: Tidak ada informasi mengenai penetapan wilayah pertambangan. Setelah 2010 Ada upaya Pemda
- 6. Sebelum Putusan MK: diatur dalam Pasal 10 dimana Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: a) secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; b) secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan c) dengan memperhatikan aspirasi daerah. Setelah Putusan MK: menafsirkan sepanjang frasa “…memperhatikan pendapat… masyarakat…” (pasal 10 huruf b) Manggarai Barat untuk mengkoreksi praktek usaha pertambangan dengan menghentikan sementara izin usaha yang telah dikeluarkan Lokasi Desa Hakatotubu – Desa Tambea: Sudah ada usulan wilayah pertambangan dari Dinas Pertambangan ke Provinsi dan Provinsi ke Pemerintah Pusat, namun WP yang diusulkan dari Kabupaten tidak ada proses partisipasi masyarakat Lokasi Kawasan Batang Toru: tidak ada informasi pelibatan masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan di Kabupaten Tapanuli Selatan
- 7. bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak