Pedoman ini memberikan panduan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan sub urban dengan mengatur ketentuan umum dan teknis. Pedoman ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan ruang dan masyarakat sebagai acuan dalam mengawasi ruang. Tujuannya adalah memberikan panduan kepada stakeholder dalam mengendalikan ruang sesuai rencana.

1. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kawasan Perkotaan dan Sub Urban
1 Ruang lingkup
Ruang lingkup pedoman meliputi pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan
perkotaan dan sub urban. Materi pedoman mencakup tentang ketentuan umum dan
ketentuan teknis untuk pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan sub
urban.
Pedoman ini akan bermanfaat bagi :
a. Pemerintah Kota dan Kabupaten sebagai rujukan dalam rangka menyusun peraturan-
peraturan kebijakan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan
perkotaan dan sub urban;
b. Masyarakat sebagai acuan/arahan dalam mengawasi pemanfaatan ruang di kawasan
perkotaan dan sub urban.
Tujuan pedoman ini adalah untuk memberikan acuan kepada para stakeholder dalam rangka
pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan sub urban.
LAUT
Sayung
Ke Kendal/Jakarta
Tugu Genuk
Kaliwu
CBD Ke Demak/Surabaya
Gunungpati Peduru
Mranggen
Boja Karangawen
Banyumanik
Keterangan :
Ungaran Bergas
Urban
Pringapus
Sub Urban
Ke Solo
Urban Sprawl Ke Yogyakarta
Gambar 1 Lokasi kawasan perkotaan dan sub urban
2 Acuan normatif
Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan dan Sub Urban, disusun
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
Undang Undang R.I No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang R.I No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
1 dari 1

2. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
Peraturan Pemerintah R.I No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional.
Peraturan Pemerintah R.I No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah R.I No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang telah disahkan melalui Peraturan
Daerah.
3 Istilah dan definisi
3.1
ruang
wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta
memelihara kelangsungan hidupnya (UU No. 24/1992)
3.2
tata ruang
wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak (UU No.
24/1992)
3.3
penataan ruang
proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
(UU No. 24/1992)
3.4
rencana tata ruang
hasil perencanaan tata ruang (UU No. 24/1992)
3.5
pemanfaatan ruang
rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut
jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang (penjelasan UU No. 24/1992)
3.6
pengendalian pemanfaatan ruang
pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan
penertiban (UU No. 24/1992)
3.7
kawasan lindung
kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup
yang mencakup sumber aya alam dan sumber daya buatan (UU No. 24/1992)
3.8
2 dari 2

3. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
kawasan budidaya
kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya aalam, sumber daya manusia, dam sumber daya buatan (UU No.
24/1992)
3.9
kawasan perkotaan
kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (UU No. 24/1992)
3.10
sub urban
kawasan pinggiran kota (Kamus Besar Bahasa Indonesia, W.J.S. Porwadarminta)
daerah perumahan yang lokasinya di pinggiran kota (a residential district located on the
outskirts of a city - WordNet Dictionary)
kawasan yang terletak di bagian tepi suatu kota yang pemanfaatan ruangnya relatif lebih
rendah intensitasnya, biasanya digunakan sebagai daerah perumahan, pertanian, industri
dan campuran (a residential district located on the outskirts of a city - WordNet Dictionary)
3.11
kota
kawasan perkotaan yang berstatus Daerah Otonom
3.12
pengawasan
usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah
ditetapkan dalam rencana tata ruang (penjelasan UU No. 24/1992)
3.13
penertiban
usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat
terwujud (penjelasan UU No. 24/1992)
3.14
pelaporan
kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai
maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (penjelasan UU No. 24/1992)
3.15
pemantauan
upaya atau perbuatan untuk mengamati, dan memeriksa dengan cermat perubahan
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (penjelasan UU
No.24/1992).
3.16
3 dari 3

4. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
evaluasi
usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana
tata ruang (penjelasan UU No. 24/1992)
3.17
ijin pemanfaatan ruang
ijin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, dan tata bangunan yang sesuai dengan
peraturan perundangan undangan, hukum adat, dan kebiasaan yang berlaku (penjelasan UU
No. 24/1992)
4 Ketentuan umum
Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari kegiatan penataan ruang yang
dipersiapkan sejak awal proses perencanaan tata ruang. Konsep pengendalian dimulai
sebelum rencana tata ruang diimplementasikan dengan memasukkan indikator pencapaian
hasil, sebagai dasar-dasar kriteria yang diperlukan, pada saat rencana dilaksanakan dan
sesudah implementasi. Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan
pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.
4.1 Pengawasan
Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan,
pemantauan, dan evaluasi. Berdasarkan waktunya, pengawasan dibedakan menjadi 2 (dua)
yaitu :
a. Pengawasan selama proses pembangunan (construction), bertujuan untuk mencegah
terjadinya kelambatan atau masa idle (non-performing) yang berdampak negatif.
b. Pengawasan selama masa pemanfaatan, bertujuan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan dari perijinan yang telah diterbitkan.
Kegiatan pengawasan pada umumnya dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu :
a. Pengawasan by-process, artinya fokus pengawasan ditekankan pada proses perubahan
pemanfaatan ruang. Apakah proses perubahan pemanfaatan ruang yang belangsung
sesuai dengan rencana peruntukan
b. Pengawasan by-time, artinya waktu pengawasan dapat dilakukan secara periodik
maupun acak. Pengawasan periodik berguna untuk mengikuti dinamika perkembangan
karakteristik dampak yang dihasilkan dari terjadinya perubahan pemanfaatan ruang.
c. Pengawasan by-place, artinya pengawasan dilakukan pada tempat-tempat yang
mungkin mendorong terjadinya pelanggaran rencana pemanfaatan ruang.
4.1.1 Pelaporan
Pelaporan berfungsi sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah atau instansi
yang berwenang dalam memantau dan mengevaluasi pemanfaatan ruang sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebuah kawasan.
Pelaporan tidak hanya berupa laporan pelanggaran atas rencana tata ruang, tetapi juga
segala hal yang menyangkut pemanfaatan ruang, baik yang sesuai maupun yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang. Oleh sebab itu, pelaporan pemanfaatan ruang dilakukan
oleh dua pihak, yaitu pihak pengguna ruang itu sendiri, dan pihak-pihak di luar pengguna,
yaitu masyarakat luas, baik yang berada di sekitar kawasan pemanfaatan maupun bukan.
Pelaporan yang dilakukan oleh pengguna berguna sebagai input untuk menilai sampai
sejauhmana pemanfaatan ruang direalisasikan sebagaimana rencana tata ruang yang
4 dari 4

5. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
berlaku. Adapun pelaporan yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar pengguna berguna
sebagai penyeimbang informasi sekaligus sebagai kontrol terhadap laporan yang dibuat oleh
pengguna ruang.
Subyek pelaporan adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan/atau kewajiban untuk
melaporkan hal-hal yang menyangkut pemanfaatan ruang. Subyek yang memiliki kewajiban
untuk itu adalah pihak pengguna ruang, sedangkan subyek yang memiliki hak untuk
melaporkan segala hal yang menyangkut pelanggaran terhadap rencana tata ruang dan/atau
dinilai telah menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki oleh masyarakat adalah anggota
masyarakat secara umum.
Obyek pelaporan adalah aspek-aspek yang terkait dengan pemanfaatan ruang, baik itu
aspek fisik maupun non-fisik. Aspek fisik menyangkut konstruksi fisik, seperti bangunan;
sedangkan non-fisik (sosial-ekonomi) menyangkut pengaruh/dampak negatif dan positif
pemanfaatan ruang terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Hal-hal yang harus
dilaporkan dalam aspek non-fisik menyangkut masalah tanggapan dan penilaian
masyarakat, serta pengaruh yang ditimbulkan oleh pemanfaatan ruang terhadap kehidupan
sosial-ekonomi masyarakat.
Mekanisme pelaporan adalah tata cara dan prosedur pelaporan yang harus dilalui oleh
pelapor, baik pengguna ruang itu sendiri maupun masyarakat umum.
Bentuk pelaporan adalah format pelaporan standar-formal (baku) yang diberlakukan oleh
instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian
pemanfaatan ruang. Bentuk pelaporan disampaikan secara tertulis dan tidak tertulis.
Pelaporan tertulis disampaikan oleh pihak pengguna ruang, sedangkan pelaporan tertulis
atau tidak tertulis disampaikan oleh masyarakat umum.
Pelaporan disampaikan kepada : Dinas Tata Ruang / Dinas Tata Kota / Dinas Pekerjaan
Umum atau instansi lain yang berfungsi mengendalikan pemanfaatan ruang.
Tahapan pelaporan adalah tahap-tahap pelaporan yang harus dilakukan oleh pengguna
ruang selama proses kegiatan pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan. Pelaporan
pemanfaatan ruang dilakukan dalam tiga tahap:
a) Tahap Pra Konstruksi, yakni pelaporan rencana final pemanfaatan ruang. Dalam tahap
ini pihak pengguna ruang menyampaikan semua rencana pemanfaatan ruang yang telah
mendapat persetujuan atau ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang. Pada
tahap ini pihak pengguna diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan oleh
pemerintah atau instansi terkait.
b) Tahap Konstruksi, yakni pelaporan yang disampaikan pada tahap pelaksanaan
pemanfaatan ruang. Pelaporan pada tahap ini berguna sebagai input bagi pelaksanaan
evaluasi terhadap rencana pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
Itu artinya, hasil laporan pada tahap ini akan menentukan apakah pelaksanaan
pemanfaatan ruang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan kembali dengan rencana
atau terus dilanjurtkan.
c) Tahap Pasca Konstruksi, yakni pelaporan hasil akhir dari pelaksanaan pemanfaatan
ruang. Pelaporan yang disampaikan pada tahap ini berupa hasil akhir dari pelaksanaan
pemanfaatan ruang. Sepeti halnya pada tahap konstruksi (tahap kedua), pelaporan
berguna sebagai input bagi proses evaluasi dan peninjauan kembali terhadap
kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan akhir pemanfaatan ruang.
4.1.2 Pemantauan
Pemantauan adalah aktivitas yang bertujuan mengamati dan mengikuti serta
mendokumentasikan perubahan status/kondisi suatu proyek dipandang dari aspek tertentu
yang diinginkan selama selang waktu tertentu.
5 dari 5

6. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
Pemantauan dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang tata ruang di
wilayah administrasi kabupaten/kota. Contoh : Dinas Tata Kota, Dinas Permukiman dan Tata
Ruang, dan lain-lain.
Pemantauan dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali sebagai :
- kegiatan rutin
- tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat atau instansi terkait perihal adanya dugaan
penyimpangan/ketidaksesuaian pembangunan fisik dengan rencana tata ruang
- pembangunan fisik (pra konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi)
Upaya mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata
ruang dan lingkungan, mensyaratkan pemantauan dilakukan dengan peninjauan di
lapangan.
Obyek lokasi wilayah pemantauan dapat dibedakan :
a. Menurut wilayah administrasi :
- termasuk wilayah administrasi kota, atau
- termasuk wilayah administrasi kabupaten
b. Menurut kondisi lahan terakhir :
- wilayah terbangun (built up areas) misalnya untuk memantau kegiatan renovasi,
revitalisasi/peremajaan, atau perubahan fungsi ruang seperti dari kawasan perumahan
ke kawasan perdagangan, dan lain-lain.
- Wilayah/lahan kosong (misalnya dari kawasan pertanian menjadi kawasan industri atau
tanah kosong/telantar menjadi kawasan perumahan dan permukiman)
Pemantauan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
1. Pemantauan yang dilakukan secara formal, berfungsi untuk mendapatkan suatu
informasi yang diproses dari sumber data eksternal dan internal. Pemantauan formal ini
menghasilkan laporan periodik (informasi yang diperoleh akan meningkatkan efektifitas
keputusan untuk perencanaan, pengarahan, dan pengendalian aktivitas.
2. Pemantauan yang dilakukan secara informal, pemantauan yang biasanya digunakan
untuk memecahkan masalah lokal atau sering dikatakan pengindikasian cepat.
Pemantauan informal dapat dilakukan melalui kontak personal dan kunjungan lapangan.
Pemantauan mencakup 3 (tiga) periode :
1. Masa pra konstruksi, dilaksanakan bersamaan dalam masa studi kelayakan.
2. Masa konstruksi
3. Masa pasca konstruksi.
4.1.3 Evaluasi
Evaluasi merupakan kegiatan untuk membandingkan data tentang keadaan suatu kawasan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui
apakah suatu kegiatan telah mencapai sasaran sesuai tujuan atau belum.
Waktu evaluasi :
a. Evaluasi dilakukan pada masa pra konstruksi, masa konstruksi, dan masa pasca
konstruksi.
Pra konstruksi dilakukan minimal 1 (satu) kali bersamaan dengan studi kelayakan /
DED.
Konstruksi dilakukan minimal 1 (satu) kali pada saat pembangunan berjalan 40 –
50 %.
Pasca konstruksi dilakukan minimal 3 (tiga) kali, masing-masing 1 (satu) kali setiap
tahun (akhir tahun I, akhir tahun II, dan akhir tahun IV).
b. Dalam mengevaluasi digunakan indikator dan tolok ukur sebagai alat evaluasi.
Indikator dalam melakukan evaluasi adalah :
Konversi lahan;
6 dari 6

7. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
Dominasi fungsi;
Hubungan fungsional antar kegiatan dan antar kawasan;
Konflik pemanfaatan ruang dalam satu kawasan.
Data yang diperlukan :
Pra konstruksi :
- gambaran umum kawasan
- tujuan dan sasaran pembangunan
- kondisi awal lingkungan
Konstruksi :
- perubahan rancangan (jika ada)
- progress pembangunan
- laporan manajemen konstruksi
Pasca konstruksi :
- perubahan lingkungan di kawasan
- efek yang terjadi
- pemanfaatan hasil pembangunan
Lembaga yang melakukan evaluasi adalah lembaga yang berwenang di bidang penataan
ruang (Dinas Tata Ruang & Permukiman atau Dinas Tata Kota atau Dinas Pekerjaan
Umum). Dalam pelaksanaannya pimpinan lembaga menunjuk Tim Evaluasi minimal 3 orang
yang berkemampuan dan dipimpin oleh minimal eselon III pada lembaga tersebut.
Hasil dari kegiatan evaluasi adalah rekomendasi untuk tindak lanjut yang tertuang dalam
laporan hasil evaluasi.
Alat yang digunakan dalam mengevaluasi adalah :
- RTRW (yang telah disahkan dengan Perda)
- Ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah/dinas terkait
- Amdal (jika ada)
- Kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang
Obyek yang dievaluasi adalah hasil pelaporan dan hasil pemantauan yang dilakukan oleh
aparat dan masyarakat.
4.2 Penertiban
Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Bentuk sanksi adalah sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Pengenaan
sanksi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang sanksi baik pelanggaran
maupun kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penertiban dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas pelanggaran pemanfaatan
ruang. Penertiban dapat dilakukan selama tahap konstruksi maupun tahap pemanfaatan.
Perijinan merupakan langkah awal sebagai dasar dalam kegiatan pengawasan dan
penertiban. Suatu ijin diberikan kepada pemohon dengan dasar rencana tata ruang.
Berdasarkan perijinan kegiatan pengawasan dan penertibab dalam pemanfaatan ruang
dapat dilaksanakan sampai dengan pengenaan sanksi atau dengan insentif dan disinsentif.
Beberapa bentuk pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan antara lain:
Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR), Surat Ijin Penambangan Daerah (SPID), Ijin Lokasi, Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB), dan Ijin Undang-Undang Gangguan/HO.
7 dari 7

8. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
5 Ketentuan teknis
5.1 Pengawasan
Kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan :
Pelaku pembangunan melaporkan kegiatan yang dilakukan secara berkala kepada
pemberi perijinan;
Lembaga pembahas melakukan pengecekan lapangan terhadap realisasi pembangunan
yang dilakukan.
Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran pemantauan yang dilakukan.
Bentuk-bentuk kegiatan pengawasan :
a. Mekanisme insentif dan disinsentif, meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta
financial insentive. Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan dengan memberlakukan
perijinan untuk pembangunan atau pemberian jaringan. Financial insentive dilakukan
melalui pajak dan mekanisme bank. Contoh :
Pengenaan pajak yang cukup tinggi untuk lahan kosong
Pemberian insentif untuk lahan kosong yang dimanfaatkan untuk lahan hijau
Mekanisme bank bisa menerapkan suatu sistem deposit bahwa setiap lahan kosong
yang tidak terbangun dalam 2 tahun, baik individu maupun developer harus
menyerahkan deposit ke bank sampai lahan tersebut dibangun.
Mengarahkan ijin sarana prasarana ke kawasan prioritas
Tidak mengijinkan pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan pemukiman
liar
Pajak lahan kosong
Keringanan/bebas pajak untuk lahan kosong yang diubah menjadi lahan hijau
b. Pemantauan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang berdampak negatif terhadap
kondisi lalu lintas.
Kegiatan yang dilakukan :
Penetapan penerapan desentralisasi dan peran antara Pemerintah Pusat dan Daerah
yang perlu diperjelas.
Penetapan ongestion pricing maupun infrastructure pricing yang tepat sasaran dan
layak dilaksanakan serta efektif.
c. Pemberian wewenang pengawasan pada tingkat kelurahan (distribusi wewenang)
Kegiatan yang dilakukan :
Mekanisme pengawasan secara formal di kelurahan
Pemberian wewenang untuk memberikan surat peringatan
Pemberian wewenang untuk mengusulkan mekanisme penertiban untuk
pelanggaran-pelanggaran.
5.1.1 Pelaporan
Format laporan ditunjukkan pada Lampiran A.
Prosedur pelaporan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :
a. Prosedur Pelaporan oleh Pengguna Ruang
1. Pra Konstruksi
Pihak pengguna ruang menyampaikan laporan seluruh rencana detail
pemanfaatan ruang kepada instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang
berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
8 dari 8

9. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
Selain kepada pemerintah dan instansi terkait lainnya, pihak pemanfaat juga
berkewajiban mempublikasikan/menginformasikan rencana pemanfaatan ruang
kepada masyarakat luas melalui kegiatan uji publik.
Format pelaporan pada tahap pra konstruksi mengikuti ketentuan yang telah
dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam
pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Konstruksi
Pihak pengguna ruang menyampaikan laporan proses pelaksanaan kegiatan
pemanfaatan ruang kepada instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang
berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Selain menyampaikan laporan proses pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang,
pihak pengguna juga berkewajiban melaporkan tanggapan masyarakat – baik
negatif maupun positif – terhadap kegiatan pelaksanaan pemanfaatan ruang.
Format pelaporan pada tahap pra konstruksi mengikuti ketentuan yang telah
dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam
pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Pasca Konstruksi
Pihak pengguna ruang menyampaikan laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan
pemanfaatan ruang kepada instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang
berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Selain kepada pemerintah dan instansi terkait lainnya, pihak pengguna juga
berkewajiban mempublikasikan/menginformasikan hasil akhir pelaksanaan
kegiatan pemanfaatan ruang kepada masyarakat luas.
Format pelaporan pada tahap pasca konstruksi dan mekanisme publikasi kepada
masyarakat mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh instansi pemerintah atau
instansi terkait yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
b. Prosedur Pelaporan oleh Masyarakat Umum
Pelaporan oleh masyarakat umum bisa dilakukan kapan pun selama dalam pelaksanaan
kegiatan pemanfaatan ruang dinilai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana
pemanfaatan tata ruang yang berlaku. Prosedur pelaporan yang dilakukan oleh
masyarakat umum dapat dilakukan melalui dua cara, yakni tertulis dan tidak tertulis.
Pelaporan tertulis dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama, mengisi formulir pelaporan
yang telah disediakan oleh instansi pemerintah atau instansi terkait lainnya yang
berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Kedua, menyampaikan laporan
berdasarkan format surat penulisan laporan sendiri. Media pelaporan tertulis yang kedua
bisa menggunakan teknologi internet atau membuka kotak pos pengaduan. Pelaporan
tidak tertulis bisa dilakukan melalui media interaktif – telepon atau radio – yang dibuat
oleh instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam
pengendalian pemanfaatan ruang.
5.1.2 Pemantauan
Alat kerja kegiatan pemantauan adalah :
a. Peta RTRW Kota dan atau Kabupaten;
b. Peta rencana rinci tata ruang (bila ada);
c. Dokumen petunjuk pelaksanaan rencana tata ruang;
d. Dokumen Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dan atau Kabupaten;
e. Peta penggunaan lahan tahun terakhir;
f. Peta dasar wilayah kota dan atau kabupaten;
9 dari 9

10. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
g. Ijin yang dikeluarkan instansi yang berwenang (menyangkut pembangunan fisik di lokasi
tertentu). Ijin-ijin ini dapat berupa :
- ijin lokasi
- ijin peruntukan penggunaan lahan
- ijin mendirikan bangunan
- ijin penggunaan bangunan
- ijin pariwisata
- AMDAL
Tingkat ketelitian peta yang digunakan dalam kegiatan pemantauan disesuaikan dengan
kebutuhan, misalnya pembangunan fisik dengan luas yang kecil memerlukan peta rencana
yang berskala besar (contoh 1 cm2 pada peta wilayah skala 1:25.000 mewakili luas 6,25 Ha,
atau 1 cm2 pada wilayah skala 1:10.000 mewakili luas 1 Ha di lapangan). Sedangkan
pembangunan fisik skala besar seperti kompleks perumahan, kawasan industri, kawasan
pariwisata yang memiliki luas minimal 25 Ha, dapat merujuk pada peta RTRW Kota yang
berskala minimal 1:50.000.
Informasi yang diperlukan dalam pemantauan yaitu :
1. Pengumpulan informasi mengenai tolok ukur tertentu.
2. Pengumpulan informasi mengenai data sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat,
kualitas lingkungan, dan sebagainya.
3. Pengumpulan informasi mengenai persepsi masyarakat pengguna dan penerima
manfaat melalui metode kuesioner.
Pengambilan data pemantauan mengandalkan pengumpulan data sekunder, berbentuk
dokumen termasuk juga catatan pada saat studi, perencanaan, penilaian, dan perancangan
kegiatan-kegiatan evaluasi sebelum dan selama pelaksanaan/penyelenggaraan kegiatan.
Pemantauan dilakukan berdasarkan dimensi waktu tertentu (dilakukan secara periodik).
Dalam pelaksanaannya, dikembangkan indikator manfaat dan tolak ukur berdasarkan kurun
waktu tersebut, sehingga periodisasi pemantauan akan sangat tergantung dari karakter
setiap parameter dan indikator tersebut.
5.1.3 Evaluasi
a. Dalam melaksanakan evaluasi, digunakan format evaluasi (lampiran C) yang diisi sesuai
dengan hasil pelaporan dan pemantauan.
b. Sebelum mengisi format evaluasi, perlu dikaji kasus yang terjadi di lapangan dengan
mengisi format A/B/C/D pada lampiran B untuk mengetahui indikator yang dievaluasi.
c. Dalam melakukan evaluasi digunakan :
1. - RTRW Kabupaten/Kota yang telah disahkan
- RDTR Kawasan di dalam Kabupaten/Kota, jika telah tersedia.
2. Ijin
3. Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
RKL (Rencana Kelola Lingkungan)
RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan)
ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan)
4. Kriteria lokasi dan standar teknis (lihat tabel pada lampiran D)
d. Pelaksana Evaluasi
10 dari 10

11. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
Tim evaluasi yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga (Dinas Tata Ruang & Permukiman
atau Dinas Tata Kota atau Dinas Pekerjaan Umum) yang beranggotakan minimal 3 rang
yang berkemampuan dan dipimpin oleh minimal eselon III pada lembaga tersebut.
Evaluasi dilakukan segera setelah pemantauan dilakukan dan harus diselesaikan dalam
waktu maksimal 2 bulan.
e. Rekomendasi dari hasil evaluasi dapat berupa kajian lebih lanjut yang harus dilakukan
oleh tim yang lebih besar dan melibatkan instansi lain yang lebih luas.
f. Hasil evaluasi diumumkan kepada masyarakat, minimal ditempel pada papan
pengumuman pada lembaga yang berwenang di bidang penataan ruang serta
menyampaikan (melalui kurir maupun kantor pos) kepada pelapor.
5.2 Penertiban
Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses penertiban adalah :
a) Peringatan
Penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara perijinan dan realisasi.
Pemberitahuan tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh pelaku pembangunan.
b) Sanksi
Biaya tambahan dikenakan dalam jangka waktu tertentu sampai denagn pelaku
pembangunan memperbaiki penyimpangan yang terjadi.
Peniadaan fasilitas yang diperlukan bagi keberlangsungan kegiatan yang diberikan
sanksi.
c) Pencabutan Ijin dan Proses Hukum (Legal Action)
Pencabutan dilakukan melalui serangkaian proses peringatan sebelumnya;
Pencabutan dilakukan secara sepihak, berdasarkan dokumen perijinan dan hasil
evaluasi/pengawasan;
Proses banding dimungkinkan bagi kedua belah pihak.
Tingkatan penindakan dalam penertiban :
1) Peringatan Tertulis
- Penindakan terhadap pelanggaran aktivitas industri yang secara nyata dan terbukti
sah telah menyalahi ketentuan perijinan.
- Pelaku pelanggaran hanya diberi surat peringatan sekali dan diharuskan
memperbaiki kerusakan yang dihasilkan dalam tempo waktu yang telah ditetapkan
sebelumnya.
- Bila sampai jatuh tempo belum dilakukan perbaikan maka penindakan dapat
ditingkatkan ke penindakan berikutnya.
2) Pengenaan Denda Langsung
- Penindakan yang berupa penjatuhan denda secara langsung begitu diketahui
pelanggaran yang dilakukan sudah terkategorikan berat dan berbahaya.
- Pengenaan denda langsung juga bisa diberikan ketika pelaku pelanggaran terbukti
tidak mengindahkan surat peringatan tertulis.
3) Pemutusan Sanksi Pengadilan, yaitu penindakan bagi pelaku pelanggaran berat dan
berbahaya serta menimbulkan kerusakan yang luas.
4) Pencabutan Ijin Lokasi dan Ijin Usaha
- Tingkatan penindakan terberat yang memiliki konsekuensi pada penutupan usaha.
- Dilakukan jika pelaku pelanggaran yang sudah diganjar putusan pengadilan masih
tetap saja melakukannya.
Lokasi penindakan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :
1) Penindakan di tempat kejadian (on site punishment)
- Dilakukan begitu hasil pengawasan menunjukkan pelaku industri melakukan
pelanggaran.
11 dari 11

12. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
- Kriteria penindakan : kategori pelanggaran relatif ringan sampai dengan
berat/berbahaya, namun pelakunya menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki
kerusakan yang ditimbulkan dan tidak akan mengulangi kesalahannya.
- Jenis penindakan : pemberian surat peringatan dan pengenaan denda langsung.
2) Penindakan di majelis pengadilan (trial by court)
- Dilakukan ketika indikasi pelanggaran yang telah dilakukan tergolong berat dan
pelakunya tidak menunjukkan itikad baik memperbaiki kerusakan lingkungan dan
kesalahannya.
- Jenis penindakan : pemutusan sanksi pengadilan serta pemutusan ijin lokasi dan ijin
usaha.
Bentuk-bentuk kegiatan penertiban :
- Penerbitan Surat Peringatan yang disertai lembar evaluasi yang berisikan pelanggaran
yang dilakukan;
- Pemberitahuan tindakan perbaikan yang harus dilakukan;
- Penyusunan dan penetapan kriteria pelanggaranyang berdampak penting;
- Penyusunan dan penetapan kriteria pelanggaranyang berdampak strategis;
- Penetapan jenis sanksi finansial;
- Penetapan sanksi kegiatan yang betingkat.
- Penetapan besaran denda atas ketidakberhasilan pembangunan;
- Penetapan kriteria yang dapat diperpanjang masa ijin lokasinya.
- Membentuk otoritas kelembagaan yang jelas untuk penanganan masalah transportasi
perkotaan dan pinggiran kota.
- Pemberlakuan standar peralatan dan prosedur instalasi.
- Pemasangan alat pengukur konsumsi energi dan air bersih.
- Pemberian prioritas/penundaan ijin kepada insutri yang memenuhi ketentuan.
- Pemberlakuakn standar manajemen industri.
- Pengenaan tarif pajak dan retribusi perbaikan lingkungan.
- Penetapan kewajiban perbaikan lingkungan dan pembangunan infrastruktur publik.
- Penentuan batas maksimum wilayah terkena dampak.
6 Kelembagaan
Kelembagaan mencakup lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam pengendalian
pemanfaatan ruang. Lembaga-lembaga yang dimaksud meliputi instansi pemerintah dan
institusi-institusi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang,
antara lain :
- Bapeda (rekomendasi/ijin prinsip)
- Dinas Pekerjaan Umum/Tata Ruang (ijin/IMB)
- BPN
12 dari 12

13. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
Lampiran A
(normatif)
Format laporan
(yang disampaikan secara lisan)
Catatan Laporan Masyarakat (yang disampaikan secara lisan)
Nama Pelapor : .............................................................................................
No. KTP : .............................................................................................
Nama wilayah/kawasan .............................................................................................
yang dilaporkan .............................................................................................
Materi laporan .............................................................................................
pemanfataan ruang .............................................................................................
Pemanfaatan ruang .............................................................................................
menurut rencana .............................................................................................
Nama penerima laporan : .............................................................................................
Jabatan : .............................................................................................
Kesesuaian/bias antara .............................................................................................
perencanaan tata ruang .............................................................................................
dengan pemanfaatan .............................................................................................
rencana tata ruang
Rencana tindak
Lanjut : .............................................................................................
Laporan diteruskan : .............................................................................................
Kepada : .............................................................................................
Tanggal : .............................................................................................
Atau :
Laporan telah diselesaikan .............................................................................................
sebagai
Atau :
..........................................
......................., 200...
ttd
(nama jelas penerima laporan)
13 dari 13

14. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
Lampiran B
(normatif)
Format evaluasi pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan dan sub urban
A. Konversi Lahan (10xx)
a b c d e f g
No Fungsi Kawasan Luas Persentase Luas Persentase Selisih
Kawasan ({c : total eksisting luas antara c dan
(menurut luas (km2) eksisting e (km2) *)
RTRW / kawasan ({e : total
Perda tgl. perkotaan}x luas
…..) (km2) 100%) kawasan
perkotaan }
x100%)
1. Kawasan Lindung
(1001)
2. Kawasan Budidaya
a. perumahan dan
permukiman
(1002)
b. perdagangan
(1003)
c. industri (1004)
d. fasilitas sosial
(pendidikan,
kesehatan,
peribadatan,
rekreasi,
olahraga) (1005)
e. perkantoran
(1006)
f. terminal
angkutan darat,
laut, udara
(1007)
g. pertanian (1008)
h. pemakaman
(1009)
i. tempat
pembuangan
akhir (1010)
*) bila c ≥ e : tidak terjadi konversi lahan
bila c < e : terjadi konversi lahan
(1001) • Luas kawasan lindung menurut RTRW (Perda No. …………….. ) adalah ……….
km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.
• Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan
lindung adalah …. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.
(1002) • Luas kawasan perumahan dan permukiman menurut RTRW (Perda No.
…………….. ) adalah ………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan
perkotaan.
14 dari 14

15. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
• Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan
perumahan dan permukiman yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. %
dari total luas kawasan perkotaan.
(1003) • Luas kawasan perdagangan menurut RTRW (Perda No. …………….. ) adalah
………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.
• Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan
perdagangan yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas
kawasan perkotaan.
(1004) • Luas kawasan industri menurut RTRW (Perda No. …………….. ) adalah ……….
km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.
• Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan
industri yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas
kawasan perkotaan.
(1005) • Luas fasilitas sosial menurut RTRW (Perda No. …………….. ) adalah ………. km2
atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.
• Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas fasilitas sosial
yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas kawasan
perkotaan.
(1006) • Luas kawasan perkantoran menurut RTRW (Perda No. …………….. ) adalah
………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.
• Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan
perkantoran yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas
kawasan perkotaan.
(1007) • Luas kawasan terminal angkutan darat, laut, dan udara menurut RTRW (Perda
No. …….. ) adalah ………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.
• Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan
terminal angkutan darat, laut, dan udara yang sudah terbangun adalah …. km2
atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.
(1008) • Luas kawasan pertanian menurut RTRW (Perda No. …………….. ) adalah
………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.
• Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan
pertanian yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas
kawasan perkotaan.
(1009) • Luas kawasan pemakaman menurut RTRW (Perda No. …………….. ) adalah
………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan perkotaan.
• Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan
pemakaman yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas
kawasan perkotaan.
(1010) • Luas kawasan tempat pembuangan akhir menurut RTRW (Perda No.
…………….. ) adalah ………. km2 atau ……. % dari total luas kawasan
perkotaan.
• Sampai dengan tanggal ……….. bulan ……….. tahun …….., luas kawasan
tempat pembuangan akhir yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. %
dari total luas kawasan perkotaan.
15 dari 15

16. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
B. Dominasi Fungsi (20xx)
a b c d
No Fungsi Kawasan Luas lahan yang Persentase luas lahan yang
digunakan untuk digunakan untuk kegiatan
kegiatan non b non b dalam kawasan b
dalam kawasan b ({c : total luas kawasan b }
(km2) x100%)
1. Kawasan Lindung (2001)
2. Kawasan Budidaya
a. perumahan dan permukiman
(2002)
b. perdagangan (2003)
c. industri (2004)
d. fasilitas sosial (pendidikan,
kesehatan, peribadatan, rekreasi,
olahraga) (2005)
e. perkantoran (2006)
f. terminal angkutan darat, laut,
udara (2007)
g. pertanian (2008)
h. pemakaman (2009)
i. tempat pembuangan akhir (2010)
(2001) • Sampai dengan tanggal ….. bulan …….. tahun ….., luas kawasan lindung adalah
…. km2 atau …. % dari total luas kawasan perkotaan.Luas lahan yang digunakan
untuk kegiatan non lindung dalam kawasan lindung adalah …. km2 atau % dari
total luas kawasan perkotaan.
(2002) • Sampai dengan tanggal ….. bulan ….. tahun ….., luas kawasan perumahan dan
permukiman yang sudah terbangun adalah …. km2 atau …. % dari total luas
kawasan perkotaan.
• Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non perumahan dan permukiman
dalam kawasan perumahan dan permukiman adalah …. km2 atau % dari total
luas kawasan perkotaan.
(2003) • Sampai dengan tanggal ….. bulan ….. tahun ….., luas kawasan perdagangan
yang sudah terbangun adalah …. km2 atau ……. % dari total luas kawasan
perkotaan.Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non perdagangan dalam
kawasan perdagangan adalah …. km2 atau % dari total luas kawasan perkotaan.
(2004) • Sampai dengan tanggal ….. bulan ……. tahun ….., luas kawasan industri yang
sudah terbangun adalah …. km2 atau …. % dari total luas kawasan perkotaan.
• Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non industri dalam kawasan industri
adalah …. km2 atau % dari total luas kawasan perkotaan.
(2005) • Sampai dengan tanggal ……. bulan ….. tahun ….., luas fasilitas sosial yang
sudah terbangun adalah …. km2 atau …. % dari total luas kawasan perkotaan.
• Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non fasilitas sosial dalam fasilitas
sosial adalah …. km2 atau % dari total luas kawasan perkotaan.
(2006) • Sampai dengan tanggal ….. bulan ….. tahun ….., luas kawasan perkantoran
yang sudah terbangun adalah …. km2 atau …… % dari total luas kawasan
perkotaan.
• Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non perkantoran dalam kawasan
perkantoran adalah …. km2 atau % dari total luas kawasan perkotaan.
(2007) • Sampai dengan tanggal ….. bulan ….. tahun ….., luas kawasan terminal
angkutan darat, laut, dan udara yang sudah terbangun adalah …. km2 atau …. %
dari total luas kawasan perkotaan.
16 dari 16

17. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
• Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non terminal angkutan darat, laut, dan
udara dalam kawasan terminal angkutan darat, laut, dan udara adalah …. km2
atau % dari total luas kawasan perkotaan.
(2008) • Sampai dengan tanggal ….. bulan ….. tahun ….., luas kawasan pertanian yang
sudah terbangun adalah …. km2 atau …. % dari total luas kawasan perkotaan.
• Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non pertanian dalam kawasan
pertanian adalah …. km2 atau % dari total luas kawasan perkotaan.
(2009) • Sampai dengan tanggal …. bulan ….. tahun ……., luas kawasan pemakaman
yang sudah terbangun adalah …. km2 atau …. % dari total luas kawasan
perkotaan.
• Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non pemakaman dalam kawasan
pemakaman adalah …. km2 atau % dari total luas kawasan perkotaan.
(2010) • Sampai dengan tanggal ….. bulan ….. tahun ….., luas kawasan tempat
pembuangan akhir yang sudah terbangun adalah …. km2 atau …. % dari total
luas kawasan perkotaan.
• Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non tempat pembuangan akhir dalam
kawasan tempat pembuangan akhir adalah …. km2 atau % dari total luas
kawasan perkotaan.
C. Hubungan Fungsional antar kegiatan dan antar kawasan (30xx)
a b c d
No Fungsi Kawasan Kegiatan lain di sekitar Gangguan yang
kawasan b yang ditimbulkan (misal :
mengganggu kegiatan polusi udara, polusi
di kawasan b suara, dsb)
1. Kawasan Lindung (3001) 1.1 ………….
1.2 ………….
2. Kawasan Budidaya
a. perumahan dan permukiman (3002) a.1. ………….
a.2. ………….
b. perdagangan (3003) b.1. ………….
b.2. ………….
c. industri (3004) c.1. ………….
c.2. ………….
d. fasilitas sosial (pendidikan, d.1. ………….
kesehatan, peribadatan, rekreasi,
olahraga) (3005)
d.2. ………….
e. perkantoran (3006) e.1. ………….
e.2. ………….
f. terminal angkutan darat, laut, udara f.1. ………….
(3007)
f.2. ………….
g. pertanian (3008) g.1. ………….
g.2. ………….
h. pemakaman (3009) h.1. ………….
h.2. ………….
i. tempat pembuangan akhir (3010) i.1. ………….
i.2. ………….
17 dari 17

18. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
D. Konflik Pemanfaatan Ruang dalam satu kawasan (40xx)
a b c d
No Fungsi Kawasan Kegiatan lain di dalam Gangguan yang
kawasan b yang ditimbulkan (misal :
mengganggu kegiatan polusi udara, polusi
di kawasan b suara, dsb)
1. Kawasan Lindung (4001) 1.1 ………….
1.2 ………….
2. Kawasan Budidaya
a. perumahan dan permukiman (4002) a.1. ………….
a.2. ………….
b. perdagangan (4003) b.1. ………….
b.2. ………….
c. industri (4004) c.1. ………….
c.2. ………….
d. fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan, d.1. ………….
peribadatan, rekreasi, olahraga) (4005)
d.2. ………….
e. perkantoran (4006) e.1. ………….
e.2. ………….
f. terminal angkutan darat, laut, udara f.1. ………….
(4007)
f.2. ………….
g. pertanian (4008) g.1. ………….
g.2. ………….
h. pemakaman (4009) h.1. ………….
h.2. ………….
i. tempat pembuangan akhir (4010) i.1. ………….
i.2. ………….
18 dari 18

19. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
Lampiran C
(normatif)
Format evaluasi
I. Waktu Evaluasi
a. Pra konstruksi Studi kelayakan (sudah / dalam proses / belum selesai)
DED (sudah / dalam proses / belum selesai)
b. Konstruksi Pembangunan berjalan 10-30% / 31-50% / 51-90%
c. Pasca konstruksi Tahun I pemanfaatan
Tahun II pemanfaatan
Tahun IV pemanfaatan
II. Hasil evaluasi sesuai indikator yang dikaji
a. Konversi lahan
b. Dominasi fungsi
c. Hubungan fungsionl antar kegiatan dan antar kawasan
d. Konflik pemanfaatan ruang dalam satu kawasan.
III. Kesimpulan
(hasil analisis yang dilakukan pada butir II)
IV. Rekomendasi
(saran tindak dari kesimpulan)
............................, 200....
ttd
Ketua Tim Evaluasi
19 dari 19

20. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
Lampiran D
(normatif)
Kriteria lokasi dan standar teknis
Kriteria Lokasi
Jenis Kawasan Standar Teknis
Kriteria Teknis Kriteria Ruang
Kawasan Hutan a. Skoring fisik wilayah: Kawasan hutan produksi: Penebangan pohon di dalam
< 125 disebut hutan a. Memberikan dampak kawasan hutan dilakukan pada
produksi tetap atau perkembangan terhadap radius atau jarak lebih dari :
hutan produksi yang pusat pengolahan hasil 500 meter dari tepi waduk
dapat dikonversi hutan seperti kawasan atau danau;
125-175 disebut hutan industri. 200 meter dari tepi mata air
produksi terbatas b. Memiliki akses terhadap dan kiri kanan sungai di
b. Tidak merupakan kawasan pasar lokal, regional, daerah rawa;
lindung; nasional dan internasional 100 meter dari kiri kanan
c. Berada di luar hutan suaka (pelabuhan laut, angkutan tepi sungai;
alam dan hutan wisata; sungai, jalan raya, kereta
50 meter dari kiri kanan
d. Mempunyai satuan api).
tepi anak sungai;
bentangan sekurang- c. Didukung oleh ketersediaan
kurangnya 0,25 Ha (pada tenaga kerja. 2 kali kedalaman jurang
ketelitian skala peta 1 : d. Tidak berdampak negatif dari tepi jurang;
10.000); terhadap kualitas 130 kali selisih pasang
e. Bisa berfungsi sebagai sumberdaya lingkungan dan tertinggi dan pasang
kawasan penyangga. sumberdaya air (sungai, terendah dari tepi pantai.
mata air, dan air tanah). Khusus untuk kawasan hutan
e. Di dalam radius pelayanan produksi terbatas :
jaringan jalan, sungai, dan
a. Dilengkapi dengan
permukiman/industri
bangunan berupa fasilitas
pengolahan hasil hutan.
bagi pengelolaan hutan
Kawasan hutan kota : produksi dan fasilitas
a. Berfungsi sebagai kawasan pariwisata;
lindung. b. Kedalaman efektif lapisan
b. Diarahkan pada lokasi yang atas tanah > 60 cm;
memiliki tingkat polusi c. Ketinggian lahan > 1000 m
tinggi, dan atau pinggiran dpl kecuali lahan yang
kota, bantaran sungai/laut. sudah diperuntukkan bagi
tanaman teh baik pada
Kawasan hutan rakyat :
lahan MOU maupun
a. Memberikan dampak
masyarakat;
perkembangan terhadap
pusat pengolahan hasil d. Kemiringan lereng > 40%;
hutan seperti kawasan e. Iklim tipe A menurut
industri. Oldeman.
b. Mempunyai hubungan
fungsional yang erat dengan
pasar lokal, regional,
nasional dan internasional
(pelabuhan laut, angkutan
sungai, jalan raya, kereta
api).
c. Mempunyai hubungan
fungsional yang erat dengan
ketersediaan tenaga kerja.
d. Tidak berdampak negatif
terhadap kualitas
sumberdaya lingkungan dan
sumberdaya air (sungai,
mata air, dan air tanah).
Kawasan Lihat lampiran D1 a. Memberikan dampak Kawasan pertanian lahan
Pertanian perkembangan terhadap basah:
20 dari 20

21. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
pusat pengolahan hasil a. Pola tanam : monokultur,
pertanian seperti kawasan tumpangsari, campuran
industri, dan kawasan tumpang gilir.
peternakan. b. Pola pertanaman :
b. Memiliki akses terhadap Padi+ikan,
pasar lokal, regional, padi+ikan+palawija
nasional dan internasional. Padi+ikan –
c. Didukung oleh ketersediaan ikan+padi+ikan
tenaga kerja dan prasarana Padi – padi holtikultura
irigasi/sumber air. Padi holtikultura
d. Mempunyai hubungan Padi
fungsional yang erat dengan holtikultura+palawija
permukiman pedesaan, Padi – holtikultura –
industri pengolahan hasil holtikultura
pertanian, perkebunan, c. Tindakan konservasi :
kehutanan, peternakan, dan Vegetatif :
perikanan. - Pola tanam sepanjang
e. Radius pelayanan jaringan tahun
jalan regional dan lokal. - Penanaman tanaman
panen atas air
tersedia dengan
jumlah dan mutu yang
memadai yaitu 5-20
Lt/dtk/ha untuk mina
padi, mutu air bebas
polusi, suhu 23-30°C,
oksigen pelarut 3-7
ppm, amoniak 0,1 ppm
dan pH 5-7.
Mekanik : pembuatan
pematang, teras, dan
saluran drainase.
Kawasan pertanian lahan
kering :
a. Kemiringan 0 – 6 %
Tindakan konservasi
secara vegetatif ringan.
Tanpa tindakan
konservasi secara
mekanik.
b. Kemiringan 8 – 15 %
Tindakan konservasi
secara vegetatif ringan
sampai berat yaitu :
pergiliran tanaman,
penanaman menurut
kontur, pupuk hijau,
pengembalian bahan
organik , tanaman
penguat keras, dll.
Tindakan konservasi
secara mekanik (ringan) :
teras gulud didertai
tanaman penguat teras.
Tindakan konservasi
secara mekanik (berat) :
teras gulud dengan
interval tinggi 0,75-1,5 m
dilengkapi tanaman
penguat, dan saluran
pembuang air ditanami
rumput
c. Kemiringan 15 – 40 %
Tindakan konservasi
secara vegetatif (berat) :
pergiliran tanaman,
21 dari 21

22. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
penanaman menurut
kontur, pemberian mulsa
sisa tanaman, pupuk
kandang, pupuk hijau,
sisispan tanaman
tahunan atau batu
penguat teras dan
rokrak.
Tindakan konservasi
secara mekanik (berat) :
teras bangku yang
dilengkapi tanaman atau
batu penguat teras dan
rokrak, saluran
pembuangan air ditanami
rumput.
Kawasan pertanian tanaman
tahunan :
a. Kemiringan 0 – 6 %
Pola tanam : monokultur,
tumpang sari, interkultur
atau campuran.
Tindakan konservasi :
- Vegetatif : tanaman
penutup tanah,
penggunaan mulsa,
pengolahan tanah
minimum atau nol
(zero tillage), dll.
- Mekanik : tidak perlu
b. Kemiringan 8 – 25 %
Pola tanam : monokultur,
tumpang sari, interkultur
atau campuran.
Tindakan konservasi :
- Vegetatif : tanaman
penutup tanah,
penggunaan mulsa,
pengolahan tanah
minimum atau nol
(zero tillage), dll.
- Mekanik : saluran
drainase, rorak teras
bangku diperkuat
dengan tanaman
penguat atau rumput,
dll.
c. Kemiringan 25 – 40 %
Pola tanam : monokultur,
interkultur atau
campuran.
Tindakan konservasi :
- Vegetatif : tanaman
penutup tanah,
penggunaan mulsa,
pengolahan tanah
minimum atau nol
(zero tillage), dll.
- Mekanik : saluran
drainase, rorak teras
individu, dll.
Kawasan Industri a. Memiliki aksesibilitas a. Memberikan dampak a. Ketentuan penggunaan
cukup baik; perkembangan terhadap lahan untuk kawasan
b. Perlu diperhatikan faktor pusat produksi seperti industri adalah :
jarak terhadap lokasi kawasan pertanian ,
22 dari 22

23. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
permukiman dan jarak pertambangan, perikanan, Lahan untuk industri
terhadap pelayanan dan peternakan. 70%
fasilitas dan prasarana; b. Mempunyai hubungan Lahan untuk jaringan
c. Sebaiknya terletak pada fungsional yang erat dengan jalan 10 %
kawasan budidaya non pasar lokal, regional, Lahan untuk jaringan
pertanian dan non nasional dan internasional. utilitas 5 %
permukiman, terutama c. Mempunyai hubungan
Lahan untuk fasilitas
industri skala menengah fungsional yang erat dengan
umum 5 %
dan besar (untuk konsumen dan bahan baku
mencegah timbulnya d. Memiliki akses yang tinggi Lahan untuk ruang
dampak negatif); dengan jaringan jalan terbuka hijau 10%
d. Bisa berlokasi di dekat regional, atau sekitar jalan b. Jaringan jalan dalam
sungai yang bukan regional untuk menampung kawasan industri :
merupakan sumber air angkutan berat (klasifikasi Jalan kelas satu, satu
minum air langsung Jalan Kelas A ≥ 10.000 ton). jalur dengan dua arah,
maupun sumber air baku e. Mempunyai hubungan lebar perkerasan
untuk air minum, dengan fungsional yang erat dengan minimum 8 meter;
terlebih dahulu melakukan ketersediaan tenaga kerja. Jalan kelas dua, satu
pengolahan air buangan; f. Di luar wilayah permukiman jalur dengan dua arah,
e. Untuk beberapa jenis penduduk/permukiman lebar perkerasan
industri (industri perkotaan dan hutan minimum 7 meter;
kecil/industri rumah lindung minimal jarak 3-20 Jalan kelas tiga, lebar
tangga) bisa berbaur km (batas harus jelas, dapat perkerasan minimum 4
dengan kegiatan dipisahkan oleh hutan dan meter;
permukiman, atau perkebunan). c. Luas lahan disesuaikan
perdagangan, dan g. Antara kawasan industri dengan jenis industrinya;
pertanian; dengan kawasan d. Kebutuhan air bersih bagi
f. Tidak berada pada perumahan perlu setiap kegiatan industri
kawasan pertanian, dikembangkan suatu baik sebagai bahan baku
kawasan hutan produksi, kawasan penyangga (buffer maupun bahan penolong
dan kawasan lindung zone). membutuhkan kualitas dan
(berdasarkan Keppres No. h. Tidak berdampak negatif kuantitas yang berbeda;
33 Tahun 1990). terhadap kualitas e. Ketersediaan energi listrik
sumberdaya air seperti bagi setiap kegiatan
sungai, mata air, air tanah, industri memiliki tingkat
waduk dan udara. kebutuhan berbeda baik
sebagai alat penerangan,
energi penggerak mesin
maupun keperluan lainnya;
f. Kebutuhan tenaga kerja
disesuaikan dengan jenis
industrinya;
g. Setiap jenis industri
memiliki limbah cair
dengan tingkat polutansi
yang berbeda. Industri
yang memiliki potensi
limbah cair dengan kadar
polutansi tinggi
dialokasikan berjauhan
dengan kawasan
permukiman dan pertanian.
h. Building coverage (areal
yang dapat dibangun)
ditentukan berdasarkan
kemampuan daya dukung
lahan dimana industri
tersebut dialokasikan.
Kawasan a. Mempunyai kemiringan a. Memberikan dampak -
Pariwisata tanah yang memungkinkan perkembangan terhadap
dibangun tanpa pusat produksi seperti
memberikan dampak kawasan pertanian,
negatif terhadap perikanan, dan perkebunan.
kelestarian lingkungan; b. Memiliki akses terhadap
b. Mempunyai struktur tanah pasar lokal, regional,
23 dari 23

24. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
yang stabil; nasional dan internasional.
c. Memiliki daya tarik c. Didukung oleh ketersediaan
tertentu; tenaga kerja.
d. Beriklim sejuk/tropis; d. Jauh dari kegiatan yang
e. Luas lahan minimal 100 memproduksi polusi tinggi.
Ha; e. Didukung oleh prasarana
f. Didukung oleh prasarana dan sarana penunjang serta
dan sarana. pelengkapnya.
f. Mempunyai hubungan
fungsional yang erat dengan
kawasan industri
kecil/handcraft, pusat
budaya
masyarakat/kesenian,
bangunan pertunjukkan.
Kawasan a. Tingkat kelerengan : <15% a. Memberikan dampak Kawasan permukiman
Permukiman b. Drainase : tidak pernah perkembangan terhadap perkotaan:
tergenang. pusat produksi seperti a. Prasarana drainase :
c. Kualitas air tanah : tawar. kawasan pertanian, Tidak pada daerah rawa;
d. Tekstur tanah : halus pertambangan, perikanan, Koefisien pengaliran air
sedang peternakan, kehutanan. permukaan (surface run
b. Memiliki aksesibilitas yang off) tidak lebih dari 25%;
cukup baik terhadap wilayah Pada lereng/tanah yang
sekitarnya. peka terhadap erosi
c. Didukung oleh ketersediaan harus ada rekayasa
prasarana dan sarana teknis sehingga
penunjang seperti rumah kekeruhan drainase tidak
sakit, sekolah, pasar, mencapai 50 ppm Si.O2;
fasilitas sosial dan fasilitas Harus
umum. mempertimbangkan
d. Tidak berdampak negatif badan sungai yang ada
terhadap kualitas sebagai saluran
lingkungan dan kualitas penerima;
sumberdaya air. Perhitungan drainase
e. Berada di luar kawasan berdasarkan banjir 10
yang berfungsi lindung. tahunan.
b. Prasarana air bersih
Pengambilan air baku
diutamakan dari air
permukaan;
Untuk meningkatkan
recharge air tanah
dianjurkan membuat
sumur 2 resapan
terutama pada tanah
yang stabil dan
mempunyai daya serap
tinggi;
Perhitungan kebutuhan
air rata-rata 100
lt/org/hari;
Pelayanan air bersih
perkotaan mencapai
75%.
Kapasitas minimum
sambungan rumah 60
liter/orang/hari, dan
sambungan kran umum
30 liter/orang/hari.
c. Prasarana air kotor
Buangan air kotor sistem
on site harus menjamin
tidak akan menimbulkan
polusi air tanah;
Jarak sumur resapan,
24 dari 24

25. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
septik tank dengan
sumur minimum 10 m;
Bagi permukiman padat,
dibuat septik tank secara
kolektif atau sistem
jaringan tertutup;
Bagi lokasi yang sudah
ada sistem jaringan
utama agar terintegrasi
dengan sistem yang ada.
d. Harus tersedia tempat-
tempat pengumpulan
sampah :
Penampungan dari
rumah tangga 40 lt/kk
Container/gerobak
kapasitas 0,5 m3/100 kk
Station transfer dengan
perhitungan 0,05 m3/kk
e. Jaringan jalan arteri
sekunder :
Kecepatan minimum 30
km/jam;
Badan jalan tidak kurang
dari 8 m;
Tidak terganggu lalu
lintas lambat.
f. Jaringan jalan kolektor
sekunder :
Kecepatam minimum 20
km/jam;
Badan jalan tidak kurang
dari 7 m.
g. Jaringan jalan lokal
sekunder :
Kecepatam minimum 10
km/jam;
Badan jalan tidak kurang
dari 3,5 - 5 m.
h. Jaringan jalan lingkungan :
Jalan setapak min. 1,20
m dilengkapi saluran
drainase;
Jalan kendaraan min.
Lebar perkerasan 3,4 m
dan lebar jalan min. 6 m;
Dilengkapi dengan
saluran drainase;
Terintegrasi dengan
sistem jaringan jalan
lingkungan lainnya.
i. Pemakaman umum :
Umat Islam 2x1,50 m2;
2
Non Islam 2x1,50 m ;
Tersedia lapangan parkir
dan fasilitas penunjang
lainnya.
j. Ketentuan teknis
bangunan:
Building Coverage Ratio
(BOR) max. 60% di
dalam batas kota (Perda)
dan 35% di luar batas
kota;
GSB, GPP, KDB, dan
ketinggian bangunan.
25 dari 25

26. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
k. Kepadatan bangunan
maksimum 50 bangunan
rumah/ha dan dilengkapi
utilitas umum yang
memadai.
Kawasan permukiman
pedesaan :
a. Kemiringan lahan 0-25 %;
b. Terbatas bagi pelayanan
penduduk setempat/petani;
c. BOR maksimum 10%;
d. KDB, KLB, BOR, GSB,
GSP, dan ketinggian
bangunan;
e. Berada pada tanah yang
stabil;
f. Air baku minimal 60
lt/org/hr.
26 dari 26

27. Versi 271204 Pd XX-XXXX-XXXX
Lampiran D1
(normatif)
Kriteria teknis kawasan pertanian
Pertanian Lahan Pertanian Lahan Pertanian
Kriteria Teknis Basah Kering Tanaman Tahunan
Iklim :
Kelembaban (%) 33 - 90 29 - 32 42 - 75
Curah Hujan (mm) A, B, C (Schmidt & 350 - 600 1200 - 1600
Ferguson, 1951)
Sifat Fisik Tanah :
Drainase agak baik s/d agak baik s/d agak baik s/d agak
terhambat terhambat terhambat
Tekstur h, ah, s h, ah, s h, ah, s
Bahan Kasar (%) < 15 < 15 < 35
Kedalaman Tanah (cm) > 30 > 30 > 60
Ketebalan Gambut (cm) < 200 < 200 < 200
Kematangan Gambut saprik, hemik saprik, hemik saprik, hemik
Retensi Hara :
Kejenuhan Basa (%) > 30 > 30 > 30
Kemasaman Tanah (pH) 5,5 - 8,2 5,6 - 7,6 5,2 - 7,5
Kapasitas Tukar Kation (Cmol) > 12 > 12 > 12
Kandungan
C-Organik (%) > 0,8 > 0,8 > 0,8
Toksisitas :
Kedalaman Bahan Sulfidik
(cm) > 50 > 50 > 50
Salinitas (dS/m) <4 <4 <4
Bahaya Erosi :
Lereng (%) <8 < 15 < 40
Tingkat Bahaya Erosi r sd sd
Bahaya Banjir :
Genangan F0,F11,F12, F0,F11,F12, F0,F11,F12,
F21,F23 F21,F23 F21,F23
Penyiapan Lahan :
Batuan di Permukaan (%) < atau = 25 < atau = 25 < atau = 25
Singkapan Batuan (%) < atau = 25 < atau = 25 < atau = 25
Sumber : Pulitbangtanak, Departemen Pertanian
Keterangan :
Tekstur Tanah Bahaya Erosi Kelas Bahaya Banjir (F)
ak = agak kasar Sr = sangat ringan F0 Tanpa
s = sedang r = ringan F1 Ringan
ah = agak halus sd = sedang F2 Sedang
h = halus b = berat F3 Agak Berat
k = kasar sb = sangat berat F4 Berat
27 dari 27