Dokumen tersebut membahas tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan pengertian negara dan konstitusi, menganalisis unsur, bentuk, dan tujuan negara, serta menganalisis UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi di Indonesia.
3. Pengertian Negara dan Konstitusi
Negara adalah suatu daerah teritorial
yang rakyatnya diperintah (governed)
oleh sejumlah pejabat dan yang
berhasil menuntut dari warga
negaranya ketaatan pada peraturan
perundang-undangannya melalui
penguasaan (kontrol) monopolistis
dari kekuasaan yang sah
NEGARA
KONSTITUSI
Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum
yang berisi ketentuan tentang bagaimana
pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena
aturan atau hukum yang terdapat dalam
konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat
mendasar dari suatu negara, maka konstitusi
dikatakan pula sebagai hukum dasar yang
dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan
suatu negara.
4. Sifat Hakikat dari Suatu Negara
SIFAT MEMAKSA
SIKAP MONOPOLI
SIKAP MENCAKUP SEMUA
NEGARA MEMPUNYAI
KEKUASAAN UNTUK MEMAKAI
KEKERASAN FISIK SECARA
LEGAL. MENGENAI CONTOH
UNSUR PAKSA INI DAPAT
DILIHAT PADA KETENTUAN
TENTANG PAJAK
NEGARA BERHAK MELARANG
SUATU ALIRAN KEPERCAYAAN
ATAU ALIRAN POLITIK
TERTENTU HIDUP DAN
DISEBARLUASKAN KARENA
DIANGGAP BERTENTANGAN
DENGAN TUJUAN MASYARAKAT
SEMUA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN,
MISALNYA SAJA KEHARUSAN
MEMBAYAR PAJAK, ITU
BERLAKU UNTUK SEMUA
ORANG TANPA KECUAL
5. Unsur Negara Menurut Moh. Kusnardi,
bahwa yang dimaksud
dengan unsur-unsur
negara itu adalah bagian-
bagian yang menjadikan
negara itu ada. Adapun
unsur-unsur negara
menurut beliau ada tiga
hal, yaitu: wilayah
tertentu, rakyat, dan
pemerintah yang diakui
6. Pengakuan
secara De Facto
Pengakuan secara de facto yaitu
pengakuan-pengakuan tentang
adanya suatu negara yang
dapat mengadakan hubungan
dengan negara lain yang
mengakuinya
Pengakuan de facto bersifat tetap,
artinya pengakuan dari negara
lainterhadap suatu negara hanya bisa
menimbulkan hubungan di lapangan
perdagangan dan ekonomi (konsul).
Sedangkan untuk tingkat duta belum
dapat dilaksanakan
Tingkat duta belum dapat
dilaksanakan. b) Pengakuan de
facto bersifat sementara, artinya
pengakuan yang diberikan oleh
negara lain dengan tidak melihat
lebih jauh pada apakah negara
itu akan mati atau akan jalan
7. Pengakuan secara
De Jure
Pengakuan de jure bersifat penuh,
artinya, terjadi hubungan antara
negara yang mengakui dan diakui
yang meliputi hubungan dagang,
ekonomi dan diplomatik. Negara
yang mengakui berhak rnenempati
konsulat atau membuka kedutaan
Pengakuan de jure bersifat tetap, artinya
pengakuan dari negara lain berlaku untuk
selama-lamanya setelah melihat kenyataan
bahwa negara tersebut dalam beberapa
waktu lamanya menunjukkan pemerintahan
yang stabil
8. Bentuk
Negara 1) Memiliki satu pemerintahan
pusat yang memegang seluruh
kekuasaan pemerintahan.
2) Memiliki satu kepala negara,
satu parlemen, dan dewan
menteri
3) Hanya pemerintah pusat yang
boleh menarik pajak
Negara Kesatuan
Dalam negara kesatuan, kedaulatan
negara bersifat tunggal dan di dalamnya
tidak terdapat negara bagian. Negara
kesatuan menempatkan pemerintah pusat
sebagai otoritas tertinggi.
9. Bentuk
Negara 1) Mempunyai lebih dari satu kepala
negara
2) Memiliki lebih dari satu konstitusi
3) Memiliki lebih dari satu kabinet
4) Memiliki lebih dari satu lembaga
perwakilan
Negara Serikat (federal)
Kedaulatan di negara serikat atau federal
berasal dari negara bagian dimana
sebagian kedaaulataan tersebut
diserahkan kepada negara federal.
Sehingga, pada hakikatnya kedaulataan
berada pada negara bagian
10. Tujuan Negara
TUJUAN PERLINDUNGAN
UUD NRI Tahun 1945
alinea ke empat, berbunyi
“melindungi setiap bangsa
dan seluruh tumpah darah
Indonesia”.
UUD NRI Tahun 1945
pada alinea ke empat yang
berbunyi, “memajukan
kesejahteraan umum”
TUJUAN KESEJAHTERAAN
11. Tujuan Negara
TUJUAN KECERDASAN
TUJUAN PERDAMAIAN
UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke
empat yang berbunyi, “mencerdaskan
kehidupan bangsa”. Tujuan negara
yang satu ini untuk memastikan warga
negara Indonesia memperoleh
kesempatan mengenyam pendidikan
berkualitas serta layak
UUD NRI Tahun 1945 pada
alinea empat yang berbunyi,
“melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial”
12. UUD NRI Tahun 1945 Sebagai
Konstitusi di Indonesia
UUD NRI Tahun 1945 menduduki posisi
paling tinggi dalam jenjang norma hukum
di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD
NRI Tahun 1945 merupakan sumber
hukum bagi pembentukan peraturan
perundangundangan di bawahnya
