Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan harta wakaf dan problematikanya di Provinsi Jambi. Menurut data Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, terdapat 5.918 unit tanah wakaf di Jambi dengan luas 13.516.703 meter persegi, namun hanya 3.785 unit yang tersertifikasi sedangkan 2.133 unit belum. Analisis menggunakan metode ANP menunjukkan bahwa prioritas masalah pengelolaan wakaf di Jambi adal
2. LATAR BELAKANG MASALAH
1. luas tanah wakaf Indonesia yang terdata (4100 km2) hampir enam kali luas Singapura (700
km2). Nilai aset wakaf di Indonesia pun mencapai 590 triliun rupiah. Namun, mayoritas dari
aset wakaf ini merupakan idle asset (aset menganggur)
2. Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf diartikan sebagai
perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentusesuai dengan
kepentingannya guna keperluanibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah
3. Apa yang terjadi dengan aset wakaf secara nasional juga terjadi di provinsi Jambi, mayoritas
aset wakaf masih dikelola secara konsumtif dan hanya produktif secara sosial bukan produktif
secara ekonomi.
4. Menurut Monzer Kahf, wakaf memiliki makna upaya pengembangan aset yang melibatkan
proses akumulasi modal dan harta kekayaan yang produktif melalui investasi saat ini untuk
kemaslahatan yang akan datang
5. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2019, aset tanah
wakaf di provinsi Jambi cukup banyak yaitu berjumlah 5.918 unit dengan luas keseluruhan
mencapai 13.516.703 meter per segi disisi lain sebagian tanah wakaf tersebut masih
bermasalah karena baru 3.785 unit yang sudah berhasil disertifikatkan sedangkan yang lainnya
2.133 unit belum disertifikatkan.
3. LATAR BELAKANG MASALAH
• Dijambi terdapat 5.310.492 M2 tanah wakaf yang belum dimanfaatkan, dan masih
terdapat 1.722 persil yang belum dimanfaatkan, angka ini relatif besar
• Tahun 2010 ada 46 persil tanah wakaf yang dihilangkan oleh pihak Kemenag Kota
Jambi, di samping untuk menghindari permintaan Kemenag pusat untuk
menghilangkan beban kerja yang sulit terurai tanpaujung, juga terjadi penyimpangan
oleh oknum untuk kepentingan pribadi.
• Walaupun pada dasarnya semua masalah wakaf perlu diselesaikan, menyusun
prioritas masalah tetap penting untuk dilakukan karena adanya keterbatasan
sumberdaya, baik sumberdaya dana, maupun sumberdaya waktu yang dimiliki oleh
institusi atau lembaga wakaf. Menyusun prioritas masalah juga akan membantu
pengelola wakaf atau nazhir dalam menyusun rencana strategis dan menyusun
prioritas agenda kerjanya.
4. RUMUSAN MASALAH
1
• Apa saja Problematika dalam Pengelolaan
Harta Wakaf di Provinsi Jambi
2
• Bagaimana solusi yang harus diterapkan dalam
kerangka strategis jangka panjang dalam
mengatasi problematika pengelolaan harta
wakaf di Provinsi Jambi?
5. PENELITIAN TERDAHULU
Judul Peneliti Metode Hasil Penelitian
Problematika dan
Prospek Wakaf
Produktif di
Indonesia
Firman
Muntaqo
Deskriptif Analisis terhadap
problematika perwakafan
terfokus pada
manajemen dan
pengelolaan harta wakaf
oleh lembaga wakaf yang
masih tradisional dan
jauh dari orientasi
produktif sebagaimana
yang diinginkan Undang-
Undang Wakaf
Peran dan Aplikasi
Wakaf dalam
Mewujudkan
Kesejahteraan
umatdi indonesia
Bashlul
hazami
Deskriptif Penelitian ini berkaitan
dengan potensi wakaf
sebagaikekuatan bagi
pengembangan
kesejahteraan umat.
Wakaftidak lagi identik
dengan tanah yang
6. PENELITIAN TERDAHULU
Judul Peneliti Metode Hasil Penelitian
Revitalisasi
Manajemen Wakaf
Sebagai
Penggerak
Ekonomi
Masyarakat
Zainal Arifin
Munir
ANP menggerakkan sektor
ekonomi masyarakat
dengan instrument wakaf
adalah sangatrasional.
Menurut data tanah
wakaf diIndonesia
mencapai 2.686.536.656,
68 meter persegi atau
268.653,67 hektar yang
tersebardi 366.595 lokasi
di seluruh Indonesia.
Dengan lahan seluas itu,
tentunya akan
sangatberkonstribusi
dalam pemberdayaan
social ekonomi
7. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan
data primer yang didapat dari hasil wawancara (indepth
interview) dengan dengan pakar dan praktisi, yang
memiliki pemahaman tentang permasalahan yang
dibahas. Dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada
pertemuan kedua dengan responden.
8. Populasi dan Sampel
Pemilihan responden pada penelitian dilakukan dengan
mempertimbangkan pemahaman responden terhadap
permasalahan dalam penerapan branchless banking
bank syariah. Jumlah responden dalam penelitian ini
terdiri dari empat orang pakar dan praktisi dengan
pertimbangan berkompeten. Syarat responden yang
valid dalam ANP .
9. Alat Analisis
Pemilihan responden pada penelitian dilakukan dengan
Alat analisis yang digunakan adalah metode ANP dan
diolah dengan menggunakan software “Super Decision”
serta Ms Excel.
11. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2019, aset tanah wakaf di
provinsi Jambi cukup banyak yaitu berjumlah 5.918 unit dengan luas keseluruhan mencapai 13.516.703 meter
per segi disisi lain sebagian tanah wakaf tersebut masih bermasalah karena baru 3.785 unit yang sudah
berhasil disertifikatkan sedangkan yang lainnya 2.133 unit belum disertifikatkan. Berdasarkan hasil pengolahan
data, prioritas utama masalah yang menyebabkan pengelolaan wakaf di Provinsi Jambi belum produktif adalah
masalah
PEMBAHASAN HASIL
PENELITIAN
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Masalah Sumber
daya manusia
masalah
kelembagaan
masalah
pemerintah
0.38
0.31
0.30
Berdasarkan hasil pengolahan data, prioritas utama masalah yang menyebabkan pengelolaan
wakaf di Provinsi Jambi belum produktif adalah masalah sumber daya manusia dengan nilai
geometric mean (GMk) sebesar 0.38, sedangkan prioritas kedua adalah masalah kelembagaan
dengan nilai GMk sebesar 0.31. Masalah yang menjadi prioritas terakhir adalah masalah
pemerintah dengan nilai GMk sebesar 0.30
12. MASALAH SUMBER DAYA
MANUSIA
0.35
0.34
0.33
0.32
Pemahaman
masyarakat
masih tradisional
Nazhir kurang
kreatif
0.34
0.34
0.31
Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah wakif, nazhir, dan para pelaku yang terkait dengan wakaf yang lain.
Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan wakaf karena sebagai pelaku
pengembang wakaf. Hasil dari pengolahan data dapat dilihat pada Gambar 5 yang menunjukkan bahwa prioritas utama
pada aspek masalah sumber daya manusia adalah kemampuan manajerial nazhir masih rendah dengan nilai geometric
mean (GMk) sebesar 0.34. Prioritas masalah kedua dalam aspek sumber daya manusia adalah masalah nazhir kurang
kreatif dengan nilai GMk sebesar 0.34. Prioritas masalah ketiga adalah pemahaman
masyarakat masih tradisional dengan nilai GMk sebesar 0.31. Perhitungan rater agreement menghasilkan nilai Kendall‟s
coefficient of concordance atau nilai W sebesar 0.28. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan para pakar wakaf
terhadap masalah yang menyebabkan wakaf belum berkembang pada aspek sumber daya manusia bervariasi.
13. MASALAH KELEMBAGAAN
0.51
0.48
Peran BWI Jambi belum optimal
rendahnya koordinasi dengan lembagaterkait
Prioritas utama adalah peran BWI belum optimal. BWI adalah lembaga independen yang didirikan untuk mengembangkan
perwakafan di Indonesia (UU Nomor 41 Tahun 2004). Dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: (1) melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola
dan mengembangkan harta benda wakaf, (2) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional
dan internasional, (3) memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, (4)
memberhentikan dan mengganti nazhir, (5) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan (6) memberikan
saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Hal tersebut menunjukkan
bahwa BWI mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu meningkatkan produktivitas harta benda wakaf, baik
dalam pembiayaan, pembinaan, maupun pengawasan terhadap nazhir wakaf agar dapat melakukan pengelolaan wakaf secara
produktif dan profesional (Nasution, 2008).
14. MASALAH PEMERINTAH
0.4
0.3
0.2
Kurangnya
bantuan fasilitas
dan dana
Legalisasi tanah
wakaf
0.1
0
Kurangnya
dukungan dan
peran
pemerintah
Gambar 7 Prioritas masalah pemerintah
0.37
0.33
0.30
Prioritas utama yang menyebabkan wakaf belum berkembang pada aspek pemerintah adalah kurangnya dukungan dan peran pemerintah
dengan nilai GMk sebesar 0.37. Menurut salah satu pendapat pakar mengatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap wakaf masih sangat
kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pengawasan pemerintah dan juga bantuan berupa fasilitas dan dana. Hal ini dikarenakan
wakaf masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Padahal kalau dicermati pemerintah sangat terbantu dengan adanya instrumen
wakaf dikarenakan pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembuatan rumah ibadah, madrasah, kuburan, dan pondok pesantren.
Bisa dibayangkan berapa besar dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah jika tidak ada instrumen wakaf.
Sudah seharusnya pemerintah menyadari akan pentingnya wakaf dalam pembangunan ekonomi dan memberikan perhatian yang lebih
terhadap wakaf ini. Yuliani (2017) mengatakan bahwa perkembangan wakaf di Arab Saudi sangat berkembang karena mendapatkan
dukungan penuh dari pemerintah, bahkan ada kementerian khusus yang menangani masalah wakaf. Hal tersebut menunjukkan bahwa
dukungan dan pemerintah sangat diperlukan dalam mengembangkan wakaf produktif.
16. PRIORITAS SOLUSI
0.4
0.3
0.2
Solusi Sumber daya
manusia
solusi kelembagaan
0.374
0.306 0.309
Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara secara mendalam dengan para pakar di bidang
wakaf di Provinsi Jambi maka dapat dikumpulkan solusi dari permasalahan wakaf yang terbagi
menjadi tiga kelompok, yaitu solusi sumber daya manusia, solusi kelembagaan, dan solusi
pemerintah. Berdasarkan hasil pengolahan data, prioritas utama solusi untuk meningkatkan
pengelolaan wakaf secara produktif di Provinsi Jambi adalah solusi sumber daya manusia dengan
nilai geometric mean (GMk) sebesar 0.37, sedangkan prioritas kedua adalah solusi pemerintah
dengan nilai GMk sebesar 0.309. Solusi yang menjadi prioritas terakhir adalah solusi
kelembagaan dengan nilai GMk sebesar 0.307
17. SOLUSI SDM
0.4
sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat
0.3
Pembinaan dan
pendampingan nazhir
0.2
Studi banding ke nazhir
yang berhasil
0.1
Perbaikan ikrar wakaf
yang lebih longgar
0
Gambar 9 Prioritas solusi sumber daya manusia
0.30
0.28
0.21
0.22
Solusi ini sangat penting mengingat masalah manajemen nazhir dan tingkat kreativitas nazhir di Provinsi Jambi masih
rendah. Nazhir memiliki tugas dan kewajiban yang cukup berat, namun perhatian terhadap kompetensi nazhir masih
kurang. Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 pada pasal 53 menyatakan bahwa nazhir berhak memperoleh
pembinaan dari menteri dan BWI. Dengan adanya pembinaan dan pendampingan nazhir yang intensif diharapkan
mampu meningkatkan kreativitas dan manajerial para nazhir sehingga dapat mengelola harta benda wakaf dengan baik.
Kendala yang dihadapi dalam pembinaan dan pengawasan nazhir di Provinsi Jambi adalah kendala pendanaan yang
masih minim untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pengawasan.
18. SOLUSI PEMERINTAH
0.28
0.25
0.24
0.22
0.3
Meningkatkan
dukungan dan
peran pemerintah
0.2 Membebaskan
biaya sertifikasi
tanah wakaf
Penambahan
alokasi dana
0.1 APBN
Penggunaan dana
APBD untuk tiap
wilayah
0
Gambar 10 Proritas solusi pemerintah
Prioritas utama pada aspek solusi pemerintah adalah membebaskan biaya sertifikasi tanah wakaf dengan nilai GMk sebesar
0.28. Legalisasi tanah wakaf memengaruhi investasi terhadap tanah wakaf, apabila tanah wakaf tidak memiliki legalisasi
secara hukum dapat menimbulkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya terhadap aset-aset wakaf karena
berisiko tinggi. Kendaladalam nazhir melakukan sertifikasi tanah wakaf adalah karena biaya dalam mengurus sertifikasi
cukup mahal dan tidak terjangkau, hal ini dikatakan sendiri oleh responden dari pihak nazhir, sehingga para nazhir banyak
yang tidak melakukan sertifikasi tanah wakaf yang dikelolanya. Dengan membebaskan biaya sertifikasi tanah wakaf yang
sebenarnya dapat dilakukan oleh pemerintah dapat mendorong nazhir untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf, hal tersebut
dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi sehingga wakaf produktif dapat berkembang.
19. SOLUSI KELEMBAGAAN
0.3
Optimalisasi peran
dan fungsi BWI
0.2
0.1
Melakukan sinergi
dengan BAZ dan
LAZ
Koordinasi dengan
ormas islam
0.250 0.249 0.255
0.225
Gambar diatas yang menunjukkan bahwa prioritas utama pada aspek solusi kelembagaan adalah meningkatkan koordinasi dengan lembaga
terkait lain dengan nilai geometric mean (GMk) sebesar
0.255. Kelembagaan yang dimaksud adalah lembaga yang terkait dengan wakaf, selain BWI, LAZ, dan BAZ dan lembaga wakaf yang dimiliki
ormas Islam. Lembaga tersebut misalnya adalah lembaga bisnis, dukungan dari lembaga bisnis memang sangat dibutuhkan untuk menjalin
kemitraan dalam rangka menggerakan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh aset wakaf. Menurut seorang pakar mengatakan bahwa
dibutuhkan nazhir yang memiliki jiwa wirausaha dan memiliki jaringan bisnis yang luas, karena kebanyakan dari nazhir yang ada bukan orang
yang tepat untuk mengembangkan ekonomi. Sehingga dibutuhkan adanya koordinasi dengan lembaga terkait lain dengan harapan mampu
bekerja sama yang saling menguntungkan.
Prioritas solusi kedua dalam aspek solusi kelembagaan adalah optimalisasi peran dan fungsi BWI dengan nilai GMk sebesar 0.250. Prioritas
solusi yang ketiga adalah melakukan sinergi dengan BAZ dan LAZ dengan nilai GMk sebesar 0.249. Prioritas solusi yang terakhir adalah
koordinasi dengan ormas Islam dengan nilai GMk sebesar 0.225. Perhitungan rater agreement menghasilkan nilai Kendall‟s coefficient of
concordance atau nilai W sebesar 0.188. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan para pakar wakaf terhadap solusi permasalahan
wakaf produktif pada aspek solusi pemerintah cukup bervariatif.
20. KESIMPULAN
Masalah yang menyebabkan pengelolaan wakaf di Provinsi Jambi belum optimal terbagi
menjadi tiga, yaitu masalah sumber daya manusia, masalah kelembagaan, dan masalah
pemerintah. Aspek masalah sumber daya manusia memiliki pengaruh paling besar dibandingkan
dengan aspek yang lain. Hasil prioritas dari masing-masing aspek menunjukkan bahwa tiga
masalah yang paling memengaruhi tingkat pengelolaan aset wakaf adalah kemampuan
manajerial nazhir yang masih rendah, peran BWI Provinsi Jambi yang belum optimal, dan
kurangnya dukungan dan peran pemerintah.
Solusi untuk meningkatkan pengelolaan wakaf produktif agar lebih optimal terbagi menjadi tiga
aspek, yaitu solusi sumber daya manusia, solusi kelembagaan, dan solusi pemerintah. Aspek
solusi sumber daya manusia memiliki pengaruh paling besar dibandingkan dengan aspek yang
lain. Hasil prioritas dari masing-masing aspek menunjukkan bahwa tiga solusi yang paling
memengaruhi tingkat pengelolaan aset wakaf adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,
meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait lain, dan membebaskan biaya sertifikasi tanah
wakaf.
