materi CFP sharing

1. CFP Sharing Session
Undang-Undang
Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan
(P2SK) BAB Dana Pensiun, JHT dan Program Pensiun
(DP, JHT & PP)

2. 01 Concern UU P2SK
Amanat dalam UU P2SK
03
Tindak Lanjut UU PPSK
Materi Muatan UU P2SK
02
04

3. Concern UU P2SK- DP, JHT dan PP
Selama masa pembahasan, OJK telah menyampaikan subtansi Dana Pensiun dan secara umum, sebagian besar concern
OJK telah diakomodir dalam UU P2SK. Concern OJK telah sejalan dengan usulan dari Industri dan Pemerintah dan
tujuan utamanya adalah dalam rangka pengembangan Dana Pensiun dengan tetap memperkuat pengawasannya.
1. DPPK dapat menyelenggarakan 2 Program yaitu PPMP
dan PPIP (Pasal 138)
2. Penambahan pihak Pendiri DPLK- As Jiwa, Bank Umum
+ Manager Investasi ( Konv + Syariah) – (Pasal 137 ayat
(3)
3. Pengaturan dana pensiun syariah ke dalam UU (pasal
138)
4. Pembelian anuitas tidak menjadi wajib bagi PPIP /
Pembayaran berkala bulan dapat dilakukan DPPK PPIP&
DPLK (Pasal 163)
5. Penggunaan appraisal menjadi opsional dalam
penetapan harga pasar wajar, akan diatur POJK (Pasal
170)
6. Dana pensiun yang bersifat sukarela masuk dalam
harmonisasi program pensiun (Pasal 189)
Beberapa concern Pengembangan Dana Pensiun
1. Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko di
Dana Pensiun (pasal 143)
2. Penyesuaian larangan investasi dana pensiun pada
pihak afiliasi, diantaranya menambahkan
perusahaan anak, termasuk larangan untuk
transaksi derivatif (pasal 169)
3. Penegasan larangan bagi DPLK mengalihkan
pengelolaan aset ke pihak ketiga (pasal 169)
4. Pengaturan perintah tertulis dan pengelola statuter
(pasal 173)
5. Persyaratan dan mekanisme pembubaran,
termasuk tanggung jawab pendiri dan dewas
(pasal 183)
6. Ketentuan mengenai Cut Loss bagi Pengelola
Program Pensiun;
Beberapa concern Penguatan & Pengawasan Dana Pensiun

4. Materi Muatan UU PPSK Bab Dana Pensiun, JHT,
dan Program Pensiun
Pengaturan Mengenai Dana Pensiun
• Mencabut UU 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
• Secara umum mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:
 Lembaga Keuangan yang dapat membentuk Dana Pensiun (bertambah)
 Skema yang dapat dilakukan Dana Pensiun (lebih fleksibel)
 Perbaikan tata Kelola
 Penyesuaian dengan kondisi terkini
Amandemen UU 40 Tahun 2004 Tentang Program Jaminan Hari Tua
• Memperkenalkan 2 akun dalam JHT
• Menambah opsi penarikan JHT saat mencapai usia pensiun
Penambahan Beberapa Pengaturan Baru
• Perbaikan tata Kelola dan kebijjakan investasi (seluruh program)
• Cut loss dan unrealized loss pada pengelola pensiun terkait keuangan
negara
• Harmonisasi seluruh program pensiun, termasuk penyelenggaraan program
pensiun wajib tambahan bagi pekerja dengan penghasilan tertentu

5. Amanat dalam UU P2SK
POJK PP
PP
POJK
Khusus untuk IKNB, terdapat 89 amanat
dalam UU P2SK yang akan diatur dalam
POJK. Untuk Dana Pensiun terdapat 35
amanat dalam bentuk POJK
Terdapat 44 POJK di IKNB, dari
jumlah dimaksud untuk Dana
Pensiun sebanyak 9 POJK terkait
Dana Pensiun
Merupakan kewenangan
Pemerintah. OJK akan berperan
aktif dalam pembahasan substansi
PP
Khusus untuk IKNB, terdapat 17 amanat
dalam UU P2SK yang akan diatur dalam
PP. Untuk Dana Pensiun terdapat 8
amanat dalam bentuk PP
Peraturan Existing Terdampak

6. No. Topik UU P2SK Substansi
1. Usia Pensiun Pasal 146 ayat (4) Tata cara reviu dan penetapan Usia Pensiun Normal secara berkala
2. Dana Tidak Aktif Pasal 166 ayat (5) Tata cara pengalihan dana tidak aktif dan jangka waktu tertentu
3.
Iuran dan Manfaat
JHT - SJSN
Pasal 188
Besaran proporsi iuran yang ditempatkan pada akun utama dan akun tambahan
program jaminan hari tua SJSN
Pasal 188 Manfaat jaminan hari tua SJSN
Pasal 188 Besaran iuran jaminan hari tua SJSN
4. Pengelolaan Aset Pasal 190 ayat (10)
Pengelolaan aset dan liabilitas Program Pensiun bagi pengelola Program Pensiun
yang terkait dengan keuangan negara
Pasal 191 ayat (5) Cut loss dan penurunan nilai aset yang dikelola oleh pengelola Program Pensiun
5.
Harmonisasi
Program Pensiun
Pasal 189 ayat (6) Harmonisasi seluruh Program Pensiun
Pemetaan Amanat Penyusunan PP dalam UU P2SK (Bab Dana Pensiun)

7. No. Topik UU P2SK Substansi
1.
Pendirian dan
Pengabungan Dana
Pensiun
Pasal 137 ayat (4) 1. Persyaratan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Pasal 139 ayat (7)
2. Persyaratan dan tata cara pembentukan Dana Pensiun, Pernyataan tertulis Pendiri, Peraturan
Dana Pensiun, dasar pendirian Dana Pensiun Pemberi Kerja
Pasal 140 ayat (4) 3. Pengajuan pengesahan pembentukan Dana Pensiun
Pasal 141 ayat (3) 4. Mitra Pendiri, penggabungan, atau pemisahan Dana Pensiun
Pasal 142 ayat (7) 5. Tata cara perubahan atas Peraturan Dana Pensiun
2. Tata Kelola Dana Pensiun
Pasal 143 ayat (4) 1. Tata kelola Dana Pensiun yang baik dan manajemen risiko yang efektif
Pasal 144 ayat (8) 2. Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun
3. Iuran Dana Pensiun
Pasal 148 ayat (3) 1. Iuran Program Pensiun pada Dana Pensiun
Pasal 149 ayat (5) 2. Penetapan iuran Program Pensiun pada Dana Pensiun Pemberi Kerja
Pasal 150 ayat (7) 3. Tata cara pembayaran iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta
Pasal 151 ayat (2) 4. Batas tertentu diperhitungkan sebagai iuran Pemberi Kerja
Pasal 153 ayat (6)
5. Imbal hasil tertentu dan sanksi (ta’zir) dari Iuran peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum
disetor
4 Pendanaan Dana Pensiun Pasal 152 ayat (2) 1. Penggunaan metode dan asumsi aktuaria yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 154 ayat (5) 2. Keadaan dana terpenuhi pada Dana Pensiun
5. Pelaporan Dana Pensiun
Pasal 181 ayat (3) 1. Kewajiban penyampaian laporan berkala dan laporan aktuaris oleh Dana Pensiun
Pasal 182 ayat (5)
2. Pengumuman kondisi keuangan dan perhitungan hasil usaha, Penyampaian keterangan dan
penyampaian informasi
Pemetaan Amanat Penyusunan POJK dalam UU P2SK (Bab Dana Pensiun)

8. No. Topik UU P2SK Substansi
6. Manfaat Pensiun
Pasal 138 ayat (7) 1. Program Pensiun dan manfaat lain
Pasal 155 ayat (5)
2. Tata cara pembayaran Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Disabilitas, Manfaat
Pensiun Dipercepat, dan Pensiun Ditunda kepada Janda/Duda, anak, atau pihak yang ditunjuk
Pasal 157 ayat (3) 3. Besaran hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta Program Pensiun Manfaat Pasti
Pasal 160 ayat (5) 4. Pengalihan hak dan kepesertaan Dana Pensiun
Pasal 162 ayat (5) 5. Pembayaran Manfaat Pensiun
Pasal 163 ayat (3) 6. Cakupan pengaturan terkait tata cara pembayaran Manfaat Pensiun dalam PDP
Pasal 164 ayat (3) 7. Tata cara pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus
7. Investasi Dana Pensiun
Pasal 166 ayat (4) 1. Pencatatan tersendiri dana tidak aktif
Pasal 168 ayat (7) 2. Pengelolaan aset Dana Pensiun
Pasal 169 ayat (6) 3. Pengecualian atas investasi dimiliki atau yang dipergunakan oleh afiliasi
Pasal 170 ayat (4) 4. Penerapan harga pasar wajar dalam penyewaan tanah, bangunan, atau harta tetap lainnya
Pasal 190 ayat (9) 5. Pengelolaan aset dan liabilitas Program Pensiun bagi Dana Pensiun
8. Pembubaran dan Likuidasi
Pasal 183 ayat (7) 1. Pembubaran Dana Pensiun dan penunjukan likuidator
Pasal 184 ayat (9) 2. Proses likuidasi
Pasal 185 ayat (4) 3. Pelaporan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi
9. Pengawasan OJK
Pasal 172 ayat (3) 1. Pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan
Pasal 173 ayat (3) 2. Pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan
Pasal 177 ayat (6) 3. Pengelola statuter serta hak dan kewajiban Pengurus, Dewan Pengawas, DPS nonaktif
10. Sanksi Pasal 193 ayat (6) 1. Bentuk sanksi administratif, besaran denda administratif, dan tata cara nya
Pemetaan Amanat Penyusunan POJK dalam UU P2SK (Bab Dana Pensiun)

9. Tindak Lanjut Amanat UU P2SK
2
89 Amanat Penyusunan Peraturan OJK
35 Amanat untuk Dana Pensiun, Program JHT,
dan Program Pensiun
44 POJK Bidang IKNB Terdampak atas
Penerbitan UU P2SK 9 POJK terkait Dana Pensiun
1 POJK No. 13/POJK.05/2016 Tentang Pengesahan DPPK
2 POJK No. 14/POJK.05/2016 Tentang Pengesahan DPLK
3
POJK No. 33/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun Prinsip
Syariah
4 POJK No. 9/POJK.05/2014 Tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun
5 POJK No. 8/POJK.05/2018 Tentang Pendanaan Dana Pensiun
6 POJK No. 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun
7 POJK No. 5/2017 dan 60/2020 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain
8 POJK No. 15/POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Dana Pensiun
9 POJK No. 33/POJK.05/2016 Tentang Laporan Berkala Dana Pensiun
RPOJK Kelembagaan Dana
Pensiun
RPOJK Penyelenggaraan Dana
Pensiun

10. Substansi Terkait DPLK Dalam UU PPSK
 Badan Hukum yang Dapat Membentuk DPLK
DPLK hanya dapat dibentuk oleh badan hukum yang memiliki izin usaha dari OJK sebagai:
a. bank umum;
b. bank umum syariah;
c. perusahaan asuransi jiwa;
d. perusahaan asuransi jiwa syariah;
e. manajer investasi;
f. manajer investasi syariah; atau
g. lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri,
dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
 DPLK hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (Pasal 138 ayat (4))
 Dana Pensiun tidak dapat menyelenggarakan program yang hanya memberikan manfaat lain,
tanpa menyelenggarakan Program Pensiun. (Pasal 138 ayat (5))
 Dalam hal DPLK menyelenggarakan program Manfaat Lain berlaku ketentuan:
a. aset dan kewajiban Program Pensiun dengan aset dan kewajiban manfaat lain wajib dicatat
secara terpisah;
b. porsi iuran pada Program Pensiun wajib lebih besar dibanding iuran untuk manfaat lain; dan
c. penyelenggaraan manfaat lain menggunakan sistem pendanaan.

11. Substansi Terkait DPLK Dalam UU PPSK (2)
 Dewan Pengawas Syariah (Pasal 144)
• Pendiri Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah wajib menunjuk Dewan
Pengawas Syariah atas rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
• Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan kemampuan
dan kepatutan serta ketentuan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
 Usia Pensiun Normal (Pasal 146)
• Usia Pensiun Normal untuk pertama kali ditetapkan paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun
• UPN direviu dan ditetapkan secara berkala paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan mempertimbangkan angka
harapan hidup dan kondisi makroekonomi.
• tata cara reviu dan penetapan Usia Pensiun Normal secara berkala diatur dalam Peraturan Pemerintah
 Usia Pensiun Dipercepat (Pasal 158)
• Peserta yang berhenti bekerja paling cepat 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Pensiun
Dipercepat.
 Pembayaran Manfaat Pensiun (Pasal 163)
• Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan
dengan cara:
a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau
b. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa
atau perusahaan asuransi jiwa syariah.

12. Substansi Terkait DPLK Dalam UU PPSK (3)
 Pengelolaan Aset (Pasal 169 ayat (3)
• Dana Pensiun Lembaga Keuangan dilarang mengalihkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga
 Asosiasi Dana Pensiun (Pasal 186)
• Setiap Dana Pensiun wajib menjadi anggota salah satu asosiasi Dana Pensiun yang sesuai dengan ruang lingkup
usahanya.
• Asosiasi Dana Pensiun harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan
 Harmonisasi Program Pensiun (Pasal 189)
• Pemerintah mengharmonisasikan seluruh Program Pensiun sebagai upaya peningkatan perlindungan hari tua dan
memajukan kesejahteraan umum, termasuk pengaturan Program Pensiun yang bersifat wajib.
• Selain program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, Pemerintah dapat melaksanakan Program Pensiun tambahan
yang bersifat wajib yang diselenggarakan secara kompetitif bagi pekerja dengan penghasilan tertentu dalam rangka
mengharmonisasikan seluruh Program Pensiun sebagai upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan
kesejahteraan umum.
 Cut loss (Pasal 191)
• Untuk memberikan kemungkinan imbal hasil yang lebih optimal dan mencegah kerugian yang lebih besar, pengelola Program
Pensiun yang terkait dengan keuangan negara dapat melakukan cut loss atas aset yang dikelola dengan ketentuan:
a. penurunan nilai atau kerugian atas aset investasi yang dilakukan cut loss bukan karena kesalahan atau kelalaian Pengelola
Program Pensiun yang melakukan cut loss;
b. telah melakukan analisis yang memadai yang dibuktikan dengan kertas kerja analisis dengan hasil menunjukkan terdapat
potensi imbal hasil yang lebih optimal jika cut loss dilakukan; dan
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan tindakan cut loss

13. Substansi Terkait DPLK Dalam UU PPSK (4)
 Pengelolaan Aset (Pasal 169 ayat (3)
• Dana Pensiun Lembaga Keuangan dilarang mengalihkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga
 Ketentuan Peralihan (Pasal 340)
• Pada saat UU PPSK mulai berlaku, bagi semua Dana Pensiun yang telah mendapatkan pengesahan dari OJK, dinyatakan tetap
berlaku.
• Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun yang menjanjikan pembayaran uang secara sekaligus bagi peserta
Program Pensiun sebelum 20 April 1992, tetap dapat melanjutkan program tersebut sampai selesainya seluruh kewajiban
kepada karyawan yang telah menjadi peserta Program Pensiun pada tanggal 20 April 1992.
• Pelaksana tugas Pengurus pada DPLK menjadi Pengurus DPLK dan dewan komisaris dari Pendiri DPLK bertindak sebagai
Dewan Pengawas DPLK sampai dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU PPSK diundangkan.
• Ketentuan UPN (Pasal 146), berlaku untuk Setiap Orang yang mulai menjadi Peserta Dana Pensiun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.
• Pengelolaan Aset kepada pihak ketiga (Pasal 169 ayat (3)) diterapkan oleh DPLK paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
• Bagi DPLK yang telah mengatur adanya penarikan sejumlah dana tertentu oleh peserta Program Pensiun di dalam Peraturan
Dana Pensiun, penarikan dana tersebut dapat dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.
 Peraturan Pelaksanaan (Pasal 326 huruf b)
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini
 Ketentuan Penutup (Pasal 330)
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun L992 tentang Dana Pensiun (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34771 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku

14. selesai
Lanjut Sesi
Tanya Jawab

15. FREQUENTLY ASKED
QUESTION (FAQ )

16. 1. Apakah yang dimaksud dengan Dana
Pensiun dan bagaimana status
kepemilikan Dana Pensiun?
● Berdasarkan Pasal 134 UU PPSK, Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan
menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Selain manfaat pensiun, Dana
Pensiun dapat menyelanggarakan manfaat lain sebagai manfaat tambahan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
● Sesuai Pasal 135 UU PPSK, Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan
syarat dan tata cara yang diatur dalam UU PPSK.
● Menurut Pasal 136 UU PPSK, Setiap Orang yaitu “orang perseorangan, korporasi atau badan
usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan
lainnya”, yang menjalankan Program Pensiun wajib memperoleh pengesahan sebagai Dana
Pensiun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kecuali program pensiun yang didasarkan pada
undang-undang tersendiri.

17. 2. Bagaimana ruang lingkup Dana
Pensiun menurut UU PPSK?
Berdasarkan Pasal 137 UU PPSK, ruang lingkup usaha Dana Pensiun terdiri dari 2 (dua) jenis,
yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK
hanya dapat dibentuk oleh pemberi kerja sedangkan DPLK hanya dapat dibentuk oleh badan
hukum yang telah memiliki izin usaha dari OJK sebagai bank umum, bank umum syariah,
perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, manajer investasi, manajer
investasi syariah, atau lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) setelah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan.

18. 3. Apakah Dana Pensiun yang sudah ada saat ini
(sebelum UU PPSK diundangkan) wajib mendapatkan
pengesahan kembali dari OJK?
● Berdasarkan Pasal 320 ayat (1) UU PPSK, pada saat UU PPSK mulai berlaku, bagi semua Dana
Pensiun yang telah mendapatkan pengesahan dari OJK, pengesahan dari OJK tersebut
dinyatakan tetap berlaku.
● Pasal 326 UU PPSK mengatur bahwa pada saat UU PPSK mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU PPSK.
● Pasal 136 UU PPSK mewajibkan untuk setiap orang yang menjalankan program pensiun wajib
memperoleh pengesahan sebagai Dana Pensiun dari OJK, kecuali program pensiun yang
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
● Tidak terdapat ketentuan dalam UU PPSK yang mewajibkan Dana Pensiun yang sudah ada
untuk mendapatkan pengesahan kembali dari OJK, namun untuk ketentuan yang ada dalam
Peraturan Dana Pensiun (PDP) saat ini belum sesuai dengan UU PPSK maka pendiri Dana
Pensiun dapat mengajukan perubahan PDP.

19. 4. Berdasarkan ketentuan UU PPSK, siapa
saja pihak yang dapat menjadi pendiri
DPLK?
Berdasarkan Pasal 137 ayat (3) UU PPSK, DPLK dapat dibentuk oleh badan hukum yang telah
memiliki izin usaha dari OJK sebagai bank umum, bank umum syariah, perusahaan asuransi
jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, manajer investasi, manajer investasi syariah, atau
lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam POJK setelah dikoordinasikan dengan Menteri
Keuangan.

20. 5. Bagaimana kriteria Manajer Investasi
yang dapat mendirikan DPLK?
● Saat ini belum ada pengaturan terkait kriteria manajer investasi yang dapat mendirikan
DPLK. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 14/POJK.5/2016 tentang
Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan PDP dari Dana
Pensiun Lembaga Keuangan (POJK 14/2016), pihak yang akan mendirikan DPLK harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
● berbentuk badan hukum Indonesia dan berkantor pusat di Indonesia;
● paling singkat dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan,
dinyatakan sehat oleh OJK; dan
● memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK.
● Pasal 326 huruf b UU PPSK mengatur bahwa perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU
PPSK.

21. 6. Apakah DPPK dapat menyelenggarakan 2
(dua) program pensiun secara sekaligus?
Berdasarkan Pasal 134 angka 6 UU PPSK, yang dimaksud dengan program pensiun adalah
setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Selanjutnya berdasarkan
ketentuan Pasal 138 ayat (1) UU PPSK, DPPK dapat menyelenggarakan Program Pensiun
Manfaat Pasti (PPMP) dan/atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Berdasarkan ketentuan
tersebut, DPPK dapat menyelenggarakan 2 (dua) program pensiun secara sekaligus.

22. 7. Apakah Dana Pensiun dapat
menyelenggarakan program pensiun
berdasarkan prinsip syariah?
Berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) UU PPSK, Dana Pensiun dapat
menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk:
Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariah;
1. unit syariah di DPPK; atau
2. penjualan paket investasi syariah di DPLK.
3. Untuk pendirian Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariah
dapat dilakukan dengan cara mendirikan Dana Pensiun Syariah baru atau melakukan
konversi dari Dana Pensiun menjadi Dana Pensiun Syariah, baik DPPK maupun DPLK.
Selanjutnya, ketentuan terkait persyaratan pendirian Dana Pensiun yang menyelenggarakan
program pensiun berdasarkan prinsip syariah, saat ini mengikuti ketentuan yang ada di
dalam POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun
Berdasarkan Prinsip Syariah (POJK 33/2016).

23. 8. Bagaimana pemberlakuan ketentuan
batas usia pensiun normal di dalam PDP
Dana Pensiun?
● Penetapan usia pensiun normal dalam PDP mengacu pada Pasal 146 ayat (1) UU PPSK yang
mengatur bahwa usia pensiun normal untuk pertama kali ditetapkan paling rendah 55 (lima
puluh lima) tahun dan atas batasan dimaksud direviu dan ditetapkan secara berkala paling
lama setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan mempertimbangkan angka harapan hidup dan kondisi
makroekonomi.
● Pasal 320 ayat (4) UU PPSK mengatur bahwa usia pensiun normal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 146 UU PPSK, berlaku untuk setiap orang yang mulai menjadi peserta Dana
Pensiun terhitung sejak UU PPSK diundangkan yaitu tanggal 12 Januari 2023.

24. 9. Apakah ketentuan usia pensiun normal
juga berlaku bagi semua peserta yang telah
menjadi peserta pada Dana Pensiun sebelum
UU PPSK berlaku (Peserta Lama)?
Ketentuan usia pensiun normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 UU PPSK tidak berlaku
bagi peserta yang telah menjadi peserta Dana Pensiun sebelum UU PPSK berlaku. Artinya untuk
peserta lama tetap mengacu pada ketentuan usia pensiun normal yang telah ditetapkan di
dalam PDP masing-masing Dana Pensiun.

25. 10. Bagaimana perlakuan bagi usia pensiun
normal di atas 55 (lima puluh lima) tahun
yang telah ditetapkan dalam PDP Dana
Pensiun?
Usia pensiun normal sebagaimana diatur dalam Pasal 146 UU PPSK adalah batas usia paling
rendah. Oleh karena itu, bagi Dana Pensiun yang telah mencantumkan dalam PDP usia pensiun
normal di atas 55 (lima puluh lima) tahun dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan
UU PPSK, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan usia pensiun normal.

26. 11. Bagaimana pemberlakuan ketentuan di
Pasal 158 ayat (2) UU PPSK mengenai
manfaat pensiun dipercepat?
Ketentuan mengenai manfaat pensiun dipercepat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU
PPSK mengamanatkan bahwa Peserta yang berhenti bekerja paling cepat 5 (lima) tahun sebelum
usia pensiun normal berhak atas manfaat pensiun dipercepat. Manfaat pensiun dipercepat adalah
manfaat pensiun yang dibayarkan apabila peserta berhenti bekerja pada usia tertentu sebelum usia
pensiun normal. Ketentuan terkait usia pensiun normal mengacu pada ketentuan di Pasal 146 UU
PPSK yang diatur peralihannya sebagaimana dimaksud Pasal 320 ayat (4) UU PPSK dimana berlaku
untuk setiap orang yang mulai menjadi peserta Dana Pensiun terhitung sejak UU PPSK diundangkan.
Dengan demikian ketentuan mengenai manfaat pensiun dipercepat berlaku sejak UU PPSK ditetapkan
bagi peserta baru dan tidak berlaku bagi peserta lama.

27. 12. Apakah masih diperbolehkan untuk
menggunakan terminologi “cacat” dalam
PDP?
Dalam UU PPSK khususnya dalam Bab XII mengenai Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan
Program Pensiun tidak mengatur definisi “cacat”. Pasal 134 angka 11 UU PPSK menjelaskan
terminologi “disabilitas” bahwa disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau
sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan
penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.
Dengan demikian, terminologi “cacat” dalam UU 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun sudah dicabut
dan digantikan dengan termonologi “disabilitas” dalam UU PPSK. Berdasarkan ketentuan dimaksud,
maka penggunaan kata “cacat” dalam PDP perlu disesuaikan menjadi “disabilitas”.

28. 13. Apakah yang dimaksud dengan peserta
mandiri?
Penjelasan Pasal 145 ayat (4) huruf a UU PPSK menyebutkan bahwa peserta mandiri merupakan
seseorang, baik karyawan maupun bukan karyawan, yang atas inisiatif sendiri mendaftarkan diri
sebagai peserta pada DPLK.

29. 14. Data pribadi Peserta apa yang wajib
dirahasiakan Dana Pensiun?
Pasal 147 UU PPSK mengatur bahwa data pribadi peserta wajib dirahasiakan dan tunduk pada
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Dana Pensiun wajib menjaga data pribadi
peserta dengan mengikuti semua peraturan perundang undangan yang terkait, seperti Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022) dan peraturan
pelaksanaannya.

30. 15. Apakah pembayaran manfaat pensiun bagi
Dana Pensiun PPIP harus dilakukan secara
berkala untuk periode tertentu sebagaimana
diatur dalam Pasal 162 ayat (4) UU PPSK atau
dapat tetap mengacu pada PDP saat ini?
● Pasal 161 UU PPSK mengatur bahwa Dana Pensiun dilarang melakukan pembayaran apapun,
kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam PDP. Adapun pembayaran manfaat pensiun bagi
peserta, janda/duda, atau anak harus dilakukan secara berkala.
● Selanjutnya, Pasal 162 ayat (4) UU PPSK mengatur bahwa Dana Pensiun yang
menyelenggarakan PPIP, manfaat pensiun bagi peserta, janda/duda, atau anak dibayarkan
secara berkala untuk periode tertentu. Atas ketentuan ini tidak terdapat ketentuan peralihan
dan telah berlaku pada saat UU PPSK diundangkan. Selanjutnya, ketentuan mengenai periode
tertentu akan diatur dalam POJK.

31. 16.Apakah pembayaran manfaat pensiun
secara berkala harus dengan membeli
anuitas seumur hidup?
Pasal 163 ayat (1) UU PPSK mengatur bahwa pembayaran manfaat pensiun secara berkala
dapat dilakukan dengan cara dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau peserta, janda/duda, atau
anak, atau pihak lain yang berhak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari
perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. Dalam ketentuan ini tidak
ada batasan terkait jenis anuitas yang dapat dibeli oleh peserta.

32. 17. Apakah Dana Pensiun masih diperbolehkan
untuk mengelola manfaat lain bagi pesertanya
dan bagaimana mekanisme
penyelenggaraannya?
Pasal 138 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU PPSK mengatur bahwa dalam hal tertentu Dana
Pensiun masih diperbolehkan memberikan manfaat lain sebagai tambahan dari program pensiun,
namun Dana Pensiun tidak dapat memberikan manfaat lain tanpa menyelenggarakan program
pensiun. Selain itu, dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan manfaat lain berlaku ketentuan
bahwa aset dan kewajiban program pensiun wajib dicatat secara terpisah dengan aset dan
kewajiban manfaat lain, porsi iuran program pensiun wajib lebih besar dibanding iuran untuk manfaat
lain, serta penyelenggaraan manfaat lain menggunakan sistem pendanaan. Ketentuan lebih lanjut
mengenai manfaat lain mengikuti ketentuan di dalam POJK.

33. 18. Apakah yang dimaksud dengan “sistem
pendanaan” dalam “penyelenggaraan
manfaat lain menggunakan sistem
pendanaan”?
Berdasarkan penjelasan Pasal 138 ayat (6) huruf c UU PPSK, yang dimaksud dengan sistem
pendanaan adalah penyelenggaraan manfaat lain yang dilakukan dengan pemupukan dana sehingga
cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran manfaat lain dimaksud.

34. 19. Apa saja sumber aset Dana Pensiun?
Apakah aset Dana Pensiun dapat dituntut
secara hukum?
Pasal 167 UU PPSK mengatur bahwa aset Dana Pensiun dihimpun dari:
1. iuran pemberi kerja;
2. iuran peserta;
3. hasil pengelolaan aset;
4. pengalihan aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau
5. pengalihan dana awal pemberi kerja.
Aset Dana Pensiun dimaksud harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas aset
pendiri.

35. 20. Apakah DPLK dapat mengalihkan
pengelolaan aset kepada pihak
ketiga/manajer investasi?
Berdasarkan Pasal 169 ayat (3) UU PPSK, DPLK dilarang mengalihkan pengelolaan aset
kepada pihak ketiga/ manager investasi dan sesuai Pasal 320 ayat (5) UU PPSK ketentuan
larangan ini diterapkan paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU PPSK diundangkan

36. 21. Siapakah yang melakukan pengelolaan
program pensiun menurut UU PPSK?
Berdasarkan Pasal 190 ayat (1) UU PPSK, pengelola program pensiun merupakan
profesional yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai. Dalam penjelasan
pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengelola program pensiun” adalah seluruh
pengelola program pensiun, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, di antaranya
mencakup Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT Asabri, PT Taspen,
DPPK, dan DPLK.
Program pensiun dalam UU PPSK mencakup keseluruhan program pensiun, baik yang
bersifat wajib maupun sukarela, di antaranya mencakup program jaminan hari tua dan
jaminan pensiun dalam system jaminan sosial nasional, program tabungan hari tua dan
jaminan pensiun bagi penyelenggara negara, dan program pensiun dan manfaat lain yang
diselenggarakan oleh DPPK dan DPLK.
Kompetensi dan pengalaman yang memadai bagi pengelola program pensiun dibuktikan
dengan antara lain memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan/atau
sertifikasi yang terkait dengan pengelolaan program pensiun.

37. Apa syarat agar dapat melakukan cut
loss oleh pengelola program pensiun yang
terkait dengan keuangan negara?
Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) UU PPSK, pengelola program pensiun yang terkait dengan
keuangan negara dapat melakukan cut loss atas aset yang dikelola dengan ketentuan:
1. penurunan nilai atau kerugian atas aset investasi yang dilakukan cut loss bukan karena
kesalahan atau kelalaian pengelola program pensiun yang melakukan cut loss;
2. telah melakukan analisis yang memadai yang dibuktikan dengan kertas kerja analisis dengan
hasil menunjukkan terdapat potensi imbal hasil yang lebih optimal jika cut loss dilakukan; dan
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan
tindakan cut loss.
Ketentuan lebih lanjut terkait cut loss dan penurunan nilai asset yang dikelola oleh pengelola
program pensiun yang terkait dengan keuangan negara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

38. Selesai FAQ