SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
jdih.pakpakbharatkab.go.id
2
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
jdih.pakpakbharatkab.go.id
3
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp. 602.204.425.000,00, yang terdiri atas :
a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli
Daerah
Rp. 19.188.400.000,00
2. Pendapatan Transfer Rp. 532.864.350.000,00
3. Lain–Lain Pendapatan Rp. 84.519.675.000,00
jdih.pakpakbharatkab.go.id
4
Daerah Yang Sah
Jumlah Pendapatan Rp. 556.572.425.000,00
b. Belanja
1. Belanja Operasi
a) Belanja Pegawai Rp. 219.932.100.830,00
b) Belanja Barang
dan Jasa
Rp. 192.392.898.213,00
c) Belanja Bunga Rp. 0,00
d) Belanja Subsidi Rp. 0,00
e) Belanja Hibah Rp. 15.861.493.006,00
f) Belanja Bantuan
Sosial
Rp. 100.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi Rp. 428.286.492.049,00
2. Belanja Modal
a) Belanja Modal
Tanah
Rp. 1.552.287.242,00
b) Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp. 15.818.141.327,00
c) Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp. 17.172.214.347,00
d) Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp.
55.519.451.635,00
e) Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya
Rp. 662.527.500,00
Jumlah Belanja Modal Rp. 90.724.622.051,00
3. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00
4. Belanja Transfer
a) Belanja Bagi Hasil Rp. 1.243.840.000,00
b) Belanja Bantuan
Keuangan
Rp. 74.949.470.900,00
Jumlah Belanja Transfer Rp. 76.193.310.900,00
Jumlah Belanja Daerah Rp. 598.204.425.000,00
Surplus/(Defisit) Rp. (41.632.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan
Pembiayaan Daerah
Rp. 45.632.000.000,00
2. Pengeluaran
Pembiayaan Daerah
Rp. 4.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 41.632.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun
Berkenaan
Rp. 0,00
Pasal 2
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:
1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang
diklasifikasi menurut Kelompok,
jdih.pakpakbharatkab.go.id
5
Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, Dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran bantuan
Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Bantuan
Keuangan Bersifat Umum dan
Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Belanja Bagi
Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan
Minyak Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan
Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota pada
Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara.
jdih.pakpakbharatkab.go.id
6
Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI PAKPAK BHARAT,
ttd
FRANC BERNHARD TUMANGGOR
Diundangkan di Salak
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
ttd
JALAN BERUTU
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 45
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 45 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 19.188.400.000
4.1.01 Pajak Daerah 2.822.000.000
4.1.01.06 Pajak Hotel 4.000.000
4.1.01.06.01 Pajak Hotel 4.000.000
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 4.000.000
4.1.01.07 Pajak Restoran 900.000.000
4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 900.000.000
4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 900.000.000
4.1.01.08 Pajak Hiburan 3.000.000
4.1.01.08.07 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 3.000.000
4.1.01.08.07.0001 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 3.000.000
4.1.01.09 Pajak Reklame 60.000.000
4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 60.000.000
4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 60.000.000
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 520.000.000
4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 520.000.000
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 520.000.000
4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 660.000.000
4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 660.000.000
4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 660.000.000
4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 600.000.000
4.1.01.15.01 PBBP2 600.000.000
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 600.000.000
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 75.000.000
4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 75.000.000
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 75.000.000
4.1.02 Retribusi Daerah 9.616.400.000
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 7.278.800.000
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 7.162.000.000
4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 200.000.000
4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 6.962.000.000
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 80.000.000
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 80.000.000
4.1.02.01.03 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 6.000.000
4.1.02.01.03.0002 Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat 6.000.000
4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20.000.000
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20.000.000
4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 10.800.000
4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 10.800.000
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.217.100.000
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.388.100.000
4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 8.000.000
4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 448.400.000
4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 930.200.000
4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 1.500.000
4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 410.000.000
4.1.02.02.02.0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan 410.000.000
4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 23.000.000
4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 23.000.000
4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 13.000.000
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 13.000.000
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 45 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 383.000.000
4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 30.000.000
4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 353.000.000
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 120.500.000
4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 120.000.000
4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 120.000.000
4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 500.000
4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 500.000
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.000.000.000
4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 2.000.000.000
4.1.03.02.01
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga
Keuangan)
2.000.000.000
4.1.03.02.01.0001
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga
Keuangan)
2.000.000.000
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.750.000.000
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 150.000.000
4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 150.000.000
4.1.04.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 150.000.000
4.1.04.05 Jasa Giro 4.000.000.000
4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.900.000.000
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.900.000.000
4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 100.000.000
4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 100.000.000
4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 500.000.000
4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 500.000.000
4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 500.000.000
4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 100.000.000
4.1.04.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100.000.000
4.1.04.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100.000.000
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 532.864.350.000
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 522.328.815.000
4.2.01.01 Dana Perimbangan 448.884.287.000
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 9.916.304.000
4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 4.550.087.000
4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 2.243.157.000
4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 27.422.000
4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 81.140.000
4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 1.517.088.000
4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 237.469.000
4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.259.941.000
4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 333.800.565.000
4.2.01.01.02.0001 DAU 333.800.565.000
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 61.397.259.000
4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 308.585.000
4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 1.700.719.000
4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 4.302.157.000
4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB 222.181.000
4.2.01.01.03.0030 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM 3.888.586.000
4.2.01.01.03.0033 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan 16.803.128.000
4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 19.501.599.000
4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 4.960.478.000
4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 4.933.915.000
4.2.01.01.03.0045 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup 732.536.000
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 45 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
4.2.01.01.03.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana 2.138.763.000
4.2.01.01.03.0059 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit 1.904.612.000
4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 43.770.159.000
4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 8.921.280.000
4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 485.000.000
4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 17.371.323.000
4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 609.000.000
4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 216.043.000
4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 1.113.520.000
4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 541.870.000
4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 2.755.424.000
4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 3.147.900.000
4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 3.043.807.000
4.2.01.01.04.0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 1.295.822.000
4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 500.800.000
4.2.01.01.04.0022 DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 598.000.000
4.2.01.01.04.0024 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 3.170.370.000
4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 34.240.186.000
4.2.01.02.01 DID 34.240.186.000
4.2.01.02.01.0001 DID 34.240.186.000
4.2.01.05 Dana Desa 39.204.342.000
4.2.01.05.01 Dana Desa 39.204.342.000
4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 39.204.342.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 10.535.535.000
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 10.535.535.000
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 10.535.535.000
4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 1.428.293.169
4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 499.902.313
4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 923.390.010
4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 39.982.076
4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 7.643.967.432
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.519.675.000
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4.519.675.000
4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 4.519.675.000
4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 4.519.675.000
4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 4.519.675.000
Jumlah Pendapatan 556.572.425.000
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 428.286.492.049
5.1.01 Belanja Pegawai 219.932.100.830
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 145.965.712.385
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 107.410.291.857
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 101.077.770.353
5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 6.332.521.504
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 10.371.195.399
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 9.523.740.922
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 847.454.477
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 2.945.945.800
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 2.945.945.800
5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 0
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.975.611.060
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.852.920.060
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 45 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 122.691.000
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2.681.715.400
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.351.966.400
5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 329.749.000
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 7.230.655.590
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 6.629.873.754
5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 600.781.836
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 122.292.639
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 121.592.639
5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 700.000
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.887.155
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.816.266
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 70.889
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 6.620.903.183
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 6.309.643.229
5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 311.259.954
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 395.063.554
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 214.322.644
5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 180.740.910
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.210.150.748
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 644.164.681
5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 565.986.067
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 45.062.338.256
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 44.678.338.256
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 43.093.421.891
5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.584.916.365
5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 384.000.000
5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 384.000.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.433.902.000
5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 112.880.000
5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 160.000
5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 36.000.000
5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 120.000
5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 2.400.000
5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 20.800.000
5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 26.400.000
5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 24.000.000
5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 3.000.000
5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 124.656.000
5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 26.480.000
5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.200.000
5.1.01.03.02.0003 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN 240.000
5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 800.000
5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 16.400.000
5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 55.956.000
5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 920.000
5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 520.000
5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 15.320.000
5.1.01.03.02.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan 4.800.000
5.1.01.03.02.0027
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan
Angkutan Umum
20.000
5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 17.371.323.000
5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 17.371.323.000
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 45 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 216.043.000
5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 216.043.000
5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 609.000.000
5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 609.000.000
5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 8.157.066.261
5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 451.290.000
5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 451.290.000
5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 30.800.000
5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 30.800.000
5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 45.949.036
5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 45.949.036
5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 38.682.000
5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 38.682.000
5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 654.370.500
5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 654.370.500
5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 75.455.100
5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 75.455.100
5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 25.349.625
5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 25.349.625
5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1.512.000.000
5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1.512.000.000
5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 378.000.000
5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 378.000.000
5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 42.000.000
5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 42.000.000
5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 1.698.240.000
5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 42.000.000
5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 960.000
5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 2.880.000
5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 1.652.400.000
5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 3.011.520.000
5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 3.011.520.000
5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 193.410.000
5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 193.410.000
5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 239.638.008
5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 56.238.000
5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 56.238.000
5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.354.200
5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.354.200
5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 101.228.400
5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 101.228.400
5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.310.072
5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.310.072
5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.046.164
5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.046.164
5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.310
5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.310
5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.592.824
5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.592.824
5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 134.974
5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 134.974
5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 347.064
5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 347.064
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 45 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 28.220.000
5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 40.000
5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 9.000.000
5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 30.000
5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 600.000
5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 5.200.000
5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 6.600.000
5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 6.000.000
5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 750.000
5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 31.164.000
5.1.01.05.11.0001 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 6.620.000
5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 800.000
5.1.01.05.11.0003 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 60.000
5.1.01.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 200.000
5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 4.100.000
5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 13.989.000
5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 230.000
5.1.01.05.11.0022 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 130.000
5.1.01.05.11.0024 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 3.830.000
5.1.01.05.11.0025 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan 1.200.000
5.1.01.05.11.0027
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan
Angkutan Umum
5.000
5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 498.649.920
5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 198.649.920
5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 198.649.920
5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 300.000.000
5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 300.000.000
5.1.01.88 Belanja Pegawai BOS 1.574.794.000
5.1.01.88.88 Belanja Pegawai BOS 1.574.794.000
5.1.01.88.88.8888 Belanja Pegawai BOS 1.574.794.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.392.898.213
5.1.02.01 Belanja Barang 61.960.790.636
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.960.708.756
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 96.238.850
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.634.380.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.936.465.233
5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 486.750.000
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.467.148.900
5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 10.946.000
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 178.450.000
5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 801.834.000
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.269.110.564
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.479.160.747
5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 136.786.563
5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 827.755.539
5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 115.940.300
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.432.707.041
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 871.318.722
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.040.737.896
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 143.712.978
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 137.328.145
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 33.000.000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.199.676.540
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 45 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 81.885.600
5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 19.867.141
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 266.800.000
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 467.455.020
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.905.343.196
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.138.529.452
5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 16.528.622.769
5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 388.853.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.619.454.860
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.292.022.200
5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 8.640.000
5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 1.000.000
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 828.607.800
5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 89.952.000
5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 420.000.000
5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 47.500.000
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 153.100.000
5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 133.597.000
5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 9.000.000
5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 130.000.000
5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 72.000.000
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 59.030.700
5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 81.880
5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 81.880
5.1.02.02 Belanja Jasa 69.617.738.213
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.875.496.992
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.056.600.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 972.340.000
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 971.470.000
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 56.000.000
5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 2.300.000
5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.200.496.210
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 11.333.448.214
5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 246.698.000
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 82.564.800
5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 349.600.000
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 190.050.000
5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 100.000.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 710.000.000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 7.110.000
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 836.102.600
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.648.054.880
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.115.070.000
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.987.445.200
5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 40.800.000
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 4.211.462.224
5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 72.000.000
5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 577.350.000
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 138.200.000
5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 125.660.000
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 382.375.000
5.1.02.02.01.0043 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 62.650.000
5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 460.550.000
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 45 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 173.750.000
5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 173.217.108
5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 90.000.000
5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 153.740.000
5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 150.000.000
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.190.000.000
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.200.000
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 42.300.000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.891.802.596
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 675.600.000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.232.400.000
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 11.000.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 474.960.160
5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 510.100.000
5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 160.030.000
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.657.787.600
5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 681.707.424
5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 8.769.800.000
5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 37.262.400
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.073.724.151
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 41.039.547
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 54.254.078
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.443.726.300
5.1.02.02.04.0034 Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya 25.200.000
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 723.480.000
5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.200.000
5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 15.000.000
5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 18.200.000
5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 15.640.000
5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 43.170.000
5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 112.866.300
5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 269.100.000
5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 5.500.000
5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 204.470.000
5.1.02.02.04.0416 Belanja Sewa Elektronik/Electric 9.900.000
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 432.306.000
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 89.600.000
5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 90.000.000
5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 20.500.000
5.1.02.02.05.0032 Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum 1.000.000
5.1.02.02.05.0037 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 4.600.000
5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 60.000.000
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 116.606.000
5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 50.000.000
5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 88.400.000
5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 60.000.000
5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 28.400.000
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 3.651.583.321
5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 35.000.000
5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 923.347.308
5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 46.000.000
5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 90.000.000
5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 590.000.000
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 45 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
5.1.02.02.08.0016
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan
Landscape
80.000.000
5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang 30.000.000
5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 550.664.021
5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 536.571.992
5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 65.000.000
5.1.02.02.08.0023 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang 85.000.000
5.1.02.02.08.0028 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian 60.000.000
5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 470.000.000
5.1.02.02.08.0040 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu 90.000.000
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2.962.600.000
5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 168.600.000
5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 1.450.000.000
5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 1.194.000.000
5.1.02.02.09.0020 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan 150.000.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.505.838.000
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.788.588.000
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 527.250.000
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 190.000.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.846.976.100
5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 374.000.000
5.1.02.03.01.0018 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir 54.000.000
5.1.02.03.01.0029 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman 320.000.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.511.815.000
5.1.02.03.02.0001 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor 207.500.000
5.1.02.03.02.0002 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader 60.000.000
5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 180.000.000
5.1.02.03.02.0009 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader 50.000.000
5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 98.140.000
5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 600.000
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.307.880.000
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.488.610.000
5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 33.470.000
5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 177.900.000
5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 4.245.000
5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 62.820.000
5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 300.000
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 89.920.000
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 33.830.000
5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 76.500.000
5.1.02.03.02.0134 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar 18.900.000
5.1.02.03.02.0135 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak 50.250.000
5.1.02.03.02.0194 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio 30.000.000
5.1.02.03.02.0232 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya 275.000.000
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 106.580.000
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 41.250.000
5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 85.000.000
5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 33.120.000
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.050.087.000
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 2.842.587.000
5.1.02.03.03.0004 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi 70.000.000
5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 615.000.000
5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 72.500.000
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 45 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
5.1.02.03.03.0050 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 1.450.000.000
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.911.074.100
5.1.02.03.04.0107 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya 80.000.000
5.1.02.03.04.0123 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya 5.831.074.100
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.639.890.200
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.639.890.200
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.291.530.200
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 117.000.000
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 231.360.000
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.730.750.000
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.340.750.000
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 609.000.000
5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 191.750.000
5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 7.500.000.000
5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 40.000.000
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 390.000.000
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 385.000.000
5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 5.000.000
5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 6.407.558.000
5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 6.407.558.000
5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 6.407.558.000
5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 189.195.064
5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 189.195.064
5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 189.195.064
5.1.05 Belanja Hibah 15.861.493.006
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 9.160.000.000
5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 9.160.000.000
5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 9.160.000.000
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 6.030.000.000
5.1.05.05.01
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan
5.850.000.000
5.1.05.05.01.0001
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan
5.850.000.000
5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 180.000.000
5.1.05.05.02.0001
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan
Terdaftar
180.000.000
5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 671.493.006
5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 671.493.006
5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 671.493.006
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 100.000.000
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 0
5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 0
5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 0
5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 100.000.000
5.1.06.02.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 100.000.000
5.1.06.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 100.000.000
5.2 BELANJA MODAL 90.724.622.051
5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.552.287.242
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 1.552.287.242
5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 680.000.000
5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 600.000.000
5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 80.000.000
5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan 872.287.242
5.2.01.01.03.0001 Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga 122.287.242
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 45 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
5.2.01.01.03.0019 Belanja Modal Lapangan Lainnya 750.000.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.818.141.327
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 528.490.450
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 250.000.000
5.2.02.01.01.0001 Belanja Modal Tractor 250.000.000
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 278.490.450
5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 270.000.000
5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 8.490.450
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 3.402.536.000
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 3.242.536.000
5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 460.000.000
5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 550.000.000
5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 732.536.000
5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 300.000.000
5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.200.000.000
5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 160.000.000
5.2.02.02.02.0004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 160.000.000
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 33.250.000
5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 4.500.000
5.2.02.03.01.0003 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 4.500.000
5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 5.410.000
5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 5.410.000
5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 23.340.000
5.2.02.03.03.0010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 8.840.000
5.2.02.03.03.0013 Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan 8.000.000
5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 6.500.000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.751.545.019
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.543.356.961
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.543.356.961
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.060.660.458
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 2.498.292.258
5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 62.100.000
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 37.000.000
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 463.268.200
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 147.527.600
5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 39.000.000
5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 25.628.000
5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 44.000.000
5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 38.899.600
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 675.896.500
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 437.896.500
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 51.700.000
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 26.100.000
5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 311.700.000
5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 48.396.500
5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 10.000.000
5.2.02.06.02.0010 Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit 10.000.000
5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 228.000.000
5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 228.000.000
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 2.397.150.000
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 270.357.000
5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 99.000.000
5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 171.357.000
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 45 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 2.126.793.000
5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 2.126.793.000
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 125.182.000
5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 125.182.000
5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 182.000
5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 125.000.000
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.534.416.358
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.480.916.358
5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 540.000.000
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 940.916.358
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 53.500.000
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 53.500.000
5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 36.000.000
5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 36.000.000
5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 36.000.000
5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 30.000.000
5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur 30.000.000
5.2.02.13.01.0003 Belanja Modal Sumur Lainnya 30.000.000
5.2.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 10.000.000
5.2.02.14.02 Belanja Modal Alat Bantu Produksi 10.000.000
5.2.02.14.02.0001 Belanja Modal Perawatan Sumur 10.000.000
5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 760.000.000
5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 760.000.000
5.2.02.16.01.0003 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 760.000.000
5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 421.387.000
5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 421.387.000
5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 421.387.000
5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 306.242.000
5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 306.242.000
5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 306.242.000
5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 806.046.000
5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 806.046.000
5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 806.046.000
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.172.214.347
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 17.172.214.347
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 17.172.214.347
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 170.000.000
5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 420.800.000
5.2.03.01.01.0004 Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi 429.950.152
5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 2.653.000.000
5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5.706.964.195
5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 329.000.000
5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 2.540.000.000
5.2.03.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 48.000.000
5.2.03.01.01.0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 60.000.000
5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 600.000.000
5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 910.000.000
5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 2.954.500.000
5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 350.000.000
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 55.519.451.635
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 51.544.157.840
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 51.544.157.840
5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 51.544.157.840
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 45 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 2.024.265.795
5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 2.024.265.795
5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 2.024.265.795
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 158.000.000
5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 77.000.000
5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 77.000.000
5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 81.000.000
5.2.04.03.03.0003 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 81.000.000
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 1.793.028.000
5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 1.759.000.000
5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 1.759.000.000
5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 34.028.000
5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 34.028.000
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 662.527.500
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 44.645.500
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 44.645.500
5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 4.875.000
5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 39.770.500
5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 617.882.000
5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 617.882.000
5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 617.882.000
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.000.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000
5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000
5.4 BELANJA TRANSFER 76.193.310.900
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 1.243.840.000
5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 282.200.000
5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 282.200.000
5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 282.200.000
5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 961.640.000
5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 961.640.000
5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 961.640.000
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 74.949.470.900
5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 74.949.470.900
5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 34.371.686.900
5.4.02.05.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 34.371.686.900
5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 40.577.784.000
5.4.02.05.02.0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 40.577.784.000
Jumlah Belanja 598.204.425.000
Total Surplus/(Defisit) (41.632.000.000)
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 45.632.000.000
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 45.632.000.000
6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 45.632.000.000
6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 45.632.000.000
6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 45.632.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 45.632.000.000
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.000.000.000
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 4.000.000.000
6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 4.000.000.000
jdih.pakpakbharatkab.go.id
Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 45 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
Bupati Pakpak Bharat
FRANC BERNHARD TUMANGGOR
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 4.000.000.000
6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 4.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4.000.000.000
Pembiayaan Netto 41.632.000.000
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0
jdih.pakpakbharatkab.go.id

More Related Content

Similar to APBD Pakpak Bharat 2023

Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...
Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...
Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...DiskominfoPB
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...iniPurwokerto
 
Qanun No 3 Tahun 2019.pdf
Qanun No 3 Tahun 2019.pdfQanun No 3 Tahun 2019.pdf
Qanun No 3 Tahun 2019.pdfmediannugraha1
 
Salinan perda apbd ta 2019
Salinan perda apbd ta 2019Salinan perda apbd ta 2019
Salinan perda apbd ta 2019syahrunNazil1
 
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018Suwondo Chan
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019 Pemdes Seboro Sadang
 
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdf
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdfRANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdf
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdfGulfino
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023NoerCholies1
 
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021AaEkoPrasetyo
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
 
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfStrobillus Found
 
2013 Penyertaan modal
2013 Penyertaan modal2013 Penyertaan modal
2013 Penyertaan modalPA_Klaten
 
Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023NoerCholies1
 
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfRKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfPPEPBappelitbangdapa
 
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfRKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfdiskominfopb1
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021NoerCholies1
 

Similar to APBD Pakpak Bharat 2023 (20)

Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...
Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...
Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...
 
PERDA X 30 EKS.pdf
PERDA X 30 EKS.pdfPERDA X 30 EKS.pdf
PERDA X 30 EKS.pdf
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
 
Qanun No 3 Tahun 2019.pdf
Qanun No 3 Tahun 2019.pdfQanun No 3 Tahun 2019.pdf
Qanun No 3 Tahun 2019.pdf
 
Salinan perda apbd ta 2019
Salinan perda apbd ta 2019Salinan perda apbd ta 2019
Salinan perda apbd ta 2019
 
RKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdfRKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdf
 
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
 
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdf
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdfRANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdf
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdf
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023
 
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
 
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
 
2013 Penyertaan modal
2013 Penyertaan modal2013 Penyertaan modal
2013 Penyertaan modal
 
Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023
 
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfRKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
 
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfRKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021
 
APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020
 

More from diskominfopb1

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan InformatikaLaporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatikadiskominfopb1
 
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA. 2023.pdf
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA. 2023.pdfKEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA. 2023.pdf
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA. 2023.pdfdiskominfopb1
 
Lampiran 1 APBD Perbup TA. 2024.pdf
Lampiran 1 APBD Perbup TA. 2024.pdfLampiran 1 APBD Perbup TA. 2024.pdf
Lampiran 1 APBD Perbup TA. 2024.pdfdiskominfopb1
 
Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS TA. 2023).pdf
Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS TA. 2023).pdfProritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS TA. 2023).pdf
Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS TA. 2023).pdfdiskominfopb1
 
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA. 2023.pdf
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA. 2023.pdfKEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA. 2023.pdf
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA. 2023.pdfdiskominfopb1
 
RKA Pergeseran dan Perubahan Tahun 2023.pdf
RKA Pergeseran dan Perubahan Tahun 2023.pdfRKA Pergeseran dan Perubahan Tahun 2023.pdf
RKA Pergeseran dan Perubahan Tahun 2023.pdfdiskominfopb1
 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdf
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdfPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdf
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdfdiskominfopb1
 
Hasil AKIP Tahun 2023.PDF
Hasil AKIP Tahun 2023.PDFHasil AKIP Tahun 2023.PDF
Hasil AKIP Tahun 2023.PDFdiskominfopb1
 
Rekapitulasi Ringkasan RKA SKPD Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Ringkasan RKA SKPD Tahun 2024.pdfRekapitulasi Ringkasan RKA SKPD Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Ringkasan RKA SKPD Tahun 2024.pdfdiskominfopb1
 
Rekapitulasi DPA SKPD Tahun 2023.pdf
Rekapitulasi DPA SKPD Tahun 2023.pdfRekapitulasi DPA SKPD Tahun 2023.pdf
Rekapitulasi DPA SKPD Tahun 2023.pdfdiskominfopb1
 
Rekapitulasi RKA SKPD Tahun 2023.pdf
Rekapitulasi RKA SKPD Tahun 2023.pdfRekapitulasi RKA SKPD Tahun 2023.pdf
Rekapitulasi RKA SKPD Tahun 2023.pdfdiskominfopb1
 
Rekapitulasi RKA SKPD TA 2024.pdf
Rekapitulasi RKA SKPD TA 2024.pdfRekapitulasi RKA SKPD TA 2024.pdf
Rekapitulasi RKA SKPD TA 2024.pdfdiskominfopb1
 
26 Keuangan BUMD 2022.pdf
26 Keuangan BUMD 2022.pdf26 Keuangan BUMD 2022.pdf
26 Keuangan BUMD 2022.pdfdiskominfopb1
 
CALK 2022 DI UPLOAD.pdf
CALK 2022 DI UPLOAD.pdfCALK 2022 DI UPLOAD.pdf
CALK 2022 DI UPLOAD.pdfdiskominfopb1
 

More from diskominfopb1 (20)

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan InformatikaLaporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
 
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA. 2023.pdf
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA. 2023.pdfKEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA. 2023.pdf
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA. 2023.pdf
 
Lampiran 1 APBD Perbup TA. 2024.pdf
Lampiran 1 APBD Perbup TA. 2024.pdfLampiran 1 APBD Perbup TA. 2024.pdf
Lampiran 1 APBD Perbup TA. 2024.pdf
 
Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS TA. 2023).pdf
Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS TA. 2023).pdfProritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS TA. 2023).pdf
Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS TA. 2023).pdf
 
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA. 2023.pdf
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA. 2023.pdfKEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA. 2023.pdf
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TA. 2023.pdf
 
RKA Pergeseran dan Perubahan Tahun 2023.pdf
RKA Pergeseran dan Perubahan Tahun 2023.pdfRKA Pergeseran dan Perubahan Tahun 2023.pdf
RKA Pergeseran dan Perubahan Tahun 2023.pdf
 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdf
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdfPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdf
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023.pdf
 
Hasil AKIP Tahun 2023.PDF
Hasil AKIP Tahun 2023.PDFHasil AKIP Tahun 2023.PDF
Hasil AKIP Tahun 2023.PDF
 
Rekapitulasi Ringkasan RKA SKPD Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Ringkasan RKA SKPD Tahun 2024.pdfRekapitulasi Ringkasan RKA SKPD Tahun 2024.pdf
Rekapitulasi Ringkasan RKA SKPD Tahun 2024.pdf
 
SKPKD.pdf
SKPKD.pdfSKPKD.pdf
SKPKD.pdf
 
Rekapitulasi DPA SKPD Tahun 2023.pdf
Rekapitulasi DPA SKPD Tahun 2023.pdfRekapitulasi DPA SKPD Tahun 2023.pdf
Rekapitulasi DPA SKPD Tahun 2023.pdf
 
Rekapitulasi RKA SKPD Tahun 2023.pdf
Rekapitulasi RKA SKPD Tahun 2023.pdfRekapitulasi RKA SKPD Tahun 2023.pdf
Rekapitulasi RKA SKPD Tahun 2023.pdf
 
Rekapitulasi RKA SKPD TA 2024.pdf
Rekapitulasi RKA SKPD TA 2024.pdfRekapitulasi RKA SKPD TA 2024.pdf
Rekapitulasi RKA SKPD TA 2024.pdf
 
PPAS 2024.pdf
PPAS 2024.pdfPPAS 2024.pdf
PPAS 2024.pdf
 
KUA 2024.pdf
KUA 2024.pdfKUA 2024.pdf
KUA 2024.pdf
 
26 Keuangan BUMD 2022.pdf
26 Keuangan BUMD 2022.pdf26 Keuangan BUMD 2022.pdf
26 Keuangan BUMD 2022.pdf
 
CALK 2022 DI UPLOAD.pdf
CALK 2022 DI UPLOAD.pdfCALK 2022 DI UPLOAD.pdf
CALK 2022 DI UPLOAD.pdf
 
4 RKA SKPD 2022.pdf
4 RKA SKPD 2022.pdf4 RKA SKPD 2022.pdf
4 RKA SKPD 2022.pdf
 
LRA.pdf
LRA.pdfLRA.pdf
LRA.pdf
 
SK KPA 2022.pdf
SK KPA 2022.pdfSK KPA 2022.pdf
SK KPA 2022.pdf
 

Recently uploaded

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Recently uploaded (14)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

APBD Pakpak Bharat 2023

  • 1. BUPATI PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 2. 2 diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 3. 3 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 22.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 602.204.425.000,00, yang terdiri atas : a. Pendapatan 1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 19.188.400.000,00 2. Pendapatan Transfer Rp. 532.864.350.000,00 3. Lain–Lain Pendapatan Rp. 84.519.675.000,00 jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 4. 4 Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan Rp. 556.572.425.000,00 b. Belanja 1. Belanja Operasi a) Belanja Pegawai Rp. 219.932.100.830,00 b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 192.392.898.213,00 c) Belanja Bunga Rp. 0,00 d) Belanja Subsidi Rp. 0,00 e) Belanja Hibah Rp. 15.861.493.006,00 f) Belanja Bantuan Sosial Rp. 100.000.000,00 Jumlah Belanja Operasi Rp. 428.286.492.049,00 2. Belanja Modal a) Belanja Modal Tanah Rp. 1.552.287.242,00 b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 15.818.141.327,00 c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 17.172.214.347,00 d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 55.519.451.635,00 e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 662.527.500,00 Jumlah Belanja Modal Rp. 90.724.622.051,00 3. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00 4. Belanja Transfer a) Belanja Bagi Hasil Rp. 1.243.840.000,00 b) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 74.949.470.900,00 Jumlah Belanja Transfer Rp. 76.193.310.900,00 Jumlah Belanja Daerah Rp. 598.204.425.000,00 Surplus/(Defisit) Rp. (41.632.000.000,00) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 45.632.000.000,00 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 4.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 41.632.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp. 0,00 Pasal 2 Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari: 1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 5. 5 Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 2. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Hibah; 4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran bantuan Sosial; 5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; 6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil; 7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 6. 6 Pasal 3 Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 29 Desember 2022 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd FRANC BERNHARD TUMANGGOR Diundangkan di Salak pada tanggal 29 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd JALAN BERUTU BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 45 jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 7. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 45 TAHUN 2022 Tanggal : 29 Desember 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 19.188.400.000 4.1.01 Pajak Daerah 2.822.000.000 4.1.01.06 Pajak Hotel 4.000.000 4.1.01.06.01 Pajak Hotel 4.000.000 4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 4.000.000 4.1.01.07 Pajak Restoran 900.000.000 4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 900.000.000 4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 900.000.000 4.1.01.08 Pajak Hiburan 3.000.000 4.1.01.08.07 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 3.000.000 4.1.01.08.07.0001 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 3.000.000 4.1.01.09 Pajak Reklame 60.000.000 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 60.000.000 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 60.000.000 4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 520.000.000 4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 520.000.000 4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 520.000.000 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 660.000.000 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 660.000.000 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 660.000.000 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 600.000.000 4.1.01.15.01 PBBP2 600.000.000 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 600.000.000 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 75.000.000 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 75.000.000 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 75.000.000 4.1.02 Retribusi Daerah 9.616.400.000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 7.278.800.000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 7.162.000.000 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 200.000.000 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 6.962.000.000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 80.000.000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 80.000.000 4.1.02.01.03 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 6.000.000 4.1.02.01.03.0002 Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat 6.000.000 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20.000.000 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20.000.000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 10.800.000 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 10.800.000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.217.100.000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.388.100.000 4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 8.000.000 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 448.400.000 4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 930.200.000 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 1.500.000 4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 410.000.000 4.1.02.02.02.0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan 410.000.000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 23.000.000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 23.000.000 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 13.000.000 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 13.000.000 jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 8. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 45 TAHUN 2022 Tanggal : 29 Desember 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 383.000.000 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 30.000.000 4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 353.000.000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 120.500.000 4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 120.000.000 4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 120.000.000 4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 500.000 4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 500.000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.000.000.000 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 2.000.000.000 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 2.000.000.000 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 2.000.000.000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.750.000.000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 150.000.000 4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 150.000.000 4.1.04.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 150.000.000 4.1.04.05 Jasa Giro 4.000.000.000 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.900.000.000 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.900.000.000 4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 100.000.000 4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 100.000.000 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 500.000.000 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 500.000.000 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 500.000.000 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 100.000.000 4.1.04.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100.000.000 4.1.04.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100.000.000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 532.864.350.000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 522.328.815.000 4.2.01.01 Dana Perimbangan 448.884.287.000 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 9.916.304.000 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 4.550.087.000 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 2.243.157.000 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 27.422.000 4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 81.140.000 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 1.517.088.000 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 237.469.000 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.259.941.000 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 333.800.565.000 4.2.01.01.02.0001 DAU 333.800.565.000 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 61.397.259.000 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 308.585.000 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 1.700.719.000 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 4.302.157.000 4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB 222.181.000 4.2.01.01.03.0030 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM 3.888.586.000 4.2.01.01.03.0033 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan 16.803.128.000 4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 19.501.599.000 4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 4.960.478.000 4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 4.933.915.000 4.2.01.01.03.0045 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup 732.536.000 jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 9. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 45 TAHUN 2022 Tanggal : 29 Desember 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 4.2.01.01.03.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana 2.138.763.000 4.2.01.01.03.0059 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit 1.904.612.000 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 43.770.159.000 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 8.921.280.000 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 485.000.000 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 17.371.323.000 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 609.000.000 4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 216.043.000 4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 1.113.520.000 4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 541.870.000 4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 2.755.424.000 4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 3.147.900.000 4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 3.043.807.000 4.2.01.01.04.0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 1.295.822.000 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 500.800.000 4.2.01.01.04.0022 DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 598.000.000 4.2.01.01.04.0024 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 3.170.370.000 4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 34.240.186.000 4.2.01.02.01 DID 34.240.186.000 4.2.01.02.01.0001 DID 34.240.186.000 4.2.01.05 Dana Desa 39.204.342.000 4.2.01.05.01 Dana Desa 39.204.342.000 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 39.204.342.000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 10.535.535.000 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 10.535.535.000 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 10.535.535.000 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 1.428.293.169 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 499.902.313 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 923.390.010 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 39.982.076 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 7.643.967.432 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.519.675.000 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4.519.675.000 4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 4.519.675.000 4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 4.519.675.000 4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 4.519.675.000 Jumlah Pendapatan 556.572.425.000 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 428.286.492.049 5.1.01 Belanja Pegawai 219.932.100.830 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 145.965.712.385 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 107.410.291.857 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 101.077.770.353 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 6.332.521.504 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 10.371.195.399 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 9.523.740.922 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 847.454.477 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 2.945.945.800 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 2.945.945.800 5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 0 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.975.611.060 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.852.920.060 jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 10. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 45 TAHUN 2022 Tanggal : 29 Desember 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 122.691.000 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2.681.715.400 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.351.966.400 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 329.749.000 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 7.230.655.590 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 6.629.873.754 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 600.781.836 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 122.292.639 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 121.592.639 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 700.000 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.887.155 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.816.266 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 70.889 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 6.620.903.183 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 6.309.643.229 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 311.259.954 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 395.063.554 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 214.322.644 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 180.740.910 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.210.150.748 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 644.164.681 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 565.986.067 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 45.062.338.256 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 44.678.338.256 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 43.093.421.891 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.584.916.365 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 384.000.000 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 384.000.000 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.433.902.000 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 112.880.000 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 160.000 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 36.000.000 5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 120.000 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 2.400.000 5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 20.800.000 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 26.400.000 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 24.000.000 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 3.000.000 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 124.656.000 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 26.480.000 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.200.000 5.1.01.03.02.0003 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN 240.000 5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 800.000 5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 16.400.000 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 55.956.000 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 920.000 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 520.000 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 15.320.000 5.1.01.03.02.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan 4.800.000 5.1.01.03.02.0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 20.000 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 17.371.323.000 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 17.371.323.000 jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 11. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 45 TAHUN 2022 Tanggal : 29 Desember 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 216.043.000 5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 216.043.000 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 609.000.000 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 609.000.000 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 8.157.066.261 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 451.290.000 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 451.290.000 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 30.800.000 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 30.800.000 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 45.949.036 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 45.949.036 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 38.682.000 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 38.682.000 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 654.370.500 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 654.370.500 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 75.455.100 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 75.455.100 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 25.349.625 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 25.349.625 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1.512.000.000 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1.512.000.000 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 378.000.000 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 378.000.000 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 42.000.000 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 42.000.000 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 1.698.240.000 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 42.000.000 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 960.000 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 2.880.000 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 1.652.400.000 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 3.011.520.000 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 3.011.520.000 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 193.410.000 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 193.410.000 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 239.638.008 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 56.238.000 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 56.238.000 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.354.200 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.354.200 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 101.228.400 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 101.228.400 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.310.072 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.310.072 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.046.164 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.046.164 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.310 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.310 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.592.824 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.592.824 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 134.974 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 134.974 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 347.064 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 347.064 jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 12. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 45 TAHUN 2022 Tanggal : 29 Desember 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 28.220.000 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 40.000 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 9.000.000 5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 30.000 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 600.000 5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 5.200.000 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 6.600.000 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 6.000.000 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 750.000 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 31.164.000 5.1.01.05.11.0001 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 6.620.000 5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 800.000 5.1.01.05.11.0003 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 60.000 5.1.01.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 200.000 5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 4.100.000 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 13.989.000 5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 230.000 5.1.01.05.11.0022 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 130.000 5.1.01.05.11.0024 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 3.830.000 5.1.01.05.11.0025 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan 1.200.000 5.1.01.05.11.0027 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 5.000 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 498.649.920 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 198.649.920 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 198.649.920 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 300.000.000 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 300.000.000 5.1.01.88 Belanja Pegawai BOS 1.574.794.000 5.1.01.88.88 Belanja Pegawai BOS 1.574.794.000 5.1.01.88.88.8888 Belanja Pegawai BOS 1.574.794.000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.392.898.213 5.1.02.01 Belanja Barang 61.960.790.636 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.960.708.756 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 96.238.850 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.634.380.000 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.936.465.233 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 486.750.000 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.467.148.900 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 10.946.000 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 178.450.000 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 801.834.000 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.269.110.564 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.479.160.747 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 136.786.563 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 827.755.539 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 115.940.300 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.432.707.041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 871.318.722 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.040.737.896 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 143.712.978 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 137.328.145 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 33.000.000 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.199.676.540 jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 13. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 45 TAHUN 2022 Tanggal : 29 Desember 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 81.885.600 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 19.867.141 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 266.800.000 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 467.455.020 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.905.343.196 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.138.529.452 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 16.528.622.769 5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 388.853.000 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.619.454.860 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.292.022.200 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 8.640.000 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 1.000.000 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 828.607.800 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 89.952.000 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 420.000.000 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 47.500.000 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 153.100.000 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 133.597.000 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 9.000.000 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 130.000.000 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 72.000.000 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 59.030.700 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 81.880 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 81.880 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.617.738.213 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.875.496.992 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.056.600.000 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 972.340.000 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 971.470.000 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 56.000.000 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 2.300.000 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.200.496.210 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 11.333.448.214 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 246.698.000 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 82.564.800 5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 349.600.000 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 190.050.000 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 100.000.000 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 710.000.000 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 7.110.000 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 836.102.600 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.648.054.880 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.115.070.000 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.987.445.200 5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 40.800.000 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 4.211.462.224 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 72.000.000 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 577.350.000 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 138.200.000 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 125.660.000 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 382.375.000 5.1.02.02.01.0043 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 62.650.000 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 460.550.000 jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 14. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 45 TAHUN 2022 Tanggal : 29 Desember 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 173.750.000 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 173.217.108 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 90.000.000 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 153.740.000 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 150.000.000 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.190.000.000 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.200.000 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 42.300.000 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.891.802.596 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 675.600.000 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.232.400.000 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 11.000.000 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 474.960.160 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 510.100.000 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 160.030.000 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.657.787.600 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 681.707.424 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 8.769.800.000 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 37.262.400 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.073.724.151 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 41.039.547 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 54.254.078 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.443.726.300 5.1.02.02.04.0034 Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya 25.200.000 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 723.480.000 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.200.000 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 15.000.000 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 18.200.000 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 15.640.000 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 43.170.000 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 112.866.300 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 269.100.000 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 5.500.000 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 204.470.000 5.1.02.02.04.0416 Belanja Sewa Elektronik/Electric 9.900.000 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 432.306.000 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 89.600.000 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 90.000.000 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 20.500.000 5.1.02.02.05.0032 Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum 1.000.000 5.1.02.02.05.0037 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 4.600.000 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 60.000.000 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 116.606.000 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 50.000.000 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 88.400.000 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 60.000.000 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 28.400.000 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 3.651.583.321 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 35.000.000 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 923.347.308 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 46.000.000 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 90.000.000 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 590.000.000 jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 15. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 45 TAHUN 2022 Tanggal : 29 Desember 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape 80.000.000 5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang 30.000.000 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 550.664.021 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 536.571.992 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 65.000.000 5.1.02.02.08.0023 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang 85.000.000 5.1.02.02.08.0028 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian 60.000.000 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 470.000.000 5.1.02.02.08.0040 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu 90.000.000 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2.962.600.000 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 168.600.000 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 1.450.000.000 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 1.194.000.000 5.1.02.02.09.0020 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan 150.000.000 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.505.838.000 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.788.588.000 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 527.250.000 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 190.000.000 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.846.976.100 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 374.000.000 5.1.02.03.01.0018 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir 54.000.000 5.1.02.03.01.0029 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman 320.000.000 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.511.815.000 5.1.02.03.02.0001 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor 207.500.000 5.1.02.03.02.0002 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader 60.000.000 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 180.000.000 5.1.02.03.02.0009 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader 50.000.000 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 98.140.000 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 600.000 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.307.880.000 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.488.610.000 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 33.470.000 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 177.900.000 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 4.245.000 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 62.820.000 5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 300.000 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 89.920.000 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 33.830.000 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 76.500.000 5.1.02.03.02.0134 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar 18.900.000 5.1.02.03.02.0135 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak 50.250.000 5.1.02.03.02.0194 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio 30.000.000 5.1.02.03.02.0232 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya 275.000.000 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 106.580.000 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 41.250.000 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 85.000.000 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 33.120.000 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.050.087.000 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 2.842.587.000 5.1.02.03.03.0004 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi 70.000.000 5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 615.000.000 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 72.500.000 jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 16. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 45 TAHUN 2022 Tanggal : 29 Desember 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 5.1.02.03.03.0050 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 1.450.000.000 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.911.074.100 5.1.02.03.04.0107 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya 80.000.000 5.1.02.03.04.0123 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya 5.831.074.100 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.639.890.200 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.639.890.200 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.291.530.200 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 117.000.000 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 231.360.000 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.730.750.000 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.340.750.000 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 609.000.000 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 191.750.000 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 7.500.000.000 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 40.000.000 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 390.000.000 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 385.000.000 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 5.000.000 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 6.407.558.000 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 6.407.558.000 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 6.407.558.000 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 189.195.064 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 189.195.064 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 189.195.064 5.1.05 Belanja Hibah 15.861.493.006 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 9.160.000.000 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 9.160.000.000 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 9.160.000.000 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 6.030.000.000 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.850.000.000 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.850.000.000 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 180.000.000 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 180.000.000 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 671.493.006 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 671.493.006 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 671.493.006 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 100.000.000 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 0 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 0 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 0 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 100.000.000 5.1.06.02.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 100.000.000 5.1.06.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 100.000.000 5.2 BELANJA MODAL 90.724.622.051 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.552.287.242 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 1.552.287.242 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 680.000.000 5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 600.000.000 5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 80.000.000 5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan 872.287.242 5.2.01.01.03.0001 Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga 122.287.242 jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 17. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 45 TAHUN 2022 Tanggal : 29 Desember 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 5.2.01.01.03.0019 Belanja Modal Lapangan Lainnya 750.000.000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.818.141.327 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 528.490.450 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 250.000.000 5.2.02.01.01.0001 Belanja Modal Tractor 250.000.000 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 278.490.450 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 270.000.000 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 8.490.450 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 3.402.536.000 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 3.242.536.000 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 460.000.000 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 550.000.000 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 732.536.000 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 300.000.000 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.200.000.000 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 160.000.000 5.2.02.02.02.0004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 160.000.000 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 33.250.000 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 4.500.000 5.2.02.03.01.0003 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 4.500.000 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 5.410.000 5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 5.410.000 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 23.340.000 5.2.02.03.03.0010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 8.840.000 5.2.02.03.03.0013 Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan 8.000.000 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 6.500.000 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.751.545.019 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.543.356.961 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.543.356.961 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.060.660.458 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 2.498.292.258 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 62.100.000 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 37.000.000 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 463.268.200 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 147.527.600 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 39.000.000 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 25.628.000 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 44.000.000 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 38.899.600 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 675.896.500 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 437.896.500 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 51.700.000 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 26.100.000 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 311.700.000 5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 48.396.500 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 10.000.000 5.2.02.06.02.0010 Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit 10.000.000 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 228.000.000 5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 228.000.000 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 2.397.150.000 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 270.357.000 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 99.000.000 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 171.357.000 jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 18. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 45 TAHUN 2022 Tanggal : 29 Desember 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 2.126.793.000 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 2.126.793.000 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 125.182.000 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 125.182.000 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 182.000 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 125.000.000 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.534.416.358 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.480.916.358 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 540.000.000 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 940.916.358 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 53.500.000 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 53.500.000 5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 36.000.000 5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 36.000.000 5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 36.000.000 5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 30.000.000 5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur 30.000.000 5.2.02.13.01.0003 Belanja Modal Sumur Lainnya 30.000.000 5.2.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 10.000.000 5.2.02.14.02 Belanja Modal Alat Bantu Produksi 10.000.000 5.2.02.14.02.0001 Belanja Modal Perawatan Sumur 10.000.000 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 760.000.000 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 760.000.000 5.2.02.16.01.0003 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 760.000.000 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 421.387.000 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 421.387.000 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 421.387.000 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 306.242.000 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 306.242.000 5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 306.242.000 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 806.046.000 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 806.046.000 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 806.046.000 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.172.214.347 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 17.172.214.347 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 17.172.214.347 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 170.000.000 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 420.800.000 5.2.03.01.01.0004 Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi 429.950.152 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 2.653.000.000 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5.706.964.195 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 329.000.000 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 2.540.000.000 5.2.03.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 48.000.000 5.2.03.01.01.0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 60.000.000 5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 600.000.000 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 910.000.000 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 2.954.500.000 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 350.000.000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 55.519.451.635 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 51.544.157.840 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 51.544.157.840 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 51.544.157.840 jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 19. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 45 TAHUN 2022 Tanggal : 29 Desember 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 2.024.265.795 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 2.024.265.795 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 2.024.265.795 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 158.000.000 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 77.000.000 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 77.000.000 5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 81.000.000 5.2.04.03.03.0003 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 81.000.000 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 1.793.028.000 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 1.759.000.000 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 1.759.000.000 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 34.028.000 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 34.028.000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 662.527.500 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 44.645.500 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 44.645.500 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 4.875.000 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 39.770.500 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 617.882.000 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 617.882.000 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 617.882.000 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.000.000.000 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 5.4 BELANJA TRANSFER 76.193.310.900 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 1.243.840.000 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 282.200.000 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 282.200.000 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 282.200.000 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 961.640.000 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 961.640.000 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 961.640.000 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 74.949.470.900 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 74.949.470.900 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 34.371.686.900 5.4.02.05.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 34.371.686.900 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 40.577.784.000 5.4.02.05.02.0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 40.577.784.000 Jumlah Belanja 598.204.425.000 Total Surplus/(Defisit) (41.632.000.000) 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 45.632.000.000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 45.632.000.000 6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 45.632.000.000 6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 45.632.000.000 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 45.632.000.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 45.632.000.000 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.000.000.000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 4.000.000.000 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 4.000.000.000 jdih.pakpakbharatkab.go.id
  • 20. Lampiran I : Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 45 TAHUN 2022 Tanggal : 29 Desember 2022 Bupati Pakpak Bharat FRANC BERNHARD TUMANGGOR KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Jumlah 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 4.000.000.000 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 4.000.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4.000.000.000 Pembiayaan Netto 41.632.000.000 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 jdih.pakpakbharatkab.go.id