Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
2021pd1215008.pdf
1. BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati antara Pemerintah dengan DPRD.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
jdih.pakpakbharatkab.go.id
2. 2
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
jdih.pakpakbharatkab.go.id
3. 3
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 142).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DAN
BUPATI PAKPAK BHARAT
MEMUTUSKAN:
jdih.pakpakbharatkab.go.id
4. 4
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2022.
Pasal 1
Dalam peraturan daerah yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
3. Dewan Perakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah;
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah;
9. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah;
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya;
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu tahun periode;
12. Investasi adalah Penggunaan Aset yang memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat
sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp. 516.953.594.211,00
2. Belanja Daerah Rp. 536.117.664.493,00
Surplus/Defisit Rp. 19.164.070.282,00
3. Pembiayaan Daerah Rp.
a. Penerimaan Rp. 19.644.070.282,00
b. Pengeluaran Rp. 480.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 19.164.070.282,00
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun
Berkenan Rp. 0,00
jdih.pakpakbharatkab.go.id
5. 5
Pasal 3
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.
516.953.211,00 yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer, dan;
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Pasal 4
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a, terdiri dari:
a. Pajak Daerah Rp. 2.262.000.000,00;
b. Retribusi Daerah Rp. 12.958.675.000,00;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Rp.1.200.000.000,00;
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp.
4.080.000.000,00.
Pasal 5
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, direncanakan terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp.
481.365.976.000,00;
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp.
10.535.534.155,00.
Pasal 6
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan Rp.
4.551.409.056,00 terdiri dari jenis pendapatan hibah.
Pasal 7
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp. 536.117.664.493,00, yang terdiri
atas:
a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.
Pasal 8
Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a, direncanakan terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai Rp. 210.082.129.697,00;
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 160.101.819.780,00;
c. Belanja Hibah Rp. 3.840.681.440,00;
d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 100.000.000,00.
Pasal 9
Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b, direncanakan terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Modal Tanah Rp. 1.520.000.000,00;
jdih.pakpakbharatkab.go.id
6. 6
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.
20.280.789.431,00;
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung Rp.
22.074.494.000,00;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.
41.865.308.658,00;
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 970.767.275,00.
Pasal 10
Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf c, direncanakan sejumlah Rp.1.200.000.000,00.
Pasal 11
Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d, direncanakan terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Bagi Hasil Rp. 1.522.067.508,00;
b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 72.559.606.704,00.
Pasal 12
Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 direncanakan
sebesar Rp. 19.644.070.282,00, yang terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.
Pasal 13
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a direncanakan sejumlah Rp. 19.644.070.282,00.
Pasal 14
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dala Pasal
12 huruf b direncanakan sejumlah Rp. 480.000.000,00.
Pasal 15
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
(defisit) sebesar Rp. 19.164.070.282,00.
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
diencanakan sebesar Rp. 19.164.070.282,00.
Pasal 16
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran yang
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah
ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara
sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
jdih.pakpakbharatkab.go.id
7. 7
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran;
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
Pasal 17
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk
Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD
jdih.pakpakbharatkab.go.id
8. 8
dengan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan pada RKPD dan PPA
dengan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas
Nasional dengan Program Prioritas
Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan
Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak
(Multi Years);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI PAKPAK BHARAT,
ttd
FRANC BERNHARD TUMANGGOR
Diundangkan di Salak
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
ttd
SAHAT BANUREA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 : ( )
jdih.pakpakbharatkab.go.id
9. Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat
Nomor : 8 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.500.675.000
4.1.01 Pajak Daerah 2.262.000.000
4.1.02 Retribusi Daerah 12.958.675.000
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.080.000.000
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 491.901.510.155
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 481.365.976.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 10.535.534.155
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.551.409.056
4.3.01 Pendapatan Hibah 4.551.409.056
Jumlah Pendapatan 516.953.594.211
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 374.124.630.917
5.1.01 Belanja Pegawai 210.082.129.697
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.101.819.780
5.1.05 Belanja Hibah 3.840.681.440
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 100.000.000
5.2 BELANJA MODAL 86.711.359.364
5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.520.000.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.280.789.431
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.074.494.000
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 41.865.308.658
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 970.767.275
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.200.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 1.200.000.000
5.4 BELANJA TRANSFER 74.081.674.212
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 1.522.067.508
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 72.559.606.704
Jumlah Belanja 536.117.664.493
Total Surplus/(Defisit) (19.164.070.282)
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 19.644.070.282
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 19.644.070.282
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 19.644.070.282
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 480.000.000
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 480.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 480.000.000
Pembiayaan Netto 19.164.070.282
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0
jdih.pakpakbharatkab.go.id
11. Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat
Nomor : 8 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022
Kode
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pendapatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal
Belanja Tak
Terduga
Belanja
Transfer
Jumlah Belanja
1
URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
11.790.375.000 207.614.957.633 66.295.627.945 0 0 273.910.585.578
1 01
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN
0 99.028.783.497 18.538.036.205 0 0 117.566.819.702
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 0 99.028.783.497 18.538.036.205 0 0 117.566.819.702
1 02
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN
10.850.000.000 73.086.797.293 5.635.046.957 0 0 78.721.844.250
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 10.850.000.000 73.086.797.293 5.635.046.957 0 0 78.721.844.250
1 03
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
859.100.000 16.317.597.491 41.650.843.658 0 0 57.968.441.149
1 03 1.03.2.15.0.00.01.0000
DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
859.100.000 16.317.597.491 41.650.843.658 0 0 57.968.441.149
1 04
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
78.000.000 6.242.971.192 449.508.000 0 0 6.692.479.192
1 04 1.04.2.10.2.11.01.0000
DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
78.000.000 6.242.971.192 449.508.000 0 0 6.692.479.192
1 05
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
0 8.837.608.122 6.993.125 0 0 8.844.601.247
1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000
BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
0 3.505.814.728 6.993.125 0 0 3.512.807.853
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
0 5.331.793.394 0 0 0 5.331.793.394
1 06
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL
3.275.000 4.101.200.038 15.200.000 0 0 4.116.400.038
1 06 1.06.2.07.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 3.275.000 4.101.200.038 15.200.000 0 0 4.116.400.038
2
URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
893.300.000 43.839.069.387 7.227.141.125 0 0 51.066.210.512
2 07
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA
KERJA
0 158.699.750 0 0 0 158.699.750
2 07 1.06.2.07.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 0 158.699.750 0 0 0 158.699.750
jdih.pakpakbharatkab.go.id
12. Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat
Nomor : 8 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022
Kode
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pendapatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal
Belanja Tak
Terduga
Belanja
Transfer
Jumlah Belanja
2 08
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
0 136.359.336 28.800.000 0 0 165.159.336
2 08 2.08.2.13.2.14.01.0000
DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
0 136.359.336 28.800.000 0 0 165.159.336
2 09
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN
416.000.000 1.416.551.952 0 0 0 1.416.551.952
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000
DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
416.000.000 1.416.551.952 0 0 0 1.416.551.952
2 10
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERTANAHAN
0 616.293.730 1.502.500.000 0 0 2.118.793.730
2 10 1.04.2.10.2.11.01.0000
DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
0 616.293.730 1.502.500.000 0 0 2.118.793.730
2 11
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
0 3.351.064.295 1.318.038.250 0 0 4.669.102.545
2 11 1.04.2.10.2.11.01.0000
DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
0 3.351.064.295 1.318.038.250 0 0 4.669.102.545
2 12
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
0 3.645.821.854 112.414.500 0 0 3.758.236.354
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000
DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
0 3.645.821.854 112.414.500 0 0 3.758.236.354
2 13
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
0 4.450.019.144 28.850.000 0 0 4.478.869.144
2 13 2.08.2.13.2.14.01.0000
DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
0 4.450.019.144 28.850.000 0 0 4.478.869.144
jdih.pakpakbharatkab.go.id
13. Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat
Nomor : 8 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022
Kode
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pendapatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal
Belanja Tak
Terduga
Belanja
Transfer
Jumlah Belanja
2 14
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
0 1.705.253.590 897.750.000 0 0 2.603.003.590
2 14 2.08.2.13.2.14.01.0000
DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK DAN
KELUARGA
BERENCANA
0 1.705.253.590 897.750.000 0 0 2.603.003.590
2 15
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERHUBUNGAN
0 506.247.940 955.708.770 0 0 1.461.956.710
2 15 1.03.2.15.0.00.01.0000
DINAS PEKERJAAN
UMUM, TATA
RUANG DAN
PERHUBUNGAN
0 506.247.940 955.708.770 0 0 1.461.956.710
2 16
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
128.000.000 6.699.731.632 214.744.700 0 0 6.914.476.332
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000
DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
128.000.000 6.699.731.632 214.744.700 0 0 6.914.476.332
2 17
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
231.000.000 4.037.165.480 1.459.916.000 0 0 5.497.081.480
2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000
DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
231.000.000 4.037.165.480 1.459.916.000 0 0 5.497.081.480
2 18
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN
MODAL
85.500.000 4.018.469.214 93.490.189 0 0 4.111.959.403
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
85.500.000 4.018.469.214 93.490.189 0 0 4.111.959.403
2 19
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
0 9.195.877.306 227.000.000 0 0 9.422.877.306
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 0 9.195.877.306 227.000.000 0 0 9.422.877.306
2 20
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK
0 0 0 0 0 0
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000
DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
0 0 0 0 0 0
2 21
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN
0 0 0 0 0 0
jdih.pakpakbharatkab.go.id
14. Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat
Nomor : 8 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022
Kode
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pendapatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal
Belanja Tak
Terduga
Belanja
Transfer
Jumlah Belanja
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000
DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
0 0 0 0 0 0
2 22
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN
32.800.000 1.547.950.400 0 0 0 1.547.950.400
2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000
DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
32.800.000 1.547.950.400 0 0 0 1.547.950.400
2 23
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERPUSTAKAAN
0 2.209.563.774 387.928.716 0 0 2.597.492.490
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000
DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
0 2.209.563.774 387.928.716 0 0 2.597.492.490
2 24
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN
0 143.999.990 0 0 0 143.999.990
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000
DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
0 143.999.990 0 0 0 143.999.990
3
URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN
0 32.588.561.492 11.333.930.862 0 0 43.922.492.354
3 25
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN
0 187.612.120 0 0 0 187.612.120
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000
DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
0 187.612.120 0 0 0 187.612.120
3 26
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PARIWISATA
0 4.209.248.115 1.295.599.350 0 0 5.504.847.465
3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000
DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
0 4.209.248.115 1.295.599.350 0 0 5.504.847.465
3 27
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANIAN
0 23.784.112.837 10.038.331.512 0 0 33.822.444.349
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000
DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERTANIAN
0 23.784.112.837 10.038.331.512 0 0 33.822.444.349
3 30
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERDAGANGAN
0 876.817.660 0 0 0 876.817.660
3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000
DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
0 876.817.660 0 0 0 876.817.660
3 31
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERINDUSTRIAN
0 3.530.770.760 0 0 0 3.530.770.760
3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000
DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
0 3.530.770.760 0 0 0 3.530.770.760
jdih.pakpakbharatkab.go.id
15. Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat
Nomor : 8 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022
Kode
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pendapatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal
Belanja Tak
Terduga
Belanja
Transfer
Jumlah Belanja
4
UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
140.000.000 41.677.803.996 684.543.700 0 0 42.362.347.696
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 140.000.000 23.482.400.121 605.027.100 0 0 24.087.427.221
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000
SEKRETARIAT
DAERAH
140.000.000 23.482.400.121 605.027.100 0 0 24.087.427.221
4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 18.195.403.875 79.516.600 0 0 18.274.920.475
4 02 4.02.4.02.4.02.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0 18.195.403.875 79.516.600 0 0 18.274.920.475
5
UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
504.129.919.211 15.819.287.507 220.500.000 1.200.000.000 74.081.674.212 91.321.461.719
5 01 PERENCANAAN 0 4.455.069.469 0 0 0 4.455.069.469
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
0 4.455.069.469 0 0 0 4.455.069.469
5 02 KEUANGAN 503.994.919.211 6.253.585.814 20.000.000 1.200.000.000 74.081.674.212 81.555.260.026
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN
DAERAH
0 6.253.585.814 20.000.000 0 0 6.273.585.814
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000
SATUAN KERJA
PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
503.994.919.211 0 0 1.200.000.000 74.081.674.212 75.281.674.212
5 03 KEPEGAWAIAN 135.000.000 4.521.960.304 200.500.000 0 0 4.722.460.304
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000
BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
135.000.000 4.521.960.304 200.500.000 0 0 4.722.460.304
5 04
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
0 363.530.730 0 0 0 363.530.730
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000
BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
0 363.530.730 0 0 0 363.530.730
5 05
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
0 225.141.190 0 0 0 225.141.190
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
0 225.141.190 0 0 0 225.141.190
6
UNSUR PENGAWASAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
0 8.617.696.715 421.094.800 0 0 9.038.791.515
6 01
INSPEKTORAT
DAERAH
0 8.617.696.715 421.094.800 0 0 9.038.791.515
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 0 8.617.696.715 421.094.800 0 0 9.038.791.515
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0 20.233.780.057 295.950.600 0 0 20.529.730.657
7 01 KECAMATAN 0 20.233.780.057 295.950.600 0 0 20.529.730.657
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000
KECAMATAN
KERAJAAN
0 2.906.552.498 56.481.000 0 0 2.963.033.498
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SALAK 0 2.827.643.245 33.600.000 0 0 2.861.243.245
jdih.pakpakbharatkab.go.id
16. Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat
Nomor : 8 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
Bupati Pakpak Bharat
FRANC BERNHARD TUMANGGOR
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022
Kode
Urusan Pemerintahan
Daerah
Pendapatan
Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal
Belanja Tak
Terduga
Belanja
Transfer
Jumlah Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000
KECAMATAN
SITELLU TALI URANG
JEHE
0 2.749.566.490 12.000.000 0 0 2.761.566.490
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000
KECAMATAN
PERGETTENG-
GETTENG SENGKUT
0 2.531.367.828 50.000.000 0 0 2.581.367.828
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000
KECAMATAN
PAGINDAR
0 1.759.604.864 14.954.000 0 0 1.774.558.864
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000
KECAMATAN
TINADA
0 2.621.728.483 54.678.000 0 0 2.676.406.483
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000
KECAMATAN
SIEMPAT RUBE
0 2.541.086.998 54.237.600 0 0 2.595.324.598
7 01 7.01.7.01.7.01.01.0000
KECAMATAN
SITELLU TALI URANG
JULU
0 2.296.229.651 20.000.000 0 0 2.316.229.651
8
UNSUR PEMERINTAHAN
UMUM
0 3.733.474.130 232.570.332 0 0 3.966.044.462
8 01
KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
0 3.733.474.130 232.570.332 0 0 3.966.044.462
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
0 3.733.474.130 232.570.332 0 0 3.966.044.462
TOTAL 516.953.594.211 374.124.630.917 86.711.359.364 1.200.000.000 74.081.674.212 536.117.664.493
jdih.pakpakbharatkab.go.id
