Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018. Laporan keuangan yang disampaikan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan. Rincian anggaran, realisasi, dan selisihnya untuk pendapatan, belanja, surplus/defisit, serta penerimaan dan pengeluaran pembi

1. BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR9 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
:bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Menimbang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
menyampaikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran befakhir, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.
1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Mengingat
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.
2. 9 Tahun 2003 tentang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
Keuangan Negara
Indonesia Tahurn 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2003 tentang
Negara
(Lembaran Republik
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
4
2004 tentang
Undang-Undang Nomor
Pemeriksaan
15 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan "dan Tanggung
(Lembaran
Jawab
Negara Republik
Keuangan Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Tahun 2004 tentang
Undang-Undang Nomor 33
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. 2
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua ates Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);
9
1
2014 tentang
Republik
Tambahan
Tahun 2014 Nomor 244,
Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan
Tahun
(Lembaran
2005
Republik
Negara
137, Tambahan
Indonesia Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan
Penyelenggaraan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomot 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran
Administratif Pimpinan dan
Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.
Daerah (Lembaran Negara
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman PengeloBaan Keuangan Dacrah
sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara
Republik Indoncsia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Mcnteri Dalan Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Pencrapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Daerah dan
tentang
Pendapatan dan Belanja
Kepala
Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Bharat
Angagran
Rancangan
Penjabaran
Peraturan Daerah tentang
Pelaksanaan
Kabupaten Pakpak (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 13,
Lembaran Daerah Kabupaten
Tambahan
Pakpak
Bharat Nomor 124).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 7).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nonmor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor
8).
23 Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6
Tahun Pokok-Pokok Pengelolaan
Daerah Kabupaten
2019 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran
Pakpak Bharat Tahun 20 19 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor
142).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTÄNG PER ANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT HUN
ANGGARAN 2018.

4. Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berupa laporan keuangan yang memuat:
Laporan Realisasi Anggaran;
a.
b. Neraca,
C. Laporan Arus Kas;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
d.
e.
f.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
a. Pendapatan
b. Belanja dan Transfer
Rp.
Rp.
Rp
535.364.896.437,74
516.045.557.942,31
19.319.338.495,43
Surplus/Defisit
c. Pembiayaan
Penerimaan Rp.
Rp.
Rp.
40.432.524.129,61
513.831.847,00
39.918.692.282,61
Pengeluaran
Surplus/Defisit
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagaiberikut
Selisih anggaran dengan
12.048.883.614,26) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pendapatan setelah
perubahan
2. Realisasi
a. realisasi pendapatan sejumlah (Rp.
Rp. 547.413.780.052,00
535.364.896.437,74
Rp.
(Rp.
Selisih lebih/(kurang)
12.048.883.614,26)
Selisih dengan realisasi
122.870.493.071,30) dengan rincian sebagai berikut:
Anggaran belanja setelah perubahan Rp.
b.
anggaran
belanja sejumlah (Rp.
1.
568.009.505.081,61
2. Realisasi
Rp. 445.139.012.010,31
Selisih lebih/(kurang)
(Rp. 122.870.493.071,30)
Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp.
118.344.410.778,04 dengan rincian sebagai berikut:
1. Surplus/ (defisit) setelah perubahan
C.
(Rp. 99.025.072.282,61)
19.319.338.495,43
2. Realisasi
Rp
Rp.
Selisih lebih/ (kurang
118.344.410.778,04
Selisih anggaran dengan realisasi
penerimaan pembiayaan sejumlah
(Rp. 59.106.380.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan
2.
d.
1.
Rp. 99.538.904.129.61
Realisasi
Rp. 40.432.524.129,61
Selisih lebih/ (kurang
(Rp. 59.106.380.000,00)

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1.
Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan.
e.
Rp 513.831.847,00
2. Realisasi
RP 513.831.847,00
Selisih lebih/(kurangl Rp. 0,00
Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejurnlah (Rp.
59.106.380.000,00)dengan rincian sebagai berikut:
1 Anggaran pembiayaan neto setelah
perubahan
Rp 99.025.072.282,61
39.918.692.282,61
Rp
(Rp
2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
59.106.380.000,00)
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:
a. Jumlah Aset
Rp
Rp
946.757.502.208,20
29.659.236.879,00
917.098.265.329,20
b. Jumlah Kewajiban
C. Jumlah Ekuitas Dana Rp.
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:
34.028.904.129,61
a. Saldo kas awal Rp.
b. Arus kas dari aktivitas operasi
Rp 137.456.817.730,74
(Rp. 118.651.311.082,31)
Rp
(Rp.
Rp.
c. Arus kas dari aktivitas investasi
6.403.620.000,00
1.965.100,00)
d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
59.236.065.678,04
f.Saldo kas akhir
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai beriku:
546.441.856.997,74
Rp
a. Pendapatan LO
Rp. 503.813.398.127,44
b. Beban
4.138.127.800,00)
c. Surplus/(Defisit) Non Operasional
d. Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa
Surplus/(Defisit) Lo
(Rp
(Rp.
Rp
92.426.294,00)
38.397.904.776,30
Pasal 7
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018
sebagai berikut:
a. Silpa Tahun Sebelumnya
b. Silpa Akhir Tahun
Rp. 34.028.904.129,61
Rp. 59.238.030.778,04

6. 6
Pasal&
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai
915.794.561.021,04
38.397.904.776,330
37.094.200.468,14)
berikut:
Rp.
a. Ekuitas Awal
Rp.
b. Surplus/(Defisit) LO
c. Koreksi Ekuitas Lainnya (Rp.
RP. 917.098.265.329,20
d. Ekitas Akhir
Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g
Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 100
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
Laporan Realisasi Anggaran
Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi
Rincian laporann
a. Lampiran I
Lampiran I.1
realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;
Rekapitulasi
menurut urusan
pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan
daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan Negara.
Lamporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Lampiran I.2
Lampiran I.3
realisasi anggaraan
Lampiran 1.4
dan
urusan pemerintah
b. Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
C.
d.
e.
.
Laporan Arus Kas;
Catatan Atas
Laporan Keuangan,
Daftar Piutang Daerah;
Rekapitlasi Piutang Tak Tertagih;
Rekapitulasi Piutang Dana Berguir
dan
Penyisihan Dana
Bergulir;
Daftar
Penyertaan Modal (Investasi
Daerah
8
h.
.
k. Lampiran XI

7. 7
1 Lampiran XII Daftar Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap;
m. Lampiran XII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar KonstruksiDalam Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belumn
Diselesaikan Sampai Dengan Akhir
Tahun
n.
.
p.
r.
S.
dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
Tkhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha
t. Lampiran XX
Milik Daerah/Perusahaan
Daerah (BUMD)
Pasal 111
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan
Bupati.
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal 7 Agustus 2019
Pi. BUPATI PAKPAK BHARAT,
A
ASREN NASUTION
Diundangkan di Salak
pada tanggal a7 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
SAHA BANUREA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 9
NOREGPERATURANDAERAH KABUPATEN PAKPAKBHARAT, PROvINSI
SUMATERAUTARA: (9/135/2019)

8. 8
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2018
I. UMUM
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana
ditetapkan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan
kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola|
dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daêrah. Pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub sistem dari pengelolaan
keuangan negara dan merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Selain peraturan tersebut di atas, terdapat Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasio
Pada dasarnya, latar belakang pembuatan peraturan perundang-undangan
di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah
secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan
melalui pengelolaan pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama
yaitu transparansi,, akuntabilitas, dan partisipatif.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu
peraturan
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang memuat anggaran dan realisasi pendapatan, belanja,
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam periode satu
tahun anggaran.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas

9. Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 145

10. LampiranI: PERATURAN DAERAH
9 TAHUN 2019
Nomor
Tanggal 27 Agusiu: 201
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2018
BERTAMBAHI
JUMLAH (BERKURANG)
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENING REALISASI (Rp)
547.413.780.052,00 535.364.896.437,74 (12.048.883.614,26)
PENDAPATAN- LRA
23.609.724,427,00 20.061.207.922,74 (3.548.516.504,26)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
3.621.200.000,00 2.674,407.163,00 (946.792.837,00)
Pendapaten Pajak Deereh - LRA
Pendapetan Retrbusi Deerah LRA
Pendapatan HasilPengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan -LRA
Lain-Hain PADYang Sah-LRA
4.1.1
9.625.525.137,00 8.540.120.021,00 (1.085.405.116,00)
4.1.2
4 1 3 1.394.686.441,00 1.394.686.441,00
8.968.312.849,00 7.451.994.297,74 (1.576.318.551,26)
4 .1.4
4.2 507.319.388.603,00 (7.715.958.894,00)
PENDAPATAN TRANSFER LRA 515.035.347.497,00
425.088.931.780.00 (6.695.855.769,00)|
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 431.784.787.549,00
12.465.264.549,00 10.670.901.406,00 (1.794.363.143,00)
Bagi Hasil Pajak - LRA
3.417.571.000,00 3.614.021.437,00 196.450.437.00
Begi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
Dana Alokasi Umum (DAU) -LRA
Dana AlokasiKhusus (DAK)- LRA
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya- LRA
339.271.690.000,00 339.271.690.000,00
76.630.262.000,00 71.532.318.937,00 (5.097.943.063.00)
66.448.983.000,00
60. 65.521.955.400,00 (927.027.600,00)
4.2.2
4.2.2.3
4.2.3
4.2.3.1
4.2.3.2
4.2.4
66.448.983.000,00 65.521.955.400,00 (927.027.600,00)
Dans Penyesuaian LRA
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 11.801.576.948,00 11.839.432.423,00 37.855.475,00
11.839.432.423,00 37.855.475.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak . LRA 11.801.576.948,00
Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA
Bantuan Keuangan - LRA 5.000.000.000,00 4.869.069.000,00 (130.931.000,00)
|4.2.4.1
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi
5.000.000.000,00 4.869.069.000,00 (130.931.000,00)
Lainnya-LRA
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.768.708.128,00 7.984.299.912,00 (784.408.216,00)
4. 3
Pendapatan Hibah LRA 8.768.708.128,00 7.921.166.577,00 (847.541.551.00)
.3.3 Pendapatan Lainnya - LRA 63.133.335.00 63133.335,00
BELANJA 568.009.505.081,61 445.139.012.010,31 (122.870.493.071,30)
BELANJA OPERASI 367.295.187.777,61 326.709.958.781,00 (40.585.228.996,61)
5 .1.1 Belanja Pegawai 184.364.982.127,61 173.214.747.986,00 (11.150.234.141.61)
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 162.579.312.804,00 138.240.763.344,00D (24.338.549.460,00)
5.1.4 Belanja Bunga 1.659.586.667,00 759.735.151,00 (899.851.516.00)
5.
.1.5 Belanja Hibah 9.883.156.179,00 8.675.112.300,00 (1.208.043.879,00)
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 8.808.150.000,00 5.819.600.000,00 (2.988.550.000.00)
BELANJA MODAL 200.214.317.304,00 118.336.626.935,31 (81.877.690.368,69)
5 Belanja Modal Tanah 13.082.370.000,00 6.012.322.855,00 (7.070.047.145,00)
2.2 Belanja Modal Peralatandan Mesin. 27.166.955.894,00 24.231.035.904,31 (2.935.919.989,69)
5.
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 32.300.638.762,00 29.993.724.513,00 (2.306.914.249,00)
.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigesi dan Jaringan 122.756.569.142,00 54.317.695.781.00 (68.438.873.361,00)
5.2.5 4.907.783.506,00 (1.125.935.624,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.781.847.882,00
BELANJA TAK TERDUGA 500.000.000,00 | 92.426.294,00 (407.573.706,00)
Belanja Tak Terduga 500.000.000,00 92.426.294,00 (407.573.706,00)
TRANSFER 78.429.347.253,00 70.906.545.932,00 (7.522.801.321,00)
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 1.046.770.850,00 (1.046.77o.850,00)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah
357.120.000,00 (357.120.000.00)
1
689.550.850,00 (689.650.850.00)
6.2
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 77.382.576.403,00 70.906.545.932,000 (6.476.030.471,00)
6.2.2
6.2.3
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 76.779.153.600,00 70.353.457.106,00 (6.425.696494,00)
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 603.422.803,00 553.088.826,00 (50333977.001
SURPLUSI (DEFISIT (99.025.072.282,61) 19.319.338.495,43 118344
410 778,04

11. BERTAM8AH/
JUMLAH
KODE
(BERKURANG)
URAIAN
EKENING
(%)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI (Rp)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
99.538.904.129,61 40.432.524.129,61
(59.106.380.000,00)| 40,62
1.1 Penggunaan SiLPA
34.028.904.129,61 34.028.904.129,61 100.0
2 Pinjaman Dalam Negeri
65.510.000.000,00 6.403.620.000,00 (59.106.380.000,00) 9.78
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
513.831.847,00 513.831.847,00 100,00
2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 513.831.847.00 513.831.847,00 100.00
PEMBIAYAAN NETTO 99.025.072.282,61 39.918.692.282,61 (59.106.380.000,00) 40,31
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 59.238.030.778,04 59.238.030.778,04
Salak, 27 Agustus 2019
P. BUPATI PAKPAK BHARAT,
ASREN NASUTION