SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
SALINANSASsalinan
KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
DESK INFORMASI SEKRETARIAT KABINET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas Desk
Informasi Sekretariat Kabinet, perlu mengatur kembali
susunan keanggotaan Desk Informasi Sekretariat Kabinet;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini
cakap dan mampu untuk diangkat dalam keanggotaan Desk
Informasi Sekretariat Kabinet;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Desk Informasi
Sekretariat Kabinet;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat
Kabinet;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan
Khusus Presidn, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil
Presiden;
4. Peraturan...
-2-
4. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4
Tahun 2012;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET TENTANG DESK
INFORMASI SEKRETARIAT KABINET.
KESATU : Membentuk Desk Informasi Sekretariat Kabinet dengan
susunan keanggotaan sebagai berikut:
a. Penanggung Jawab : Ibnu Purna Muchtar, S.E., M.A.
b. Ketua : Siswanto Roesyidi, S.H., M.H
c. Wakil Ketua : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
d. Sekretaris : Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si;
e. Anggota:
1. Andre Omer Siregar, M.DT.;
2. Imelda Sari;
3. Yani Saloh, S.IP.;
4. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.;
5. Alfurkon Setiawan, S.H., S.Sos., M.Si.;
6. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.;
7. Muhamad Arief Khumaidi, S.E., M.H., S.S.;
8. Sahat Yogiantoro Pakpahan, S.E.
9. Drs. Eddy Soetjipto;
10. Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.;
11. Oktavio Nugrayasa, S.E., M.Si.;
12. Said Muhidin, S.H., M.H.;
13. Kuncoro, S.Sos., M.M.;
14. Edi Nurhadiyanto, S.S.;
15. Bambang...
- 3 –
15. Bambang Poerwono, S.H., LL.M.;
16. Irawati, S.IP.;
17. Sofyan Apendi, S.H.;
18. Trikawan Jati Iswono, S.E., M.P.P.;
19. Kurniawati, S.Kom.;
20. Pratita Setianingrum, S.Sos;
21. Ramos, S.E.;
22. Riski Dwijayanti, S.E.;
23. Drs. Widhiyanto Juniardhie;
24. Ignatius Loyola Aryo Hananto, S.Sn.;
25. Suwanto, S.Kom;
26. Bhouweda Putra Saktiadi, S.IP.:
27. Joko Prihantoro;
28. Harry Septiono Rahmadi, S.Kom.;
29. Rahmat Hidayat A.Md.;
30. Deni Setiadi;
31. Dhany Kurniawan Pamungkas, S.Kom;
32. Suryadi, S.E., M.Si.;
33. Troeno marayoga, S.H., LL.;
34. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.;
35. Dien Listyarini, A.Md.;
36. Indah Fitria Puri, S.T., MBIS. Prof;
37. Shally Lydia Nainggolan, S.Si.;
38. Laili Rachmelia Evrini, S.Sn.;
39. H. Abror Rizky;
40. Atjep Setijana;
41. Heryanto, S.H.;
KEDUA…
-4-
KEDUA : Desk Informasi Sekretariat Kabinet mempunyai tugas:
a. melakukan counter-opini terhadap informasi yang kurang
berimbang di media massa dan media sosial terkait
dengan kebijakan pemerintah;
b. menyusun rencana kerja dan anggaran Desk Informasi
Sekretariat Kabinet;
c. meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta keahlian
anggota Desk Informasi Sekretariat Kabinet dalam
melakukan counter-opini;
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala
atau sewaktu-waktu kepada Sekretaris Kabinet.
KETIGA : Desk Informasi Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Desk Informasi Sekretariat
Kabinet dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk dengan
Keputusan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet.
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanana
tugas Desk Informasi Sekretariat Kabinet dibebankan kepada
Anggaran Belanja Sekretariat Kabinet c.q. Anggaran Belanja
Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan
Kelembagaan pada Deputi Bidang Persidangan Kabinet.
KEENAM : Masa kerja Desk Informasi Sekretariat Kabinet terhitung
mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember
2014.
KETUJUH…
- 5 –
KETUJUH : Keputusan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2014
SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DIPO ALAM
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
-6-
ANGGOTA TAHUN 2013 yang
tidak IKUT di Tahun 2014
adalah:
1. Abdul Muis, S.Sos, MPM.;
2. Drs. Temon M.Si;
3. Drs. Wasit Saronto, M.M.;
4. Nur Rochmani Fajar, S.Si.;
5. Taufik Akbar, S.IP.;
6. Yanuar Agung Anggoro, S.IP., M.P.A.,;
7. Tania Cahya Utami Dewi, S.H.;
8. Drs. Suripto, M.Si.

More Related Content

What's hot

Pengumuman seleksi assesmen center i
Pengumuman seleksi assesmen center iPengumuman seleksi assesmen center i
Pengumuman seleksi assesmen center ipandirambo900
 
Pengumuman seleksi assesmen center
Pengumuman seleksi assesmen centerPengumuman seleksi assesmen center
Pengumuman seleksi assesmen centerpandirambo900
 
Pengelolaan pak pkb
Pengelolaan pak pkbPengelolaan pak pkb
Pengelolaan pak pkbStiunus Esap
 
Surat Perintah Perjalanan Dinas
Surat Perintah Perjalanan DinasSurat Perintah Perjalanan Dinas
Surat Perintah Perjalanan DinasAgus Setiawan
 
Undangan Bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
Undangan Bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019Undangan Bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
Undangan Bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019PELATIHANBIMTEK
 
Sosialisasi prog 300 doktor 2015
Sosialisasi prog 300 doktor 2015Sosialisasi prog 300 doktor 2015
Sosialisasi prog 300 doktor 2015niamhamid
 
Laporan pelaksanaan program derma darah perdana 360 negeri perlis
Laporan pelaksanaan program derma darah perdana 360 negeri perlisLaporan pelaksanaan program derma darah perdana 360 negeri perlis
Laporan pelaksanaan program derma darah perdana 360 negeri perlisAGEINVENTION
 
Job description panitia wisuda 2015
Job description panitia wisuda 2015Job description panitia wisuda 2015
Job description panitia wisuda 2015sukur basuki
 
Majlis sukan negeri
Majlis sukan negeriMajlis sukan negeri
Majlis sukan negerichaisy
 
Paparan pemuda
Paparan pemudaPaparan pemuda
Paparan pemudaRomiKaGe
 
Formulir relawan
Formulir relawanFormulir relawan
Formulir relawanCak Susilo
 

What's hot (18)

Sertifikasi mbah
Sertifikasi mbahSertifikasi mbah
Sertifikasi mbah
 
Pengumuman seleksi assesmen center i
Pengumuman seleksi assesmen center iPengumuman seleksi assesmen center i
Pengumuman seleksi assesmen center i
 
Pengumuman seleksi assesmen center
Pengumuman seleksi assesmen centerPengumuman seleksi assesmen center
Pengumuman seleksi assesmen center
 
Pengelolaan pak pkb
Pengelolaan pak pkbPengelolaan pak pkb
Pengelolaan pak pkb
 
Perjalanan dinas kabupaten muna
Perjalanan dinas kabupaten munaPerjalanan dinas kabupaten muna
Perjalanan dinas kabupaten muna
 
Surat Perintah Perjalanan Dinas
Surat Perintah Perjalanan DinasSurat Perintah Perjalanan Dinas
Surat Perintah Perjalanan Dinas
 
Undangan Bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
Undangan Bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019Undangan Bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
Undangan Bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
 
Sosialisasi prog 300 doktor 2015
Sosialisasi prog 300 doktor 2015Sosialisasi prog 300 doktor 2015
Sosialisasi prog 300 doktor 2015
 
Laporan pelaksanaan program derma darah perdana 360 negeri perlis
Laporan pelaksanaan program derma darah perdana 360 negeri perlisLaporan pelaksanaan program derma darah perdana 360 negeri perlis
Laporan pelaksanaan program derma darah perdana 360 negeri perlis
 
Job description panitia wisuda 2015
Job description panitia wisuda 2015Job description panitia wisuda 2015
Job description panitia wisuda 2015
 
TKRS SK Sistem Pangkat 2015
TKRS SK Sistem Pangkat 2015TKRS SK Sistem Pangkat 2015
TKRS SK Sistem Pangkat 2015
 
Job desk seminar
Job desk seminarJob desk seminar
Job desk seminar
 
Format sppd
Format sppdFormat sppd
Format sppd
 
Majlis sukan negeri
Majlis sukan negeriMajlis sukan negeri
Majlis sukan negeri
 
Perjalanan dinas
Perjalanan dinasPerjalanan dinas
Perjalanan dinas
 
Musker 2014
Musker 2014Musker 2014
Musker 2014
 
Paparan pemuda
Paparan pemudaPaparan pemuda
Paparan pemuda
 
Formulir relawan
Formulir relawanFormulir relawan
Formulir relawan
 

Viewers also liked

Keppres Nomor 05 Tahun 2014
Keppres Nomor 05 Tahun 2014Keppres Nomor 05 Tahun 2014
Keppres Nomor 05 Tahun 2014Parja Negara
 
Keppres Nomor 06 Tahun 2014
Keppres Nomor 06 Tahun 2014Keppres Nomor 06 Tahun 2014
Keppres Nomor 06 Tahun 2014Parja Negara
 
Keppres Nomor 04 Tahun 2014
Keppres Nomor 04 Tahun 2014Keppres Nomor 04 Tahun 2014
Keppres Nomor 04 Tahun 2014Parja Negara
 
Uu no 72 tahun 2005
Uu no 72 tahun 2005Uu no 72 tahun 2005
Uu no 72 tahun 2005Parja Negara
 
UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014Parja Negara
 
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014Parja Negara
 
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014Parja Negara
 
Keppres Nomor 2 Tahun 2014
Keppres Nomor 2 Tahun 2014 Keppres Nomor 2 Tahun 2014
Keppres Nomor 2 Tahun 2014 Parja Negara
 
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 Parja Negara
 
Exposiciom de ednis
Exposiciom de ednisExposiciom de ednis
Exposiciom de ednisedenis21
 
Understanding CRM & CX
Understanding CRM & CXUnderstanding CRM & CX
Understanding CRM & CXravi1505
 
Car insurance industry process flow
Car insurance industry process flowCar insurance industry process flow
Car insurance industry process flowravi1505
 
Huỳnh bảo tân 12111941
Huỳnh bảo tân 12111941Huỳnh bảo tân 12111941
Huỳnh bảo tân 12111941Tan Huynh
 
CRM in Grocery Retail
CRM in Grocery RetailCRM in Grocery Retail
CRM in Grocery Retailravi1505
 
TELEVISION TECHNOLOGY
TELEVISION TECHNOLOGYTELEVISION TECHNOLOGY
TELEVISION TECHNOLOGYluisadiaz11
 
ELE2611 Classe 9 - Notions d'électrotechnique
ELE2611 Classe 9 - Notions d'électrotechniqueELE2611 Classe 9 - Notions d'électrotechnique
ELE2611 Classe 9 - Notions d'électrotechniqueJerome LE NY
 
As Xuderias Galegas
As Xuderias GalegasAs Xuderias Galegas
As Xuderias GalegasGZ-Israel
 
Genaro de carvalho e a tapeçaria brasileira
Genaro de carvalho e a tapeçaria brasileiraGenaro de carvalho e a tapeçaria brasileira
Genaro de carvalho e a tapeçaria brasileiraPaulo Aureliano da Mata
 
AULAS VIRTUALES
AULAS VIRTUALESAULAS VIRTUALES
AULAS VIRTUALESPUCESA
 
El anillo (The ring)
El anillo (The ring)El anillo (The ring)
El anillo (The ring)Luis
 

Viewers also liked (20)

Keppres Nomor 05 Tahun 2014
Keppres Nomor 05 Tahun 2014Keppres Nomor 05 Tahun 2014
Keppres Nomor 05 Tahun 2014
 
Keppres Nomor 06 Tahun 2014
Keppres Nomor 06 Tahun 2014Keppres Nomor 06 Tahun 2014
Keppres Nomor 06 Tahun 2014
 
Keppres Nomor 04 Tahun 2014
Keppres Nomor 04 Tahun 2014Keppres Nomor 04 Tahun 2014
Keppres Nomor 04 Tahun 2014
 
Uu no 72 tahun 2005
Uu no 72 tahun 2005Uu no 72 tahun 2005
Uu no 72 tahun 2005
 
UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014UU Nomor 2 Tahun 2014
UU Nomor 2 Tahun 2014
 
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang undang Nomor 5 Tahun 2014
 
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2014
 
Keppres Nomor 2 Tahun 2014
Keppres Nomor 2 Tahun 2014 Keppres Nomor 2 Tahun 2014
Keppres Nomor 2 Tahun 2014
 
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014
 
Exposiciom de ednis
Exposiciom de ednisExposiciom de ednis
Exposiciom de ednis
 
Understanding CRM & CX
Understanding CRM & CXUnderstanding CRM & CX
Understanding CRM & CX
 
Car insurance industry process flow
Car insurance industry process flowCar insurance industry process flow
Car insurance industry process flow
 
Huỳnh bảo tân 12111941
Huỳnh bảo tân 12111941Huỳnh bảo tân 12111941
Huỳnh bảo tân 12111941
 
CRM in Grocery Retail
CRM in Grocery RetailCRM in Grocery Retail
CRM in Grocery Retail
 
TELEVISION TECHNOLOGY
TELEVISION TECHNOLOGYTELEVISION TECHNOLOGY
TELEVISION TECHNOLOGY
 
ELE2611 Classe 9 - Notions d'électrotechnique
ELE2611 Classe 9 - Notions d'électrotechniqueELE2611 Classe 9 - Notions d'électrotechnique
ELE2611 Classe 9 - Notions d'électrotechnique
 
As Xuderias Galegas
As Xuderias GalegasAs Xuderias Galegas
As Xuderias Galegas
 
Genaro de carvalho e a tapeçaria brasileira
Genaro de carvalho e a tapeçaria brasileiraGenaro de carvalho e a tapeçaria brasileira
Genaro de carvalho e a tapeçaria brasileira
 
AULAS VIRTUALES
AULAS VIRTUALESAULAS VIRTUALES
AULAS VIRTUALES
 
El anillo (The ring)
El anillo (The ring)El anillo (The ring)
El anillo (The ring)
 

Similar to SK-DeskInfo

Sejarah Pemberantasan Penyakit
Sejarah Pemberantasan PenyakitSejarah Pemberantasan Penyakit
Sejarah Pemberantasan PenyakitDitjen P2P
 
3.pm nomor 72_tahun_2010
3.pm nomor 72_tahun_20103.pm nomor 72_tahun_2010
3.pm nomor 72_tahun_2010perindustrian
 
Lki perjalanan dinas baru 2015
Lki perjalanan dinas baru 2015Lki perjalanan dinas baru 2015
Lki perjalanan dinas baru 2015lkibandung
 
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmInpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmGuei Jâmâl Lõëbêzz
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...iniPurwokerto
 
Keu desa lki baru 2015
Keu desa lki baru 2015Keu desa lki baru 2015
Keu desa lki baru 2015lkibandung
 
SE Menpan No 27 Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan
SE Menpan No 27 Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen CadanganSE Menpan No 27 Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan
SE Menpan No 27 Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen CadanganCIkumparan
 
Perbub aceh timur no 11 tahun 2017 kominfo
Perbub aceh timur no 11 tahun 2017  kominfoPerbub aceh timur no 11 tahun 2017  kominfo
Perbub aceh timur no 11 tahun 2017 kominfoIr. Zakaria, M.M
 
Lki penilaian aset baru 2015
Lki penilaian aset baru 2015Lki penilaian aset baru 2015
Lki penilaian aset baru 2015lkibandung
 
Kepmenkes no. 326 tahun 2013
Kepmenkes no. 326 tahun 2013Kepmenkes no. 326 tahun 2013
Kepmenkes no. 326 tahun 2013IdnJournal
 
Jaytim_Bali_NTB_SK_Pengurus DPD_PPT-ARSI_Final.docx
Jaytim_Bali_NTB_SK_Pengurus DPD_PPT-ARSI_Final.docxJaytim_Bali_NTB_SK_Pengurus DPD_PPT-ARSI_Final.docx
Jaytim_Bali_NTB_SK_Pengurus DPD_PPT-ARSI_Final.docxNuruldwi11
 
Analisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintahAnalisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintahLisa SYP
 
Aset lki baru 2015
Aset lki baru 2015Aset lki baru 2015
Aset lki baru 2015lkibandung
 
Kepres Nomor 01 Tahun 2014
Kepres Nomor  01 Tahun 2014Kepres Nomor  01 Tahun 2014
Kepres Nomor 01 Tahun 2014Parja Negara
 
Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014cahpelok
 
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010Billy Buhaiba
 

Similar to SK-DeskInfo (20)

Pedoman Upacara Harkitnas 2016
Pedoman Upacara Harkitnas 2016Pedoman Upacara Harkitnas 2016
Pedoman Upacara Harkitnas 2016
 
Sejarah Pemberantasan Penyakit
Sejarah Pemberantasan PenyakitSejarah Pemberantasan Penyakit
Sejarah Pemberantasan Penyakit
 
3.pm nomor 72_tahun_2010
3.pm nomor 72_tahun_20103.pm nomor 72_tahun_2010
3.pm nomor 72_tahun_2010
 
Lki perjalanan dinas baru 2015
Lki perjalanan dinas baru 2015Lki perjalanan dinas baru 2015
Lki perjalanan dinas baru 2015
 
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmInpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
 
Keu desa lki baru 2015
Keu desa lki baru 2015Keu desa lki baru 2015
Keu desa lki baru 2015
 
Sk ketua pembina
Sk ketua pembinaSk ketua pembina
Sk ketua pembina
 
SE Menpan No 27 Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan
SE Menpan No 27 Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen CadanganSE Menpan No 27 Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan
SE Menpan No 27 Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan
 
Perbub aceh timur no 11 tahun 2017 kominfo
Perbub aceh timur no 11 tahun 2017  kominfoPerbub aceh timur no 11 tahun 2017  kominfo
Perbub aceh timur no 11 tahun 2017 kominfo
 
Lki penilaian aset baru 2015
Lki penilaian aset baru 2015Lki penilaian aset baru 2015
Lki penilaian aset baru 2015
 
Kepmenkes no. 326 tahun 2013
Kepmenkes no. 326 tahun 2013Kepmenkes no. 326 tahun 2013
Kepmenkes no. 326 tahun 2013
 
Jaytim_Bali_NTB_SK_Pengurus DPD_PPT-ARSI_Final.docx
Jaytim_Bali_NTB_SK_Pengurus DPD_PPT-ARSI_Final.docxJaytim_Bali_NTB_SK_Pengurus DPD_PPT-ARSI_Final.docx
Jaytim_Bali_NTB_SK_Pengurus DPD_PPT-ARSI_Final.docx
 
Analisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintahAnalisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintah
 
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw okRktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
 
Aset lki baru 2015
Aset lki baru 2015Aset lki baru 2015
Aset lki baru 2015
 
Kepres Nomor 01 Tahun 2014
Kepres Nomor  01 Tahun 2014Kepres Nomor  01 Tahun 2014
Kepres Nomor 01 Tahun 2014
 
Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014Surat edaran men pan rb tahun 2014
Surat edaran men pan rb tahun 2014
 
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010
 
Permendikbud No. 45 tahun 2013
Permendikbud No. 45 tahun 2013Permendikbud No. 45 tahun 2013
Permendikbud No. 45 tahun 2013
 

More from Parja Negara

Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnUu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnParja Negara
 
Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004Parja Negara
 
UU NOMOR 32 TAHUN 2004
UU NOMOR 32 TAHUN 2004 UU NOMOR 32 TAHUN 2004
UU NOMOR 32 TAHUN 2004 Parja Negara
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014Parja Negara
 
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014Parja Negara
 
UU Nomor 06 Tahun 2014
UU Nomor 06 Tahun 2014 UU Nomor 06 Tahun 2014
UU Nomor 06 Tahun 2014 Parja Negara
 
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam  Pesiapan menghadapi pemilu 2014Surat edaran Sekab. dalam  Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun  2014Perpres Nomor 1 Tahun  2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor  09 Tahun 2014Perpres Nomor  09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014Parja Negara
 
Perpres Nomor 02 Tahun 2014
Perpres Nomor  02 Tahun 2014Perpres Nomor  02 Tahun 2014
Perpres Nomor 02 Tahun 2014Parja Negara
 

More from Parja Negara (20)

Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asnUu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
Uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn
 
Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004Analis uu 32 tahun 2004
Analis uu 32 tahun 2004
 
UU NOMOR 32 TAHUN 2004
UU NOMOR 32 TAHUN 2004 UU NOMOR 32 TAHUN 2004
UU NOMOR 32 TAHUN 2004
 
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
Kesimpulan undang no 5 tahun 2014
 
PP 43 TAHUN 2014
PP 43 TAHUN 2014PP 43 TAHUN 2014
PP 43 TAHUN 2014
 
Tisna andayani
Tisna andayaniTisna andayani
Tisna andayani
 
UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014
 
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
 
UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014UU Nomor 01 Tahun 2014
UU Nomor 01 Tahun 2014
 
UU Nomor 06 Tahun 2014
UU Nomor 06 Tahun 2014 UU Nomor 06 Tahun 2014
UU Nomor 06 Tahun 2014
 
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam  Pesiapan menghadapi pemilu 2014Surat edaran Sekab. dalam  Pesiapan menghadapi pemilu 2014
Surat edaran Sekab. dalam Pesiapan menghadapi pemilu 2014
 
Perpres Nomor 1 Tahun 2014
Perpres Nomor 1 Tahun  2014Perpres Nomor 1 Tahun  2014
Perpres Nomor 1 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014Perpres Nomor 14 Tahun 2014
Perpres Nomor 14 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014Perpres Nomor 13 Tahun 2014
Perpres Nomor 13 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 09 Tahun 2014
Perpres Nomor  09 Tahun 2014Perpres Nomor  09 Tahun 2014
Perpres Nomor 09 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014Perpres Nomor 08 Tahun 2014
Perpres Nomor 08 Tahun 2014
 
Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014Perpres nomor 07 Tahun 2014
Perpres nomor 07 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014Perpres Nomor 04 Tahun 2014
Perpres Nomor 04 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014Perpres Nomor 03 Tahun 2014
Perpres Nomor 03 Tahun 2014
 
Perpres Nomor 02 Tahun 2014
Perpres Nomor  02 Tahun 2014Perpres Nomor  02 Tahun 2014
Perpres Nomor 02 Tahun 2014
 

Recently uploaded

Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 

Recently uploaded (12)

Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 

SK-DeskInfo

  • 1. SALINANSASsalinan KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG DESK INFORMASI SEKRETARIAT KABINET DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas Desk Informasi Sekretariat Kabinet, perlu mengatur kembali susunan keanggotaan Desk Informasi Sekretariat Kabinet; b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini cakap dan mampu untuk diangkat dalam keanggotaan Desk Informasi Sekretariat Kabinet; c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Desk Informasi Sekretariat Kabinet; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet; 3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presidn, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden; 4. Peraturan...
  • 2. -2- 4. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET TENTANG DESK INFORMASI SEKRETARIAT KABINET. KESATU : Membentuk Desk Informasi Sekretariat Kabinet dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Penanggung Jawab : Ibnu Purna Muchtar, S.E., M.A. b. Ketua : Siswanto Roesyidi, S.H., M.H c. Wakil Ketua : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. d. Sekretaris : Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si; e. Anggota: 1. Andre Omer Siregar, M.DT.; 2. Imelda Sari; 3. Yani Saloh, S.IP.; 4. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.; 5. Alfurkon Setiawan, S.H., S.Sos., M.Si.; 6. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.; 7. Muhamad Arief Khumaidi, S.E., M.H., S.S.; 8. Sahat Yogiantoro Pakpahan, S.E. 9. Drs. Eddy Soetjipto; 10. Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.; 11. Oktavio Nugrayasa, S.E., M.Si.; 12. Said Muhidin, S.H., M.H.; 13. Kuncoro, S.Sos., M.M.; 14. Edi Nurhadiyanto, S.S.; 15. Bambang...
  • 3. - 3 – 15. Bambang Poerwono, S.H., LL.M.; 16. Irawati, S.IP.; 17. Sofyan Apendi, S.H.; 18. Trikawan Jati Iswono, S.E., M.P.P.; 19. Kurniawati, S.Kom.; 20. Pratita Setianingrum, S.Sos; 21. Ramos, S.E.; 22. Riski Dwijayanti, S.E.; 23. Drs. Widhiyanto Juniardhie; 24. Ignatius Loyola Aryo Hananto, S.Sn.; 25. Suwanto, S.Kom; 26. Bhouweda Putra Saktiadi, S.IP.: 27. Joko Prihantoro; 28. Harry Septiono Rahmadi, S.Kom.; 29. Rahmat Hidayat A.Md.; 30. Deni Setiadi; 31. Dhany Kurniawan Pamungkas, S.Kom; 32. Suryadi, S.E., M.Si.; 33. Troeno marayoga, S.H., LL.; 34. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.; 35. Dien Listyarini, A.Md.; 36. Indah Fitria Puri, S.T., MBIS. Prof; 37. Shally Lydia Nainggolan, S.Si.; 38. Laili Rachmelia Evrini, S.Sn.; 39. H. Abror Rizky; 40. Atjep Setijana; 41. Heryanto, S.H.; KEDUA…
  • 4. -4- KEDUA : Desk Informasi Sekretariat Kabinet mempunyai tugas: a. melakukan counter-opini terhadap informasi yang kurang berimbang di media massa dan media sosial terkait dengan kebijakan pemerintah; b. menyusun rencana kerja dan anggaran Desk Informasi Sekretariat Kabinet; c. meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta keahlian anggota Desk Informasi Sekretariat Kabinet dalam melakukan counter-opini; d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Sekretaris Kabinet. KETIGA : Desk Informasi Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet. KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Desk Informasi Sekretariat Kabinet dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk dengan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanana tugas Desk Informasi Sekretariat Kabinet dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Kabinet c.q. Anggaran Belanja Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan pada Deputi Bidang Persidangan Kabinet. KEENAM : Masa kerja Desk Informasi Sekretariat Kabinet terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. KETUJUH…
  • 5. - 5 – KETUJUH : Keputusan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2014 SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd. DIPO ALAM Salinan Sesuai Dengan Aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, DJADMIKO
  • 6. -6- ANGGOTA TAHUN 2013 yang tidak IKUT di Tahun 2014 adalah: 1. Abdul Muis, S.Sos, MPM.; 2. Drs. Temon M.Si; 3. Drs. Wasit Saronto, M.M.; 4. Nur Rochmani Fajar, S.Si.; 5. Taufik Akbar, S.IP.; 6. Yanuar Agung Anggoro, S.IP., M.P.A.,; 7. Tania Cahya Utami Dewi, S.H.; 8. Drs. Suripto, M.Si.