PP

2. 1. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU.

3. Pengawasan
Mutarlih
dilakukan guna
memastikan :
Agar setiap warga negara yang memenuhi syarat
sebagai Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih
penyerahan DP4 yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan
divalidasi oleh pemerintah ke KPU
penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan
menggunakan DP4 dan DPT Pemilu terakhir
Adanya proses sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu
terakhir
Daftar Pemilih dimutakhirkan dan diumumkan secara
luas oleh PPS
Daftar Pemilih mendapatkan masukan dan tanggapan
sebelum ditetapkan menjadi DPS
penetapan dan pengumuman DPT
pendaftaran Pemilih tambahan

4. Berdasarkan persoalan, maka target
Pengawasan adalah :
1. Tersedianya daftar pemilih yang akurat sebagai data
pemilih yang akan dimutakhirkan oleh PPS
2. Berlangsungnya proses pemutakhiran daftar pemilih
sesuai ketentuan
3. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses
pendaftaran pemilih

5. 1. Melakukan Advokasi terhadap DP4
2. Menyusun Proyeksi Pemilih
3. Mempengaruhi proses sinkronisasi
4. Melakukan pemeriksaan dan Penilaian atas kinerja PPS
dalam memutakhirkan daftar pemilih jumlah PPL Vs
Jumlah TPS
5. Mendorong partisipasi pihak-pihak untuk terlibat secara
aktif dalam proses pendaftaran pemilih
6. Meneruskan temuan/laporan secara reguler
7. Melakukan penindakan terhadap dugaan kesengajaan
PPS

6. A. Mempengaruhi proses sinkronisasi
Tujuan: Untuk terselenggaranya proses sinkronisasi sehingga
melahirkan daftar pemilih yang akurat
Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:
1) Bawaslu mendorong kepastian dan ketersediaan mekanisme
sinkronisasi yang dapat mencegah potensi kegandaan pemilih
2) Mengikuti proses sinkronisasi untuk memastikan:
• Menyampaikan hasil hasil analisa dan proyeksi dan konfirmasi tindak
lanjut
• Mempertegas perkembangan/perubahan jumlah pemilih
3) Melakukan pengecekan terhadap daftar pemilih hasil sinkronisasi untuk
memastikan pelaksaaan sinkronisasi dengan membandingkan antara
Daftar Pemilih dengan DPT Pemilu terakhir
4) Mendapatkan informasi dari KPU/Dukcapil terkait:
• Jumlah pemilih berdasarkan DP4
• Jumlah pemilih pemilu terakhir yang terdaftar dalam Daftar Pemilih
• Jumlah pemilih baru

7. B. Melakukan pemeriksaan dan Penilaian atas pelaksanaan
tugas PPS dalam memutakhirkan daftar pemilih
Tujuan: untuk memastikan pelaksanaan tugas yang dilakukan
oleh PPS
Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan langkah-langkah
sebagai berikut:
1) Melakukan pengecekan pelaksanaan tugas-tugas PPS
• melakukan pengecekan ke RT/RW untuk mendapatkan informasi
materi masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih dan
pelaksanaan tugas PPS
• melakukan pengecekan pelaksanaan pengumuman DPS DPT
• melakukan pengecekan perbaikan DPS berdasarkan:
a) masukan RT/RW
b) penerusan temuan hasil pengawasan
• Mendapatkan salinan DPS DPT

8. 2) Melakukan pengecekan hasil pelaksanaan tugas dan tindak lanjut hasil
pengawasan Keterpenuhan legalitas formal DPS DPT dan Akurasi DPS,
DPT, DPTamb
• Memastikan keterpenuhan formalitas penetapan DPS yang meliputi; DPS
ditetapkan dengan ditanda tangani oleh PPS Penetapan DPS dituangkan
dalam berita acara
• Memeriksa akurasi DPS
a) Melakukan pengecekan DPS berdasarkan informasi yang didapatkan
dari RT/RW
b) Melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan sebagai pemilih
serta kelengkapan informasi pemilih terhadap nama-nama yang
terdaftar dalam DPS secara sampling dengan melakukan:
- menentukan 1 TPS di satu Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya
- mendapatkan DPS by name by addres
- melakukan pengecekan kebenaran informasi pemilih mulai dari
pemilih nomor 1 dan seterusnya terkait:
- NIK - NAMA
- Jenis kelamin - Alamat

9.  Melakukan penerusan temuan hasil pemeriksaan kebenaran DPS ke
Meneruskan hasil pemeriksaan ke PPS
 Melakukan tracking terhadap pemilih yang memiliki NIK tidak sesuai
dengan kode NIK (Provinsi/Kab/Kota) dengan langkah-langkah:
1) mengidentifikasi NIK dan nama pemilih
2) melakukan pengeceken ke pemilih bersangkutan
3) hasil pengecekan dicatatkan ke daftar
4) dikonfirmsi kebenarannya ke RT/RW
 Melakukan penerusan temuan hasil pemeriksaan kebenaran DPS
3) Memeriksa akurasi DPT
 Mendapatkan DPT by name by addres
 Memeriksa tindak lanjut penerusan/rekomendasi temuan
(perbaikan/pencoretan) berdasarkan laporan/temuan dengan
memeriksa DPT
 Dalam hal terdapat penerusan/rekomendasi temuan/laporan yang
tidak ditindaklanjuti oleh PPS/PPK/KPU Kab/Kota/KPU Provinsi,
melakukan:
a) Pengumpulan alat bukti
b) Penyampaian rekomendasi

10.  Memastikan kebenaran jumlah DPT seluruh TPS dengan
melakukan:
a) Melakukan pengumpulan terhadap seluruh DPS berdasarkan
hasil penetapan PPS
b) Melakukan rekapitulasi jumlah DPS dan TPS secara berjenjang
berdasarkan penetapan PPS
c) Melakukan pengumpulan terhadap seluruh DPT berdasarkan
hasil penetapan PPS
d) Melakukan rekapitulasi jumlah DPT dan TPS secara berjenjang
berdasarkan penetapan PPS
e) Membandingkan perkembangan jumlah pemilih dengan melihat
selisih antara jumlah DPS dan TPS dengan jumlah DPT dan
TPS
f) Melaporkan hasil rekapitulasi secara berjenjang

11. C. Mendorong partisipasi pihak-pihak untuk terlibat secara aktif
dalam proses pendaftaran pemilih
Tujuan: Masyarakat ikut menilai kualitas daftar pemilih dan
menjadi solusi terhadap jumlah PPL yang tidak liniear dengan
jumlah
Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:
1) Membuka ruang bagi lahirnya/mempermudah munculnya partisipasi
masyarakat melalui:
 pembukaan posko pengaduan
 menyediakan informasi penting terkait perkembangan temuan hasil
pengawasan
 melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat
a) melakukan sosialisasi trend kualitas perkembangan pendafataran
pemilih
b) melakukan sosialisasi ketentuan DPTb sebagai mekanisme
pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT
c) menyampaikan himbaun pentingnya keterlibatan masyarakat
dalam menilai kualitas daftar pemilih
d) melakukan sosialisasi peranan Pengawas Pemilihan