Dokumen tersebut membahas air sebagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia akan akses air bersih bagi seluruh masyarakat. Namun demikian, dokumen tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kewajiban tersebut.

1. Air sebagai Hak Asasi Manusia
Pemahaman, Isu dan Beberapa Pemikiran
(Konteks Indonesia)
Oswar Mungkasa
Pendapat pribadi

2. Perspektif
 Air adalah hak asasi manusia
– Komponen mendasar bagi terjaminnya hak untuk
hidup (right to life)  tanpa air manusia mati
– Perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk
mendapatkan air.
– Air harus diperlakukan sebagai benda sosial
(martabat, kehidupan, kesehatan), tidak hanya
sebagai benda ekonomi (volume, teknologi, nilai).

3. Perspektif
 Water Right  hak memiliki air
 kekuasaan untuk mengambil air dari alam
 Mengambil atau megalihkan dan menggunakan sejumlah air dari
sebuah sumber alamiah
 Mengumpulkan sejumlah air dari sebuah sumber air kedalam
suatu tempat seperti bendungan atau struktur lainnya
 Menggunakan air di sumber alaminya
 Alat yang dikeluarkan oleh negara sebagai institusi yang menguasai
air kepada perseorangan atau badan usaha yang secara hukum
disebut sebagai lisensi, izin, konsesi untuk memanfaatkan air. Disebut
juga retribusi.
 Hukum yang mengatur water right berasumsi bahwa air adalah
komoditas yang membutuhkan perlindungan hukum bagi pihak yang
menguasainya.
 Right to Water  air sebagai suatu hak
– Air sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang
bermartabat
– Hak atas air  sesuatu yang mutlak dan negara wajib mengakuinya

4. Konvensi
 Konvensi tentang Hak Anak (1990) (Convention on the
Rights of the Child) artikel 24  “Negara wajib
melakukan tindakan untuk memerangi penyakit dan
kekurangan gizi pada anak melalui penyediaan …… air
minum yang bersih ………”  merupakan dokumen hak
asasi manusia yang secara eksplisit mengungkapkan
hak atas air.
 Dublin Principles (1992)  “hak untuk mendapatkan
akses terhadap air bersih dengan harga terjangkau

5. Konvensi
 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2002) 
komentar umum Nomor 15 memberi penafsiran lebih tegas
terhadap pasal 11 dan 12 Kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya
 Air tidak hanya sebagai komoditas ekonomi dan akses terhadap
air (right to water) adalah hak asasi manusia
 Kecukupan air sebagai prasyarat pemenuhan hak atas air
memenuhi faktor ketersediaan (availability), kualitas (quality)
dan akses (accessibility)
 hak asasi manusia atas air terdiri dari dua komponen
 Kebebasan  tidak adanya intervensi yang dapat
menyebabkan tercerabutnya hak asasi
 Pengakuan  hak atas sistem dan manajemen air sehingga
setiap orang mempunyai kesempatan dan akses yang sama

6. Kewajiban Negara
 Indonesia telah meratifikasi Perjanjian tentang Hak Asasi
Manusia  kewajibannya adalah
– Menghormati (Respect)  mengharuskan negara mencegah
terganggunya langsung/tidak langsung pemenuhan hak atas air
– Melindungi (Protect)  mengharuskan negara mencegah
keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam pemenuhan hak
atas air
– Memenuhi (Fulfil)  mengharuskan negara mengambil langkah
untuk mencapai pemenuhan hak atas air sepenuhnya.
 Pembangunan air berbasis hak  masyarakat tidak
hanya sebagai penerima tetapi sebagai pusat dari
pembangunan.

7. Indikator Pemenuhan
 Ketersediaan (availability)  jumlah air yang mencukupi
dan berkelanjutan untuk kebutuhan minimal untuk hidup
keseharian baik sendiri maupun keluarga
 Kualitas (quality)  mutu air memenuhi kualifikasi sehat,
aman dan layak
 Keterjangkauan (accessibility)  memenuhi kualifikasi
mudah diakses secara fisik, terjangkau secara ekonomi,
non diskriminasi, tersedia setiap saat.

8. Kondisi Indonesia
 UU No. 11 Tahun 2005  meratifikasi kovenan
internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya 
menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air
 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
– pasal 5  negara menjamin hak setiap orang untuk
mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif
 right to water
– Pasal 6  sumberdaya air dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat 
water right

9. Issue
 Apakah pemerintah telah memenuhi
kewajibannya 
– menghormati  ya  ratifikasi
– melindungi  ya/tdk  regulasi
– memenuhi  belum sepenuhnya 
ketersediaan, kualitas, keterjangkauan
 Langkah seperti apa yang dibutuhkan
untuk memenuhi kewajiban pemerintah?

10. Beberapa Pemikiran (1)
 Pembangunan Berbasis Masyarakat  memberi
kewenangan masyarakat sebagai pengambil keputusan,
dan sebagai pengelola
– Pemerintah menyediakan dana awal (initial cost)
– Masyarakat berkontribusi dana, tenaga dan material.
– Keterbatasan  skala kecil, cenderung di perdesaan.
 Penyediaan akses air minum sistem perpipaan tidak
mutlak  sepanjang memenuhi persyaratan kuantitas,
kualitas, dan akses  sumur, embung, PAH, dan
teknologi sederhana (daerah terpencil dan sulit air) 
pemerintah daerah berkewajiban menjaga kualitas air

11. Beberapa Pemikiran (2)
 Kebijakan pro poor  menghilangkan hambatan
pemenuhan kebutuhan air minum khususnya bagi
penduduk miskin
– Kerjasama perusahaan penyedia air minum dan masyarakat 
daerah perumahan ilegal  Contoh Medan (ESP/USAID)
– Mengurangi kendala keterjangkauan secara finansial 
keterjangkauan biaya pemasangan (biaya dicicil PDAM Jambi
dll), fleksibilitas waktu pembayaran (harian, mingguan dll),
pemberian subsidi tarif (subsidi pada pelanggan subsidi
silang/tarif progresif, subsidi melalui penyedia  Public Service
Obligation (PSO))
– Mengurangi kendala keterjangkauan secara fisik  semaksimal
mungkin menggunakan sistem sambungan rumah di perkotaan.

12. Beberapa Pemikiran (3)
 Sumber Pembiayaan Alternatif  sumber dana
swasta masih kontroversial sehingga perlu
dikembangkan sumber pembiayaan oleh
masyarakat atau publik
– Pembiayaan oleh masyarakat  dari sumber obligasi,
penawaran saham langsung pada masyarakat, atau
sepenuhnya didanai masyarakat (‘PDAM Desa’
Cibodas)
– Kerjasama pembiayaan antar perusahaan/institusi
publik  kerjasama antarPDAM, kerjasama
antarpemerintah daerah.

13. Beberapa Pemikiran (3)
 Standar Pelayanan Minimum (SPM)  menjadi acuan
dasar penentuan kinerja pemerintah daerah  anggaran
pemerintah daerah harus diprioritaskan untuk pemenuhan
SPM  kerangka kerja yang jelas  penerapan sanksi
yang jelas

14. Terima Kasih