IWRM and its challenges in Indonesia

1. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tantangannya
Di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi Ekonomi
(Suatu Studi Pustaka terhadap Undang-Undang No. 7/2004 Tentang Sumber Daya Air /
A Desk Study of Water Resources Law No.7/2004 and Its Challenges in the Autonomy and Global
Economic Eras)
Oleh
Kusdaryono Sutosuromo dan Soenarto Soendjaja
ABSTRACT
The placement of Law No 7/2004 for Water Resources in operation has brought pro and
contra opinions from the public including non governmental organizations especially to the concept
of water as economic goods and as social goods all at once. Both groups gave critical opinions and
without any suspicious or any a priory that opinions have been taken into consideration by the
Executive and Legislative officials and therefore the legislation process of Law No.7/2004 was
taken more time than expected. These new paradigm where the public opinion has proper place in a
policy decision process should be motivated and appreciated and equipped simultaneously with
proper public knowledge and understanding of the substance in water resources management
system, otherwise it will create narrow thinking and it can become contra productive.
The paper is trying to give simplified expose of water resources as a system in management,
utilization, protection from the destructive potential of water and water conservation aspects. In this
paper the substance of the water resources system would be exposing the interrelationship with or
without conscious participation of the stakeholders of water resources and put them together in the
frame of Law No.7/2004. The sustainability of water resources utilization would be the only
approach in water resources management since water is not unlimited even it is renewable where in
the other hand water demand is almost unlimited and sometime become unplanned and
uncontrollable. As a result unbalance of supply and demand from water resources is created and has
been happening for decades in every country with different level of solution efforts. This kind of
situation has put the water resources system in danger. As the water resources must be sustain to
serve the human needs all the time, the relationship and interrelationship amongst the stakeholders
must be recognized, organized and regulated by laws and regulations where hydro professionals
should be participating as a “guardian angel” and the government side would play their roles as
motivator, regulator and facilitator in this system.
The simplified concept of the water resources system would be exposed in two ways, first
the public should understand its availability which is subject to TIME, SPACE, QUANTITY and
QUALITY or in Bahasa Indonesia shortage is WARUNGJAMU or waktu, ruang,jumlah and mutu.
Secondly the public should understand the dynamic characteristic of water resources system but
since the concept of water resources dynamic system is complex and complicated, it is the intention
1

2. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
of the paper to expose the dynamic system in simplified model which is called MASULINGMAS
model. These two basic principles would be a foundation for understanding the substance of water
resources system, and also could be instrumentalized as technical tools to analyze the water
resources management system which is articulated in the articles of Law No. 7/2004.
By this analysis the “holes” of the imperfect articles in the Law would be recognized. The
external environments also will be taken into account in the analysis, they are: the impact of global
economy and the influence of autonomous local government era which are already been started and
will be more intensified in the future. Finally a recommendation is given as a contribution of this
desk study to the government in order to patch the “hole” and might be used as input when the
implementation of government regulations is preceded. The final word is to call out the spirit of
professional who concern for sustainable water resources utilization in supporting the
implementation of Law No. 7/2004 without any hesitation. It is the writers believe that by
implementing the Law consistently, a better water resource will be secured and a better water
resources availability could be provided as much as its limitations.
Keywords: the substance of water resources as a system; dynamic model of water resources system
and its simplification; analysis of interrelations amongst stakeholders using Law No. 7/2004 frame
and MASULINGMAS model; expose of the analysis result for future use.
2

3. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
Bab I Pendahuluan
Hakekat Sumber Air dan Sumberdaya Air
Apabila dicermati pada pembukaan Undang Undang 7/2004 secara explisit disebutkan
beberapa hal tentang hakekat keberadaan dari air, sumber air dan sumberdaya air.
o Pertama bahwa air yang ada di sumbernya memiliki daya atau potensi yang sifatnya
positip dan negatip adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sampai
sekarang belum ada teknologi apapun didunia yang mampu menciptakan atau
membuat air alami (H2O). Disisi lain keberadaan air di planet bumi jumlahnya tetap,
tidak bertambah (Lihat Tabel 1), bahkan cenderung berkurang mengingat sumber air
yang memenuhi syarat baku mutu “air tawar” cenderung menurun. Ini membuktikan
bahwa air di bumi mempunyai keterbatasan.
o Bila dilihat secara geografis maka air di wilayah tropis dan sub tropis (yang berdekatan
dengan kathulistiwa) jumlahnya sangat tergantung dari musim dibandingkan dengan
yang berada di wilayah sub tundra dan tundra (yang berdekatan dengan kutub utara
dan selatan/north and south poles.) Jumlah air yang berada diplanet bumi juga
tergantung dari lokasi sumbernya, didalam tanah, dipermukaan tanah atau di laut lepas.
Dengan perkataan lain keberadaan air tergantung dari waktu/musim dan ruang/lokasi
dengan berbagai macam kualitasnya sehingga jumlah air yang dapat dimanfaatkan
dapat di diukur dari dimensi/matra waktu/musim, lokasi/ruang dan mutunya. Konsep
ini disebut sebagai konsep matra/dimensi WARUNGJAMU. Sebagai contoh dapat
dilihat Gambar 1 yang menunjukkan necara air di Indonesia pada Juni 2004. Menurut
para akhli saat ini sedang terjadi perubahan keseimbangan antara ketersediaan air yang
cenderung menurun dan kebutuhan air yang meningkat terus secara tidak terencana
sehingga menjadi tidak terkendalikan. Gejala yang tidak terlihat secara kasat mata
namun terus berlangsung ini, dapat di “perlihatkan” dengan menggunakan konsep
matra WARUNGJAMU.
o Kedua bahwa sumberdaya air yang terkandung pada air di atau dari sumbernya dapat
memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
dalam segala bidang. Guna mencapai kesejahteraan tersebut maka air di atau dari
sumbernya perlu diusahakan agar sumberdaya positip yang terkandung didalamnya
dapat memenuhi keperluan kehidupan sehari hari (fungsi pertama sebagai benda
sosial/social goods) dan mencukupi kebutuhan untuk terus meningkatkan penghidupan
dan kualitas kehidupan (fungsi kedua sebagai benda ekonomi/economic goods)
sedangkan sumberdaya yang negatip direduksi agar tidak membahayakan kehidupan
dan penghidupan manusia dan masayarakat. Kedua kegiatan tersebut yaitu
3

4. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
pengusahaan dan mereduksi perlu dilakukan dalam suatu sistem pengelolaan yang
menyeluruh dan terpadu.
o Dari Tabel 2 dapat disimak dan dilihat apa dan bagaimana sumberdaya air dapat
bermanfaat bagi kehidupan manusia dan masyarakat serta bagi negara Indonesia.
Bab II. Perkembangan Sistem Penanganan Bidang Pengairan sejak UU.11/1974
1. Perkembangan kebijakan pembangunan bidang pengairan.
Sejak zaman sebelum kemerdekaan 1945, bidang yang menyangkut air dan
sumberdaya air sudah diatur melalui Undang Undang, yang saat itu disebut Algemene
Waterreglement tahun 1936, kemudian peraturan yang disetarakan dengan Undang
Undang itu diganti dengan Undang Undang No.11/1974 tentang Pengairan beserta
semua Peraturan Pemerintah dan peraturan turutannya. Kemudian dimulai pada tahun
2000 disusun konsep Undang Undang baru tentang Sumberdaya Air yang memuat
sebagian besar konsep UU.No.11/1974 beserta peraturan perundangan turutannya serta
dilengkapi dan dipertegas dengan pasal pasal yang mengatur hak, kewajiban dan peran
masyarakat, gugatan masyarakat, penyidikan serta sistem informasi sumberdaya air.
Semua ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan dan pendayagunaan
sumberdaya air yang disemangati oleh roh demokrasi dan desentralisasi serta
keterbukaan. Pada 18 Maret 2004 Undang Undang No.7 tentang Sumber Daya Air
disahkan.
Dari sisi pembangunan infrastruktur sektor ini, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan
politik pada saat sebelum kemerdekaan, maka dengan mudah dapat dilihat arahnya
yaitu merekonstruksi dan merehabilitasi jaringan irigasi secepat cepatnya agar
penyediaan pangan dapat dilakukan dengan murah. Setelah kemerdekaan sampai
dengan awal Pelita I, upaya tersebut diteruskan dan mulai Pelita II, pembangunan
infrastruktur diarahkan untuk menuju swasembada pangan dalam hal ini beras dan
membangun bendungan bendungan besar untuk keperluan irigasi, intinya adalah sektor
pengairan mendukung extensifikasi lahan pertanian melalui pembangunan
infrastruktur irigasi. Pembangunan infrastruktur untuk keperluan pengamanan lahan
pertanian dan perkotaan terhadap bahaya banjir, pengembangan lahan basah untuk
pertanian, perlindungan pantai terhadap erosi, pengamanan terhadap bahaya gunung
berapi, penyediaan air baku untuk air bersih mulai dilakukan sejak awal Pelita III
disamping upaya intensifikasi pertanian dan extensifikasi lahan sawah tetap diteruskan.
Pada Pelita IV Indonesia dinyatakan telah mencapai swasembada pangan dalam hal ini
beras. Pelita V merupakan anti klimax dari upaya terus menerus membangun
infrastruktur pengairan dalam mendukung pertanian.
4

5. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
Kontradiksi dengan semua upaya membangun infrastruktur pengairan untuk
mendayagunakan sumberdaya nya, pemeliharaan terhadap sumber airnya menjadi
tertinggal. Sektor kehutanan dan pertambangan dalam memacu peningkatan ekonomi
negara telah mulai menganggu lingkungan sumber air dan akibat dari hal ini mulai
dirasakan dengan menurunnya pasok sumber air, meningkatnya potensi bencana alam
banjir dan longsor. Kesadaran masyarakat terutama dikota masih rendah terhadap
akibat buruk perilaku mereka yang sembarangan membuang sampah, air kotor dan
limbah domestik ke sumber air. Pemerintah masih belum mampu mengatasi ataupun
membuat „waste teatment plant“ untuk mengatasi limbah perkotaan. Semakin lama
pencemaran terhadap sumber air dan lingkungannya tanpa upaya signifikan untuk
mengendalikannya akan semakin menurunkan kapasitas sumberdaya air secara terus
menerus.
2. Perkembangan sistem pengelolaan sungai sebagai sumberdaya air.
Dari sisi pengelolaan dan administrasi sungai sebagai sumberdaya air, dua wilayah
sungai beruntung karena telah dibentuk institusi Perum (Perusahaan Umum) yaitu Jasa
Tirta I untuk wilayah sungai Brantas dan Jasa Tirta II untuk wilayah sungai Citarum.
Kedua wilayah sungai ini relatif lebih baik kondisi phisik dan lingkungannya
dibanding dengan wilayah sungai lainnya.
Pengelolaan sumberdaya air yang agak menyeluruh telah dijalankan oleh institusi Jasa
Tirta I dan II yang secara kelembagaan telah mampu mengupayakan agar wilayah
sungai Brantas dan wilayah sungai Citarum menjadi wilayah sungai yang mampu
mebiayai pemeliharaan dan pengoperasian semua infrastruktur yang ada didalamnya.
Sayangnya untuk pengembangan sumberdaya air, pemeliharaan lingkungan,
konservasi dan penegndalian banjir masih mengandalkan dana dari Pemerintah melalui
lembaga Proyek Proyek Induk masing masing. Idealnya adalah semua hasil yang
berupa „income“ dapat dikelola dan digunakan untuk membiayai semua keperluan
dalam pengelolaan wilayah sungai termasuk konservasi dan lain lain.
Konsep „one river one management“ hampir secara utuh dilaksanakan di dua Perum
tersebut dengan hasil yang cukup lumayan dibandingkan dengan wilayah wilayah
sungai yang pengelolaannya dilakukan tanpa lembaga Perum. Ini menunjukkan bahwa
pengelolaan yang menyeluruh masih lebih efektif dengan melihat hasilnya bila
dibandingkan dengan pengelolaan wilayah sungai yang fragmented dan berdiri sendiri
sendiri. Pertanyaanannya apakah semua wilayah sungai harus dikelola oleh institusi
yang sama ? Topik ini sangat menarik dan kompleks untuk diangkat dalam suatu
forum lokakarya teknis sehingga tidak akan dibahasa pada makalah ini. Namun paling
5

6. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
tidak telah terbukti bahwa pengelolaan wilayah sungai secara menyeluruh jauh lebih
berhasilguna dibanding yang dilakkan secara fragmented dan sendiri sendiri.
Disini nampak adanya suatu kebutuhan untuk paling tidak dari sisi penyusunan
perencanaan, pendekatan pengelolaan yang menyeluruh perlu sekali menjadi fokus
para perencana, sebab dengan rencana makro yang menyeluruh akan merupakan peta
yang baik untuk mengenali permasalahan dan mencari jawabannya. Tentu walaupun
pelaksanaannya dilakukan oleh masing masing instansi yang memiliki wewenang
ekskusif apabila acuannya satu yaitu rencana pengelolaan yang menyeluruh tadi maka
diharapkan hasilnya akan lenih nyata dan baik. Kata kuncinya adalah koordinasi yang
telah dimuat dalam UU.7/2004 secara tersendiri.
3. Perkembangan SDM Bidang Sumberdaya Air
Dari sisi pengembangan SDM yang mempunyai profesi disekitar sumberdaya air terasa
memprihatinkan. Dapat dilihat ada berapa jumlah Universitas/Perguruan Tinggi yang
masih memiliki jurusan seputar sumberdaya air seperti contohnya ilmu persungaian,
rawa, pantai, irigasi dll. HATHI sebagai asosiasi profesi yang paling dekat dengan
pengembangan SDM sumberdaya air logikanya mampu melihat itu dan mengambil
langkah langkah yang diperlukan untuk menambah jumlah SDM Sumberdaya Air
berkualitas melalui upaya pengkaderan dan Pemerintah sebagai pengguna terbanyak
tenaga profesi tersebut dapat ikut memfasilitasi, dan memotivasinya.
Bab III. Implikasi Otonomi Daerah dan Globalisasi Ekonomi terhadap Pengelolaan
Sumberdaya Air.
1. Otonomi Daerah dan Pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah
Ketika UU. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan secara penuh,
sebagian Birokrat di Pemerintahan Pusat merasa was-was mengingat langkah
persiapannya begitu kompleks dan jumlah kota/kabupaten yang telah ada sangat
banyak, belum lagi adanya semangat pemekaran daerah dengan menambah jumlah
kota/kabupaten yang telah ada sebelum 1999 menjadi semakin banyak.
Kewenangan otonomi dapat menjadi pedang bermata dua yang dapat dipergunakan
untuk mensejahterakan masyarakat didaerah atau memakmurkan sekelompok orang di
daerah. Memindahkan pelayanan lebih dekat kemasyarakat atau memindahkan pola
“KKN” ke pemerintahan di daerah. Sungguh suatu tantangan yang luar biasa bagi kita
semua.
Setelah berjalan sekian tahun terlihat dengan jelas kota/kabupaten mana yang mampu
mengatasi turbulensi sosial, politik dan ekonomi di daerahnya dan keluar dengan
program program yang mengarah kepada peningkatan pelayanannya ke masyarakat
6

7. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
dan bukan tidak sedikit yang malah makin menjadi “tidak berdaya” karena salah
langkah.
Dari pengamatan sederhana melalui beberapa tolok ukur, ternyata berhasil tidaknya
Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan otonomi daerah tergantung sekali
dari SDM yang ada didaerah tersebut dan bagaimana seorang Kepala Daerah
mendayagunakan SDM serta sumberdaya lainnya agar Pemerintahannya berhasil baik
dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakatnya maupun melalui pembangunan
fisik infrastrukturnya.
Namun dari dua jenis “outcome” yang dapat dilihat, biaya pengelolaan sumberdaya air
masih merupakan beban berat dalam arti lebih banyak dibiarkan apa adanya atau di
eksploitasi sumberdaya nya namun “hasil” nya tidak dikembalikan untuk keperluan
pengelolaan sumber airnya, tetapi digunakan untuk kegiatan fisik yang lain dan
akibatnya pasok sumberdaya air nya menurun. Kecenderungan ini terlihat dimanapun,
kecuali di dua Perum Jasa Tirta I dan II tadi. Implikasinya adalah pengelolaan
sumberdaya air semakin terabaikan dan mencemaskan. Belum lagi bila dilihat
penanganan operasi dan pemeliharaan infrastruktur pengairan terutama yang
menyangkut prasarana pengendalian banjir dan jaringan irigasi, sunguh2
sangat
memprihatinkan. Secara umum ini disebabkan kurangnya perhatian terhadap alokasi
dana dari pemerintah daerah, karena konsentarsi mereka masih pada pembangunan
infrstruktur fisik, sedangkan pemerintah pusat masih berjuang keras memperbaiki
posisi “debt ratio” luar negeri sehingga kebutuhan biaya yang diperlukan bagi
pengelolaan sumberdaya air beserta infrastrukturnya menjadi terabaikan.
2. Dampak/implikasi globalisasi ekonomi terhadap pertumbuh kembangan ekonomi
dan keberadaan sumber air sebagai salah satu pendukungnya.
Kita sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah perlu ditingkatkan
pada level tertentu agar dapat mendorong perputaran roda pembangunan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pertumbuhan ekonomi baik nasional
maupun daerah kita selalu terhubung dengan sistem ekonomi internasional yang sangat
kompetitif. Disatu sisi keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia dalam
ukuran tenaga murah, sumberdaya melimpah, produk yang bermutu dengan harga
bersaing dan disisi lain untuk memutar roda produksi masih diperlukan masukan bahan
baku, teknologi dan permesinan dari pasar internasional. Maka secara sederhana
ekonomi nasional dan daerah selalu berinteraksi dengan ekonomi internasional,
sehingga apapun yang terjadi di sistem ekonomi internasional akan memberi pengaruh
kepada sistem ekonomi didalam negeri.
7

8. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
Yang menjadi permasalahan, ekonomi internasional, terutama dinegara negara maju,
sangat liberal dalam pengertian pemain ekonomi di pihak swasta dibebaskan
melakukan kegiatan ekonomi di sektor apapun tanpa intervensi langsung
pemerintahannya dengan memberikan kebebasan seluas luasnya bagi kompetisi antar
pemain ekonomi termasuk dalam usaha perdagangan, perindustrian, pertanian,
pelayanan jasa dan pelayanan umum. Di Indonesia pelaku pelaku ekonomi dalam
negeri yang memiliki kemampuan untuk berkompetisi sangat terbatas sehingga apabila
dibuka pintu “persaingan bebas” maka mereka akan sangat “shock”, namun untung tak
dapat diraih malang tak dapat ditolak, pada saatnya nanti masa kompetisi global itu
akan terjadi juga. Termasuk para pengusaha yang diluar negeri berjaya di bisnis bidang
“pendayagunaan sumberdaya air” antara lain di bidang penyediaan air bersih,
pembangkit tenaga listrik hidro dll., merekapun akan berusaha memasuki bisnis sejenis
di Indonesia.
Antisipasi yang cerdik namun dapat diterima dunia internasional sangat diperlukan
dalam upaya mempertahankan kedaulatan pengelolaan air dan sumberdaya air di
dalam negeri, untuk itulah UU.No.7/2004 dibuat dan diberlakukan. Diantara semua
usaha Pemerintah untuk membendung masuknya “kapitalis bidang sumberdaya air”,
keberadaan lingkungan hidup termasuk lingkungan sumberdaya air melalui dalih
pelestarian akan dapat menjadi “penghambat” bagi upaya eksploitasi berlebihan
terhadap sumberdaya air baik yang dilakukan oleh orang luar maupun orang dalam
negeri.
Bab IV. Pengenalan Konsep Sistem Model Dinamis Sederhana MASULINGMAS.
Pendekatan sistem dinamis pada awalnya, di tahun ‘60-an dikembangkan oleh Jay W.
Forrester seorang pakar teknik industri bidang teknik kontrol dan umpan balik (control and
feedback engineering) di Massachusetts Institute of Technology, ke dalam ilmu “social
engineering” dengan menggunakan dasar analisa model sistem dinamis. Konsep sistem
dinamis ini oleh Peter M.Senge kemudian, pada tahun 1990, digunakan sebagai landasan
“berfikir sistematis” dalam upaya memetakan dan mencari solusi berbagai persoalan
strategis seperti kekurangan pangan, kerusakan lingkungan sumberdaya air dan lain lain.
Periksa Gambar 2 dan Gambar 3.
Menurut Richardson G.P dan Pugh A.L. III, penggunaan model sistem dinamis banyak
membantu memetakan masalah yang sangat kompleks secara holistik, sehingga perilaku
(behaviour) dari keterkaitan, pengaruh dan ketergantungan antara satu masalah dengan
8

9. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
masalah lainnya dapat dipahami. Pembuatan model sistem dinamis sendiri belum mampu
memecahkan permasalahan yang terdapat pada setiap masalah, sehingga pendekatan
sistem dinamis ini hanya merupakan suatu “alat berfikir sistematis” saja.
Ada paling sedikit tujuh tahapan dalam memandang suatu masalah dan permasalahan dari
sudut pandang sistem dinamis yaitu: identifikasi dan definisi masalah/permasalahan,
pengembangan konsep sistem, perumusan model, analisis perilaku model, evaluasi model,
analisis kebijakan, penggunaan/implementasi model. Ketujuh tahapan ini tidak saja saling
berhubungan linear namun juga bersifat sangat dinamis, dan tidak harus berurutan,
sehingga dapat digambarkan dengan “loop sebab dan akibat/loop umpan balik “ (causal
loop/feedback loop). Bila semua masalah telah dimasukkan kedalam model komputer,
maka setiap perilaku dari sub-sub sistem dapat dianalisa secara kwantitatip dan akan
mampu menunjukkan lebih jelas tentang keterkaitan, pengaruh dan ketergantungan
penting dari setiap masalah, sehingga memperjelas pemahaman masalah secara holistik.
Dalam mengindentifikasi masalah pengelolaan sistem pengelolaan sumberdaya air, yang
mengandung aspek sosial, ekonomi dan politis yang sangat kompleks, akan memerlukan
suatu program komputer yang rumit sehingga akan menyulitkan masyarakat umum untuk
memahaminya, namun bila model dinamis dari sistem tersebut dapat disederhanakan maka
akan dapat dimengerti secara mudah oleh masyarakat dan mereka akan mampu melihat
bahwa didalam pemanfaatan sumberdaya air yang diupayakan oleh Pemerintah ataupun
swasta, bagi kesejahteraan mereka, ada suatu sub sub-sistem yang mengikutsertakan
mereka kedalam sistem tersebut tanpa atau dengan mereka sadari tentang keberadaan
mereka didalam sistem tersebut. Sistem ini yang ingin diperkenalkan pada makalah ini.
Disini Penulis hanya mencoba menggambarkan kompleksitas pengelolaan sistem
sumberdaya air (water resources management system) yang dihadapi oleh dunia nyata
kita, melalui identifikasi masalah, kemudian dicari definisi pokok permasalahan pada
masalah yang menonjol/signifikan dan akhirnya melompat (leaping) ke pemikiran filosofis
dalam upaya mencari pemecahannya. Lompatan ini dilakukan karena sekarang kita semua
telah dipaksa berada pada “turbulensi arus perubahan” yang disebut reformasi dan
demokratisasi, sehingga memerlukan kecepatan “quantum leap” untuk melihat
pemecahan suatu persoalan yang telah tertunda selama 32 tahun, disengaja ataupun tidak
disengaja.
Aspek Masyarakat dan Manusia
Masyarakat yang dimaksud disini secara jenerik adalah kesatuan sosial, politik, budaya,
geografis, ekonomi dan negara yang terdiri atas manusia individual/perseorangan yang
9

10. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
secara sukarela bergabung dan menyatakan diri bergabung kedalam kelompok kesatuan
tersebut. Di Indonesia kelompok manusia yang terdiri dari berbagai strata sospolbudek
tersebut diikat menjadi kesatuan bangsa Indonesia dengan batas geografis dan hukum yang
diakui dunia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki sistem
kenegaraan yang didasari pada ideologi bangsa yang sangat spesifik disebut Pancasila dan
memiliki moto bangsa “bhineka tunggal ika/unity in diversity”.
Masyarakat Indonesia seperti masyarakat lainnya mengatur pemerintahannya sendiri
dengan kedaulatan penuh yang diakui oleh dunia guna mencapai cita cita bangsa yaitu
menjadi masyarakat adil, makmur, aman dan sejahtera melalui berbagai kegiatan yang
diatur dalam suatu sistem kenegaraan yang diakui oleh dunia, termasuk didalamnya antara
lain upaya mencapai kesejahteraan dan kemakmuran melalui berbagai kegiatan ekonomi
yang didasari oleh kekuatan pertanian dan perindustrian.
Untuk menggambarkan hubungan masyarakat (misalnya masyarakat petani secara lebih
spesifik) dengan sumberdaya air, kita lihat salah satunya saja, yaitu kegiatan pertanian
yang didukung oleh sistem irigasi. Fokus dari sistem irigasi adalah petani dan infrastruktur
irigasi. Dengan premis bahwa peran utama dalam sistem tersebut adalah manusia nya,
maka petani disamping para petugas pemerintah yang terkait, perlu dilihat lebih dulu
keadaannya sebagai potret awal yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur kondisi yang
akan datang. Potret awal yang paling “representative” adalah melihat permasalahan petani
menghadapi masalah pengelolaan irigasi c.q infrastrukturnya. Masalah infrastruktur irigasi
akan dilihat sebagai salah satu sub-sistem irigasi berkelanjutan yang holistik serta terkait
erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani. (Periksa Gambar 4 :
Kompleksitas Upaya Mempertahankan Sistem Irigasi Berkelanjutan dan Kaitannya
dengan Upaya Mensejahterkan Petani Tanaman Pangan).
Petani sejak lama telah mengenal budaya pertanian yang lekat dengan air dan lahan, tanpa
air dan lahan, petani tahu betul bahwa pertanian tidak mungkin berhasil. Namun
keberadaan air di sumbernya yang dibatasi oleh matra/dimensi WARUNGJAMU belum
tentu mampu memenuhi setiap rencana tanam yang diinginkan oleh petani sebab aspek
WARUNGJAMU dari sumber air tadi dapat berubah setiap saat baik yang diakibatkan
oleh alam, manusia individual maupun masyarakat lain, selain masyarakat petani tadi.
Gambar 4 secara dinamis mengambarkan hal tersebut. Bila model ini disederhanakan
10

11. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
maka ada hubungan aksi-reaksi, pengaruh mempengaruhi, keterikatan dan ketergantungan
antara masyarakat/manusia dan sumberdaya air. Secara individupun manusia
membutuhkan air untuk minum, mandi, cuci dan keperluan sehari hari lainnya, maka
semakin jelas ada ketergantungan antara manusia sebagai individu dan manusia sebagai
masyarakat dengan sumberdaya air.
Aspek Sumberdaya Air dan Infrastrukturnya
Ada dua kelompok dalam sistem irigasi yaitu pertama adalah sistem irigasi yang dibangun
secara gotong royong oleh petani, dan kedua adalah sistem irigasi yang dibangun oleh
Pemerintah sejak zaman “Normal” sampai zaman “Orde Baru”, yang luas areal layannya
sampai puluhan bahkan ratusan ribu hektar.
Kelompok pertama yang dikelola oleh petani umumnya lebih sederhana sistemnya, lebih
banyak airnya dan lebih baik kualitas airnya karena berada dibagian hulu sumber air, lebih
mudah pengoperasiannya karena tidak menggunakan bangunan ukur, lebih mudah
pemeliharaannya karena konstruksinya sederhana, membuat sistem irigasi desa ini menjadi
lebih tahan lama (sustainable). Namun bila pasokan sumberdaya air di sistem irigasi ini
terganggu di sumbernya maka sistem yang sustainable inipun akan terganggu. Jadi sistem
masih akan tergantung dari kondisi pasokan sumberdaya air tadi.
Kelompok kedua adalah sistem irigasi dengan daerah pelayanan luas yang dibangun oleh
Pemerintah termasuk irigasi air tanah dan “irigasi” rawa memiliki bangunan prasarana
pengairan seperti bangunan sadap, waduk, bendungan, pompa, pintu pengendali, saluran
primer, saluran sekunder, tersier, kwarter serta bangunan-bangunan bagi, yang
membutuhkan menejemen profesional dan dana pengoperasian dan pemeliharaan
prasarana yang cukup, bila ingin optimal dan tahan lama fungsi pelayanannya.
Dibandingkan dengan kelompok kedua, yang umumnya berada disebelah hilir sumber
air/sungai; karena lebih kompleks sistemnya, dan lebih luas daerah pelayanannya maka
kelompok kedua ini lebih banyak memiliki permasalahan dari pada kelompok pertama
tadi. Tanpa adanya kesadaran masyarakat petani dan non petani termasuk pemerintah yang
sangat berkepentingan dengan pelayanan dari sistem irigasi ini dan terkait didalam sub-
sistem penunjang keberlangsungan pasok sumberdaya air, maka sistem akan berumur
pendek.
11

12. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
Yang mampu menggambarkan ketergantungan pengusahaan sumberdaya air terhadap
manusia dan masyarakat adalah sistem pengelolaan infrastruktur terutama segi teknis dan
finansial nya.
Aspek Lingkungan Sumberdaya Air
Sesungguhnya sumberdaya air akan berkelanjutan pasoknya bila sumber air nya sehat.
Sumber air dengan “catchment area” nya sangat berpengaruh terhadap pasokan
sumberdaya air (jumlah dan mutu) kepada kedua kelompok irigasi tersebut, apalagi bila
terjadi perubahan daya dukung “catchment area” terhadap pasokan air, sehingga apapun
yang terjadi dikawasan “catchment area” akan berpengaruh pada keberlangsungan sistem
irigasi.
Instansi yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap irigasi dan masyarakat ekonomi
yang melakukan pendayagunaan kawasan “catchment area” seringkali mempunyai
program kegiatan yang tidak saling menunjang terutama bila program program tersebut
disusun berdasar keinginan pertumbuhan ekonomi sektoral. Yang satu ingin menggali
sebanyak - banyaknya meningkatkan nilai ekonomi dari hasil produksi hutan yang ada
pada “catchment area”, yang lain ingin agar “catchment area” dilestarikan supaya
pasokan air stabil. Begitu juga sebaliknya apabila jaringan irigasi atau drainasi rawa
menembus hutan untuk membawa atau mengatur air, atau pengisian air waduk yang
menenggelamkan kawasan hutan, maka Instansi yang bertanggung jawab terhadap hutan
dan kekayaan didalamnya ingin agar kawasan tersebut dilestarikan atau harus diganti
supaya luas hutan tidak berubah.
Ini adalah gambaran aksi dan reaksi antara masyarakat dan manusia terhadap lingkungan
sumber air sekaligus lingkungan sumberdaya air karena bila sumber nya terganggu maka
pasokan sumberdaya nya pun akan terganggu. Selalu ada pengaruh timbal balik,
keterkaitan, ketergantungan dari sub-sub sistem manusia, masyarakat, lingkungan sumber
air dan sumberdaya air.
Saling pengaruh dan ketergantungan tidak hanya pada aspek pendayagunaan sumberdaya
air namun sekaligus juga terhadap potensi merusak dari sumberdaya air, seperti contoh
hubungan antara intensitas dan periode ulang banjir dengan kualitas lingkungan
sumberdaya air di bagian “catchment area”. Namun mengingat waktu dan ruang makalah
terbatas maka aspek ini akan dibahas pada kesempatan lain.
12

13. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
Bila Gambar 2, 3 dan 4 digabung dan dikonversikan menjadi Gambar 5 yang
menggambarkan model dinamis MASULINGMAS secara sederhana, dan mudah
dimengerti, maka model ini mempresentasikan bagaimana sistem sumberdaya air/water
resources system mempunyai sub sub-sistem yang juga dinamis, saling terkait, saling
pengaruh mempengaruhi dan saling mempunyai ketergantungan.
Model sistem dinamis MASULINGMAS ini dapat digunakan bersama sama dengan
konsep matra WARUNGJAMU untuk mengurai isi dari UU.7/2004 guna melihat apakah
cakupan pengaturannya sudah mencapai semua sub sub-sistem sehingga tidak ada lagi
“lubang” yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan kepentingan sekelompok kecil
masyarakat atau bahkan dipakai untuk mencari keuntungan finansial seseorang saja.
Bab V. Memahami amanat dari Undang-Undang No. 7/2004
1. Maksud dan tujuan pembuatan suatu Undang Undang adalah untuk mengatur
hubungan sosial, politik, budaya, ekonomi, antara sesama warganegara/semua orang
berada didalam wilayah NKRI dan atau hubungan dengan negara lain serta antara
warganegara/orang yang berada dalam wilayah NKRI dengan lingkungan, bumi, tanah
dan air Indonesia melalui norma norma hukum. Hubungan tersebut harus diatur dan
dijaga agar menjadi harmonis dan menjadikan lingkungan, bumi, tanah dan air dapat
meberikan sebesar besarnya manfaat bagi rakyat banyak. Undang Undang mempunyai
kekuatan memaksa karena memiliki sanksi pidana yang dijalankan oleh institusi/
aparatur negara dalam suatu sistem tata negara yang diakui oleh dunia. Dalam sistem
hukum formal di Indonesia, Undang Undang berada dibawah Undang Undang Dasar
1945 dan dibawah Undang Undang ada Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,
dan Keputusan Menteri dan seterusnya.
2. UU.No: 7/2004 tentang Sumberdaya Air disusun dan diberlakukan untuk mencapai
tujuan tersebut. Secara explisit Undang Undang tersebut menekankan pengelolaan
sumberdaya air dan memberi peran kepada msayarakat dalam pengelolaan sumberdaya
air yang demokratis, terbuka untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Batang tubuh UU.No:7/2004 ini terdiri dari:
I. Ketentuan Umum;
II. Wilayah Sungai,Wewenang dan Tanggung Jawab Institusi Terkait;
III. Konservasi Sumberdaya Air
IV. Pendayagunaan Sumberdaya Air
V. Pengendalian Daya Rusak Air
13

14. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
VI. Perencanaan
VII. Pelaksanaan Konstruksi,Operasi dan Pemeliharaan
VIII. Sistem Informasi Sumberdaya Air
IX. Pemberdayaan dan Pengawasan
X. Pembiayaan
XI. Hak,Kewajiban dan Peran Masyarakat
XII. Koordinasi
XIII. Penyelesaian Sengketa
XIV. Gugatan Masyarakat dan Organisasi
XV. Penyidikan
XVI. Ketentuan Pidana
XVII. Ketentuan Peralihan
XVIII. Ketentuan Penutup
Penjelasan.
Bila batang tubuh ini diurai dan dikelompokkan kembali maka minimal terlihat komponen
sebagai berikut:
1. Konservasi Sumberdaya Air dimana didalamnya terdapat perlindungan dan pelestarian
sumber air;
2. Pendayagunaan, penatagunaan dalam rangka pemanfaatan/zona sumber air,
peruntukan, penetapan prioritas penyediaan, pengusahaan sumberdaya air
3. Kelembagaan Pengelola Wilayah Sungai;
4. Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air
5. Pelaksanaan Konstruksi dan OP;
6. Sistem Informasi sebagai penunjang utama;
7. Sistem Pembiayaan untuk Pengelolaan dan Pengembangan;
8. Peran serta masyarakat;
9. Koordinasi dari semua aspek dan kelembagaan pelaksana koordinasi;
Pada dasarnya seluruh kegiatan tersebut diatas didasarkan atas rencana pengelolaan
sumber daya air dengan memperhatikan rencana tata ruang di wilayah wilayah sungai,
sehingga penyusunan rencana pengelolaan menjadi sentral dalam UU.No.7/2004 tersebut.
Bab VI. Analisis Undang-Undang No. 7/2004 Tentang Sumberdaya Air
Amanat dari UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
14

15. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
kemakmuran rakyat” telah disusun dan dijabarkan kedalam UU.No.7 Tahun 2004 tentang
Sumberdaya Air yang meliputi :
a. air permukaan pada sungai,danau, rawa dan sumber air permukaan lainnya;
b. air tanah pada cekungan air tanah;
c. air hujan;
d. air laut yang berada didarat.
Hubungan antar Manusia, Masyarakat dan Sumberdaya Air
Hubungan ini terutama diatur dalam konteks konservasi, pendayagunaan dan pengendalian
daya rusak didalam pasal pasal pengaturan pada Bab III, IV, dan Bab V secara lengkap.
Hanya ketika pengusahaan untuk negara lain dikecualikan (Pasal 49 ayat 4) dengan
kewajiban mendapatkan ijin hanya dari Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Pemda
dan sesuai dengan peraturan perundangan undangan, terselip pemahaman yang kurang
lengkap dari Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “Sumberdaya air dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”. Mengingat bahwa pemahaman
Negara itu bukan hanya Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Pusat, maka Pasal 49 ayat 4
perlu dikaji ulang dan disempurnakan.
Hubungan Sumberdaya Air dan Lingkungan Sumberdaya Air
Hubungan ini dituangkan secara lebih rinci pada Bab VI tentang Perencanaan walaupun
disana sini pada Bab lainnya dimasukkan juga. Yang sangat menggembirakan adalah
ditetapkannya pola pengelolaan sumberdaya air dengan prinsip “user payer” dan “zona
pemanfaatan sumberdaya air” sebagai alat untuk mempertahankan lingkungan
sumberdaya air sehingga dibuka pemanfaatan air yang sesuai dengan daya dukungnya. Hal
ini dipertegas pada Pasal 27 dan Pasal 34, terutama dimana rencana tata ruang wilayah
dihubungkan secara explisit dengan zona pemanfaatan sumberdaya air dalam ruang
sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air. Nampaknya secara bertahap
akan dikembangkan konsep penatagunaan ruang yang bukan hanya didasarkan batas batas
administrasi pemerintahan tapi juga memperhatikan batas batas wilayah sungai yang
disebutkan sebagai sempadan sumber air itu.
Didalam penetapan zona pemanfaatan sumberdaya air dapat dimasukkan konsep
perencanaan pengelolaan sumberdaya air dengan memperhatikan pembagian zona basah,
sedang dan kering sebagai wujud dari keberadaan air yang dibatasi oleh dimensi waktu,
ruang, jumlah dan mutu (Matra WARUNGJAMU). Disini ilmu ilmu geografi, geologi,
klimatologi dan hydrologi menyatu untuk memetakan zona zona tersebut.
Hubungan antara Sumberdaya Air dengan Masyarakat dan Manusia
Hubungan ini secara rinci dituangkan kedalam pasal pasal tentang penyediaan sehingga
sangat jelas tujuan dari penyediaan adalah guna pemanfaatan bagi sebesar besar
15

16. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
kemakmuran rakyat dengan mengutamakan fungsi sosial dan fungsi ekonomi (Pasal 26
ayat 7). Hanya didalam peraturan pemerintahnya hal ini perlu dipertegas tentang siapa,
dimana, dan apa, serta bagaimana hal itu ditetapkan kedalam bentuk pengaturan yang
operasional.
Hubungan antara Lingkungan Sumberdaya Air dengan Masyarakat dan Manusia
dan sebaliknya
Hubungan lingkungan sumberdaya air dengan masyarakat dan manusia dan sebaliknya,
telah dituangkan secara normatif kedalam pasal pasal di Bab III dan Bab V. Secara
operasional hanya di cantumkan pada dua pasal yaitu 24 dan Pasal 26 ayat 3, selebihnya
normatif. Dari pengalaman membuktikan bahwa masalah lingkungan ini perlu peraturan
perundangan yang tegas dan operasional sehingga memaksa orang untuk patuh dan bila
tidak patuh dapat dikenakan sanksi pidana yang perlu dirancang “cukup memberi rasa
takut”. Rasa takut akan dihukum perlu diciptakan mengingat lingkungan kita terutama
lingkungan sumberdaya air sudah sangat memprihatinkan dan menjurus kepada
membahayakan kehidupan masyarakat banyak.
Bab VII Kesimpulan
Dalam penyusunan suatu undang undang yang mengatur kepentingan umum yang begitu
kompleks seperti UU.No.7/2004 ini sangat perlu memiliki kekuatan memaksa agar semua
orang berupaya mematuhinya, sehingga bila ada „lubang“ yang memberi peluang untuk
bermain diantaranya maka minimal peraturan perundangan tingkat dibawahnya harus
menutup / patching lubang yang ada. Semakin banyak pengaturan yang operasional
dimasukkan kedalam perundangan yang memilki kekuasaan memaksa semakin patuh
orang menjalankannya, sebaliknya bila semakin „lose“ suatu peraturan perundangan maka
dapat dibayangkan bagaimana jadinya. Dengan demikian melalui analisis ini sebagian dari
UU.No.7/2004 telah terbuka dan masih perlu dilakukan penyempurnan nanti ketika
penyusunan peraturan perundangan turutannya.
Sebagai tantangan kedepan dimana era otonomi daerah akan semakin intensif
dilaksanakan dan era ekonomi global akan merasuki Indonesia, maka satu satunya jalan
adalah mewujudkan amanat UU.No.7/2004 dengan tindakan aksi, dan diawali dengan
penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya air komprehensiv bagi wilayah wilayah
sungai yang strategis dan kritis. Rencana komprehensiv mencakup sisi aspek
pendayagunaan, konservasi, lingkungan, kelembagaan, pengembangan sistem informasi
sumberdaya air dan sistem pembiayaan yang didasari kepada rencana tata ruang yang
definitif. Inilah tujuh aspek yang perlu ada pada setiap rencana pengelolaan komprehensiv
dari setiap wilayah sungai.
16

17. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
Bab VIII. Harapan
Penulis mempunyai beberapa harapan yang dapat menjadi masukan bagi siapapun
yang memiliki rasa prihatin terhadap perkembangan sumberdaya air saat ini yaitu
antara lain adalah:
1. Pembangunan Ekonomi Wilayah Indonesia dapat dirancang dengan
memperhatikan zone pemanfaatn air sebagai suatu strategi pembangunan ekonomi
berbasis air yang dapat dikombinasikan dengan potensi sumber daya alam lainnya
dan terutama SDM nya, karena tidak satupun kehidupan dan peri-kehidupan dapat
berlangsung tanpa adanya air. Dengan begitu mungkin dapat dikembangkan
wilayah megapolitan, metropolitan, agropolitan, dan lain sebagainya.
2. Dalam penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya air hendaknya digunakan
terapan konsep pengelolaan komprehensiv yang mencakup administrasi,
hidroteknik dan ekonomi air atau disebut ADHIEKA. Konsep ini telah dicoba
disusun dalam studi “Comprehensive Water Resources Management” di Wilayah
Sungai Musi di Sumatra Selatan dan sedang dicoba dibeberapa wilayah sungai
antara lain WS Ciliwung Cisadane, dan WS Batanghari. Hasil terapan konsep ini
perlu ditetapkan sebagai acuan definitif setingkat dengan rencana tata ruang agar
bersifat mengikat secara huku / “legal binding”.
3. Pola pengawasan masyarakat dapat dituangkan sebagai keikutsertaan mereka
didalam pengambilan keputusan mulai dari tingkat perencanaan pengelolaan
sampai kepada tingkat operasi dan pemeliharaan infrastruktur nya dan bukan
sekedar penampilan pendapat asal beda.
4. Bagi HATHI sendiri diharapkan mampu melihat peluang untuk menjadi pemeran
utama dalam penyusunan pengelolaan komprehensiv sumberdaya air ini dan mulai
mengantisipasi dengan menyusun rencana pengerahan, pelatihan dan pendidikan
tenaga ahli yang bukan saja memiliki suatu keahlian dasar namun mengetahui
keakhlian keakhlian tambahan yang diperlukan. Paling sedikit diperlukan 24 (dua
puluh empat) disiplin ilmu ketika suatu perencanaan pengelolaan komprehensiv
sumberdaya air untuk satu wilayah sungai itu dilakukan.
5. Peningkatan pemahaman para ahli hidroteknik tentang pengelolaan sumberdaya air
ini tentunya merupakan wujud peran serta HATHI sebagai wadah profesioanl yang
nyata dan bertanggung jawab, disamping agar lebih mampu berperan dalam upaya
penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya air di seluruh wilayah sungai di
Indonesia terutama ketika kompetisi global memasuki Indonesia.
17

18. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
Bab IX Penutup
Bila melihat isi dari UU.No.7/2004 maka kita menyadari bahwa masih banyak tugas dan
tanggung jawab kita sebagai profesional baik yang ada didalam sistem birokrasi maupun
pada sistem usaha jasa konstruksi yang mungkin berbeda tugas dan tanggung jawab
namun perlu mempunyai visi yang sama terutama didalam mengupayakan penyusunan
rencana pengelolaan sumberdaya air seperti yang dikehendaki dalam UU.7/2004.
Tentunya kita juga meminta jaminan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bentuk
peraturan perundangan yang tidak mandul serta yang memihak kepada kepentingan rakyat
banyak, sehingga sumberdaya yang dipakai untuk menyusun rencana pengelolaan
sumberdaya air yang komprehensiv dapat menjadi berdayaguna dan berhasilguna.
18

19. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
Daftar Pustaka
1. Kusdaryono S, Ir.
1985, Tidak Diterbitkan,
Manusia dan Air,
2. Kusdaryono S. Hartono P, Sri Wiranto Z.
2001, Yayasan Adhi Eka,
Forum Rembug Masyarakat dibidang Sumberdaya Air
3. Sekretariat Negara RI
1974, Direktorat Jenderal Pengairan,
Undang Undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan , Latar Belakang dan Proses
Pembentukkannya.
4. Forrester, Jay W.
1995, Tidak dicantumkan
Counterintuitive behaviour of Social System,
5. Richardson G.P and Pugh A.L. III
MIT Press-1981,
Introduction to System Dynamics Modeling with DYNAMO,
6. System Dynamics Group in SDEP
MIT, 1992,
Road Maps, A Guide to Learning System Dynamics
7. A. Lysen, DR.,
1981, Sumur Bandung,
Individu dan Masyarakat.
8. Koentjaraningrat, Prof., DR.,
1993, Penerbit Jambatan,
Manusia dan Kebudayaan di Indonesia
9. Elizabeth M.Shaw
1985, Van Nostrand Reinhold (UK) Co.Ltd.
Hydrology in Practice
10. Maria Farida Indrati Soeprapto, SH,MH.
1998, Penerbit Kanisius.
Ilmu Perundang Undangan, Dasar Dasar dan Pembentukkannya.
19

20. Kusdaryono S. dan Soenarto S.
Daftar Tabel dan Gambar
1. Tebel No.1 : Neraca Air Dunia
2. Tabel No.2 : Matriks Pengusahaan Sumberdaya Air dan Urusan Pemerintahan
3. Gambar No.1 : Neraca Air di Indonesia
4. Gambar No.2 : Model Dinamis Pangan Dunia
5. Gambar No.3 : Model Dinamis Kerusakan Lingkungan Sumberdaya Air
6. Gambar No.4 : Model Dinamis Sistem Jaringan Irigasi Berkelanjutan.
7. Gambar No.5 : Model Dinamis MASULINGMAS
20