Dokumen tersebut memberikan pedoman bagi penyaluran dana bantuan pemerintah untuk operasional pelaksanaan akreditasi dan pengembangan sistem akreditasi sekolah/madrasah serta pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Pedoman tersebut mencakup dasar hukum, maksud dan tujuan, tugas dan tanggung jawab para pihak terkait, serta tahapan pencairan dan penyaluran dana bantuan operasional.

1. PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMERINTAH
untuk Operasional Pelaksanaan Akreditasi dan
Pengembangan Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah dan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Peraturan Kepala Balitbang Kemdikbud No. 004/H/KU/2020

2. Hal yang akan dibahas
1. Dasar Hukum
2. Maksud dan Tujuan
3. Tugas dan Tanggungjawab
4. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional
5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
6. Sanksi
7. Pengendalian dan Pengawasan

3. 1
Dasar Hukum

4. • PMK Nomor 43 Tahun 2020
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Penanganan Pandemik Corona
Disease 2019;
• Surat Menteri Keuangan Nomor S-538/MK.02/2019
Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) pada Badan Akreditasi Nasional Provinsi
• Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018
• Permendikbud Nomor 32 Tahun 2019
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemendikbud
Dasar Hukum

5. 2
Maksud dan Tujuan

6. Maksud dan Tujuan
1. Sebagai pedoman bagi:
a. Sekretariat Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud dalam menentukan,
menetapkan, dan menyalurkan bantuan pemerintah di bidang pendidikan dan
kebudayaan;
b. Badan Akreditasi Nasional dalam menetapkan dan memantau target
akreditasi dan penembangan sistem di seluruh provinsi;
c. BAN Provinsi dalam melaksanakan akreditasi, melaporkan dan
mempertanggungjawabkannya;
d. Aparat pengawas yang berwenang melaksanakan pengawasan dan
pemeriksaan.
2. Sebagai pedoman tata kelola agar bantuan pemerintah yang disalurkan oleh
Sekretariat Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud dapat dilaksanakan secara
transparan dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan
SECARA UMUM
…(1)

7. a. Menunjang pelaksanaan akreditasi dan pengembangan sistem akreditasi di BAN
Provinsi;
b. Memberikan petunjuk pemanfaatan dana belanja bantuan operasional kepada BAN
Provinsi;
c. Memberikan petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan akreditasi dan pengembangan
sistem akreditasi bagi BAN Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan meliputi
proposal, jadwal kegiatan, dan Rencana Usulan Kegiatan (RUK); dan
d. Memberikan petunjuk kepada BAN Provinsi agar bantuan operasional yang
disalurkan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari
penyimpangan.
Maksud dan Tujuan
SECARA KHUSUS
…(2)

8. 3
Tugas dan Tanggung Jawab

9. Tugas dan Tanggungjawab
1. Kepala Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud
a. Memfasilitasi ketersediaan anggaran untuk badan independen yang ditugaskan
kepada Balitbang dan Perbukuan , yaitu BSNP
, BAN-S/M, dan BAN PAUD dan
PNF sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Balitbang dan
Perbukuan Kemendikbud; dan
b. Menerbitkan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Perbukuan tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyaluran Dana Bantuan
Pemerintah untuk Operasional Pelaksanaan Akreditasi dan Pengembangan
Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah dan Pelaksanaan Akreditasi dan
Pengembangan Sistem Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
sebagai bentuk tanggungjawab terhadap program bantuan pemerintah
…(1)

10. Tugas dan Tanggungjawab
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
a. KPA menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara dan melaksanakan kewenangan melakukan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; dan
b. Mengesahkan Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PPK.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan wewenang:
a. Melakukan seleksi terhadap proposal dan RUK yang diajukan kepada BAN;
b. Menetapkan Tim Seleksi penerima bantuan pemerintah;
c. Menetapkan proposal dan RUK yang telah lolos seleksi;
d. Menetapkan nilai bantuan yang diberikan kepada BAN Provinsi untuk selanjutnya disahkan oleh KPA;
e. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama;
f. Membuat dan menandatangani SPP; dan
g. Melaporkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA.
…(2)

11. Tugas dan Tanggungjawab …(3)
4. Badan Akreditasi Nasional
Untuk melaksanakan tugas pokok, BAN mempunyai fungsi untuk:
a. Menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu
berkelanjutan secara nasional;
b. Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri;
c. Menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi;
d. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi;
e. Merencanakan target akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas Kementerian;
f. Mengevaluasi proses pelaksanaan akreditasi dan tindak lanjut hasil akreditasi;
g. Membina dan mengevaluasi BAN Provinsi;
h. Memberikan rekomendasi atas hasil akreditasi;
i. Menerbitkan sertifikat hasil akreditasi kepada satuan pendidikan;
j. Melaporkan hasil akreditasi kepada Menteri;
k. Melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun
internasional; dan
l. Melaksanakan ketatausahaan BAN.

12. Tugas dan Tanggungjawab
5. BAN-SM Provinsi
a. Melaksanakan kebijakan sistem akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN;
b. Menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan, termasuk penilaian kembali
hasil akreditasi satuan pendidikan;
c. Melakukan pemetaan satuan pendidikan berdasarkan kesiapan akreditasi berbasis evaluasi diri
melalui aplikasi sistem penilaian akreditasi;
d. Merencanakan program dan target akreditasi tahunan sesuai kesiapan satuan pendidikan dan
prioritas BAN;
e. Menugaskan, memantau dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan akreditasi;
f. Melakukan sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara
pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat;
g. Melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian akreditasi;
h. Mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN;
i. Menetapkan hasil akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN;
…(4)

13. Tugas dan Tanggungjawab
5. BAN-SM Provinsi
j. Mengelola sistem basis data akreditasi;
k. Melakukan pengendalian mutu pelaksanaan akreditasi;
l. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan hasil akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut
kepada BAN dan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup
kewenangan masing-masing;
m. Melakukan penanganan banding yang diajukan atas status akreditasi dan peringkat terakreditasi;
n. Melakukan koordinasi dengan koordinator pelaksana akreditasi di Kabupaten/Kota;
o. Melakukan sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu di Provinsi;
p. Melaksanakan ketatausahaan BAN Provinsi;
q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN; dan
r. Membentuk Sekretariat BAN-SM Provinsi berdasarkan keputusan hasil rapat sebagai bentuk kolektif
kolegial anggota BAN-SM Provinsi
…(5)

14. 6. Ketua BAN-SM Provinsi
a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana (sesuai perjanjian kerja sama
antara Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud dengan BAN Provinsi berdasarkan DIPA;
b. Melaksanakan kegiatan;
c. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan akreditasi berupa:
1. Pelaksanaan kegiatan;
2. Penyelesaian kegiatan; dan
3. Penyelesaian tagihan kepada negara.
e. Menyerahkan hasil laporan pelaksanaan kegiatan kepada PPK;
f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas dan Tanggungjawab …(6)

15. Tugas dan Tanggungjawab
7. Koordinator/Pengelola Keuangan
a. Menerima dan menyimpan dana bantuan operasional pelaksanaan akreditasi dan Pengembangan
Sistem Akreditasi;
b. Melakukan pengujian atas tagihan yang dananya bersumber dari bantuan operasional pelaksanaan
akreditasi dan Pengembangan Sistem Akreditasi;
c. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari bantuan operasional pelaksanaan akreditasi dan
Pengembangan Sistem Akreditasi berdasarkan perintah Ketua BAN Provinsi;
d. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara termasuk pajak;
f. Menatausahakan transaksi bantuan operasional pelaksanaan akreditasi dan Pengembangan Sistem
Akreditasi; dan
g. Menyelenggarakan pembukuan transaksi dan mengelola rekening tempat penyimpanan dana bantuan
operasional pelaksanaan akreditasi dan Pengembangan Sistem Akreditasi.
…(7)

16. Tugas dan Tanggungjawab
8. Sekretariat Badan Akreditasi Nasional Provinsi
a. Mengelola administrasi keuangan.
b. Melaksanakan pengelolaan tata usaha, tata laksana serta persuratan.
c. Mengelola sistem informasi data akreditasi.
d. Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan pengembangan sistem akreditasi.
e. Melakukan koordinasi dengan koordinator pelaksana akreditasi di kabupaten/kota.
f. Menyiapkan laporan pelaksanaan program dan hasil akreditasi.
g. Menyiapkan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.
h. Melaksanakan pembayaran kepada yang berhak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
…(8)

17. 4
Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional

18. Persyaratan Penerima Bantuan
BAN Provinsi sebagai penerima bantuan menyampaikan proposal dengan melampirkan
persyaratan sebagai berikut:
1. Surat Permohonan bantuan yang ditandatangani oleh ketua BAN Provinsi;
2. Surat Keputusan (SK) pengangkatan BAN Provinsi oleh Ketua BAN;
3. Data satuan yang akan diakreditasi tahunan;
4. Jadwal kegiatan pelaksanaan akreditasi dan pengembangan sistem akreditasi;
5. Rekening bank penerima bantuan atas nama BAN Provinsi yang dalam hal ini diwakili oleh
ketua dan pengelola keuangan;
6. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) pelaksanaan akreditasi dan Pengembangan sistem
akreditasi;
…(1)

19. Persyaratan Penerima Bantuan …(2)
7. Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen bahwa BAN Provinsi akan melaksanakan
kegiatan sesuai Juknis Tata Kelola Penyaluran Bantuan Pemerintah BAN;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) terhadap penggunaan dana bantuan
yang diterimanya.
10. Surat Keputusan Pengangkatan Sekretariat BAN Provinsi.

20. KPPN BAN Penerima Bantuan
Pengajuan LS Dana Tahap I masuk di rek BAN Provinsi
BAN Provinsi melaksanakan proses akreditasi
Hasil Pelaksanaan
Evaluasi Capaian Target
Adendum
Perjanjian Kerjasama
Pengajuan LS
Setor Sisa Dana
Laporan Hasil
Pelaksanaan
Bantuan
Penerima dan
Verifikasi
Penerima, Pencatatan
dan Penyerahan Hasil
Pekerjaan
Target < 24%
Dana Tahap II
Penyusunan Laporan
Alur Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional

21. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional
Dana bantuan pemerintah untuk akreditasi disalurkan melalui KPPN Jakarta III dengan tahapan
sebagai berikut:
1. Tahap 1 akan disalurkan sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan Pelaksanaan Akreditasi dan
Pengembangan Sistem Akreditasi setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh PPK dan
Ketua BAN Provinsi. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk pencairan dana Tahap I, yaitu:
a. Syarat untuk penyaluran dana Tahap I yaitu:
1. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana;
2. Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
3. PPK mengesahkan bukti penerimaan uang untuk penyaluran dana Tahap I serta
menerbitkan SPP setelah pengujian sesuai dengan Petunjuk Teknis; dan
4. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis, PPK menyampaikan informasi
kepada Ketua BAN Provinsi untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan.
…(1)

22. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional
b. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan lampiran dokumen sebagai berikut:
1. SK Penetapan penerima bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan
oleh KPA;
2. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh PPK dan Ketua BAN Provinsi;
3. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Ketua BAN
Provinsi dan disahkan oleh PPK; dan
4. Rencana Usulan Kegiatan (RUK).
…(2)

23. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional …(3)
2. Evaluasi dilakukan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan pada Tahap I, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Apabila dana yang diterima kepada tahap I telah dipergunakan kurang dari 80% dan
capaian Prestasi Tahap I < 24%, maka dilakukan adendum untuk pengurangan volume
target akreditasi dari yang disepakati;
b. Apabila dana yang diterima kepada tahap I telah dipergunakan lebih dari 80%, dan
prestasi Tahap I ≥ 24%, maka BAN Provinsi dapat melanjutkan kegiatan sesuai target;
dan
Adendum dapat dilakukan pada target maupun proses akreditasi dengan melampirkan
persyaratan, sebagai berikut:
a. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Bulanan; dan
b. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi (didukung bukti pelaksanaan kegiatan dalam
bentuk dokumentasi dan foto).

24. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional …(4)
3. Tahap II (sisa dana) akan disalurkan sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan Pelaksanaan Akreditasi dan
Pengembangasn Sistem apabila prestasi akreditasi Tahap I telah dipergunakan paling rendah 80% dan prestasi Tahap I
mencapai ≥ 24% dengan dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
a. Laporan Pelaksanaan Bantuan Operasional Tahap I
b. Kelengkapan dokumen pencairan dana, yaitu:
1. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Ketua BAN Provinsi dan disahkan oleh
PPK;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
3. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional yang ditandatangani Ketua BAN Provinsi.
Syarat untuk penyaluran dana Tahap II, yaitu:
1. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana;
2. PPK mengesahkan bukti penerimaan uang untuk penyaluran dana Tahap II serta menerbitkan SPP setelah pengujian
sesuai dengan Petunjuk Teknis; dan
3. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis, PPK menyampaikan informasi Ketua BAN Provinsi untuk
melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan.

25. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional …(5)
4. Dana bantuan disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah
Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Bank Penerima (bukan atas nama pribadi atau yayasan),
yaitu BAN Provinsi di seluruh Indonesia; dan
5. Penyaluran Dana Bantuan ke Rekening BAN Provinsi disampaikan sesuai dengan tahapan yang telah
ditetapkan tanpa potongan pajak dari Kas Umum Negara. Kewajiban pajak atas penggunaan dana bantuan
diselesaikan oleh penerima dana bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adendum
Adendum Perjanjian Kerja Sama pemberian bantuan dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. apabila Prestasi tahap I < 24 %, maka akan dilakukan pengurangan target/dana;
2. surat addendum ditujukan kepada PPK dengan tembusan KPA Sekretariat Belitbang dan
Perbukuan.

26. 5
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

27. Pelaporan dan Pertanggungjawaban …(1)
A. Pelaporan
1. Ketentuan Umum
Penerima bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan
Perjanjian Kerja Sama setelah pekerjaan selesai, meliputi :
a. Laporan penggunaan dana dan sisa dana;
b. Laporan capaian kinerja berupa capaian target akreditasi; dan
c. Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah
disimpan.

28. Pelaporan dan Pertanggungjawaban …(2)
2. Struktur Pelaporan
a. Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan mengikuti format
Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional.
b. Laporan tersebut harus dapat memberikan data dan informasi secara lengkap dan jelas mengenai
proses kegiatan dari awal pelaksanaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.
c. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional, disertai dengan:
1) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Bulanan;
2) Laporan Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi;
3) Laporan Pelaksanaan Bantuan Operasional dan Pengembangan Sistem Tahap I (30%);
4) Laporan Pelaksanaan Bantuan Operasional dan Pengembangan Sistem Tahap II (70%); dan
5) Laporan Akhir (100%) yang disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada
Perjanjian Kerja Sama.

29. Pelaporan dan Pertanggungjawaban …(3)
d. Berita Acara Serah Terima, yang terdiri dari:
1) Laporan Pelaksanaan Akreditasi dan Pengembangan Sistem Akreditasi; dan
2) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Akreditasi dan Pengembangan Sistem
Akreditasi.
e. Laporan Penggunaan Dana pelaksanaan akreditasi dan Pengembangan Sistem Akreditasi
Sekolah/Madrasah dengan lampiran sebagai berikut:
i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
ii. Rekapitulasi pajak beserta fotokopi SSP dan konfirmasi pajak (kecuali e-billing) yang telah
divalidasi oleh KPPN setempat;
iii. Bukti setor pengembalian sisa dana bantuan Pemerintah Pelaksanaan Akreditasi dan
Pengembangan Sistem Akreditasi dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi PNBP
Online (Simponi); dan

30. Pelaporan dan Pertanggungjawaban …(4)
iv. Bukti setor pengembalian jasa giro.
BAN-S/M Provinsi wajib menginformasikan kepada Bank Persepsi di Provinsi untuk
memotong dan menyetorkan secara langsung Jasa Giro ke Kas Negara. Apabila masih ada
pengembalian jasa giro, maka BAN Provinsi harus mengembalikan Jasa Giro melalui aplikasi
Sistem Informasi PNBP Online (Simponi).
f. Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan ke BAN-S/M sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan oleh PPK BAN-S/M ; dan
g. Bukti – bukti pengeluaran yang sah dan bukti penyetor pajak serta bukti bukti lainnya di simpan
oleh pihak kedua sebagai dokumen pemeriksaan

31. Pelaporan dan Pertanggungjawaban …(5)
3. Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional
a. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Bulanan serta Laporan Kegiatan Pelaksanaan
Akreditasi dan Pengembangan Sistem Akreditasi sudah diterima BAN paling lambat tanggal 10 di
bulan berikutnya;
b. Laporan Pelaksanaan Bantuan Operasional Tahap I (30%) dan Berita Acara Serah Terima Laporan
Pelaksanaan Akreditasi dan Pengembangan Sistem Akreditasi sudah diterima paling lambat
sesuai ketentuan pada Perjanjian Kerjasama;
c. Laporan Pelaksanaan Bantuan Operasional Tahap II (70%), Laporan Akhir (100%) disertai dengan
bukti dokumentasi berupa foto kegiatan, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
Pelaksanaan Akreditasi dan Pengembangan Sistem, diterima paling lambat sesuai ketentuan
pada Perjanjian Kerjasama; dan

32. Pelaporan dan Pertanggungjawaban …(6)
d. Laporan disusun oleh BAN Provinsi serta dibuat rangkap 2 (dua) dalam format ukuran kertas A4
dijilid rapi, 1 (satu) sebagai pertinggal untuk BAN Provinsi dan 1 (satu) untuk BAN dan
disampaikan ke alamat:
BAN S/M
Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud
Gedung D Lantai 1
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telp : 021 - 75914887
Fax : 021 - 75914887
e-Mail : sekretariat.bansm@kemdikbud.go.id
Website : www.bansm.kemdikbud.go.id

33. Pelaporan dan Pertanggungjawaban …(7)
B. Pokok-pokok Pertanggungjawaban
1. Pembelanjaan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan yang dalam hal ini adalah
Ketua BAN Provinsi;
2. Setiap pembelanjaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti
administrasi, fisik, dan keuangan;
3. Bukti pembelanjaan dana bantuan pemerintah pelaksanaan akreditasi dalam bentuk kuitansi, bon, serta
bukti sah lainnya;
4. Koordinator/Pengelola Keuangan mempunyai kewajiban untuk memungut dan menyetorkan pajak atas
pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, serta menyetorkan pajak tersebut ke kas negara dengan membuat Bukti Penyetoran Pajak
melalui sistem pembayaran online (e-billing) sesuai format terlampir;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana bantuan
kepada Sekretariat Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud melalui BAN;
6. Penerima bantuan harus menyimpan dan mengadministrasikan semua bukti
pembayaran/pembelanjaan;

34. Pelaporan dan Pertanggungjawaban …(8)
7. Apabila terdapat sisa anggaran, agar dikembalikan ke Rekening Kas Negara, terlebih dahulu
berkoordinasi dengan BPP untuk:
a. membuat billing tagihan penerimaan non anggaran untuk pengembalian belanja melalui
aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) sesuai format terlampir.
b. melakukan konfirmasi Setelah dilakukan pengembalian, menyampaikan bukti setor dari bank
dilampirkan beserta bukti pembuatan tagihan yang telah berubah statusnya.
8. BAN Provinsi menginformasikan kepada Bank Persepsi di Provinsi untuk memotong dan
menyetorkan secara langsung Jasa Giro ke BUN sehingga tidak ada lagi pengembalian jasa giro
dari rekening BAN Provinsi. Apabila masih ada pengembalian jasa giro, maka BAN Provinsi harus
membuat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Pengembalian
Jasa Giro melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) sesuai format terlampir.
9. Apabila penerima bantuan pemerintah tidak melaksanakan pembelanjaan sesuai dengan Perjanjian
Kerja Sama dan Petunjuk Teknis, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;

35. Pelaporan dan Pertanggungjawaban …(9)
10. Ketua BAN Provinsi bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi penyalahgunaan dana
bantuan yang diterima;
11. Ketua BAN Provinsi bertanggung jawab apabila terjadi perselisihan dan/atau sengketa yang muncul
sebagai akibat pelaksanaan bantuan operasional akan diselesaikan sesuai peraturan perundangan
yang berlaku;
12. Ketua BAN Provinsi bertanggungjawab secara materiil terhadap penggunaan dana bantuan
pemerintah untuk operasional pelaksanaan akreditasi dan Pengembanngan Sistem Akreditasi di
BAN Provinsi;

36. Pelaporan dan Pertanggungjawaban …(10)
13. Kegiatan pengelolaan dana bantuan pemerintah mencakup penerimaan, pencatatan, belanja, dan
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, meliputi:
a. setiap transaksi pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah;
b. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai
dengan ketentuan tentang bea materai;
c. dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang atau jasa yang dibayar, tanggal,
dan nomor bukti; dan
d. semua transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan dicatat/dibukukan sesuai urutan
kejadiannya.

37. 6
Sanksi

38. Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dana bantuan pemerintah yang
mengakibatkan kerugian negara akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada
oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sebagai berikut:
1. Pengenaan sanksi kepegawaian oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan PP 53 tahun 2010
terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, meliputi
hukuman disiplin ringan, sedang dan berat, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengenaan sanksi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terkait dengan penyimpangan dana
bantuan pemerintah jika terbukti disalahgunakan agar dikembalikan ke kas negara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Sanksi…(1)

39. Sanksi
3. Pengenaan sanksi hukum, yaitu proses sesuai ketentuan hukum oleh aparat penegak hukum, jika
terbukti dari hasil penyelidikan, penyidikan, dan terdapat indikasi tindak pidana korupsi dengan
proses tuntutan di pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pemblokiran atau penghentian sementara dana bantuan pemerintah baik seluruhnya atau sebagian
bila mana dari hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan dan monitoring terdapat bukti pelanggaran
yang dilakukan secara sengaja dan sistemik untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau
golongan.
…(2)

40. 7
Pengendalian dan Pengawasan

41. Etika Pengelolaan Bantuan
1. Pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan operasional kepada BAN Provinsi
merupakan bentuk kepercayaan yang besar dari negara kepada BAN, oleh karena itu sangat
penting untuk menjaga amanah ini agar tugas dan tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa
dapat terwujud dengan seadil-adilnya.
2. Pemberi dan Penerima bantuan tidak diperbolehkan menerima atau memberi uang serta
menjanjikan sesuatu dan sejenisnya terkait pemberian dana bantuan pemerintah (gratifikasi) dalam
menyalurkan atau menerima dana bantuan pemerintah.
3. BAN provinsi wajib berpegang teguh pada semua peraturan dan perundangan yang berlaku,
mengacu kepada pedoman pelaksanaan Bantuan Pemerintah ini

42. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi pencapaian target
pelaksanaan kegiatan akreditasi dan pengembangan sistem akreditasi untuk mengetahui kesesuaian
antara target dan realisasi penyaluran bantuan kepada BAN Provinsi, yang meliputi:
a. Pencapaian target kinerja penyaluran Bantuan Pemerintah untuk operasional pelaksanaan akreditasi
dan Pengembangan Sistem Akreditasi;
b. Pencapaian target kinerja penyaluran Bantuan Pemerintah untuk operasional pelaksanaan
pengembangan sistem akreditasi;
c. Transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah untuk operasional pelaksanaan
akreditasi dan pengembangan sistem akreditasi; dan
d. Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah untuk operasional pelaksanaan
akreditasi dan pengembangan sistem akreditasi.
Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud, BAN, SPI,
dan/atau pihak lain yang mendapatkan penugasan dari Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud.

43. Pengawasan
Pengawasan dan pemeriksaan bertujuan untuk :
1. Memberikan keyakinan bahwa dana telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan
2. Peniliaian bahwa sasaran program telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan
Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan secara internal dan eksternal oleh lembaga-lembaga:
1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP); dan
3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

44. Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah
bansm.kemdikbud.go.id
sekretariat.bansm@kemdikbud.go.id
TERIMA KASIH

49. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
Alamat Kantor : Jln. Jenderal Sudirman, Gedung E, Lantai 2 - Senayan, Jakarta 12041
Telepon : (021) 57900405, Fax : 5721244, 5721245
Beban MAK : 521233
Tahun Anggaran : ………..
K U I T A N S I
SUDAH TERIMA DARI
:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Akreditasi Nasional ……………………………………………………..
JUMLAH UANG
: Rp
TERBILANG
: “……”
UNTUK PEMBAYARAN
: Tahap I dari Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Akreditasi ……...Provinsi.................................... sesuai Surat
Perjanjian Kerja Sama Nomor ..................................... tanggal .........................................
Disahkan oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen
BAN …………….
.........................................................
NIP
Jakarta, ...........................
Yang Menerima Uang
Ketua BAN …………….. Provinsi .....................
.........................................................
Lampiran 3a