Tugas perbankan syariah

TUGAS KELOMPOK
AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH
Disusun oleh :
1. Nur afifah - 43214120157
2. Gunawan Bayu Permadi - 43216120035

BAB 2
LATIHAN SOAL
1. Jelaskan landasan hukum pendirian bank syariah di indonesia?
“dalam pasal 1 butir , UU No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa: bank umum adalah bank
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang
di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”
Jadi dengan adanya UU No. 10 tahun 1998 tersebut, bank umu di bolehkan untuk
menjalankan :
a. Sistem konvensional atau
b. Sistem syariah atau
c. Sistem konvensional atau cabang syariah.
2. Perbedaan BUS dan BPRS?
a. BUS
- Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan uasaha setelah memperoleh izin
Bank Indonesia.
- Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dalam 2 tahap :
 Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian
Bank,
 Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank
setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesaidi lakukan.
- Modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp.
1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah.
- Bank hanya dapat didirikan dan / dimiliki oleh :
 WNI dan atau badan hukum indonesia
 WNI dan atau badan hukum indonesia dengan WNA dan atau badan hukum
asing secara kemitraan
 Pemerintah daerah
- Kepemilikan oleh WNA dan atau badan hukum asing paling banyak sebesar 99%
(sembilah puluh sembilan persen) dari modal di setor bank.
b. BPRS
- Modal disetor BPRS paling kurang sebesar :
 Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di
wilayah daerah khusus ibukota jakarta raya dan kabupaten kota bogor, depok,
tangerang dan bekasi
 Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di
wilayah ibukota propinsi di luar wilayah.
 Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di
luar wilayah.
- BPRS hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh:
 WNI dan atau badan hukum indonesia yang seluruh pemiliknya WNI

 Pemerintah daerah atau
 Dua pihak atau lebih
3. Perbedaan BUS dan UUS?
a. BUS
- Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan uasah setelah memperoleh izin
Bank Indonesia
- Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam 2 tahap :
 Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapa pendiri
bank, dan
 Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank
setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesaidilakukan.
- Modal disetor untuk mendirikan bank di tetapkan paling kurang sebesar Rp.
1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- Bank hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh:
 Wni dan atau badan hukum indonesia
 WNI dan atau badan hukum dengan WNA dan atau badan hukum asing
secara kemitraan atau
 Pemerintah daerah
- Kepemilikan oleh WNA dan/atau badan hukum asing paling banyak sebesar 99%
(sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor bank.
b. UUS
- Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk izin
usaha.
- Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar RP.
100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- Modal kerja UUS harus disisihkan dalam bentuk tunai.
4. Peberdaan Bank Konvensional dan Bank Syariah?
- Akad
- Hukum yang digunakan
- Investasi
- Bunga dan bagi hasil
5. Fungsi Manajer Investasi Bank Syariah?
- Bank Syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari
dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut deposan/penabung), karena
besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima pemilik dana tersebut sangat
tergantung pada pendapatan yang diterima bank syariah dalam mengelola dana
mudharabah sehingga sangat tergantung pada keahlian, kehati hatian, dan
profesionalisme bank syariah.
6. Fungsi Investor yaitu dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil atau prinsip jual-
beli, bank syariah berfungsi sebagaiinvestor (sebagai pemilik dana). Oleh karena itu sebagai
pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah
ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor sektor produktif dan
memiliki resiko yang minim.
7. Fungsi Manajer Investasi Bank Syariah?
Bank Syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang
dihimpun (dalam perbankan lazim disebut deposan/penabung), karena besar kecilnya

pendapatan (bagi hasil) yang diterima pemilik dana tersebut sangat tergantung pada
pendapatan yang diterima bank syariah dalam mengelola dana mudharabah sehingga sangat
tergantung pada keahlian, kehati hatian, dan profesionalisme bank syariah.
8. Perbedaan prinsip wadiah dan mudharabah?
- Al wadi’ah bisa diartikan titipan murni dari pihak satu ke lainnya. Jadi tabungan
syariah atas dasar akad wadiah adalah nasabah menitipkan/menyimpan uangnya ke
bank dan uang tersebut bisa diambil sewaktu-waktu sesuaikehendak nasabah.
- Akad mudharabah secara teknis dimaksudkan adalah perjanjian kerjasama antara
shohibul maal (nasabah/penyedia dana) dengan mudharib (pihak bank/ pengelola).
Dalam kerjasama ini pihak nasabah yang 100% menyediakan modal atau uang,
sedangkan bank bertindak sebagai pengelola.
9. Perbedaan wadiah yad amanah dan wadiah yad adh dhamanah?
- Wadi’ah Yad al-Amanah. Wadi’ah Yad al-Amanah (tangan amanah) artinya,
akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak
diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut, tapi orang yang
dititipi barang (wadi’) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau
kerusakan yang terjadi barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau
kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena
sebab-sebab factor diluar kemampuannya). Hal ini dikemukakan dalam sebuah
Hadis Rasulullah: “jaminan pertanngungjawaban tidak diminta dari peminjam
yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai.
- Wadi’ah Yad adh Dhamanah. Wadi’ah Yad Dhamanah adalah akad penitipan
barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin
pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan
harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang
tersebut.[10] Akad wadi’ah ini berlaku apabila orang yang dititipi
barang (Wadi’) tidak lagi meng-Idle-kan asset atau barang titipan tersebut,
tetapi penggunaanya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin dari
orang yang memiliki harta (Muwaddi’), dengan demikian akad wadi’ah yang
berlaku adalah wadi’ah yand dhamanah (tangan penanggung) yang
bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada
barang tersebut.
10. Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah dalam penghimpunan dana
Bank Syariah?
- Dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank syariah yang
memakai prinsip operasional mudharabah, bank bertindak
sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah bertindak sebagai shahibul
maal (Pemilik modal). Bank Syariah juga dapat bertindak sebagai shahibul
maal (pemilik modal) jika telah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah
yang mengajukan (mudharib). Namun dalam uraian ini kita akan membahas
Bank Syariah sebagai mudharib atau pihak yang mengelola dana. Menurut
kewenangan yang diberikan oleh deposan / penyimpan dana,
prinsip mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu Mudharabah
Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.

- Dalam mudharabah mutlaqah, nasabah yang meyimpan dananya di bank
syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan
dana yang disimpannya. Bank Syariah bebas untuk menetapkan akad seperti
apa yang akan nantinya akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada
siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan
lain-lain. Jadi prinsip mudharabah mutlaqah lebih memberikan keleluasaan
bagi bank.
- Sedangkan dalam mudharabah muqayyadah, nasabah yang menyimpan
dananya di bank syariah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank
syariah dalam menggunkannya dana yang disimpannya. Pada prinsip ini,
nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus
dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana dan lain-lain
11. Tiga alasan kenapa mudharabah muqayyah tidak cocok untuk diterapkan pada
penghimpunan dana tabungan dan deposito?
- Permasalahan keterjangkauan jaringan yang masih rendah dan belum merata
di seluruh propinsi di Indonesia. Hal ini menyebabkan nasabah kesulitan
dalam menggunakan produk-produk perbankan syariah khususnya dalam
produk-produk penghimpunan dana sehingga perkembangan penghimpunan
dana terhambat.
- Nasabah yang tidak loyal kepada bank syariah. Yakni nasabah yang
menggunakan jasa keuangan syariah dengan melihat keuntungan semata,
dengan memperbandingkan tingkat return antara bank syariah dengan bank
konvensional. Nasabah ini akan menghambat perkembangan penghimpunan
dana di bank syariah karena penggunaan produk-produk penghimpunan dana
yang tidak stabil dan berkesinambungan
- Kurangnya pemasaran dan promosi. Kurangnya pemasaran mengakibatkan
masyarakat sulit untuk mendapatkan produk-produk perbankan syariah dalam
hal ini produk-produk penghimpunan dana (founding) perbankan syariah.
Kurangnya promosi mengakibatkan informasi yang dibutuhkan masyarakat
mengenai produk-produk penghimpunan dana perbankan syariah tidak
sempurna, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan
produk-produk penghimpunan dana perbankan syariah.
12. Perbedaan antara investasi terikat dapat dilakukan dengan cara channelling dan
executing?
- Channelling, apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan
bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun.
- Executing, apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko dan hal ini
banyak yang menganggap bahwa investasi terikat executing ini sudah
tidak sesuai lagi dengan prinsip mudharabah, namun dalam akuntansi
perbankan syariah diakomodir karena dalam praktiknya pola ini
dijalankan oleh bank syariah.
13. Perbedaan Tabungan, Deposit , dan Giro?

- Penyimpan uang dalam bentuk tabungan akan memperoleh kartu ATM
yang bisa anda gunakan setiap saat untuk menarik dana tunai. Sebagian
besar kartu ATM ini bisa dilakukan selama 24 jam penuh tanpa libur
tergantung pada fasilitas mesin ATM yang disediakan oleh bank.
Nasabah tabungan akan dikenakan biaya administrasi atas penggunaan
kartu ATM dan pajak bunga. Nasabah giro akan mendapatkan bilyet giro,
cek, surat perintah penarikan lainnya yang ditetapkan masing-masing
bank sebagai sarana penarikan uang yang bisa dilakukan orang lain.
Bilyet giro dan cek ini bisa dimanfaatkan oleh nasabah sebagai alat
pembayaran, kemudian penerima tersebut bsia mencairkannya kepada
pihak bank bersangkutan. Biaya administrasi bulanan akan dikenakan
kepada nasabah giro. Sedangkan untuk nasabah deposito tidak akan
mendapatkan kartu ATM, cek dan bilyet giro, tapi akan mendapatkan
sertifikat giro yang bisa digunakan untuk pencairan simpanan jika sudah
jatuh tempo.
- Nasabah deposito terikat dengan jangka waktu perjanjian deposito tertentu
dengan tempo 1, 3, 6 dan 12 bulan. Sehingga nasabah deposito tidak bisa
melakukan penarikan dana setiap saat seperti nasabah tabungan dan giro.
Penarikan simpanan deposito sebelum jatuh tempo perjanjian akan dikenakan
penalti sesuai kebijakan bank. Kelebihan simpanan deposito adalah anda tidak
akan dikenakan pajak bulanan atas simpanan deposito, tapi hanya dikenakan
pajak pada bunga deposito saja.
- Bunga yang diberikan pada simpanan deposito terbilang lebih besar
dibandingkan simpanan bentuk tabungan dan giro. Sehingga simpanan
deposito ini bisa anda jadikan sarana investasi.
- Rekening tabungan bisa dijadikan sarana menabung sekaligus transaksi
penerimaan uang dari rekening atau orang lain. Kelebihan ini tidak
didapatkan pada simpanan giro dan deposito.
- Simpanan tabungan dan giro bisa menjadi sarana mudah untuk pembayaran
atau transfer transaksi tertentu. Nasabah tabungan bisa mentransfer melalui
mesin ATM, mobile banking dan internet banking. Sedangkan nasabah giro
bisa menggunakan atau membuat bilyet giro dan cek sebagai alat pembayaran
kepada orang lain. Kemudian orang itu bisa mencairkan cek dan bilyet giro
tersebut di bank bersangkutan. Tapi simpanan deposito tidak bisa dijadikan
sarana atau alat pembayaran apapun.
- Biasanya dana yang harus disimpan oleh nasabah deposito dalam jumlah yang
lebih besar, daripada simpanan tabungan.
- Nasabah deposito harus melakukan perpanjangan atau perubahan perjanjian
kontrak deposito, ketika sudah tiba waktu jatuh tempo. Saat ini sebagian besar
bank sudah bisa melakukan perpanjangan deposito secara otomatis.
14. Perbedaan tabungan konvensional dan tabungan syariah?
- Tabungan konvensional yaitu bunganya sudah ditentukan besarnya
terlebih dahulu oleh bank tanpa memperhitungkan apakah bank sedang
mendapat keuntungan atau tidak.
- Tabungan syariah yaitu tidak menawarkan bunga tetapi bagi hail dan
yang ditetapkan terlebih dahulu adalah rasio (nisbah) antara bagian
keuntungan yang didapat nasabah dan bagian keuntungan yang di dapat
oleh bank, misalnya 60:40 artinya 60 persen keuntungan bagi hasil
nasabah dan 40 persen keuntungan bagi bank, karena itu bagian

keuntungan yang diterima nasabah tergantung dari keuntungan yang
didapat oleh bank.
15. Perbedaan antara produk penghimpunan dana tabungan wadiah dengan tabungan
mudharabah?
- Akad kedua Produk Penghimpun dana tidak sama. Pada Tabungan Wadiah
menggunakan akad Wadiah, lebih tepatnya akad wadiah Yad Adh-dhamanah,
Sedangkan pada Tabungan Mudharabah menggunakan akad Mudharabah.
- Karena akadnya adalah wadiah yg merupakan akad sukarela/sosial atau
tabarru' maka tidak ada keuntungan bagi hasil bagi nasabah. Sedangkan Pada
mudharabah Keuntungan di bagi melalu bagi hasil.
- Pada Tabungan Wadiah bank syariah dapat memberikan bonus yang
langsung ditempatkan ke rekening milik nasabah, Bonus wadiah
memiliki 2 syarat yaitu: Tidak diperjanjikan di awal, dan tidak ditentukan
besarnya di awal karena sifatnya adalah bonus dan sukarela. Sedangkan
Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang sifatnya mengikat adanya
kerjasama antara bank dan nasabah
16. Ketentuan DSN yaitu Dalam Fatwa DSN MUI No 2 Tahun 2000 tentang
Tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah yaitu pembagian
keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad
pembukaan rekening, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional
tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan
bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
persetujuan yang bersangkutan.
17. Perbedaan dan persamaan deposito mudharabah dengan jual beli dalam bentuk
tabungan murabahah?
- Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai
pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang
tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan,
dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah,
maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.
- FATWA MENGENAI MUDHARABAH DSN 02/DSN-MUI/IV/2000
Tentang TABUNGAN:
 Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan yang
berdasarkan perhitungan bunga
 Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip
Mudharabah dan Wadi’ah,
- Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah:
 Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau
pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola
dana.
 Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai
macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan

mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak
lain.
 Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan
bukan piutang.
 Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan
dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah
tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- Berdasarkan kewenangan prinsip mudharabah:
 MUDHARABAH MUTLAQOH Merupakan kerja sama antara pihak
pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak
dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Berdasarkan
prinsip ini tidak ada pembatasan bagi Bank dalam menggunakan dana
yang dihimpun.
 MUDHARABAH MUQOYYADAH ON BALANCE SHEET
Merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik
dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh Bank.
 MUDHARABAH MUQOYYADAH ON BALANCE SHEET
Merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik
dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh Bank.
 MUDHARABAH MUQOYYADAH OFF BALANCE SHEET Jenis
Mudharabah ini merupakan penyaluran dana Mudharabah langsung
kepada pelaksana usahanya, dimana Bank bertindak sebagai perantara
yang mempertemukan antara pemilik dana dengan Pelaksana usaha.
- Karakteristik Mudharabah
 Penabung/Deposan sebagai Shohibul Maal dan BPRS sebagai
Mudharib.
 Dana disalurkan BPRS kepada Mitra Usaha sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah.
 Penabung/Deposan tidak memberikan persyaratan apapun kepada
BPRS, kesektor usaha tertentu atas dana yang disimpannya itu hendak

disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun
mensyaratkan dananya diperuntukan bagi mitra usaha tertentu.
 BPRS wajib memberitahukan kepada penabung/deposan mengenai
nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian
keuntungan serta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyaluran dana
(kontrak)
 Tidak dapat diambil setiap saat.
 Simpanan khusus (restricted investment), dimana penabung/deposan
menetapkan syarat-syarat tertentu : Akad/skim pembiayaan untuk
mitra usaha dan jangka waktu tertentu.
 Tabungan menggunakan akad Mudharabah (Bagi Hasil) yang dapat
diambil sesuai jangka waktu yang disepakati diawal dan digunakan
dengan maksud tertentu.
18. Tiga skema yang digunakan dalam penyaluran dana bank syariah?
- Pendanaan /penghimpunan dana (wadiah da mudharabah)
 Wadiah (titipan) Dengan skema wadiah, nasabah menitipkan dananya
kepada bank syariah. Nasabah memperkenankan dananya
dimanfaatkan oleh bank syariah untuk beragam keperluan (yang sesuai
syariah). Namun bila nasabah hendak menarik dana, bank syariah
berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Umumnya skema
wadiah digunakan dalam produk giro dan sebagian jenis tabungan.
BSM menggunakan skema ini untuk BSM Giro, BSM TabunganKu
dan BSM Tabungan Simpatik.
 Mudharabah (investasi) Dengan skema mudharabah, nasabah
menginvestasikan dananya kepada bank syariah untuk dikelola. Dalam
skema ini, BSM berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah
dana. Nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk
keperluan bisnis yang menguntungkan (dan sesuai syariah). Hasil
keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah
dana dengan BSM sesuai nisbah yang telah disepakai di muka.
BSM menggunakan skema ini untuk BSM Deposito, Tabungan BSM,
BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Mabrur, BSM Tabungan
Investa Cendekia dan BSM Tabungan Kurban.
- Pembiayaan/Penyaluran
dana: Murabahah, ijarah, istishna, mudharabah, musyarakah dsb.
 Murabahah Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank
syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk
kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan marjin yang
telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + marjin) tersebut
akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara
nasabah dengan bank syariah. Karena harga jual sudah disepakati di
muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu

pembiayaan.
Hampir seluruh pembiayaan konsumtif BSM (BSM Griya, BSM Oto)
menggunakan skema ini. Skema ini juga banyak dipergunakan BSM
dalam pembiayaan modal kerja atau investasi yang berbentuk barang.
Sekitar 70% pembiayaan bank syariah menggunakan skema
murabahah.
 Ijarah Merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah.
Bank syariah membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang
untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya, nasabah
membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang
telah disepakati di muka.
BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Pembiayaan Eduka
(pembiayaan untuk kuliah) dan BSM Pembiayaan Umrah. Beberapa
pembiayaan investasi juga menggunakan skema ijarah, khususnya
skema ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT).
 Istishna Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah,
namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan.
Bank syariah membiayai pembuatan barang tersebut dan mendapatkan
pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan
marjin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan marjin kepada
bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil
sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syariah memanfaatkan
skema ini untuk pembiayaan konstruksi.
 Mudharabah merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah
menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi
 Musyarakah merupakan akad bagi hasil, dimana bank syariah tidak
menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi (biasanya
sekitar 70 s.d 80 %)
- Jasa : wakalah, rahn, kafalah, sharf dsb
19. Jual beli muharabah,jual beli salam, istishna :
- Jual beli murabahah : Kata murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan).
Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Jual beli murabahah
secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan
oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual
beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat
nilai lebih yang merupakan laba atau keuntungan bagi shahib al-mal dan
pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Jual beli murabahah
adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain
yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan
keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Akad ini merupakan salah
satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan
berapa keuntungan yang ingin diperoleh.
- Pengertan jual beli salam : Secara terminologi, jual beli salam ialah menjual
suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang
ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih
dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.[10]Jual beli salam
ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat,
barang itu ada di dalam tanggungan si penjual. Misalnya si penjual berkata, “
Saya jual kepadamu satu meja tulis dari jati, ukurannya 140x100 cm,
tingginya 75 cm, sepuluh laci, dengan harga Rp. 100.000,- “. Pembeli pun

berkata, “ Saya beli meja dengan sifat tersebut dengan harga Rp. 100.000,-”.
Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada. Jadi,
salam ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual dan kontan dari pihak
pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad
- Istishna Transaksi bai’ al-istisna’ merupakan kontrak penjualan antara
pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima
pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk
membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan
menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga
serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui
cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.
20. Jual beli salam :
- Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum
ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran
dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai
penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini
kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan
secara pasti. Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada
bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada
nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan
bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal
bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (bridging
financing). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak
harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual
dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat
berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam
pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh
bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. Dalam
praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank
akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri
secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga
beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya
secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (bridging financing).
Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus
menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual
dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat
berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam
pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh
bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.
- Landasan Syariah Salam :
- Al- Qur’an “hai orang orang beriman, apabila kamu bermu’alah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan artinya” (Al-
Baqarah 2:282)
- Al – Hadist Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. datang ke
Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan
(untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata, "Barangsiapa
yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang
jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui."

- Operasional salam : syarat utama salam adalah barang atau hasil produksi
yang diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara
jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Apabila ternyata
nantinya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan di awal maka nasbah harus bertanggung jawab dengan cara
menyediakan barang sejenisnya yang sesuai dengan spesifikasi atau
mengembalikan seluruh uang yang telah diterima.
21. Jual beli istishna dan istishna pararel:
- Istishna Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna
pembayarannya dapat dilakukan oleh bank syariah dalam beberapa kali (termin)
pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuaidengan kesepakatan. Skim istishna
dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan
konstruksi.
- Istisna’ paralel adalah suatu bentuk akadistishna’ antara penjual dan pemesan, dimana untuk
memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akadistisna’ dengan pihak
lain (subkontraktor) yang dapatmemenuhi aset yang dipesan olehpemesan. Syarat
nya akadistisna’ pertama (antara penjual danpemesan) tidak bergantung padaistisna’ kedua
(antara penjualdan pemasok). Selain itu, akadantara pemesan dengan penjualdan akad
antara penjual dengan pemesan harus terpisah dantidak boleh mengakui adanya keuntungan
selama bertransaksi.
22. Transaksi salam dan salam pararel :
- Transaksi salam : merupakan pembelian barang
yang pembayarannya dilunasi di muka sedangkan penyerahan barang dilakuk
an dikemudian hari.
- Salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua
transaksi salam, dalamhal ini transaksi salam pertama dilakukan
dilakukan antara nasabah dengan bank,sedang transaksi salam kedua
dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok.
23. Perbedaan mudharabah dan musyarakah?
- Mudharabah Mudharabah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari
kata dharab yang bermakna memukul, bergerak, pergi, mewajibkan,
mengambil bagian, berpartisipasi[8]. Dalam kaitannya dengan
pengertian mudharabah maka yang lebih cocok adalah mengambil bagian dan
berpartisipasi.
- Musyarakah Musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang
diambil dari kata syaraka yang bermakna bersekutu,
meyetujui.[21] Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah akad kerjasama
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing
pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan
bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan.
24. Sewa ijarah
- seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya,
membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon
kepada Bank syariah untuk menyewa alat2 berat itu. Maka nasabah akan
membayar sewa alat2 berat tersebut kepada Bank syariah
- Contoh IMBT : Seorang nasabah yang sedang melakukan proyek
pembangunan jalan raya, membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang
operasinya, lalu memohon kepada Bank syariah untuk menyewa alat2 berat
itu.Akan tetapi, jika ternyata alat-alat tersebut akan terus dibutuhkan dan dia

kemudian memutuskan untuk membelinya, dia bisa melakukannya dengan
ijarah muntahia bit-tamlik, yaitu menyewa peralatan tersebut dan pada akhir
masa sewa, nasabah membelinya.
25. Dalam kondisi apa skema sewa ijarah dan sewa ijarah muthayah cocok digunakan?
- Konsumen hendak menyewa rumah
- Bank membeli rumah
- Bank menyewa jasa
- Konsumen mencicil sewa rumah, hingga pada akhir masa sewa konsumen
membeli rumah tersebut.

BAB 3
LATIHAN SOAL
1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah
lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin
operasional sebagai lembaga keuangan syariah
2. 4 (empat) prinsip hukum muamalat adalah sebagai berikut :
1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain
oleh Alquran dan Sunah Rasul (prinsip mubah).
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
(prinsip sukarela).
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat (prinsip mendatangkan manfaat
dan menghindarkan mudarat).
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur
penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (prinsip
keadilan).
3. 3 (tiga) contoh transaksi yang haram zatnya yang sangat mungkin biasa dilakukan di
bank konvensional, yaitu :
1. Transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan.
2. Transaksi yang tidak sah akadnya.
3. Transaksi yang mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang
diharamkan, seperti:
- Tadlis (ketidaktahuan satu pihak)
- Gharar (ketidaktahuan kedua pihak)
- Ikhtikar (rekayasa pasar dalam pasokan)
- Ba’i Najsy (rekayasa pasar dalam permintaan)
- Maysir (judi), dan
- Riba (tambahan yang disayaratkan)
4. Perbedaan antara Tadlis dan Gharar
Pada dasarnya, kedua transaksi ini sama-sama memiliki empat hal pokok dalam hal jual
beli, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Perbedaannya adalah :
Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh
salah satu pihak (unknown to one party), sedangkan Gharar merupakan transaksi yang
mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak yang
bertransaksi jual beli.

5. Harga –> Ketika harga beras turun dan pembeli tidak mengetahui bahwa harga beras
sudah turun, disini penjual memanfaatkan hal tersebut dengan tetap menjual harga beras
sebesar harga beras aslinya / pada saat sebelum turun
Kualitas –> Dalam jual beli handphone, dan sesungguhnya handphone tersebut memiliki
cacat yang diketahui oleh penjual dan tidak diketahui oleh pembeli. Dan penjual tidak
memberi tahu kepada pembeli bahwasannya ada cacat di handphoe tersebut. Disini
penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli mengenai kualitas barang tersebut
sehingga bisa menjual handphone sesuai harga aslinya (tidak dikurangi dengan nilai
cacat handphone)
Kuantitas –> Salah satu pihak (penjual) mengurangi takaran barang yang telah
disepakati antara penjual dan pembeli. Pengurangan takaran ini hanya diketahui oleh
penjual
Waktu penyerahan –> Seorang kontrakstor berjanji bisa menyelesaikan pembangunan
rumah dinas dalam jangka waktu 5 bulan, padahal kontraktor tersebut memahami bahwa
waktu penyelesaian lebih dari 5 bulan
6. Harga –> Misalnya, dalam jual beli mobil secara kredit. Jika mobil tersebut dilunasi
dalam jangka waktu yang lebih cepat maka bunga yang dikenakan adalah lebih kecil.
Sedangkan bila dilunasi dalam jangka waktu lebih dari lama, maka akan dikenakan
bunga lebih besar. Disini, penjual dan pembeli tidak mengetahui kapan mobil tersebut
akan terlunasi
Kualitas –> Misalnya, penjualan sapi yang masih dalam perut induknya. Dalam hal ini,
kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui bagaimana kualitas
sapi itu nantinya ketika lahir. Apakah pembeli akan diuntungkan atau dirugikan
Kuantitas –> Misalnya adalah pembelian seluruh hasil panen ketika pohon atau tanaman
belum menunjukkan hasilnya. Dalam hal ini, kedua belah pihak baik penjual maupun
pembeli tidak mengetahui berapa kuantitas hasil panen yang akan diperjualbelikan. Nilai
jual hasil panen bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah dari nilai yang diserahterimakan
Waktu penyerahan –> Misalnya penjualan mobil yang sedang hilang dicuri dengan
akad pembeli membayar seharga tertentu dan berhak atas mobil yang sedang hilang
dilarikan pencuri. Dalam hal ini, kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual tidak
mengetahui kapan barang akan diserahterimakan
7. Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan bersinggungan langsung
dengan praktik konvensional. Berikut 3 contoh bisnis yang ada di masyarakat yang
beroperasi dengan konsep riba, diantaranya sebagai berikut :
1. Bank Konvensional.
2. Praktek lintah darat (rentenir).
3. Jual beli emas pada pedagang eceran yang dinilai harga beli yang jauh lebih rendah.
8. Perbedaan antara bai’najasy dengan bai’ ikhtikar
Ba’i najsy adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak
permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk naik

Contoh : Perdagangan saham di bursa efek atau pasar modal dan produksi barang-barang
yang banyak dimintai masyarakat dengan terbatas guna menaikkan harga barang tersebut
Ba’i ikhtikar adalah tindakan mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara
menimbun
Contoh : Penjualan beras, minyak tanah atau barang-barang pokok lainnya yang sengaja
ditimbunkan agar dapat menaikkan harganya.
9. Maysir adalah sebuah permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan
sementara pihak lainnya akan menderita kerugian.
Tiga contoh praktik maysir yang mungkin masih ada di masyarakat, diantaranya :
 Melakukan taruhan terhadap suatu pertandingan dimana akan ada salah satu pihak
yang dirugikan.
 Praktek sms berhadiah dimana hadiah tersebut diperoleh ketika menang undian.
 Permainan yang mengharuskan bagi para pemainnya menyetor dana tertentu untuk
dapat memperoleh hadiah tapi dengan cara permainan tersebut diacak.
10. Rukun Sahnya Akad
1. Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad. Dalam hal ini, kedua
pihak dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses
perjanjian, jika tidak, akad dianggap tidak sah.
2. Adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima (ijab kabul). Ijab adalah
ungkapan penyerahan kepemilikan oleh pemilik barang, sedangkan kabul adalah
ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pemilik barang berikutnya. Ijab kabul tidak
harus dilakukan secara lisan.
3. Adanya sesuatu yang diikat dengan akad, yakni barang yang dijual dalam akad jual
beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Adapun syarat
barang tersebut dianggap sah apabila:
 Barang tersebut suci atau bisa disucikan
 Barang tersebut bisa digunakan dengan cara yang disyaratkan
 Komoditas harus bisa diserahterimakan
 Barang yang dijual harus milik penjual
 Bila barang dijual langsung harus diketahui wujudnya, dan bila tidak berlokasi, harus
diketahui ukuran, jenis dan kriterianya.
11. Perbedaan antara riba fadhl dan riba nasi’ah:
Riba fadhl adalah riba yang timbul karena pertukaran antarbarang ribawi yang sejenis
dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan Riba nasi’ah adalah riba yang
timbul karena penangguhan penyerahan atau penerimaan barang yang dipertukarkan
dengan jenis barang lainnya.
Jadi, letak perbedaannya adalah pada jenis barang yang dipertukarkan, apakah sama atau
tidak.
12. Contoh praktik riba qardh dan riba jahiliyah :

Riba qardh –> Praktik perbankan konvensional yang mengharuskan pengembalian dana
yang dipinjam beserta dengan kelebihannya atau disebut dengan bunga.
Riba Jahiliyah –> Pinjaman terhadap rentenir dimana bunga yang dibebankan akan
semakin tinggi ketika peminjam tidak dapat melunasi utangnya pada waktu yang telah
ditetapkan.
13. Ta’alluq adalah dua akad yang saling berkaitan, di mana berlakunya akad 1 bergantung
pada akad 2. Sebagai contoh adalah penjualan dengan cara ‘inah, yaitu seseorang
menjual barang seharga tertentu secara cicilan (misalkan Rp.11 juta) kepada orang lain
dengan syarat, orang lain tersebut kembali menjual barang tersebut secara tunai
(misalkan Rp.10 juta).
14. Pelarangan atas transaksi short selling :
Short Selling atau penjualan cepat dapat digolongkan ke dalam Bai’ Najasy dimana short
selling merupakan praktek perjanjian penyerahan syarat berharga yang dilakukan
sebelum tanggal yang ditentukan agar dapat diperoleh dengan harga yang jauh lebih
murah sebelum tanggal penyerahan.
15. Hubungan antara ekonomi gelembung yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalis dengan
berbagai transaksi yang dilarang syariah tetapi dibolehkan kapitalis :
Ekonomi gelembung merupakan spekulasi harga terhadap asset-asset barang mewah
dengan nilai fundamental yang lebih rendah namun harga jual yang lebih tinggi. Hal ini
sangat dilarang oleh syariah karena termasuk dalam tadlis dan riba, dimana tadlis itu
sendiri menspekulasi harga dan tidak diketahui oleh salah satu pihak. Kemudian
termasuk riba yang dilarang oleh syariah karena praktek ekonomi gelembung
mengupayakan keuntungan yang begitu besar jauh melebihi nilai instrinsiknya.

BAB 4
LATIHAN SOAL
1. Konsep lembaga keuangan dalam Al-Qur’an
- Al-Qur’an tidak menyebut konsep lembaga keuangan secara eksplisit. Namun
penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah
terdapat dalam al-Qur’an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai
cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dari al-
Qur’an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah qaum untuk menunjukkan
adanya kelompok sosial yang berinteraksi dengan yang lain. Juga terdapat istilah
balad (negeri) untuk menunjukkan adanya struktur sosial masyarakat dan juga
muluk (pemerintahan) untuk menunjukkan pentingnya sebuah pengaturan
hubungan antar anggota masyarakat. Khalifah (kepemimpinan), juga menjadi
perhatian dalam al-Qur’an. Konsep sistem organisasi tersebut, juga dijumpai
dalam organisasi modern
- Lembaga keuangan syariah modern: apabila diperhatikan teks hukumnya yang ada
dalam ketentuan syariat islam, akan di temukan beberapa lembaga dan
instrumental keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokan kedalam 2
kegiatan yaitu :
a. Kegiatan ekonomi non bank
b. Kegiatan ekonomi bank
2. Lembaga keuangan pada zaman Rasulullah Didalam sejarah umat islam, pembiayaan
yang dilakukan dengan akad yang sesuai syaria’ah telah menjadi bagian tradisi umat
islam. Sejak zaman Rasullah SAW. praktek-praktek seperti menerima titipan harta,
meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta
melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW.
Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit,
menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari kehidupan umat islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan al-Amin dipercaya oleh masyarakat
Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke
Madinah, ia meminta Ali Bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan semua titipan itu
kepada para pemiliknya,. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat
memanfaatkan harta titipan.
3. Di zaman Rasullah SAW. Juga terdapat lembaga keuangan dan juga lembaga yang
mengurusi kepentingan masyarakat, yaitu Baitul Maal dan Wilayatul Hisbah. Baitul
maal
- Lembaga Baitul Maal Merupakan Lembaga bisnis dan sosial yang pertama
dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Apa
yang dilaksanakan oleh rasul merupakan proses penerimaan pendapatan ( revenue
collection ) dan pembelanjaan ( expenditure ) secara transparan dan bertujuan
seperti apa yang disebut sekarang sebagai welfare oriented Ini merupakan sesuatu
yang baru, mengingat pajak-pajak dan pungutan dari masyarakat yang lain
dikumpulkan oleh penguasa dan hanya untuk para raja. Para penguasa di sekitar
Jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia menarik upeti dari rakyat dan dibagi

untuk para raja dan kepentingan kerajaan. Sedangkan mekanisme Baitul Maal,
tidak saja untuk kepentingan umat Islam, tetapi juga untuk melindungi
kepentingan kafir dhimmi.
- Kehadiran lembaga ini membawa pembaharuan yang besar. Dana-dana umat, baik
yang bersumber :
 Dana sosial
 Dan tidak wajib
- Wilayatul Hisbah : Wilayatul Hizbah merupakan lembaga pengontrol
pemerintahan. Pada masa nabi fungsi lembaga kontrol ini dipegang langsung oleh
beliau. Konsep lembaga kontrol ini merupakan fenomena baru bagi masyarakat
Arab, mengingat waktu itu, kerajaan hampir sama sekali tida ada lembaga
kontrolnya. Rasulullah berperan langsung sebagai penyeimbang kegiatan
muamalat, baik ekonomi, politik maupun sosial. Rasulullah selalu menegur
bahkan melarang langsung praktik bisnis yang merusak harga dan menzalimi.
Pelarangan riba, monopol, serta menimbun barang dan sejenisnya menjadi bukti
nyata bahwa terdapat lembaga pengontrol aktifitas bisnis.
4. Lembaga keuangan syariah modern apabila diperhatikan teks hukumnya yang ada
dalam ketentuan syariat islam, akan ditemukan beberapa lembaga dan instrumen
keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam 2 kegiatan yaitu :
a. Kegiatan ekonomi non bank
b. Kegiatan ekonomi bank
- Kegiatan ekonomi non bank dalam ketentuan syariat islam yang termasuk dalam
kategori non bank di antaranya:
 Lembaga zakat
 Ijarah (prinsip sewa)
 Kafalah/ zaman (uang jaminan atau garansi)
 Rahn (penggadaian)
 Wada (simpenan/ deposit)
 Pinjaman
 Salam
 Istishna
 Syirkah
 Akad
 Waris
 Qiradh
 Al- muzara’ah
 Al – musaqoh
5. IDB
- IDB Lembaga keuangan dengan basis syariah ini berawal dari sebuah deklarasi
dalam Konferensi Menteri Keuangan Negara Muslim di Jedah pada bulan
Zulkaidah 1393 H (Desember 1973). Kemudian hal tersebut ditindaklanjuti pada
sidang Gubernur Bank Sentral pada bulan Rajab 1395 H (Juli 1975) dan lembaga
itu sendiri resmi lahir pada 15 Syawal 1395 H (20 Oktober 1975). Lembaga ini
pada dasarnya bertujuan untuk menjadi suatu lembaga yang membantu
pengembangan ekonomi dan sosial negara-negara muslim dan melakukan
kerjasama dengan menggunakan prinsip syariah. Lembaga ini berkantor pusat di

Jedah, negara Kerjaan Saudi Arabia. Dua kantor regional didirikan di Rabat,
Maroko, dan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kegiatan sehari-hari, IDB
dipimpin oleh seoarng Direktur Eksekutif. Salah satu orang yang pernah
menduduki jabatan tersebut adalah Karnean Perwataatmadja yang berasal dari
Indonesia. Fungsi dari lembaga ini antara lain memberikan bantuan modal dan
kredit hibah untuk proyek-proyek produktif dan memberikan assisten finansial
bagi perusahaan-perusahaan di negara muslim anggota IDB untuk
pengembangan ekonomi dan sosial negara tersebut. Lembaga ini juga
mengalokasikan dana khusus untuk dana asistensi bagi
pengembangan ekonomi dan sosial bagi komunitas Islam di negara yang bukan
anggota IDB. Saat ini anggota IDB berjumlah 54 negara. Negara-negara anggota
menyisihkan sejumlah dana untuk IDB yang nantinya dana tersebut akan
digunakan untuk program-program pengembangan ekonomi dan sosial di negara
muslim tersebut. Pada anggota juga otomatis akan menjadi anggota Organisasi
Konferenasi Islam (OKI) dan dalam kondisi tertentu akan menjadi anggota
Dewan Gubernur IDB. Hingga akhir tahun 1412 H (Juni 1992), dana IDB sebesar
2 Miliar Islamic Dinars. Namun, sejak Muharram 1413 H, atas kesepakatan
Dewan Gubernur IDB, dana atau modal IDB itu diperbesar menjadi 6
Miliar Islamic Dinars, yang terdiri dari 600 ribu saham dengan nilai pari per
lembar saham 10 ribu Islamic Dinars. Nilai Islamic Dinars sama dengan SDR
(Special Drawing Right) yang digunakan IMF.
- Islamic Financial Services Board (IFSB) Di sela-sela sidang tahunan IMF di
Washington DC, Amerika Serikat, 21 April 2002, telah disepakati akan dibentuk
satu institusi keuangan islam internasional. Sebagai tindak lanjut dari rencana
tersebut, pada tanggal 4 November 2002, delapan Gubernur Bank Sentral dari
delapan negara Islam, ditambah dengan Presiden IDB, telah menandatangani
pendirian Islamic Financial Services Board (IFSB) di Kuala Lumpur, Malaysia.
Lembaga itu langsung dipimpin oleh seorang bankir senior yang berasal dari
Sudan, Prof. Rifaat Ahmed Abdel Kari, Ph.D. Lembaga multilateral yang akan
memayungi lembaga keuangan syariah di dunia itu, didirikan oleh Bank Sentral
dan otoritas moneter dari Indonesia, Bahrain, Iran, Kuwait, Malaysia, Pakistan,
Saudi Arabia, Sudan, dan Islamic Development Bank (IDB). Kelahiran IFSB
bukan gagasan liar yang muncul secara spontan dalam sidang tahunan IMF
tersebut. Tapi, gagasan ini sudah dirintis sejak lama dan embrionya tumbuh
pada Consultative Meeting for Islamic Financial Products, di Praha, Ceko, 23
September 2000. Dari situlah komitmen negara-negara pendiri semakin kuat
hingga dibentuk Technical Committee untuk mewujudkan lembaga tersebut.
Setelah melalui sejumlah pertemuan penting, akhirnya terwujud juga pada tahun
2002. Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah dunia, kehadiran IFSB
ini memiliki arti sangat penting. Karena kini terdapat sekitar 200 lembaga

perbankan Islam yang sedang tumbuh di 48 negara, termasuk Amerika Serikat,
Eropa, dan Asia Barat. Bank-bank tersebut mengelola aset sekitar $ 170 miliar.
IFSB akan menyusun standar dan prinsip pokok pengawasan, pengaturan, dan
penerapan syariah Islam oleh lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia.
IFSB juga akan menjadi penguhubung sekaligus menjalin kerjasama dengan
lembaga penetapan standar di bidang moneter dan stabilitas ekonomi. Di antara
hal yang akan dilakukan, yang cukup penting adalah penyusunan standar
operasional yang selaras dengan Basel Accord II. Basel Accord II sendiri masih
dalam tahap persiapan akhir bagi pengimplementasian pada akhir tahun 2006,
yang dikendalikan secara eksklusif oleh Bank for International Settlements (BIS)
di Basel, Swiss. Intinya, fungsi IFSB seperti Bank for International Settlement
(BIS). Bagi Indonesia, keberadaan IFSB sangat strategis. Ini untuk
menstandarisasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di negeri ini
sehingga standar operasi dan produknya sama secara internasional. Selain itu,
melalui lembaga tersebut akan dapat dijalin kerja sama antar lembaga keuangan
syariah di dunia.
- International Isntitute of Islamic Thought (IIIT) International Institute
of Islamic Thought (IIIT) adalah sebuah lembaga nonprofit, lembaga pendidikan
dan budaya, yang fokus terhadap gagasan-gagasan ke-Islaman secara umum.
Lembaga ini berdiri di Amerika Serikat pada 1981 atau 1401 H. Lembaga yang
memiliki berbagai cabang di dunia ini, berkantor pusat di Herndon, Virginia.
Lembaga ini memiliki visi mengembangkan umat melalui pendidikan, budaya,
dan mengintegrasikan, pengetahuan Islam dengan kemanusiaan dan
etika Islam dengan moral pengetahuan. Seiring dengan pengembangan ekonomi
syariah, IIIT juga turut berperan mengembangkan konsep, mensosialisasikan, dan
menstandarisasikan ekonomisyariah. Salah satu program
standarisasi ekonomi syariah adalah, The Registered Fellow in Islamic Finance
(RFIF) yang merupakan sertifikasi keahlian keuangan syariah yang berskala
internasional. Untuk menstandarisasi keahlian ini di Indonesia bekerja sama
dengan Karim Business Consulting.
- Accounting and Auditing Organitation for Islamic Finance (AAOIFI)
Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan audit
keuangan lembaga-lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan di
dunia. Lembaga ini berkantor pusat di London, Inggris, dan diakui oleh negara-
negara yang memiliki lembaga keuangan syariah sebagai benchmark akuntansi
dan audit keuangan syariah. Lembaga ini didirikan oleh Bank Dunia bekerja sama
dengan Bahrain Monetery Agency. AAOIFI memiliki misi untuk menciptakan
sistem keuangan syariah yang transparan, berkesinambungan, dan bersih.
Sejumlah standar akuntansi dan audit yang diterbitkan AAOIFI menjadi dasar
bagi lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Standar Akuntansi

Perbankan Syariah yang baru-baru ini disahkan Dewan Syariah Nasional
merupakan peraturan akuntansi perbankan yang merujuk pada standar AAOIFI.
6. Di Indonesia dalam menerapkan praktik keuangan syariah dibagi menjadi tiga
kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.
- Lembaga keuangan bank:
a. Pendanaan
Produk pendanaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia tidak jauh
berbeda dengan pendanaan bank syariah pada umumnya seperti giro, tabungan,
deposito/investasi dan obligasi/sukuk. Akad-akad yang digunakapun merupakan
akad-akad yang sudah biasa digunakan seperti:
- Giro Syariah
Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan
pemindah bukuan. Giro syariah ini menggunakan akad wadiah dan mudharabah
- Tabungan Syariah
Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut
syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro,
dan atau alat lain nya yang dipersamakan dengan itu.Menggunakan akad wadiah
dan mudharabah.
- Deposito Syariah
Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu
tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.Menggunakan akad
mudharabah
- Pembiayaan
Dalam kategori pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia
cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kegiatan usaha maupun pribadi.
Bank syariah secara garis besar melakukan berbagai metode akad yang dibedakan
berdasarkan tujuannya,yaitu :
 Transaksi pembiayaan yang di tujukan untuk memiliki barang baerdasarkan
prinsip jual beli
 Transaksi pembiayaan yang di tujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan
prinsip sewa
 Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan
barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil
7. Lembaga keuangan syariah
Sistem Keuangan syariah adalah suatu sistem keuangan, seperti perbankan, asuransi
dan sebagainya yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan hukum Islam (syariah).
Sistem ini dibentuk berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk
meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba),
serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).
Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut

dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan
atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.
Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah
perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank
Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta
dalam komunitas muslim di dunia. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama
seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan
keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan
usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, yaitu :
 Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam
 Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli dan sewa
 Berorientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran
Islam)
 Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
 Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah.
8. Peran bank indonesia dalam stabilitas keuangan: Sebagai otoritas moneter, perbankan dan
sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas
moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran).
Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh
stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi
mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang
signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan
merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan
merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi
ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat
berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan
mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem
keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan
juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.
- Departemen Keuangan (Depkeu) sebagai sebuah instansi pemerintah yang memiliki
kekuasaan dalam bidang moneter dan fiskal, mempunyai pengaruh yang sangat besar
didalam pengeloalaan negara. Depkeu melalui Badan Kajian Fiskal dan Direktorat
Jenderal Perpajakan dapat membuat sebuah regulasi perpajakan dan menjalankanya,
melalui BAPEPAM dan LK diatur mengenai persyaratan agar sebuah perusahaan dapat
“listed” di Bursa Efek Jakarta (BEJ).
- Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah lembaga yang mewadahi para
ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesiauntuk membimbing, membina
dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia
berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26
Juli 1975 di Jakarta, Indonesia,[1] untuk membantu pemerintah dalam melakukan
hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam

kehalalan sebuah makanan,[2] penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama
Islam,
- Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut IAI, adalah organisasi profesi
yang menaungi seluruh Akuntan Indonesia. Sebutan IAI dalam Bahasa Inggris
adalah Institute of Indonesia Chartered Accountants.
- IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara
keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor
privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak,
akuntan forensik, dan lainnya.
- IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 dengan dua tujuan yaitu 1.
membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan
akuntan; dan 2. mempertinggi mutu pekerjaan akuntan
9. Mengawali tahun 2014, Bank Indonesia mengadakan pertemuan awal tahun dengan
media massa selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 15 sampai 17 Januari 2014 di
Jakarta. Pada pertemuan tersebut jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia
memaparkan hasil evaluasi perekonomian 2013, perkiraan untuk tahun 2014 dan arah
kebijakan Bank Indonesia ke depan.
- Di tahun 2013 yang bisa dibilang tidak mudah, ekonomi Indonesia diprakirakan
mampu tumbuh sebesar 5,7% (yoy). Meskipun lebih rendah dari tahun
sebelumnya, namun angka tersebut merupakan sebuah prestasi. Pasalnya, tekanan
pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) meningkat, dibarengi dengan
pelemahan nilai tukar rupiah. Inflasi pun berada di atas sasaran inflasi yang
ditetapkan Bank Indonesia ketika awal tahun 2013 yang lalu yakni di 4,5% ±1%.
Realisasi inflasi tercatat di angka 8,38% (yoy) sampai akhir 2013.
- Hal ini tidak terlepas dari berbagai tekanan yang dihadapi. Pertama, guncangan
ekonomi terjadi di pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan global
meningkat sejalan dengan sentimen negatif terhadap rencana pengurangan
stimulus moneter alias tapering off di AS. Sementara kondisi ekonomi global yang
menurun akhirnya mengakibatkan terjadinya guncangan kedua. Guncangan kedua
ini adalah tekanan terhadap NPI tahun 2013. Defisit transaksi berjalan
diprakirakan mencapai 3,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih tinggi
pula dari defisit pada tahun 2012 sebesar 2,8%. Surplus di sisi transaksi modal dan
finansial pun menurun. Tak sampai di situ, nilai tukar rupiah di tahun 2013 juga
terus terdepresiasi disertai volatilitas yang meningkat. Pelemahan rupiah ini searah
dengan pelemahan mata uang di negara kawasan.
- Kondisi terkini menunjukkan stabilitas ekonomi kembali terkendali. NPI Triwulan
IV 2013 membaik ditopang penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi bulanan
menurun dan berada dalam pola normal. Tahun 2014, NPI diperkirakan membaik
seiring penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi pada 2014 dan 2015
diperkirakan juga terkendali dalam kisaran 4,5±1% dan 4,0±1%. Pertumbuhan
ekonomi pada 2014, diperkirakan mendekati batas bawah kisaran 5,8-6,2%
sejalan proses konsolidasi ekonomi domestik menuju ke kondisi yang lebih
seimbang.
- Arah kebijakan Tahun 2014
- Arah kebijakan Bank Indonesia difokuskan dan terbagi menjadi 3 (tiga) cakupan
kebijakan, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan, mengelola inflasi ke arah
yang lebih baik dan mempersempit defisit neraca pembayaran. Kebijakan Bank
Indonesia di 2014 tetap mengutamakan penguatan bauran kebijakan di bidang
moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

- Di bidang moneter, kebijakan tetap diarahkan untuk mengendalikan inflasi
menuju sasarannya dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat, melalui
kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Di bidang
makro prudensial, kebijakan diarahkan untuk memitigasi risiko sistemik di sektor
keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan
stabilitas makroekonomi. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan
untuk pengembangan industri sistem pembayaran yang lebih efisien. Seluruh
kebijakan tersebut akan diperkuat dengan berbagai langkah koordinasi kebijakan
bersama Pemerintah dan otoritas sektor keuangan terkait.
10. . "Ada tujuh isu strategis yang perlu jadi perhatian," ujarnya di Hotel Rancamaya,
Bogor, pada Sabtu 21 November 2015.
- Pertama, dia menjelaskan, dimulai dari masih kurangnya sinergi antara OJK dan
pemerintah dalam membangun industri keuangan syariah. Dhani pum
membandingkan industri keuangan syariah di Indonesia dengan Malaysia yang
sudah lebih maju. Pemerintah Malaysia memberi dukungan dengan bentuk
insentif pajak, tax holiday, riset, dan pengelolaan anggaran belanja negara.
- Kedua, yaitu permasalahan modall perbankan syariah. Pada blueprint perbankan
syariah setiap tahunnya menurut Dhani selalu memuat misi bank syariah harus
mampu mandiri hingga mampu memisahkan diri dari induknya. Tetapi hal
tersebut belum dapat dilakukan karena kapasitas yang masih terbatas. "Karena
hukumnya kan modal kecil jangan harap jadi pemain besar," katanya.
- Dari total 12 bank syariah saat ini, 6 bank masih berada di kategori BUKU 1
atau permodalan kurang dari Rp 1 triliun, dan 6 bank lain berada di kategori
BUKU 2 atau permodalan antara Rp 1-5 triliun.
- Dhani mengatakan, permasalahan yang ketiga adalah biaya dana perbankan
syariah yang mahal. "Semua perbankan syariah alami ini, karena kalau biaya
yang diperoleh mahal, jualnya juga nanti mahal," ucapnya.
- Hal ini, menurut dia, menjadi penyebab masyarakat mengeluh perbankan syariah
lebih mahal dibandingkan bank umum konvensional. Kondisi saat ini, bank
syariah banyak bergantung dari deposito masyarakat yaitu sebesar 60 persen,
lalu 40 persen sisanya merupakan tabungan, berkebalikan dari bank umum.
"Karena kalau deposito kan bukan dana murah ya pasti mintanya bunga tinggi,
jadi struktur dananya tidak kompetitif," ujar Dhani.
- Kemudian permasalahan keempat adalah produk bank syariah yang tidak variatif
dan belum dapat diakses masyarakat. Akses pendanaan bank syariah masih
kurang pada sektor-sektor tertentu, khususnya infrastruktur, pertanian, maritim,
dan perkebunan. "Padahal ini kan sektor yang prospek, jadi sejauh ini masih
main di sektor riil saja" kata Dhani. Ia menuturkan perbankan syariah Indonesia
saat ini baru memiliki 17 produk, sedangkan Malaysia sudah mencapai 45
produk.
- Permasalahan kelima adalah terkait dengan kualitas sumber daya manusia di
perbankan syariah yang kurang memadai. "Hanya sedikit SDM berkualitas yang
mau bergabung, kebanyaknya di konvesnional, jadi ada gap of human
resources," ujar Dhani.
- Kemudian permasalahan keenam adalah terkait dengan pemahaman dan
kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah yang masih kurang. "Edukasi
terus dilakukan, tapi kan generasi baru terus muncul, jadi ini proses yang tidak
akan selesai," katanya. Dhani mengatakan selama 10 tahun terakhir sosialisasi
dan edukasi terus dilakukan, sehingga masyarakat yang tadinya tidak memiliki
minat terhadap perbankan syariah mulai tertarik.

- Adapun permasalahan yang terakhir, menurut Dhani, adalah terkait dengan
pengaturan dan pengawasan perbankan syariah oleh OJK yang masih harus
ditingkatkan. "Pengaturan dan pengawasan ini penting untuk meningkatkan daya
saing dan untuk mencapai good corporate governance," kata Dhani lagi.
11. Lembaga perekonomian bank disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 yaitu bahwa Bank adalah badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Hal ini menunjukkan bahwa bank, menurut Ghofur (2008: 1) , adalah
lembaga intermediasi keuangan yang berperan penting dalam perkembangan ekonomi
suatu negara. Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas rakyatnya
beragama Islam sebagian besar di antaranya masih belum dapat menerima sistem
bunga dalam bank konvensional. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran
masyarakat akan praktik riba dalam sistem bunga pada bank konvensional. Fatwa
Majelis Ulama Indonesia yang muncul sebagai hasil dari lokakarya di Cisarua, 19—
22 Agustus 1990 seolah-olah menjadi sebuah solusi mengatasi kerisauan yang hadir
di masyarakat. Namun sebenarnya saat itu terdapat dua pandangan yang berlawanan;
(1) sistem bunga adalah praktik riba sehingga haram, dan (2) sistem bunga tidaklah
haram karena alasan rukhshah (Arifin, 1999: 27 dalam Ghofur, 2008: 2).
12. SETUJU, KARENA Baitul Mal dalam makna istilah sesungguhnya sudah ada sejak
masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta
rampasan perang) pada Perang Badar.[2] Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal
lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta
benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran.[2] Saat itu Baitul
Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta
yang diperoleh belum begitu banyak.[2] Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir
selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk
pemeliharaan urusan mereka.[2] Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah
dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah usainya peperangan, tanpa
menunda-nundanya lagi.[2] Dengan kata lain, dia segera menginfakkannya sesuai
peruntukannya masing-masing
13. Berikut adalah kekurangan bank konvensional:
- Sistem bunga haram dalam Islam
- Bunga yang begitu besar.
- Kredit bermasalah karena prosedur pemberian kredit tidak potensi dan
penampakan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu
- Praktik curang seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif.
- Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan.
14. Kelebihan bank konvensional :
- Nasabah terbiasa dengan metode bunga dibandingkan metode bagi hasil. Benar
atau tidaknya kembali pada Anda, tapi begitulah kenyataannya. Tidak
beragama Islam atau agama yang lain, masyarakat Indonesia lebih mengenal

dan terbiasa system bunga dari pada system bagi hasil, walaupun dalam Islam
sungguh diharamkan system bunga itu sendiri. Dari keterangan tersebut
Nasabah lebih memilih metode bunga yang telah dikenal rakyat kita ini.
- Bank konvensional lebih beragam Alasan kedua dari kelebihan dan
kekurangan bank konvensional ini yaitu tentang bank konvensional lebih
beragam. Kenapa kami bisa bilang begitu? Karena benar adanya bahwa di bank
konvensional yang mana menerapkan system bunga ini lebih kreatif dalam
menciptakan produk-produk, kita ambil sebagai contoh yaitu bunga berbunga
pada saat menabung di bank konvensional. Berbeda ceritanya dengan bank
syariah yang mana menerapkan system bagi hasil.
- Metode bunga telah lama dikenal masyarakat. Karena begitu banyaknya yang
memakai bank konvensional dan begitu lamanya masyarakat yang sudah
mengetahui akan bank konvensional, maka bank konvensional juga semakin
dikenal masyarakat luas. Dari situlah, sistem bunga yang dikenal masyakat
mulai membekas di benak masyarakat. Oleh karena itu, bank konvensional
lebih mudah menarik nasabah penyimpan dana sehingga lebih mudah
mendapatkan modal.
15. Sebaiknya Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan perbankan syariah tahun
2013 tetap mengalami pertumbuhan yang relatif cukup tinggi berkisar antara
336%-58%. Hingga september 2013 target pertumbuhan tersebut nampaknya akan
sulit tercapai. Diliat dari assetnya, berdasarkan data statistika perbankan indonesia
yang diterbitkan oleh bank indonesia, pertumbuhan asset perbankan syariah antara
desember 2012 sampai dengan september 2013 baru mencapai pertumbuhan 16,76
% dari Rp. 195,02 triliun pada desember 2012 menjadi Rp. 227,71 trliun pada
september 2013. Untuk mencapai target pertumbuhan aset sebesar 36% saja,
berarti akhir tahun 2013 aset perbankan syariah harus memcapai diatas Rp. 260
triliun.

BAB 5
LATIHAN SOAL
1. Tujuan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, antara
lain :
a. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat
standar.
b. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang
belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
c. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun
sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan syariah yang berlaku umum.
d. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.
2. Paradigma Transaksi Syariah
Transaksi Syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh
Tuhan sebagai amanah (kepercayaan illahi) dan sarana kebahagian hidup bagi seluruh
umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al
falah).
Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas
dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter
baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk
integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelolayang baik (good governance)
dan disiplin pasar (market disciplin) yang baik.
3. Asas ukhuwah berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial
dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan
semangat saling tolong-menolong.
Asas ‘adalah mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan
sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
Asas maslahah berarti bahwa transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk
kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta
individu dan kolektif.
Asas tawazun maksudnya adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek
material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan riil, bisnis dan sosial,
serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.
Asas syumuliah artinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan
untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama,
ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil ‘alamin.

4. Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual
beli barang untuk mendapatkan laba, dan/atau pemberian layanan jasa untuk
mendapatkan imbalan.
Transaksi syariah non-komersial dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman
atau talangan (qardh), penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak,
sedekah, wakaf, dan hibah.
5. Pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan, diantaranya adalah :
- Investor sekarang dan investor potensial
- Pemilik dana qardh
- Pemilik dana pembiayaan mudharabah
- Pemilik dana titipan
- Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf
- Pengawas syariah
- Karyawan
- Pemasok dan mitra usaha lainnya
- Pelanggan

BAB 6
LATIHAN SOAL
1. Perbedaannya bank konvensional melakukan praktek pembungaan, sedangkan bank
syariah menggunakan praktek bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan praktek
pembungaan karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Sumber penghimpunan dana pada
bank konvensional yaitu giro, tabungan, dan deposito, sedangkan pada bank syariah yaitu
al wadiah dan al mudharabah. Masyarakat cenderung memilih bank yang memberikan
keuntungan lebih besar karena mereka tidak mau dana yang mereka investasikan tidak
memberikan keuntungan.
2. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah yakni titipan murni
yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana
dengan pengelolaan berdasarkan prinsip al-wadiah yad dhomanah yang penarikannya
dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
3. 1. Akad Wadi’ah
Dana yang dititipkan dibank yang dapat ditarik sewaktu – waktu dengan menggunakan
cek, bilyet giro, kartu atm dan sarana perintah pembayaran lainnya. Dalam akad ini tidak
ada perjanjian bagi hasil atau bonus, karena prinsipnya pemilik modal hanya menitipkaan
uangnya saja. Jika ada bonus maka akan diberi tidak akan diberi.
2. Akad Mudharabah
Dana yang ada dalam giro itu dapat digunakan oleh bank untuk investasi dan
menggunakan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dengan bank.
Keuntungan dari akad wadi’ah dan mudharabah :
a. Usaha dan keuntungan akan dibagi sesuai dari kesepakatan awal.
b. Jika terjadi kerugian akan itu disebabkan dari pemilik modal maka rugi tersebut akan
ditanggung oleh pemilik, tetapi jika rugi tersebut dilakukan oleh bank maka ditanggung
oleh bank.
c. Jauh dari perbuatan yang tidak baik
d. Tetap berpegang teguh pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Kerugian dari akad wadi’ah dan mudharabah :
a. System bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit.
b. Pemilik modal belum opasti mendapat keuntungan.
5. 1. Akad Wadi’ah

Simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah
atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya
dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati.
2. Akad Mudharabah
Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan
ketentuan tertentu yang telah disepakati.
Kelebihan Kedua Akad :
a. Pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan prosentase ( nisbah)
b. Lebih adil,transparan,aman dari riba’.
c. Tetap berpegang teguh pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Kekurangan dari kedua akad :
a. Pihak harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan dana tersebut.
b. Nasabah belum pasti akan memperoleh keuntungan.

BAB 9
LATIHAN SOAL
1. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan
ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya
perolehan barang tersebut kepada pembeli.
2. Murabahah cocok digunakan untuk transaksi jual beli, dan traksaksi jual beli itu boleh
dilakukan dengan :
 Murabahah tanpa pesanan
Bank bertindak sebagai penjual barang yang diperolehnya tanpa adanya pesanan terlebih
dahulu dari nasabah.
 Murabahah berdasarkan pesanan
BANK (Membeli) ==> BARANG (Setelah) ==> NASABAH (Pemesan) Dan
Murabahah umumnya dapat diterapkan juga pada produk pembiayaan untuk pembelian
barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti letter of credit (L/C).
skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang
sudah biasa transaksi dengan dunia perbankan pada umumnya
3. Landasan syar’i transaksi murabahah
a. Al-Qur’an
‫ي‬َ‫ا‬ ‫ي‬َ‫ي‬ُ‫ا‬َ‫ا‬ ََّ‫ذ‬‫ا‬‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫َا‬ُ‫م‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫ا‬ ََ‫ذ‬‫أ‬َْ ‫َا‬ُُُ‫ا‬ ‫ذ‬‫م‬ُ‫و‬َ ‫ا‬ ََ‫ذ‬‫ن‬َ‫ا‬ ‫ذ‬‫م‬ُ‫و‬َ‫م‬‫ذ‬‫م‬َْ ‫ي‬‫ا‬‫ي‬ْ‫ي‬َ‫ا‬‫ذ‬ ‫ي‬‫ي‬ْ ََ‫ي‬َ ‫ذ‬‫ن‬َْ َ‫ن‬ ‫ذ‬َُ‫و‬َْ ِ‫ج‬ َ‫يا‬َ‫ة‬‫ي‬ْ ‫ذ‬ََّْ َ‫ار‬َ‫ض‬َْ ‫ذ‬‫م‬ُ‫و‬‫ذ‬‫م‬‫ي‬‫ن‬ .....(‫سيا‬ ‫م‬ ‫)٩٢:٤/ا‬
"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan
yang bathil, kecuali dengna jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
diantara kamu..." (An-Nisa/4: 29)
...َ‫ا‬َ‫ح‬َ‫ا‬ ََ ‫هللا‬ َ‫ا‬‫ذ‬‫م‬َ‫ا‬‫ذ‬ ‫ا‬ َُ َ‫ح‬َ‫ض‬َ‫ح‬ ََ َ‫ي‬ْ ‫ي‬‫ب‬‫ض‬ ‫...ا‬ (‫قضج‬ ‫ا‬ ‫)٥٧٢:٢/ا‬
“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al Baqarah/2:
275)
b. Al-Hadits
‫ذ‬ََّْ َ‫ه‬‫ذ‬‫م‬َ‫ي‬ٍُ َ‫ض‬ ‫ي‬‫ي‬ َ‫ا‬ ُ‫هللا‬ َُ‫ذ‬‫م‬َْ ‫ن‬‫ن‬َْ ‫ن‬‫ن‬ ‫ي‬َ ‫ن‬‫مه‬ ‫ا‬ ‫ص‬‫ن‬َُ‫ى‬ ُ‫هللا‬ ‫ي‬َ‫ذ‬‫م‬ََُْ َ‫ح‬ ََ‫ن‬‫ا‬ٍَ ََ َ‫ا‬‫ي‬ََ : َ‫ال‬َ‫ث‬ََ ‫ن‬َّ‫ي‬‫ي‬‫ذ‬‫م‬‫ي‬َّ ُ‫ل‬َ‫ا‬‫ذ‬‫ض‬َ‫ا‬‫ذ‬‫ا‬ : ُ‫ا‬‫ذ‬‫م‬َ‫ا‬‫ذ‬َ‫ا‬ ‫ص‬َ ‫ي‬َ َ‫ا‬َ‫ل‬َْ ُ‫ل‬َ‫ي‬ َ‫يا‬َ‫ق‬َُ‫ذ‬‫ا‬ ََ
ُ‫خ‬‫ذ‬َُ‫ط‬ ََ ‫ي‬‫ب‬‫ُض‬‫ا‬‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ذض‬‫م‬‫ي‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬ْ َ‫ا‬‫ذ‬ُ‫ي‬ ‫ي‬‫ت‬‫ذ‬‫م‬ ََ ‫ي‬‫ذا‬‫م‬َ‫ا‬‫ذ‬ُ‫ي‬ (‫اَاه‬ َّ ْ‫ا‬ ‫ني‬ َ‫)ل‬
Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya
terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR
Ibnu Majah dengan sanad dhaif)
c. Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
MURABAHAH
Ketentuan syari’i dengan transaksi murabahah, digariskan oleh fatwa Dewan Syariah
Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan

umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan,
utang dalam murabahah, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah
murabahah.
4. Rukun transaksi murabahah meliputi transaktor, yaitu adanya pembeli (nasabah) dan
penjual (bank syariah), objek akad murabahah yang di dalamnya terkandung barang dan
harga, serta ijab dan kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik
dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.
5. Dewan Syari'ah Nasional MUI dalam fatwanya membolehkan bank syari'ah mengenakan
denda kepada nasabah yang dianggap mampu tapi tidak membayar kewajibannya
terhadap bank syari'ah. Denda tersebut dianggap sebagai dana kebajikan dan bukan
merupakan pendapatan bank syari'ah. Denda dibuat dengan pendekatan ta’zir, yaitu
untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya, dan berbentuk sejumlah
uang yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan antara bank syari'ah dan nasabah.
Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda-nunda penyelesaian
utangnya.
Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak
tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Misalkan hingga tanggal 10 Juni, PT. HANIYA tidak memenuhi kewajibaj pembayaran
cicilannya untuk bulan Mei dan Juni. PT. HANIYA baru membayar kewajibannya pada
tanggal 30 Juni 20XA sebesar Rp 9.000.000,- karena ketidakdisiplinan PT. HANIYA
tersebut, BMS mengenakan denda sebagaimana yang telah disepakati dalam akad yaitu
sebesar 10% dari total pendapatan marjin akrual yang tertunggak. PT. HANIYA
mengakui ketidakdisiplinannya dan bersedia membayarnya. Semua pembayaran
dilakukan pada tanggal 30 Juni 20XA.
Maka jurnal selama bulan Mei dan Juni adalah sebagai berikut:
Tanggal Rekening Debet (Rp) Kredit (Rp)
10/5/XA Db. Piutang murabahah jatuh
tempo
4.500.000
Kr. Piutang murabahah 4.500.000
Db. Marjin murabahah yg
ditngguhkan
750.000
Kr. Pndptan marjin
murabahah - akrual
750.000

25/7/XA Db. Kas/Rekening nasabah –
PT. HANIYA
4.500.000
Kr. Piutang murabahah
jatuh tempo
4.500.000
Db. Pndapatan marjin
murabahah – akrual
750.000
Kr. Pendapatan marjin
murabahah
750.000
25/7/XA Db. Rekening nasabah – PT.
HANIYA
75.000
Kr. Rekening dana
kebijakan*
75.000
*Dana kebijakan
= 10% X Tot. Marjin akrual
= 10% X 750.000
= 75.000

BAB 15
LATIHAN SOAL
1. Tahapan Perhitungan Bagi Hasil
Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah di mana
bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai sahibul maal dilakukan beberapa tahapan
sebagai berkut:
 Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil,
 Menentukan jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil,
 Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil,
 Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah,
 Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.
2. Pengertian Profit Sharing
- Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus
ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul
ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total
(total cost). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil
didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan
syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini
dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang
diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem profit and loss sharing dalam
pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal
(investor) dan pengelola modal (enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha
ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha
tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah
kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan
ditanggung bersama sesuai porsi masing-masin. Kerugian bagi pemodal tidak
mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi
pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang
telah dilakukannya.
- Pengertian Revenue Sharing Revenue sharing, secara bahasa revenue berarti uang
masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan revenue sharing berarti
proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya
operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan
hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau

jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus
dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana
terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa
menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan
oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi
pelaksanaanrevenue sharing ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri,
karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang
diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan
jika terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul mall ikut menanggung kerugiannya.
Dalam revenue sharing, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum
memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya
pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak
termasuk fee atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank. Dalam mekanisme ini, berarti
mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari profit and loss
sharing menjadi revenue sharing, perubahan dari penanggunan risiko menjadi tidak
menanggung risiko, walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar
jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas
berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang
diinvestasikan.
3. Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:
 Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah
yang bertindak sebagai pengelola;
 Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam
sistem pool of fund selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam
proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek
syariah;
 Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama,
nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
4. Pada metode Rata-rata, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam
bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari
dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.
Bunga = ( S X B X C ) / 365
Keterangan :
S = Saldo rata-rata harian,
B = Suku bunga tabungan pertahun,
C = Jumlah hari dalam bulan berjalan.
5. Equivalent rate bagi hasil deposito mudharabah 1 bulan yang diberikan oleh Bank Muamalat
Indonesia selama lima tahu terakhit, yaitu mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007
adalah sebagai berikut:
Equivalent rate bagi hasil deposito mudharabah 1 bulan PT. Bank Muamalat Indonesia
selama

Tahu
n
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2003 9.4
8
10.3
2
9.7
7
10.5
1
11.3
3
10.5
5
9.0
5
10.1
7
8.0
4
8.8
9
12.1
3
5.6
8
2 2004 7.0
0
7.41 7.0
5
6.79 7.57 8.82 7.9
8
8.02 8.1
9
6.7
8
8.15 7.9
0
3 2005 6.9
2
7.80 7.0
5
7.34 7.64 7.31 7.3
1
7.44 7.8
2
7.1
6
9.02 8.8
5
4 2006 7.8
8
9.11 8.4
7
8.76 9.08 9.13 8.0
4
8.60 9.1
4
9.2
7
8.99 9.6
1
5 2007 8.5
7
9.35 6.9
2
7.00 7.48 7.30 6.8
3
6.66 7.1
9
6.7
3
6.87 8.0
5
Sumber : Diolah dari laporan realisasi bagi hasil deposito mudharabah BMI
DAFTAR PUSTAKA
Rizal Yaya, Air Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim.2013.Akuntansi Perbankan
Syariah.Salemba Empat

Tugas perbankan syariah

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Tugas perbankan syariah

Similar to Tugas perbankan syariah (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (15)

Tugas perbankan syariah