GAMBARAN GEOGRAFI KOTA TANGERANG

BUKU PUTIH SANITASI | 2-1
Bab 2
Gambaran Umum Kota Tangerang
2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik
2.1.1 Geografis
Kota Tangerang berada di bagian Timur Provinsi Banten. Secara geografis, wilayah
Kota Tangerang terletak antara 6
0
6' – 6
0
13' Lintang Selatan (LS) dan 106
0
36' –
106
0
42' Bujur Timur (BT). Kota Tangerang berjarak ± 60 km dari Ibukota Provinsi
Banten dan ± 27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Hal ini
menjadikan Kota Tangerang sedikit banyak mendapatkan dampak positif maupun
negatif dari perkembangan Ibukota Negara. Pesatnya perkembangan Kota Tangerang
didukung oleh tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dengan kawasan
Jabodetabek, serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap simpul transportasi
berskala nasional dan internasional, seperti Bandar Udara Internasional Soekarno
Hatta, Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, serta Pelabuhan Bojonegara. Letak
geografis Kota Tangerang yang strategis tersebut telah mendorong pertumbuhan
aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota
Tangerang saat ini. Kondisi tersebut harus dapat dikelola dengan baik oleh
Pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.
2.1.2 Administratif
Luas wilayah Kota Tangerang adalah ±16.455 ha (tidak termasuk Bandar Udara
Internasional Soekarno Hatta seluas ±1.969 ha). Secara administratif, Kota
Tangerang terdiri atas 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah
sebagai berikut:
 Sebelah Utara : Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan
Sepatan Timur (Kabupaten Tangerang);
 Sebelah Selatan: Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua (Kabupaten
Tangerang), serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan
Pondok Aren (Kota Tangerang Selatan);
 Sebelah Barat : Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa (Kabupaten
Tangerang); dan
 Sebelah Timur : Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta
Selatan (Provinsi DKI Jakarta).

GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG | BAB 2
Peta 2-1
Administrasi Wilayah
Sumber: RTRW Kota Tangerang 2012-2032.

Tabel 2-1
Nama, Luas Wilayah, dan Jumlah Kelurahan per-Kecamatan Tahun 2013
No. Kecamatan
Jumlah
Kelurahan
Luas Wilayah
Administrasi Terbangun
Luas
(ha)
% Terhadap
Total
Luas
(ha)
% Terhadap
Total
1 Ciledug 8 877 5,33
2 Larangan 8 940 5,71
3 Karang Tengah 7 1.047 6,36
4 Cipondoh 10 1.791 10,88
5 Pinang 11 2.159 13,12
6 Tangerang 8 1.579 9,60
7 Karawaci 16 1.348 8,19
8 Jatiuwung 6 1.441 8,76
9 Cibodas 6 961 5,84
10 Periuk 5 954 5,80
11 Batuceper 7 1.158 7,04
12 Neglasari 7 1.608 9,77
13 Benda* 5 592 3,60
Kota Tangerang 16.455 100,00
Sumber: RTRW Kota Tangerang 2012-2032.
Keterangan: * Tidak termasuk luas Bandara Soekarno Hatta (1.969 ha).
2.1.3 Kondisi Fisik
2.1.3.1 Topografi
Wilayah Kota Tangerang berada pada ketinggian antara 10-18 meter di atas
permukaan laut (m dpl). Wilayah Kota Tangerang bagian utara memiliki rata-
rata ketinggian 10 m dpl, seperti Kecamatan Benda. Sedangkan wilayah Kota
Tangerang bagian selatan memiliki rata-rata ketinggian 18 m dpl, seperti
Kecamatan Ciledug, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Karang Tengah.
Tabel 2-2
Kondisi Topografi Wilayah per-Kecamatan Tahun 2013
No. Kecamatan
Kondisi Topografi
Kemiringan
(%)
Ketinggian
(m dpl)
1 Ciledug 3-8 18,0
2 Larangan 3-8 18,0
3 Karang Tengah 0-3 18,0
4 Cipondoh 0-3 14,0
5 Pinang 0-3 14,0
6 Tangerang 0-3 14,0
7 Karawaci 0-3 14,0
8 Jatiuwung 0-3 14,0
9 Cibodas 0-3 14,0
10 Periuk 0-3 14,0
11 Batuceper 0-3 14,0
12 Neglasari 0-3 14,0
13 Benda 0-3 10,0
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013.
Sebagian besar wilayah Kota Tangerang mempunyai tingkat kemiringan
tanah antara 0-3%. Hanya sebagian kecil di bagian selatan wilayah Kota
Tangerang yang kemiringan tanahnya antara 3-8%, yaitu di sebagian wilayah
Kecamatan Ciledug dan di sebagian wilayah Kecamatan Larangan.

2.1.3.2 Geologi
Secara geologi, Kota Tangerang termasuk dalam Cekungan Jakarta bagian
Barat, yang tersusun oleh endapan alluvium pantai, endapan delta dan
sebagian tersusun dari material gunungapi, yang berada pada suatu tinggian
struktur yang dikenal dengan sebutan Tangerang High. Tinggian ini terdiri
atas batuan tersier yang memisahkan Cekungan Jawa Barat Utara di bagian
barat dengan Cekungan Sunda di bagian timur. Tinggian ini dicirikan oleh
kelurusan bawah permukaan berupa lipatan dan patahan normal, berarah
utara-selatan. Di bagian timur patahan normal tersebut terbentuk cekungan
pengendapan yang disebut dengan Sub Cekungan Jakarta (Jurnal Geologi
Indonesia Vol.1, September 2006).
Batuan yang menutupi Kota Tangerang merupakan batuan kuarter yang
terdiri atas Tuf Banten yang tersusun atas tuf, tuf batu lempung, batu pasir
tufan; ditindih oleh endapan kipas alluvium yang terdiri atas pasir tufan
berselingan dengan konglomerat tufan; endapan pematang pantai yang terdiri
atas pasir halus-kasar, cangkang moluska; serta endapan alluvium yang
terdiri atas bongkah, kerakal, kerikil, pasir halus, dan lempung (Jurnal Geologi
Indonesia Vol.1, September 2006).
2.1.3.3 Klimatologi
Kota Tangerang merupakan daerah beriklim tropis. Kondisi klimatologi Kota
Tangerang dapat dilihat dari data temperatur (suhu) udara dan curah hujan
pada penelitian di Stasiun Geofisika Kelas I Tangerang.
Temperatur udara di Kota Tangerang tahun 2009-2013 berada pada suhu
26,6
o
C - 29,0
o
C, dengan suhu maksimum terjadi pada bulan April 2010 yaitu
29,0
o
C dan suhu minimum pada bulan Februari 2009 dan Januari 2013 yaitu
26,6
o
C. Rata-rata temperatur udara di Kota Tangerang dalam kurun waktu
tahun 2009-2013 adalah 27,7
o
C.
Tabel 2-3
Temperatur Udara Tahun 2009-2013
Bulan
Temperatur Udara Rata-rata
(o
C)
2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata
Januari 26,7 27,1 26,9 27,2 26,6 26,9
Februari 26,6 27,7 27,2 27,5 27,4 27,3
Maret 27,5 28,0 27,2 27,6 28,2 27,7
April 27,9 29,0 27,8 27,6 28,1 28,1
Mei 27,8 28,6 28,0 28,0 28,0 28,1
Juni 27,9 27,6 28,0 28,1 28,1 27,9
Juli 27,3 27,4 27,3 27,7 26,8 27,3
Agustus 27,7 27,7 27,3 27,7 27,7 27,6
September 28,5 27,0 27,5 28,0 28,0 27,8
Oktober 28,4 27,4 28,5 28,5 28,3 28,2
Nopember 27,8 27,9 28,2 27,9 27,9 27,9
Desember 27,7 27,3 28,0 27,9 27,1 27,6
Rata-rata 27,7 27,7 27,7 27,8 27,7 27,7
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2009-2013.

Rata-rata curah hujan di Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2009-
2013 mengalami penurunan pada periode tahun 2009-2012, yaitu dari 166,7
mm pada tahun 2009 menjadi 99,0 mm pada tahun 2012, tetapi mengalami
peningkatan pada tahun 2013 menjadi 201,8 mm. Curah hujan tertinggi dalam
kurun waktu tersebut terjadi pada bulan Januari 2013 yaitu 637,4 mm.
Tabel 2-4
Curah Hujan Tahun 2009-2013
Bulan
Curah Hujan
(mm)
2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata
Januari 359,0 264,4 141,0 249,2 637,4 330,2
Februari 252,8 213,6 179,0 99,0 216,2 192,1
Maret 211,1 214,8 93,5 97,9 162,0 155,9
April 305,2 55,4 235,0 238,0 96,1 185,9
Mei 196,5 67,8 134,0 200,0 176,9 155,0
Juni 129,1 184,5 65,0 54,0 75,6 101,6
Juli 21,3 124,1 117,0 2,0 253,5 103,6
Agustus 15,4 108,0 0,0 8,0 44,4 35,2
September 36,8 187,4 13,0 5,0 66,3 61,7
Oktober 38,7 181,7 22,0 85,0 40,6 73,6
Nopember 247,2 87,1 29,0 47,0 149,8 112,0
Desember 187,7 169,6 161,0 103,0 502,6 224,8
Rata-rata 166,7 154,9 99,1 99,0 201,8 144,3
2.1.3.4 Sumber Daya Air
Wilayah Kota Tangerang berdasarkan satuan wilayah sungai dibagi ke dalam
tiga Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Cisadane, DAS Angke, dan DAS
Cirarab. Sungai Cisadane memiliki panjang 15 km, lebar 100 m, dan tinggi
5,35 m, dengan debit air rata-rata 70 m
3
/detik. Kali Angke memiliki panjang 10
km, lebar 12 m, dan tinggi 5,50 m, dengan debit air rata-rata 18 m
3
/detik. Kali
Cirarab memiliki panjang 4 km, lebar 11 m, dan tinggi 3,50 m, dengan debit
air rata-rata 12 m
3
/detik.
Tabel 2-5
Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kota Tangerang Tahun 2013
Nama Daerah Aliran Sungai
Luas
(ha)
DAS Cisadane 106.350
DAS Angke 7.430
DAS Cirarab 16.100
Sungai Cisadane merupakan sungai besar yang membelah wilayah Kota
Tangerang menjadi dua bagian, yaitu wilayah barat dan timur. Hulu Sungai
Cisadane berasal dari daerah Danau Lido, Kabupaten Bogor. Selain itu,
sungai-sungai kecil di sepanjang lereng utara dan timur Gunung Salak
merupakan anak Sungai Cisadane yang secara kontinyu mensuplai air. Aliran

Sungai Cisadane sangat panjang melintasi daerah administrasi Kabupaten
dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Tangerang dan akhirnya bermuara di
Laut Jawa. Bendungan Pintu 10 di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari
merupakan bendungan untuk mengendalikan debit air Sungai Cisadane ke
arah hilir Kabupaten Tangerang dan dimanfaatkan untuk irigasi teknis.
Beberapa saluran yang berfungsi sebagai jaringan irigasi teknis antara lain
adalah Kali Mokervart, Cisadane Barat, Cisadane Timur dan Siphoon. Pada
DAS Cisadane yang berada di Kota Tangerang terdapat 43 anak
sungai/saluran pembuangan yang semuanya bermuara di Kali Cisadane,
dimana anak sungai yang terbesar adalah Saluran Mookervaart yang
merupakan sodetan penghubung Sungai Cisadane dan Kali Angke.
Keseluruhan DAS Cisadane di Kota Tangerang ini mempunyai daerah
tangkapan air (catchment area) seluas 106.350 ha.
Tabel 2-6
Karakteristik Umum DAS Cisadane
No.
Daerah
Administrasi
Kecamatan Dominasi Guna Lahan
Intensitas
Kegiatan
1 Kab. Bogor Cijeruk Hutan, ladang, permukiman Rendah
Caringin Hutan, ladang, perkebunan, permukiman Rendah
Ciampea Hutan, ladang, perkampungan Rendah
Ciomas Permukiman, ladang, perkebunan Rendah-sedang
Dermaga Permukiman, ladang sedang
Parung Permukiman, ladang Sedang
Gunung Sindur Permukiman, ladang Sedang
2 Kota Bogor Bogor Selatan Pemukiman, kegiatan perkotaan Tinggi
Bogor Barat Permukiman, kegiatan Perkotaan Tinggi
3 Kab. Tangerang Serpong, BSD,
Gading Serpong
Permukiman, ladang, lahan kosong Sedang
Sepatan Permukiman, sawah, ladang Sedang
4 Kota Tangerang Cibodas Permukiman Tinggi
Pinang Permukiman, ladang, lahan kosong. Sedang
Karawaci Permukiman, kegiatan perkotaan Tinggi
Tangerang Permukiman, kegiatan perkotaan Sangat Tinggi
Neglasari Permukiman, ladang Sedang
Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2014-2018.
Kali Angke mengalir di bagian Timur Kota Tangerang. Hulu Kali Angke
berasal dari daerah Semplak, Kabupaten Bogor. Aliran Kali Angke melintasi
4 daerah administrasi, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota
Tangerang dan Jakarta Barat, berakhir di Saluran Pembuang Cengkareng
Drain, Jakarta Barat. Sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke
merupakan kawasan terbangun intensitas sedang-tinggi, yaitu kegiatan
permukiman dan kegiatan perkotaan. Pada DAS Angke yang berada di Kota
Tangerang terdapat 7 anak sungai/saluran pembuangan yang semuanya
bermuara ke Kali Angke. Keseluruhan DAS Angke di Kota Tangerang ini
mempunyai daerah tangkapan air (catchment area) seluas 7.430 ha.

Tabel 2-7
Karakteristik Umum DAS Angke
No.
Daerah
Administrasi
Intensitas
Kegiatan
1 Kab. Bogor Semplak Permukiman, ladang, sawah Sedang
Bojong Gede Permukiman, ladang, sawah Sedang
Parung Permukiman, ladang Sedang
2 Kab. Tangerang Pamulang Permukiman, ladang Tinggi
Serpong Permukiman, ladang lahan kosong Sedang
3 Kota Tangerang Ciledug Permukiman, kegiatan perkotaan Sangat Tinggi
Kr. Tengah Permukiman, kegiatan perkotaan Tinggi
Pinang Permukiman, ladang, lahan kosong Tinggi
4 Jakarta Barat Duri Kosambi Permukiman, kegiatan perkotaan Tinggi
Kembangan Permukiman, kegiatan perkotaan Sangat Tinggi
Hulu sungai Kali Cirarab berada di bagian Utara Kabupaten Bogor sekitar
Kecamatan Rumpin. Aliran Kali Cirarab berkelok-kelok, melintasi 3 daerah
administrasi, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang dan Kota
Tangerang. Sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirarab merupakan
kawasan budidaya daerah terbangun. Pada DAS Cirarab yang berada di Kota
Tangerang terdapat 4 anak sungai / saluran pembuangan yang semuanya
bermuara ke Kali Cirarab, yaitu: Kali Cangkring, Kali Sasak, Kali Keroncong,
dan Kali Jatake. Keseluruhan DAS Cirarab di Kota Tangerang ini mempunyai
daerah tangkapan air (catchment area) seluas 16.100 ha.
Tabel 2-8
Karakteristik Umum DAS Cirarab
No.
Daerah
Administrasi
Intensitas
Kegiatan
1. Kab. Bogor Parung Panjang Permukiman, perkebunan, ladang Rendah
Rumpin Permukiman, Perkebunan, ladang Rendah
2. Kab. Tangerang Serpong Permukiman, ladang, lahan kosong Sedang
Curug Permukiman Sedang
Cikupa Industri Tinggi
Sepatan Permukiman, sawah, ladang Sedang
3. Kota Tangerang Jatiuwung Industri, permukiman Sangat Tinggi
Periuk Industri, permukiman Tinggi
Selain sungai, di wilayah Kota Tangerang juga terdapat situ sebanyak 6 buah
situ dengan luas total saat ini adalah 152,01 ha dan kedalaman antara 2,5-3,0
m. Secara umum, kondisi situ di Kota Tangerang menunjukkan penurunan
kuantitas maupun kualitas. Hal ini antara lain tercermin dari berbagai laporan
yang menyatakan berkurangnya jumlah dan luasan areal situ, dari semula
terdata sebanyak 9 situ, saat ini hanya tersisa 6 situ, dengan penyusutan luas
keseluruhan areal sebesar 41%, yaitu dari 257 ha menjadi 152,01 ha. Situ
terluas di wilayah Kota Tangerang adalah Situ Cipondoh yang berada di
Kecamatan Cipondoh dan Kecamatan Pinang, dengan luas saat ini adalah
126,17 ha. Selama ini Situ Cipondoh difungsikan sebagai pengendali banjir,
irigasi, cadangan air baku dan rekreasi. Kondisi Situ Cipondoh saat ini
cenderung mengalami pendangkalan terutama di tepi situ karena banyak
ditumbuhi tanaman eceng gondok yang memenuhi permukaan air Situ
Cipondoh.

Peta 2-2
Daerah Aliran Sungai
Sumber: Perencanaan Penanganan Banjir Kota Tangerang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tangerang 2010.

Tabel 2-9
Nama dan Kondisi Situ Tahun 2013
No. Nama Situ Lokasi
Luas
(ha)
Kedalaman
(m)
Kewenangan
1 Cipondoh Kec. Cipondoh dan Kec. Pinang 126,17 3,0 Pusat/Provinsi Banten
2 Besar (Gede) Kel. Cikokol Kec. Tangerang 5,07 3,0 Pusat/Provinsi Banten
3 Cangkring Kec. Periuk 5,17 3,0 Pusat/Provinsi Banten
4 Kunciran Kel. Kunciran Kec. Pinang 0,40 2,5 Pusat/Provinsi Banten
5 Bojong Kel. Kunciran Kec. Pinang 0,20 3,0 Pusat/Provinsi Banten
6 Bulakan Kec. Periuk 15,00 3,0 Pusat/Provinsi Banten
Jumlah 152,01
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013
Akuifer yang berkembang di wilayah Kota Tangerang berlitologi pasir tufaan,
dan dapat dibedakan berdasarkan kedalamannya menjadi akuifer dangkal
dan akuifer dalam. Akuifer dangkal di sini dibatasi hanya untuk akuifer-akuifer
yang terdapat hingga kedalaman sampai 50 m di bawah permukaan tanah
setempat (bmt), sedangkan akuifer dalam adalah akuifer yang terdapat pada
kedalaman lebih dari 50 m bmt. Ketebalan akuifer ini beragam mulai dari 5-25
m untuk akuifer dangkal (kedalaman sampai 50 m), hingga ketebalan 4-80 m
untuk akuifer dalam (kedalaman lebih dari 50 m). Akuifer dangkal (kedalaman
kurang dari 50 m) adalah akuifer tak tertekan dan pada tempat yang semakin
dalam berubah menjadi akuifer semi-tertekan. Sedangkan akuifer dalam
(kedalaman lebih dari 50 m) merupakan akuifer tertekan yang dibatasi oleh
dua lapisan kedap air (impermeable layer) pada bagian atas dan bawahnya.
Sistem airtanah tak tertekan dijumpai pada kedalaman antara 2-10 m bmt.
Batuan penyusun akuifer sistem airtanah tersebut berada pada satuan
endapan pantai. Akuifer tak tertekan ini berubah menjadi semi-tertekan pada
tempat yang lebih dalam. Permeabilitas batuan pada satuan endapan ini
sedang, dan pada beberapa lokasi berubah menjadi tinggi, khususnya pada
daerah akumulasi endapan sungai dengan butiran pasir kasar hingga kerakal.
Debit aliran pada sumur-sumur gali pada sistem akuifer ini berkisar antara 0-3
liter/detik.
Tipe akuifer yang berkembang adalah Sistem Endapan Aluvium Pantai.
Batuan penyusun endapan ini umumnya berupa lempung, pasir, dan kerikil
hasil dari erosi dan transportasi batuan di bagian hulunya. Umumnya batuan
pada endapan alluvium bersifat tidak kompak, dengan morfologi yang
umumnya datar sampai sedikit bergelombang. Dari segi kuantitas, airtanah
pada endapan alluvium pantai dapat menjadi sumber airtanah yang baik,
terutama pada lensa-lensa batu pasir lepas. Namun demikian, dari segi
kualitas airtanah pada akuifer endapan alluvium pantai tergolong buruk yang
ditandai dengan bau, warna kuning, keruh karena tingginya kandungan
garam, besi, serta mangan (Fe dan Mn).
Kualitas airtanah yang baik umumnya dapat dijumpai pada endapan akuifer
alluvium pantai yang berupa akuifer tertekan. Akuifer pada sistem ini tersusun
oleh endapan pasir halus yang belum terkompaksi dan setempat, sehingga
terdapat airtanah segar.

Peta 2-3
Airtanah
Sumber: Studi Potensi dan Konservasi Airtanah Kota Tangerang, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang, 2011.

Ketinggian muka airtanah rata-rata di wilayah Kota Tangerang berkisar antara
9-32 meter di bawah permukaan tanah setempat (m bmt). Tinggi muka
airtanah rata-rata paling dalam terdapat di Kecamatan Jatiuwung yaitu 32 m
bmt. Sedangkan tinggi muka airtanah rata-rata paling dangkal terdapat di
Kecamatan Benda yaitu 9 m bmt.
Tabel 2-10
Tinggi Muka Airtanah Rata-rata per-Kecamatan Tahun 2013
No. Kecamatan
Tinggi Muka Airtanah Rata-rata
(m bmt)
1 Ciledug 15
2 Larangan 17
3 Karang Tengah 10
4 Cipondoh 19
5 Pinang 12
6 Tangerang 14
7 Karawaci 16
8 Jatiuwung 32
9 Cibodas 26
10 Periuk 26
11 Batuceper 14
12 Neglasari 11
13 Benda 9
2.2 Demografi
Bagian ini berisi uraian tentang jumlah dan kepadatan penduduk Kota Tangerang tahun
2009-2013 dan proyeksinya untuk tahun 2014-2019.
2.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Berdasarkan data BPS Kota Tangerang, jumlah penduduk Kota Tangerang dalam
kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami peningkatan dari 1.652.590 jiwa (2009)
menjadi 1.982.132 jiwa (2013). Pertumbuhan penduduk rata-rata Kota Tangerang
dalam kurun waktu tahun 2009-2013 sebesar 3,28%.
Jumlah penduduk terbesar saat ini berada di Kecamatan Cipondoh, yaitu 256.810 jiwa
(2013), sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Benda, yaitu
92.336 jiwa (2013). Laju pertumbuhan penduduk rata-rata tertinggi dalam kurun waktu
tahun 2009-2013 dialami oleh Kecamatan Cipondoh, yaitu rata-rata 5,88% per tahun,
sedangkan laju pertumbuhan penduduk rata-rata terendah dialami oleh Kecamatan
Jatiuwung, yaitu rata-rata 0,23% per tahun.
Jumlah rumah tangga di Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2009-2013 juga
mengalami peningkatan dari 446.646 KK (2009) menjadi 519.925 KK (2013). Jumlah
rumah tangga terbesar saat ini berada di Kecamatan Cipondoh, yaitu 62.862 KK
(2013), sedangkan jumlah rumah tangga terkecil berada di Kecamatan Benda, yaitu
24.199 KK (2013).

Tabel 2-11
Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk per-Kecamatan Tahun 2009-2013
No. Kecamatan
Jumlah Penduduk
(jiwa)
Jumlah Rumah Tangga
(KK)
Tingkat Pertumbuhan
(%)
Kepadatan Penduduk
(jiwa/ha)
Tahun Tahun Tahun Tahun
2009 2010 2011 2012 2013* 2009 2010 2011 2012 2013* 2009 2010 2011 2012 2013* 2009 2010 2011 2012 2013*
1 Ciledug 136.655 147.023 153.069 161.604 169.426 33.926 36.461 37.839 39.948 41.881 NA 7,59 4,11 5,58 4,84 156 168 175 184 193
2 Larangan 151.879 163.901 168.877 176.229 182.732 38.847 40.885 41.956 43.780 45.395 NA 7,92 3,04 4,35 3,69 162 174 180 187 194
3 Karang Tengah 109.931 118.473 121.627 126.364 130.509 28.625 29.652 30.292 31.470 32.502 NA 7,77 2,66 3,89 3,28 105 113 116 121 125
4 Cipondoh 197.906 216.346 227.396 242.548 256.810 49.812 53.167 55.661 59.371 62.862 NA 9,32 5,11 6,66 5,88 111 121 127 135 143
5 Pinang 148.222 160.206 166.172 174.655 182.357 37.815 40.093 41.386 43.497 45.415 NA 8,09 3,72 5,10 4,41 69 74 77 81 84
6 Tangerang 137.524 152.145 157.343 162.192 167.463 36.244 38.448 39.583 40.799 42.125 NA 10,63 3,42 3,08 3,25 87 96 100 103 106
7 Karawaci 156.465 171.317 172.959 176.556 179.240 43.452 46.020 46.319 47.389 48.109 NA 9,49 0,96 2,08 1,52 116 127 128 131 133
8 Jatiuwung 127.824 120.216 119.929 120.767 121.045 35.370 43.383 43.132 43.491 43.591 NA -5,95 -0,24 0,70 0,23 89 83 83 84 84
9 Cibodas 111.249 142.479 144.422 148.032 150.889 41.025 38.304 38.677 39.733 40.500 NA 28,07 1,36 2,50 1,93 116 148 150 154 157
10 Periuk 119.249 129.384 132.089 136.420 140.076 34.296 36.380 37.922 39.246 40.298 NA 8,50 2,09 3,28 2,68 125 136 138 143 147
11 Batuceper 95.538 90.590 92.351 95.162 97.532 23.693 24.471 24.866 25.680 26.319 NA -5,18 1,94 3,04 2,49 83 78 80 82 84
12 Neglasari 82.607 103.504 105.585 108.908 111.718 22.552 25.355 25.781 26.055 26.727 NA 25,30 2,01 3,15 2,58 51 64 66 68 69
13 Benda 77.541 83.017 85.522 89.119 92.336 20.989 21.809 22.362 23.356 24.199 NA 7,06 3,02 4,21 3,61 131 140 144 151 156
Kota Tangerang 1.652.590 1.798.601 1.847.341 1.918.556 1.982.132 446.646 474.428 485.776 503.815 519.925 NA 8,84 2,71 3,86 3,28 100 109 112 117 120
Keterangan: * Angka perkiraan sementara.

Kepadatan penduduk Kota Tangerang mengalami peningkatan dalam kurun waktu
tahun 2009-2013, dari 100 jiwa/ha (2009) menjadi 120 jiwa/ha (2013). Kecamatan
dengan kepadatan penduduk tertinggi saat ini adalah Kecamatan Larangan, yaitu 194
jiwa/ha (2013), sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah
Kecamatan Neglasari, yaitu 69 jiwa/ha (2013).
2.2.2 Proyeksi Penduduk
Pertumbuhan penduduk Kota Tangerang dalam kurun waktu lima tahun terakhir
(2009-2013) menunjukkan pola yang cenderung linier, sebagaimana ditunjukkan pada
Gambar 2-1 berikut ini:
Gambar 2-1
Grafik Pertumbuhan Penduduk Tahun 2009-2013
Dengan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk Kota Tangerang untuk lima tahun
mendatang juga masih berpola linier, maka metode yang digunakan untuk proyeksi
penduduk Kota Tangerang tahun 2014-2019 adalah Metode Proyeksi Aritmatik,
dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
di mana:
Pn = penduduk tahun ke-n
P0 = penduduk tahun awal
n = jumlah tahun (periode)
r = angka pertumbuhan

Tabel 2-12
Proyeksi Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk per-Kecamatan Tahun 2014-2019
No. Kecamatan
Jumlah Penduduk
(jiwa)
Jumlah Rumah Tangga
(KK)
Kepadatan Penduduk
(jiwa/ha)
Tahun Tahun Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Ciledug 177.247 185.069 192.891 200.712 208.534 216.355 43.815 45.748 47.682 49.615 51.549 53.482 202 211 220 229 238 247
2 Larangan 189.235 195.738 202.240 208.743 215.246 221.749 47.011 48.626 50.242 51.857 53.473 55.088 201 208 215 222 229 236
3 Karang Tengah 134.653 138.798 142.943 147.088 151.232 155.377 33.534 34.567 35.599 36.631 37.663 38.696 129 133 137 140 144 148
4 Cipondoh 271.072 285.333 299.595 313.857 328.119 342.381 66.353 69.844 73.335 76.826 80.317 83.808 151 159 167 175 183 191
5 Pinang 190.060 197.762 205.464 213.166 220.869 228.571 47.333 49.252 51.170 53.088 55.006 56.925 88 92 95 99 102 106
6 Tangerang 172.734 178.006 183.277 188.548 193.819 199.091 43.451 44.777 46.103 47.429 48.755 50.081 109 113 116 119 123 126
7 Karawaci 181.923 184.607 187.291 189.974 192.658 195.342 48.830 49.550 50.270 50.991 51.711 52.431 135 137 139 141 143 145
8 Jatiuwung 121.323 121.600 121.878 122.156 122.434 122.711 43.691 43.791 43.891 43.991 44.091 44.191 84 84 85 85 85 85
9 Cibodas 153.746 156.603 159.460 162.317 165.174 168.031 41.267 42.034 42.800 43.567 44.334 45.101 160 163 166 169 172 175
10 Periuk 143.732 147.388 151.044 154.700 158.356 162.012 41.350 42.401 43.453 44.505 45.557 46.609 151 154 158 162 166 170
11 Batuceper 99.901 102.271 104.640 107.010 109.379 111.749 26.959 27.598 28.238 28.877 29.517 30.156 86 88 90 92 94 97
12 Neglasari 114.528 117.337 120.147 122.957 125.767 128.577 27.399 28.072 28.744 29.416 30.088 30.761 71 73 75 76 78 80
13 Benda 95.553 98.771 101.988 105.205 108.422 111.639 25.042 25.885 26.729 27.572 28.415 29.258 161 167 172 178 183 189
Kota Tangerang 2.045.707 2.109.283 2.172.858 2.236.434 2.300.010 2.363.585 536.035 552.145 568.256 584.366 600.476 616.586 124 128 132 136 140 144
Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi, jumlah penduduk Kota Tangerang pada
tahun 2019 bertambah sebesar 19,24% dari saat ini, yaitu menjadi 2.363.585 jiwa.
Jumlah penduduk terbesar pada tahun 2019 berada di Kecamatan Cipondoh, yaitu
mencapai 342.381 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan
Benda, yaitu sebanyak 111.639 jiwa.
Hasil perhitungan proyeksi juga menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga di Kota
Tangerang pada tahun 2019 meningkat sebesar 18,59% dari saat ini, yaitu menjadi
616.586 KK. Jumlah rumah tangga terbesar pada tahun 2019 berada di Kecamatan
Cipondoh, yaitu 83.808 KK, sedangkan jumlah rumah tangga terkecil berada di
Kecamatan Benda, yaitu 29.258 KK.
Untuk kepadatan penduduk, hasil proyeksi menunjukkan bahwa kepadatan penduduk
Kota Tangerang mengalami peningkatan dari 120 jiwa/ha (2013) menjadi 144 jiwa/ha
(2019). Kecamatan terpadat pada tahun 2019 adalah Kecamatan Ciledug dengan
kepadatan penduduk mencapai 247 jiwa/ha.
2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah
Bagian ini berisi uraian tentang kondisi perekonomian daerah dan kondisi keuangan daerah
Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2009-2013.
2.3.1 Perekonomian Daerah
Bagian ini berisi uraian tentang kondisi perekonomian daerah Kota Tangerang tahun
2009-2013 berdasarkan indikator perekonomian daerah berupa: Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), pendapatan perkapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE),
dan tingkat inflasi.
Tabel 2-13
Peta Perekonomian Daerah Tahun 2009-2013
Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
PDRB Hk (Milyar Rp) 27.562,54 29.402,85 31.414,10 33.428,91 35.754,78
PDRB Hb (Milyar Rp) 49.332,26 56.964,84 63.675,06 70.200,92 75.312,21
Pendapatan Perkapita Hk (Juta Rp) 16,68 16,35 17,01 17,42 18,04
Pendapatan Perkapita Hb (Juta Rp) 29,85 31,67 34,47 36,59 38,00
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,74 6,68 6,84 6,41 6,02
Tingkat Inflasi (%) 2,49 6,08 3,78 4,44 10,02
Penghitungan PDRB didasarkan pada dua harga, yaitu harga dasar/konstan (constant
price) dan harga berlaku (current price). PDRB atas dasar harga konstan (Hk) adalah
jumlah dari barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai
dengan harga pasar yang tetap (tahun dasar, yaitu tahun 2000). Sedangkan PDRB
atas dasar harga berlaku (Hb) adalah jumlah nilai barang dan jasa, pendapatan atau
pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun bersangkutan. Nilai

PDRB ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah atas barang dan
jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Besar kecilnya PDRB suatu daerah sangat
tergantung pada potensi sumber ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Dalam kurun
waktu tahun 2009-2013, PDRB atas dasar harga konstan Kota Tangerang mengalami
peningkatan dari 27.562,54 milyar rupiah (2009) menjadi 35.754,78 milyar rupiah
(2013). Artinya, dalam kurun waktu tersebut terdapat kenaikan nilai PDRB atas dasar
harga konstan Kota Tangerang sebesar 8.192,24 milyar rupiah. Sedangkan nilai
PDRB atas dasar harga berlaku Kota Tangerang, dalam kurun waktu yang sama,
mengalami kenaikan sebesar 25.979,95 milyar rupiah, yaitu dari 49.332,26 milyar
rupiah (2009) menjadi 75.312,21 milyar rupiah (2013).
Pendapatan perkapita dihitung dengan membagi jumlah PDRB dengan jumlah
penduduk pada pertengahan tahun. Angka pendapatan perkapita ini memperlihatkan
rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk dan dapat
merepresentasikan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Berdasarkan data di atas,
dalam kurun waktu tahun 2009-2013, angka pendapatan perkapita Kota Tangerang
atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar 1,36 juta rupiah, yaitu dari
16,68 juta rupiah per tahun (2009) menjadi 18,04 juta rupiah per tahun (2013).
Sedangkan angka pendapatan perkapita Kota Tangerang atas dasar harga berlaku
mengalami kenaikan sebesar 8,14 juta rupiah, yaitu dari 29, 85 juta rupiah per tahun
(2009) menjadi 38,00 juta rupiah per tahun (2013).
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2009-
2013 relatif stabil seiring dengan LPE Provinsi Banten dan LPE Nasional,
sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2-2
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2009-2013. Berdasarkan data dalam
gambar tersebut, juga terlihat bahwa LPE Kota Tangerang saat ini (2013) sebesar
6,02% lebih tinggi dari LPE Provinsi Banten (5,86%) dan LPE Nasional (5,72%).
Gambar 2-2
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2009-2013
Sumber: Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Tangerang 2013.

Selama Januari-Desember 2013 telah terjadi inflasi di Kota Tangerang sebesar
10,02%, berada di atas laju inflasi Provinsi Banten (9,65%) dan Nasional (8,38%).
Sedangkan perkembangan inflasi Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2009-
2012 menunjukkan angka yang cukup terkendali dan masih berada pada koridor
sasaran inflasi Provinsi Banten dan Nasional untuk setiap tahunnya.
2.3.2 Keuangan Daerah
Keuangan Daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Lebih lanjut dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa Keuangan Daerah terbagi
menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Daerah.
2.3.2.1 Realisasi APBD
Realisasi total Pendapatan Daerah Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun
2009-2013 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan
sebesar 21,22% per tahun, yaitu dari 1.182.799,57 juta rupiah (2009) menjadi
2.554.197,03 juta rupiah (2013). Peningkatan ini selain disebabkan oleh
naiknya pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan (dengan rata-rata
pertumbuhan 9,88% per tahun), juga karena adanya berbagai upaya yang
telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dalam peningkatan pendapatan
dari pajak dan retribusi daerah sejak tahun 2008 yang ditunjukkan oleh
naiknya Pendapatan Asli Daerah (dengan rata-rata pertumbuhan 43,28% per
tahun). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi daerah berdampak pula terhadap
perkembangan basis penerimaan daerah yang ada.
Dari sisi kemandirian keuangan daerah yang diukur dengan rasio realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total pendapatan daerah,
kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam membiayai sendiri kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat relatif
rendah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap total pendapatan
daerah Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2009-2013 rata-rata hanya
sebesar 26,35%. Namun demikian, rasio kemandirian keuangan daerah Kota
Tangerang dalam kurun waktu tersebut juga mengalami peningkatan dari
16,36% (2009) menjadi 33,31% (2013). Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan kemandirian keuangan daerah Kota Tangerang dari tahun ke
tahun dalam kurun waktu tersebut

Tabel 2-14
Rekapitulasi Realisasi APBD Kota Tangerang Tahun 2009-2013
No. Uraian
Realisasi
(juta rupiah) Rata-rata
Pertumbuhan
2009 2010 2011 2012 2013
A Pendapatan
(a.1 + a.2 + a.3)
1.182.799,57 1.338.920,81 1.839.864,61 2.188.723,33 2.554.197,03 21,22
a.1 Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
193.552,07 230.634,14 499.600,76 631.328,86 815.733,56 43,28
a.1.1 Pajak Daerah 126.887,06 159.764,13 418.529,73 516.450,64 643.428,46 50,06
a.1.2 Retribusi Daerah 26.381,13 30.180,38 39.609,90 60.374,68 103.524,86 40,75
a.1.3 Hasil Pengolahan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
10.762,27 13.663,13 12.515,47 7.407,59 8.302,85 -6,28
a.1.4 Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah
29.521,61 27.026,50 28.945,65 47.095,95 60.477,39 19,64
a.2 Dana Perimbangan
(Transfer)
803.724,32 823.213,83 819.401,10 1.069.716,22 1.171.494,01 9,88
a.2.1 Dana Bagi Hasil 293.775,91 326.681,95 253.727,03 315.169,00 333.794,31 3,24
a.2.2 Dana Alokasi Umum 506.999,71 488.979,28 554.055,98 747.696,47 829.387,86 13,09
a.2.3 Dana Alokasi Khusus 2.948,70 7.552,60 11.618,10 6.850,76 8.311,84 29,57
a.3 Lain-lain
Pendapatan yang
Sah
185.523,18 285.072,84 520.862,75 487.678,25 566.969,46 32,22
a.3.1 Hibah - - - - - -
a.3.2 Dana Darurat - - - - - -
a.3.3 Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah
Daerah Lainnya
170.523,18 207.460,32 270.466,35 300.729,85 342.745,51 19,07
a.3.4 Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus
- 74.612,56 236.396,43 182.398,55 219.224,10 71,39
a.3.5 Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
15.000,00 2.999,97 13.999,97 4.549,85 4.999,85 -24,02
B Belanja
(b1 + b.2)
1.104.824,34 1.395.734,74 1.635.673,96 1.925.246,11 2.766.418,07 25,79
b.1 Belanja Tidak
Langsung
447.480,62 598.698,83 717.932,74 815.995,55 921.801,44 19,80
b.1.1 Belanja Pegawai 426.237,55 568.184,49 649.560,94 782.092,43 850.294,04 18,84
b.1.2 Belanja Bunga 1.739,22 - - - -
b.1.3 Belanja Hibah 2.685,92 11.522,83 41.061,73 32.108,00 69.856,39 125,83
b.1.4 Belanja Bantuan
sosial
15.817,94 17.916,13 22.709,90 487,50 616,25 -55,57
b.1.5 Belanja Bantuan
Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/
Kota, Pemerintahan
Desa dan Partai
Politik
- 954,55 954,55 954,55 954,55 0,00
b.1.6 Belanja Tidak
Terduga
1.000,00 120,84 3.645,62 353,07 80,21 -46,78
b.2 Belanja Langsung 657.343,72 797.035,90 917.741,21 1.109.250,56 1.844.616,63 29,43
b.2.1 Belanja Pegawai 200.322,08 254.739,74 280.233,89 184.907,82 274.009,39 8,15
b.2.2 Belanja Barang dan
Jasa
177.063,73 228.843,05 313.859,31 494.366,62 778.754,70 44,82
b.2.3 Belanja Modal 279.957,90 313.453,11 323.648,02 429.976,12 791.852,54 29,68
C Pembiayaan 329.873,94 381.717,82 312.381,62 496.618,63 745.286,34 22,60
Surplus/Defisit
Anggaran
56.788,31 -71.813,93 186.713,83 248.477,22 -212.221,04 -184,70

Realisasi belanja daerah Kota Tangerang selama tahun 2009-2013
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan
sebesar 25,79% per tahun, yaitu dari 1.104.824,34 juta rupiah (2009) menjadi
2.766.418,07 juta rupiah (2013). Pertumbuhan rata-rata realisasi Belanja
Tidak Langsung menunjukkan angka yang lebih kecil yaitu 19,80%
dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata realisasi Belanja Langsung yaitu
29,43%. Sedangkan berdasarkan proporsinya terhadap total belanja daerah,
proporsi Belanja Langsung selalu lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi
Belanja Tidak Langsung untuk setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun
2009-2013 tersebut.
Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan
untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika
terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih
perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi,
transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang
dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri dapat
berupa anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tangerang selama tahun 2009-2013
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan
sebesar 22,60%, yaitu dari 329.873,94 juta rupiah (2009) menjadi 745.286,34
juta rupiah (2013).
2.3.2.2 Realisasi Belanja Sanitasi
Tabel 2-15
Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kota Tangerang Tahun 2009-2013
No. SKPD
Realisasi Belanja Sanitasi
(juta rupiah)
Rata-rata
Pertumbuhan
(%)2009 2010 2011 2012 2013
1 DPU
1.a Investasi
1.b Operasional/Pemeliharaan
(OM)
2 DKP
2.a Investasi
(OM)
3 BPLH
3.a Investasi
(OM)
4 Dinkes
4.a Investasi
(OM)
5 Bappeda
5.a Investasi
(OM)
6 Total Belanja Sanitasi
(1+2+3+4+5)
7 Pendanaan investasi
Sanitasi Total
(1+2+3+4+5)

No. SKPD
Realisasi Belanja Sanitasi
(juta rupiah)
Rata-rata
Pertumbuhan
(%)2009 2010 2011 2012 2013
8 Pendanaan OM Sanitasi
(1+2+3+4+5)
9 Belanja Langsung
10 Proporsi Belanja Sanitasi-
Belanja Langsung
(6/9)
11 Proporsi Investasi Sanitasi-
Total Belanja Sanitasi
(7/6)
12 Proporsi OM Sanitasi-Total
Belanja Sanitasi
(8/6)
Sumber: DPKD Kota Tangerang 2013.
Tabel 2-16
Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kota Tangerang Tahun 2009-2013
No. Uraian
Pendanaan Sanitasi
(juta rupiah)
Rata-rata
Pertumbuhan
(%)2009 2010 2011 2012 2013
1 Belanja Sanitasi
( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )
1.1 Air Limbah Domestik
1.2 Sampah rumah tangga
1.3 Drainase perkotaan
1.4 PHBS
2 Dana Alokasi Khusus
( 2.1 + 2.2 + 2.3 )
2.1 DAK Sanitasi
2.2 DAK Lingkungan Hidup
2.3 DAK Perumahan dan
Permukiman
3 Pinjaman/Hibah untuk
Sanitasi
4 Bantuan Keuangan Provinsi
untuk Sanitasi
Belanja APBD murni untuk
Sanitasi (1-2-3)
Total Belanja Langsung
% APBD murni terhadap
Belanja Langsung
Tabel 2-17
Belanja Sanitasi Perkapita Kota Tangerang Tahun 2009-2013
No. D e s k r i p s i
Tahun Rata-rata
(%)2009 2010 2011 2012 2013
1 Total Belanja Sanitasi
(juta rupiah)
2 Jumlah Penduduk
(jiwa)
Belanja Sanitasi Perkapita (1 / 2)
(juta rupiah/jiwa)

Tabel 2-18
Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi
No. SKPD
Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) Pertumbuhan
(%)2009 2010 2011 2012 2013
1 Retribusi Air Limbah
1.a Realisasi retribusi
1.b Potensi retribusi
2 Retribusi Sampah
3 Retribusi Drainase
4 Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a+3a)
5 Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b)
6 Proporsi Total Realisasi-Potensi Retribusi Sanitasi (4/5)
2.4 Tata Ruang Wilayah
Bagian ini berisi tentang uraian tentang kebijakan penataan ruang Kota Tangerang
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku.
2.4.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah
Kota Tangerang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Sistem
Perkotaan Nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang 2012-2032, rencana struktur
ruang wilayah Kota Tangerang meliputi: (1) sistem pusat pelayanan; (2) sistem
jaringan transportasi; (3) sistem jaringan energi/kelistrikan; (4) sistem jaringan
telekomunikasi; (5) sistem jaringan sumber daya air; dan (6) sistem infrastruktur
perkotaan. Rencana struktur ruang wilayah kota tersebut digambarkan dalam peta
Rencana Struktur Ruang Kota Tangerang dengan tingkat ketelitian 1:25.000
sebagaimana ditunjukkan pada peta di bawah ini.
2.4.1.1 Sistem Pusat Pelayanan
Rencana sistem pusat pelayanan dimaksudkan untuk memperjelas hirarki
kota sesuai dengan struktur kota yang ditetapkan sehingga diperoleh suatu
sistem pemanfaatan ruang yang optimal untuk setiap bagian kota.
Pengembangan sistem pusat pelayanan akan mempermudah masyarakat
kota untuk mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan.

Rencana sistem pusat pelayanan Kota Tangerang, sebagaimana tertuang
dalam RTRW Kota Tangerang 2012-2032, terdiri atas:
1. Pusat Pelayanan Kota (PPK), adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial,
dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau
regional, yang meliputi:
a. PPK I memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan
jasa dengan skala pelayanan regional ditetapkan di Kecamatan
Tangerang;
b. PPK II memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa dengan skala
pelayanan regional dan perumahan kepadatan menengah tinggi
ditetapkan di Kecamatan Cibodas;
c. PPK III memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa dengan skala
pelayanan regional dan perumahan kepadatan menengah rendah
ditetapkan di Kecamatan Pinang; dan
d. PPK IV memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa dengan skala
pelayanan regional dan perumahan kepadatan menengah rendah
ditetapkan di Kecamatan Cipondoh.

Peta 2-4
Rencana Struktur Ruang Wilayah
Sumber: RTRW Kota Tangerang 2012-2032

2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), adalah pusat pelayanan ekonomi,
sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota, yang
meliputi:
a. SPPK I memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa, perumahan
kepadatan menengah, perumahan kepadatan tinggi, industri
konveksi/tekstil skala kecil dan rumah tangga ditetapkan di
Kecamatan Ciledug;
b. SPPK II memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa, perumahan
kepadatan menengah tinggi, dan industri terpadu berwawasan
lingkungan ditetapkan di Kecamatan Periuk; dan
c. SPPK III memiliki fungsi sebagai penunjang kegiatan Bandar Udara
Internasional Soekarno-Hatta, industri kecil dan menengah yang
ramah lingkungan, dan perumahan kepadatan rendah ditetapkan di
Kecamatan Benda.
3. Pusat Lingkungan (PL), adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial
dan/atau administrasi lingkungan kota, yang meliputi:
a. PL I ditetapkan di Kelurahan Kreo Kecamatan Larangan;
b. PL II ditetapkan di Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang
Tengah;
c. PL III ditetapkan di Kelurahan Batuceper Kecamatan Batuceper;
d. PL IV ditetapkan di Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari;
e. PL V ditetapkan di Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci; dan
f. PL VI ditetapkan di Kelurahan Jatake Kecamatan Jatiuwung.
2.4.1.2 Sistem Jaringan Transportasi
Rencana pengembangan sistem transportasi Kota Tangerang diarahkan
untuk mewujudkan sistem jaringan transportasi yang andal, berkemampuan
tinggi, dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman,
efisien, dan selamat dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan
dinamika pembangunan, serta mendukung pergerakan manusia, barang dan
jasa. Rencana sistem jaringan transportasi Kota Tangerang, sebagaimana
tertuang dalam RTRW Kota Tangerang 2012-2032, terdiri atas:
2.4.1.2.1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat
Rencana sistem jaringan transportasi darat Kota Tangerang tahun
2012-2032 meliputi:
1. Rencana Jaringan Jalan
Rencana jaringan jalan Kota Tangerang tahun 2012-2032
menetapkan fungsi jalan di Kota Tangerang sebagai berikut:
a. Jaringan jalan arteri primer, meliputi: ruas jalan Batas Kota
dengan DKI Jakarta-Jalan Daan Mogot-Jalan Merdeka-
Jalan Gatot Subroto-Batas Kota dengan Kabupaten
Tangerang;

b. Jaringan jalan arteri sekunder, meliputi:
1) Jalan Benteng Betawi;
2) Jalan Imam Bonjol;
3) Ruas Jalan Otto Iskandardinata–Jalan KS. Tubun;
4) Jalan M. Toha;
5) Jalan Prabu Kiansantang;
6) Jalan Siliwangi;
7) Jalan Pajajaran;
8) Ruas Jalan Teuku Umar–Jalan Proklamasi;
9) Jalan Bouraq (Lio Baru);
10) Jalan Pembangunan 3 (Karangsari Raya);
11) Ruas Jalan Juanda–Jalan Merpati–Jalan Garuda;
12) Jalan Halim Perdanakusuma;
13) Ruas Jalan Husein Sastranegara–Jalan AMD;
14) Jalan Raden Saleh;
15) Jalan dr. Sutomo; dan
16) Jalan Faliman Jaya;
17) Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
18) Ruas Jalan KH. Hasyim Ashari–Jalan HOS.
Cokroaminoto–Batas Kota dengan DKI Jakarta; dan
19) Ruas Jalan Raden Fatah–Jalan Jombang Raya–Batas
Kota dengan Kota Tangerang Selatan;
c. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi ruas-ruas jalan
yang menghubungkan antara satu pusat pelayanan dengan
pusat pelayanan lainnya;
d. Jaringan jalan lokal sekunder meliputi ruas-ruas jalan yang
menghubungkan pusat pelayanan dengan permukiman;
e. Jaringan jalan lingkungan sekunder meliputi ruas-ruas jalan
yang menghubungkan antar persil dalam wilayah kota,
kecuali yang dikategorikan sebagai jalan arteri, kolektor,
dan lokal;
f. Jaringan jalan tol meliputi:
1) Ruas Jalan Tol Jakarta–Tangerang;
2) Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo ruas Batas Kota dengan
Provinsi DKI Jakarta–Bandar Udara Internasional
Soekarno Hatta;
3) Rencana Jalan Tol JORR II ruas Bandar Udara
Internasional Soekarno Hatta–Kunciran–Serpong; dan
4) Rencana Jalan Tol JORR II ruas Batuceper–
Teluknaga–Kamal;
Selain penetapan fungsi jalan, dalam rencana jaringan jalan
Kota Tangerang tahun 2012-2032 juga diarahkan rencana
pengembangan dan optimalisasi jaringan jalan di Kota
Tangerang sebagai berikut:
a. Pengembangan Jalan Strategis Nasional meliputi ruas Jalan
Jenderal Sudirman–Jalan M.H. Thamrin–Batas Kota dengan
Kota Tangerang Selatan;

b. Pembangunan jalan, meliputi:
1) Jalan Ciledug–Bandara (STA 11);
2) Jalan Frontage Sisi Utara Tol Jakarta–Tangerang;
3) Jalan Frontage Sisi Selatan Tol Jakarta-Tangerang
(ruas Jalan Kyai Maja-Alam Sutra-Gempol Raya-Pinang
Kunciran-batas Kota dengan Provinsi DKI Jakarta);
4) Jalan Frontage Sisi Barat dan Timur Tol JORR II (ruas
Jalan Daan Mogot-Jalan KH. Hasyim Ashari);
5) Jalan Sepanjang Sisi Kanan Kiri Sungai Cisadane
(Promenade);
6) Jalan Sisi Utara Rel Kereta Api;
7) Jalan Sisi Selatan Saluran Mookervart;
8) Jalan Cadas Kedaung;
9) Jalan Tembus Jalan Siliwangi–Jalan Pajajaran;
10) Jalan Lingkar Selatan terdiri dari ruas Jalan Adam
Malik–Jalan Taman Asri Lama– Jalan Cipto
Mangunkusumo–Jalan Raden Fatah–Jalan Puri
Kartika–Jalan Graha Raya;
11) Jalan sisi Utara dan Selatan Saluran Cisadane Timur;
dan
12) Jalan Tembus Jalan KS. Tubun-Jalan Bouraq (Lio
Baru);
c. Pengembangan rencana simpang tidak sebidang, meliputi:
1) Simpang Jalan Jenderal Sudirman–Jalan
Pembangunan 3;
2) Simpang Jalan Jenderal Sudirman–rel kereta api;
3) Simpang Benda;
4) Simpang Jalan Gatot Subroto–Jalan Gajah Tunggal;
5) Simpang Jalan Gatot Subroto–Jalan Siliwangi;
6) Simpang Jalan Gatot Subroto–Jalan Telesonik;
7) Simpang Jalan Ciledug–Bandara (STA 11) dengan
Jalan Daan Mogot; dan
8) Simpang Jalan Ciledug–Bandara (STA 11) dengan
Jalan Benteng Betawi dan rel kereta api;
d. Optimalisasi simpang tidak sebidang eksisting, meliputi:
1) Simpang Cikokol;
2) Simpang Ciledug;
3) Simpang Jalan Jenderal Sudirman–Jalan Hasyim
Ashari; dan
4) Simpang Jalan Gatot Subroto–Jalan Taman Cibodas;
e. Pembangunan jembatan, meliputi:
1) Jembatan yang menghubungkan Kedaung dengan
Sepatan (eretan);
2) Jembatan yang menghubungkan Jalan M.H. Thamrin
dengan Jalan Imam Bonjol;
3) Jembatan yang menghubungkan Jalan Pembangunan 3
dengan Cadas; dan

4) Jembatan yang menghubungkan Jalan K.S. Tubun
dengan Jalan Lio Baru;
f. Penataan perempatan dan persimpangan jalan dalam
wilayah kota;
g. Sistem jaringan jalan didesain dan dapat difungsikan
sebagai jalur angkutan umum massal; dan
h. Persilangan dengan jalur kereta api diarahkan menjadi
persilangan tidak sebidang.
2. Rencana Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Kota
Tangerang tahun 2012-2032 meliputi:
a. Rencana Pengembangan Terminal Angkutan Penumpang
Rencana pengembangan terminal angkutan penumpang di
Kota Tangerang meliputi:
1) Rencana pengembangan terminal Tipe A, meliputi:
a) Terminal Terpadu Poris Plawad di Kecamatan
Cipondoh; dan
b) Terminal Jatiuwung di Kecamatan Jatiuwung;
2) Rencana pengembangan terminal Tipe B, yaitu
pembangunan terminal antar kota di perbatasan,
meliputi:
a) Terminal Ciledug atau Larangan;
b) Terminal Imam Bonjol di Kecamatan Cibodas; dan
c) Terminal Cadas atau Periuk;
3) Rencana pengembangan terminal Tipe C, meliputi:
terminal eksisting yaitu Terminal Cimone dan Terminal
Cibodas serta pengembangan terminal baru dalam kota.
b. Rencana Pengembangan Terminal Angkutan Barang
Rencana pengembangan terminal angkutan barang di Kota
Tangerang diarahkan terletak di Kecamatan Jatiuwung.
3. Rencana Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan Kota
Tangerang tahun 2012-2032 meliputi:
a. Rencana pengembangan sistem angkutan massal berbasis
jalan dalam kota yang diarahkan sebagai moda angkutan
umum pada jalan-jalan utama yang memiliki nilai strategis,
meliputi:
1) Koridor Cadas–Terminal Poris Plawad;
2) Koridor Jatiuwung–Terminal Poris Plawad;
3) Koridor Karawaci–Terminal Poris Plawad;
4) Koridor Ciledug–Terminal Poris Plawad;
5) Koridor Bandara Internasional Soekarno Hatta–
Tangerang; dan
6) Koridor yang menghubungkan antara koridor dalam
kota.

b. Rencana pengembangan sistem angkutan massal berbasis
jalan yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum
massal JABODETABEK, meliputi:
1) Koridor Kalideres-Tangerang;
2) Koridor Blok M-Ciledug; dan
3) Koridor Tangerang-Harmoni melalui Jalan Frontage Tol
Jakarta-Tangerang.
2.4.1.2.2 Rencana Sistem Jaringan Perkeretaapian
Rencana sistem jaringan perkeretaapian Kota Tangerang tahun
2012-2032 meliputi:
1. Rencana Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api
Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api di Kota
Tangerang meliputi:
a. Peningkatan jalur kereta api jalur ganda Tangerang –
Jakarta;
b. Pengembangan jaringan jalur kereta api Tangerang –
Jakarta;
c. Pengembangan jalur kereta api Bandara Soekarno Hatta –
Tangerang – Jakarta;
d. Pengembangan jalur kereta api Bandara Soekarno Hatta –
Tangerang – Serpong; dan
e. Pengembangan prasarana dan sarana baru jaringan kereta
api intra kota yang menghubungkan antar pusat pelayanan.
2. Rencana Pengembangan Prasarana Perkeretaapian
Rencana pengembangan prasarana perkeretaapian di Kota
Tangerang meliputi:
a. Pengembangan stasiun kereta api eksisting meliputi Stasiun
Tangerang, Stasiun Tanah Tinggi, Stasiun Batuceper dan
Stasiun Poris; dan
b. Pembangunan stasiun baru pada rencana pengembangan
jalur kereta api di Kelurahan Panunggangan Barat dan di
pusat-pusat pelayanan.
2.4.1.2.3 Rencana Simpul Transportasi Udara
Rencana simpul transportasi udara Kota Tangerang tahun 2012-
2032 meliputi:
1. Mendukung pengembangan Bandar Udara Internasional
Soekarno Hatta yang ditetapkan sebagai bandar udara
pengumpul dengan skala pelayanan primer; dan
2. Penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar
kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta
didasarkan pada batas kawasan kebisingan dan KKOP yang

telah ditetapkan. Penetapan KKOP Bandar Udara Internasional
Soekarno Hatta di wilayah Kota Tangerang meliputi:
a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, meliputi:
1) Sebagian wilayah Kecamatan Benda,
2) Sebagian wilayah Kecamatan Neglasari,
3) Sebagian wilayah Kecamatan Periuk,
4) Sebagian wilayah Kecamatan Jatiuwung, dan
5) Sebagian wilayah Kecamatan Karawaci.
b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, meliputi:
3) Sebagian wilayah Kecamatan Periuk, dan
4) Sebagian wilayah Kecamatan Karawaci.
c. Kawasan di bawah permukaan transisi, meliputi:
1) Sebagian wilayah Kecamatan Benda, dan
2) Sebagian wilayah Kecamatan Neglasari.
d. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, meliputi:
3) Sebagian wilayah Kecamatan Batuceper,
4) Sebagian wilayah Kecamatan Tangerang,
5) Sebagian wilayah Kecamatan Cipondoh,
6) Sebagian wilayah Kecamatan Karawaci, dan
7) Sebagian wilayah Kecamatan Periuk.
e. Kawasan di bawah permukaan kerucut, meliputi:
1) Sebagian wilayah Kecamatan Batuceper,
4) Sebagian wilayah Kecamatan Karawaci,
5) Sebagian wilayah Kecamatan Periuk, dan
6) Sebagian wilayah Kecamatan Cibodas.
f. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar, meliputi:
3) Sebagian wilayah Kecamatan Karawaci,
4) Sebagian wilayah Kecamatan Cibodas,
5) Sebagian wilayah Kecamatan Periuk,
6) Sebagian wilayah Kecamatan Jatiuwung,
7) Kecamatan Pinang,
8) Kecamatan Karang Tengah,
9) Kecamatan Ciledug, dan
10) Kecamatan Larangan.

2.4.1.3 Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
Rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan Kota Tangerang tahun 2012-
2032 diarahkan agar terjamin keandalan dan kesinambungan penyediaannya.
Rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan ini meliputi: rencana
pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi, dan rencana
pengembangan jaringan tenaga listrik.
Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi di Kota
Tangerang terdiri atas:
1. Pengembangan Rencana Wilayah Jaringan Distribusi Tangerang sesuai
dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi
Nasional.
2. Pengembangan pelayanan energi gas untuk transportasi melalui
pengadaan Stasiun Pengadaan Bahan Bakar Gas (SPBBG) pada jalan-
jalan arteri dan kolektor.
3. Pengembangan energi alternatif bagi masyarakat dengan pendistribusian
gas melalui perpipaan.
Rencana pengembangan jaringan tenaga listrik di Kota Tangerang terdiri
atas:
1. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi:
a. Jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
dari Station PLN di Kembangan Jakarta Barat ke Kecamatan Karang
Tengah – Kecamatan Ciledug –Kecamatan Pinang dan PLTU 3
Banten ke Kecamatan Priuk – Kecamatan Neglasari – Kecamatan
Batuceper – Kecamatan Cipondoh – Kecamatan Pinang –
Kecamatan Tangerang – Kecamatan Cibodas – Kecamatan
Jatiuwung;
b. Gardu Induk di Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuceper, Gardu
Induk di Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang, Gardu Induk di
Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung, dan Gardu Induk di
Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk, pengadaan gardu
distribusi di seluruh wilayah kota; dan
c. Pengembangan jaringan transmisi bawah tanah.
2. Pemerataan pelayanan penerangan jalan umum pada seluruh lingkungan
permukiman dan peningkatan kualitas penerangan jalan umum pada
jalan protokol, jalan penghubung, taman serta pusat-pusat aktivitas
masyarakat;
3. Penyediaan energi listrik alternatif yang berwawasan lingkungan dengan
memanfaatkan tenaga surya, angin, dan sumber lainnya terutama untuk
bangunan-bangunan dengan kebutuhan energi listrik yang besar.

2.4.1.4 Sistem Jaringan Telekomunikasi
Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi Kota Tangerang
tahun 2012-2032 meliputi:
1. Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel dan sistem
nirkabel;
2. Arahan pengembangan prasarana telekomunikasi sebagai kebutuhan
informasi tersebar di seluruh kecamatan;
3. Pengembangan jaringan telekomunikasi sistem kabel berupa jaringan
bawah tanah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ruang kota;
4. Pengembangan jaringan telekomunikasi sistem nirkabel berupa
pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi/base
transceiver station (BTS) dengan sistem penggunaan menara bersama
telekomunikasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pemanfaatan
ruang yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota; dan
5. Ketentuan penggunaan frekuensi pemancar radio untuk menjamin
kelancaran dan keamanan arus penerbangan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.4.1.5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Rencana sistem jaringan sumber daya air Kota Tangerang tahun 2012-2032
diarahkan pada konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya
air, dan pengendalian daya rusak air, yang terdiri atas: (1) Wilayah sungai
(WS); (2) Cekungan air tanah (CAT); (3) Situ; (4) Sistem jaringan irigasi; (5)
Sistem jaringan air baku; dan (6) Sistem pengendalian banjir.
Wilayah sungai yang berada di Kota Tangerang terdiri atas:
1. Wilayah Sungai (WS) Ciliwung-Cisadane yang merupakan WS lintas
provinsi; dan
2. DAS pada Kota Tangerang yaitu DAS Cisadane, DAS Cirarab, dan DAS
Angke.
Cekungan air tanah (CAT) yang berada di Kota Tangerang meliputi:
1. CAT Serang – Tangerang yang merupakan CAT provinsi; dan
2. Sebagian CAT Jakarta yang merupakan CAT lintas provinsi.
Situ yang berada di wilayah Kota Tangerang meliputi:
1. Situ Cipondoh dengan luas kurang lebih 126,17 ha;
2. Situ Bulakan dengan luas kurang lebih 22 ha;
3. Situ Gede dengan luas kurang lebih 5,07 ha;
4. Situ Cangkring dengan luas kurang lebih 5,17 ha;
5. Situ Bojong dengan luas kurang lebih 0,6 ha; dan
6. Situ Kunciran dengan luas kurang lebih 0,3 ha.

Sistem jaringan irigasi yang berada di wilayah Kota Tangerang meliputi
Daerah Irigasi (DI) Cipondoh dengan luas kurang lebih 21 ha, dan saluran
irigasi utama yang terdiri atas:
1. Saluran Primer Irigasi Cisadane Utara dengan luas kurang lebih 5,5 ha;
2. Saluran Primer Irigasi Cisadane Barat dengan luas kurang lebih 10,7 ha;
3. Saluran Primer Irigasi Cisadane Timur dengan luas kurang lebih 8,7 ha;
dan
4. Saluran Primer Tanah Tinggi dengan luas kurang lebih 4,5 ha.
Sistem jaringan air baku yang digunakan untuk air bersih di wilayah Kota
Tangerang meliputi Sungai Cisadane, Kali Angke, Saluran Primer Cisadane
Timur, Saluran Primer Cisadane Barat, Saluran Primer Tanah Tinggi, Situ
Cipondoh, Situ Bulakan, dan tandon air yang tersebar di seluruh wilayah
kecamatan.
Sistem pengendalian banjir di wilayah Kota Tangerang meliputi:
1. Normalisasi aliran sungai, kali, dan saluran pembuang;
2. Normalisasi dan/atau pengerukan situ;
3. Penataan dan/atau pelebaran sungai, kali dan saluran pembuang;
4. Penurapan dan pompanisasi sungai, kali, dan saluran pembuang; dan
5. Pembuatan polder dan/atau tandon air dan/atau kolam resapan dan
sumur resapan di seluruh wilayah kota.
2.4.1.6 Sistem Infrastruktur Perkotaan
Rencana sistem infrastruktur perkotaan Kota Tangerang tahun 2012-2032
meliputi: sistem penyediaan air minum; sistem pengelolaan air limbah; sistem
persampahan; sistem drainase; penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan
sarana jaringan jalan pejalan kaki; penyediaan dan pemanfaatan prasarana
dan sarana jaringan jalur sepeda; jalur evakuasi bencana; sistem proteksi
kebakaran; dan sistem perparkiran.
Pada bagian ini hanya dibahas rencana sistem infrastruktur Kota Tangerang
yang berkaitan dengan sektor sanitasi, yaitu: sistem penyediaan air minum,
sistem pengelolaan air limbah, sistem persampahan, dan sistem drainase.
2.4.1.6.1 Sistem Penyediaan Air Minum
Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum di Kota
Tangerang meliputi: pengembangan jaringan perpipaan dan
pengembangan jaringan non-perpipaan.
Pengembangan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan
meliputi:

1. Pengembangan penyediaan air minum dilakukan untuk
memenuhi cakupan pelayanan minimal 80% (delapan puluh
persen) dari seluruh jumlah penduduk;
2. Pengembangan unit air baku yang memanfaatkan air
permukaan bersumber sungai, situ, dan tandon, meliputi Sungai
Cisadane, Saluran Induk Cisadane Timur di Kecamatan Benda
dan Batuceper, Saluran Induk Tanah Tinggi, Suplesi Bendung
Nerogtog Kali Angke, dan Situ Cipondoh di Kecamatan
Cipondoh dan Saluran Induk Cisadane Barat dan Situ Bulakan
di Kecamatan Periuk;
3. Pengembangan unit produksi dan sistem distribusi yang
disesuaikan dengan wilayah layanan dengan
mempertimbangkan optimasi ruang, efisiensi dan efektivitas
pelayanan;
4. Pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan
menurut tiga zona pelayanan terdiri atas:
a. Zona Riungdaperuk meliputi Kecamatan Neglasari,
Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Benda dan Kecamatan
Periuk;
b. Zona Karpiladug meliputi Kecamatan Karang Tengah,
Kecamatan Pinang, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan
Ciledug; dan
c. Zona Ciptawadas meliputi Kecamatan Cipondoh,
Kecamatan Tangerang, Kecamatan Karawaci, dan
Kecamatan Cibodas;
5. Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana
dimaksud pada huruf d terdiri atas jaringan distribusi primer,
jaringan distribusi sekunder dan jaringan retikulasi yang
pengembangannya diintegrasikan dengan sistem jaringan jalan
dan saluran;
6. Pengembangan unit pelayanan dilakukan dengan
mempertimbangkan optimasi ruang, efisiensi dan efektivitas
pelayanan; dan
7. Pengembangan unit pengelolaan berupa bangunan gedung
kantor dilakukan dengan mempertimbangkan optimasi ruang,
efisiensi dan efektivitas pelayanan.
Pengembangan sistem penyediaan air minum jaringan non-
perpipaan meliputi:
1. Sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan hanya
dilakukan pada wilayah yang belum terlayani oleh Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan;
2. Sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan dilakukan
dalam bentuk individual, komunal, dan komunal khusus; dan
3. Sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan berbentuk
individual, komunal, dan komunal khusus dilakukan dengan
mempertimbangkan optimasi spasial, efektivitas dan efisiensi.

2.4.1.6.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah
Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah di Kota
Tangerang diarahkan untuk meminimalkan tingkat pencemaran
pada badan air dan air tanah, serta meningkatkan sanitasi kota
melalui pemisahan antara sistem jaringan air limbah domestik, air
limbah industri dan air limbah rumah sakit dan sistem drainase.
Selain itu, pengembangan sistem pengelolaan air limbah ini juga
diarahkan untuk mencapai integrasi antara rencana penyediaan air
bersih dengan pengelolaan limbah sehingga setiap limbah yang
dihasilkan dari pemanfaatan air bersih dapat langsung terkelola
dengan baik. Rencana pengembangan sistem pengelolaan air
limbah di Kota Tangerang meliputi sistem pengelolaan air limbah
domestik, air limbah industri, dan air limbah kegiatan lainnya.
Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi:
1. Pengembangan prasarana air limbah domestik terdiri atas
pengembangan prasarana limbah yang dihasilkan oleh kegiatan
di kawasan perumahan, permukiman, dan kawasan
perdagangan dan jasa;
2. Pengembangan sistem prasarana air limbah domestik
diarahkan untuk pengembangan sistem sanitasi setempat
dengan pengendalian yang memadai;
3. Peningkatan kualitas dan pengembangan pelayanan prasarana
air limbah domestik sistem sanitasi terpusat yang telah ada
meliputi IPAL Tanah Tinggi, IPLT Bawang, dan Kolam Oksidasi
Perumnas 1;
4. Peningkatan akses pelayanan air limbah domestik hingga
mencapai cakupan pelayanan minimal 80% dari seluruh jumlah
penduduk dengan memprioritaskan penggunaan sistem
terpusat dan sistem setempat; dan
5. Penurunan beban pencemaran limbah cair domestik pada anak
sungai maupun saluran pembuang sebelum masuk ke badan air
penerima dengan membuat instalasi pengolahan limbah
domestik dengan menggunakan tanaman hias (ecotech
garden).
Pengembangan sistem pengelolaan air limbah industri meliputi:
1. Pemenuhan standar buangan yang sesuai dengan baku mutu
air limbah industri;
2. Untuk industri skala besar dan menengah, pengembangan
pengolahan air limbah dilakukan secara sistem sanitasi
setempat dengan teknologi yang lebih maju yang dibarengi
dengan pengurangan beban pencemaran air limbah dan
penerapan prinsip-prinsip teknologi bersih;
3. Untuk industri kecil dan industri rumah tangga, dilaksanakan
dengan pembuatan instalasi pengolahan limbah secara

komunal dengan membentuk cluster atau kampung-kampung
industri yang mempunyai karakteristik limbah yang relatif sama;
4. Pembuatan instalasi pengolahan air limbah industri secara
terpadu dapat dikembangkan dengan cara mendorong pihak
swasta dan masyarakat dengan sistem:
a. Pelayanan dilaksanakan dengan sistem gabungan antara
sistem perpipaan dan pengangkutan secara manual dengan
menggunakan truk tanki;
b. Pemilihan industri yang akan dilayani didasarkan pada
kuantitas dan karakteristik buangan yang dihasilkan;
c. Pengembangan prasarana limbah industri terpusat untuk
mencegah pencemaran tanah dan sumber air melalui
sistem jaringan perpipaan tertutup dengan sistem cluster,
dengan rincian sebagai berikut:
1) IPAL Terpusat 1 yang melayani Cluster 1 yaitu industri
yang berada di daerah sekitar Kali Sabi dan Sungai
Cirarab yang berdekatan dengan Sungai Cisadane
sebelah selatan; dan
2) IPAL Terpusat 2 yang melayani Cluster 2 yaitu industri
yang berada di daerah sekitar Saluran Mookervart yang
berdekatan dengan Sungai Cisadane sebelah utara.
Pengembangan sistem pengelolaan limbah cair lainnya meliputi
pemenuhan yang sesuai dengan baku mutu air limbah bagi kegiatan
rumah sakit, hotel dan limbah domestik dari kegiatan/dan atau
usaha seperti mall, apartemen, restoran, dengan pengolahan sistem
sanitasi setempat instalasi pengolahan air limbah dan penerapan
prinsip-prinsip teknologi bersih. Sedangkan Sistem pengelolaan air
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.4.1.6.3 Sistem Persampahan
Rencana pengembangan sistem persampahan di Kota Tangerang
diarahkan untuk meminimalkan volume sampah sejak dari
sumbernya dan pengembangan prasarana pengolahan sampah
dengan teknologi yang tepat guna dan berwawasan lingkungan.
Rencana pengembangan sistem persampahan di Kota Tangerang
meliputi:
1. Peningkatan akses pelayanan pengelolaan persampahan
hingga mencapai cakupan minimal 80% dari seluruh jumlah
penduduk;
2. Pengembangan usaha pemilahan dan minimalisasi sampah
dengan pemanfaatan kembali oleh masyarakat secara swadaya
melalui program pembatasan timbulan sampah, pendaur-

ulangan sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah
maupun dengan mengundang investor pemanfaat sampah;
3. Upaya pengurangan timbulan sampah terdiri atas:
a. Penetapan target pengurangan sampah secara bertahap
dalam jangka waktu tertentu;
b. Penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
c. Kegiatan mengguna-ulang dan mendaur-ulang; dan
d. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan TPA sampah Rawa Kucing di
Kecamatan Neglasari dengan menerapkan sistem sanitary
landfill secara bertahap;
5. Pengadaan lokasi tempat penampungan sementara (TPS)
terpadu pada setiap kelurahan;
6. Pengembangan prasarana pemrosesan sampah yang memiliki
kandungan bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan
teknologi dan metode pemrosesan yang sesuai dengan
peraturan perundangan; dan
7. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dan
swasta dalam upaya pengembangan sistem pengelolaan
persampahan kota dengan teknologi yang berwawasan
lingkungan.
2.4.1.6.4 Sistem Drainase
Rencana pengembangan sistem drainase di wilayah Kota
Tangerang meliputi:
1. Penataan kembali sempadan sungai dan situ sejalan dengan
penataan sungai dan situ menurut fungsinya yaitu sebagai
pengendali banjir, drainase, dan penggelontor;
2. Pembangunan, peningkatan dan pengembangan fungsi situ,
tandon air, kolam resapan dan sumur resapan sebagai lokasi
tempat penampungan air terutama di bagian hulu dan daerah
cekungan secara terbatas dan lahan terbuka;
3. Pengembangan drainase diarahkan sebagai saluran air hujan
yang merupakan saluran drainase utama sungai, drainase
lingkungan, dan drainase jalan; dan
4. Pembangunan polder dan/atau tandon dan/atau kolam dan
sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase
lingkungan perumahan dan pengembangan kawasan.
Sedangkan strategi pengembangan drainase kota meliputi:
1. Sistem jaringan drainase kota terdiri atas jaringan drainase
makro dan mikro;
2. Jaringan drainase makro sebagaimana dimaksud pada huruf a
merupakan bagian dari sistem pada masing-masing DAS di
Kota Tangerang; dan

3. Jaringan drainase mikro sebagaimana dimaksud pada huruf b
terdiri dari drainase primer, sekunder, dan tersier yang
ditetapkan dengan menggunakan pendekatan sub DAS pada
masing-masing kecamatan di Kota Tangerang.
2.4.2 Rencana Pola Ruang Wilayah
Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah
kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju
sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran
pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang 2012-2032, rencana pola
ruang wilayah Kota Tangerang meliputi peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan
kawasan budidaya.
Rencana pola ruang wilayah kota tersebut digambarkan dalam peta Rencana Pola
Ruang Kota Tangerang dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana ditunjukkan
pada peta di bawah ini.
2.4.2.1 Kawasan Lindung
Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis
merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung
yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak
di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan
pemerintah daerah kota.
Peruntukan ruang untuk kawasan lindung di wilayah Kota Tangerang,
sebagaimana tertuang dalam RTRW Kota Tangerang 2012-2032, meliputi:
1. Kawasan perlindungan setempat;
2. Ruang terbuka hijau (RTH);
3. Kawasan cagar budaya; dan
4. Kawasan rawan bencana alam.

Peta 2-5
Rencana Pola Ruang Wilayah
Sumber: RTRW Kota Tangerang 2012-2032

2.4.2.1.1 Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan perlindungan setempat yang berada di wilayah Kota
Tangerang meliputi:
1. Kawasan sekitar sempadan situ yang ditetapkan sekurang-
kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke
arah darat, meliputi Situ Cipondoh, Situ Gede, Situ Bulakan,
Situ Cangkring, Situ Bojong, dan Situ Kunciran;
2. Kawasan sekitar sempadan sungai dan/atau kali dan/atau
saluran pembuang meliputi Sungai Cisadane, Kali Angke, Kali
Cirarab, Kali Sabi, Kali Cantiga, Kali Ledug, Kali Wetan, Saluran
Pembuang Perancis/Dadap, Saluran Pembuang Mookervart,
Saluran Pembuang Cipondoh, dan kali/saluran yang terdapat di
kawasan permukiman; dan
3. Kawasan sekitar sempadan saluran irigasi meliputi Saluran
Primer Irigasi Cisadane Timur, Saluran Primer Irigasi Cisadane
Barat, Saluran Primer Irigasi Cisadane Utara, dan Saluran
Primer Tanah Tinggi.
Arahan pemanfaatan ruang pada wilayah situ, sungai dan/atau kali
dan/atau saluran pembuang, dan saluran irigasi sebagai RTH dan
jalur hijau utama kota untuk menjamin keseimbangan ekologi kota.
Sedangkan penataan kawasan sempadan sungai dan/atau kali
dapat difungsikan sebagai daerah konservasi dan taman kota serta
kegiatan lain yang tidak mengganggu dan atau memutus fungsi
ekologis dan ekosistem sungai.
2.4.2.1.2 Ruang Terbuka Hijau
Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam.
RTH kota yang berada di wilayah Kota Tangerang terdiri atas RTH
publik dan RTH privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan
dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan
untuk kepentingan masyarakat secara umum. Sedangkan RTH
privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan
yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa
kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang
ditanami tumbuhan.
Luas keseluruhan RTH kota yang berada di wilayah Kota
Tangerang ini sampai akhir tahun perencanaan (2032) sekurang-
kurangnya ditetapkan 30% dari luas wilayah Kota Tangerang yang

terdiri atas 20% RTH publik dilakukan secara bertahap dan 10%
RTH privat.
RTH publik di wilayah Kota Tangerang terdiri atas:
1. RTH taman meliputi:
a. Taman lingkungan perumahan dan permukiman yang
tersebar di seluruh wilayah Kota Tangerang;
b. Taman kelurahan yang akan dikembangkan pada setiap
kelurahan;
c. Taman kecamatan yang akan dikembangkan pada setiap
kecamatan;
d. Taman kota yang akan dikembangkan pada kawasan pusat-
pusat pelayanan kota,
e. Hutan kota yang akan dikembangkan pada sisi kanan kiri
saluran mookervart, dan
f. Sabuk hijau (green belt) merupakan pembatas antara
kegiatan industri dan kegiatan perumahan yang terdapat di
Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Periuk, Kecamatan
Cibodas, Kecamatan Karawaci, dan Kecamatan Batuceper;
2. RTH jalur hijau jalan meliputi pulau jalan dan median jalan, jalur
pejalan kaki, dan ruang di bawah jalan layang yang tersebar di
seluruh wilayah Kota Tangerang; dan
3. RTH fungsi tertentu meliputi:
a. RTH sempadan rel kereta api;
b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
c. RTH lapangan olah raga terdiri dari Stadion Benteng,
Lapangan Ahmad Yani, dan lapangan olah raga yang
tersebar di seluruh kecamatan;
d. RTH halaman bangunan pemerintahan terdiri dari halaman
Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, halaman
perkantoran pemerintahan, dan RTH halaman sekolahan;
e. Pemakaman yang terdiri dari TPU (Taman Pemakaman
Umum) Selapajang dan pengembangan TPU di Kecamatan
Neglasari, pemakaman Cina di Kecamatan Karawaci dan
Kecamatan Neglasari, dan pemakaman yang ada di seluruh
wilayah Kota Tangerang; dan
f. RTH di dalam kawasan Bandar Udara Internasional
Soekarno Hatta.
RTH privat di wilayah Kota Tangerang terdiri atas:
1. RTH pekarangan meliputi pekarangan rumah tinggal, halaman
perkantoran swasta, pusat perbelanjaan, pertokoan, tempat
usaha, halaman industri dan pergudangan; dan
2. Lapangan golf.

RTH publik dan RTH privat tidak dapat diubah fungsi dan
peruntukkannya. Strategi pengembangan RTH kota di wilayah Kota
Tangerang meliputi:
1. Mengembangkan RTH pada lokasi cekungan atau wilayah
dengan kontur rendah yang ada di setiap wilayah kota terutama
daerah di sekitar pinggiran sungai atau kali.
2. Optimalisasi penggunaan mekanisme KDH dalam perijinan
untuk pencapaian penyediaan RTH publik dan RTH privat.
2.4.2.1.3 Kawasan Cagar Budaya
Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang
memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya
berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
Kawasan cagar budaya di Kota Tangerang meliputi:
1. Masjid Jami dan Makam Kali Pasir di Kelurahan Sukasari
Kecamatan Tangerang;
2. Kelenteng Boen Tek Bio di Kelurahan Sukasari Kecamatan
Tangerang;
3. Kelenteng Boen San Bio di Kelurahan Koang Jaya Kecamatan
Karawaci;
4. Rumah Arsitektur Cina Benteng Heritage di Kelurahan Sukasari
5. Bendungan Pasar Baru di Kelurahan Koang Jaya Kecamatan
Karawaci;
6. Stasiun Kereta Api Tangerang di Kelurahan Sukarasa
7. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria di Kelurahan Suka Asih
8. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda II A di Kelurahan Suka Asih
Kecamatan Tangerang; dan
9. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita di Kelurahan Tanah
Tinggi Kecamatan Tangerang.
2.4.2.1.4 Kawasan Rawan Bencana Alam
Kawasan rawan bencana alam di Kota Tangerang berupa kawasan
rawan banjir. Kawasan rawan banjir yang berada di wilayah Kota
Tangerang meliputi:
1. Kecamatan Tangerang di Jalan MH. Thamrin Kelurahan Cikokol
dan Jalan A. Damyati Kelurahan Sukasari;
2. Kecamatan Jatiuwung di Perumahan Purati Kelurahan Alam
Jaya;
3. Kecamatan Benda di Kampung Rawa Bamban Kelurahan
Jurumudi Baru dan Kampung Rawa Bokor Kelurahan benda;

4. Kecamatan Batuceper di Kelurahan Kebon Besar dan
Kelurahan Poris Jaya;
5. Kecamatan Karawaci di Perumahan Pondok Arum Kelurahan
Nambo Jaya, Perumahan Bugel Indah Kelurahan Bugel, dan
Saluran Pembuang Cipabuaran Kelurahan Pabuaran;
6. Kecamatan Cibodas di Kelurahan Panunggangan Barat,
Kelurahan Uwung Jaya, Kelurahan Cibodas Baru, dan
Kelurahan Jatiuwung;
7. Kecamatan Periuk di Perumahan Total Persada Kelurahan
Gembor, Perumahan Taman Cibodas Kelurahan Sangiang
Jaya, Perumahan Mutiara Pluit dan Perumahan Periuk Damai
Kelurahan Priuk;
8. Kecamatan Cipondoh di Kampung Candulan Kelurahan Petir,
Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Gondrong, Perumahan
Taman Royal dan Jalan KH. Hasyim Ashari Kelurahan
Cipondoh, Kelurahan Cipondoh Indah;
9. Kecamatan Pinang di Perumahan Pinang Griya Kelurahan
Pinang, Perumahan Kunciran Mas Indah Kelurahan Kunciran,
Perumahan Taman Pinang Indah Kelurahan Nerogtog;
10. Kecamatan Karang Tengah di Perumahan Ciledug Indah I dan II
Kelurahan Pedurenan, Perumahan Pondok Bahar Kelurahan
pondok Bahar, Komplek DDN dan Jalan Raden Saleh
Kelurahan Karang Mulya, Komplek Perdagangan Kelurahan
Karang Timur, dan Kelurahan Parung Jaya;
11. Kecamatan Ciledug di Perumahan Wisma Tajur dan Puri Kartika
Kelurahan Tajur, Kelurahan Parung Serab, Perumahan Griya
Kencana, Perumahan Duren Villa;
12. Kecamatan Larangan di Joglo Gebyuran dan Joglo Kelurahan
Larangan Utara, Komplek Kejaksaan, Kelurahan Larangan
Indah, Kreo;
13. Kecamatan Neglasari di Pergudangan Bandara Mas Kelurahan
Selapajang.
2.4.2.2 Kawasan Budidaya
Kawasan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
Peruntukan ruang kawasan budidaya di wilayah Kota Tangerang,
sebagaimana tertuang dalam RTRW Kota Tangerang 2012-2032, meliputi:
1. Kawasan peruntukan perumahan;
2. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
3. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan;
4. Kawasan peruntukan industri;
5. Kawasan peruntukan pariwisata;

6. Kawasan RTNH;
7. Kawasan ruang evakuasi bencana;
8. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
9. Kawasan peruntukan lainnya.
2.4.2.2.1 Kawasan Peruntukan Perumahan
Kawasan peruntukan perumahan adalah kawasan yang
diperuntukkan dengan fungsi utama sebagai lingkungan tempat
tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana
dan sarana lingkungan.
Kawasan peruntukan perumahan di Kota Tangerang diarahkan
tersebar di seluruh wilayah kota, meliputi:
1. Perumahan dengan kepadatan tinggi yang diarahkan pada
Kecamatan Tangerang, sebagian Kecamatan Pinang, sebagian
Kecamatan Benda, Kecamatan Larangan, Kecamatan Cibodas,
dan Kecamatan Periuk;
2. Perumahan dengan kepadatan sedang yang diarahkan pada
Kecamatan Neglasari, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan
Ciledug, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Karawaci, dan
Kecamatan Jatiuwung; dan
3. Perumahan dengan kepadatan rendah yang diarahkan pada
sebagian Kecamatan Benda, Kecamatan Batuceper, dan
sebagian Kecamatan Pinang.
Rencana pengembangan kawasan perumahan diarahkan melalui:
1. Mengintegrasikan struktur ruang dan jaringan infrastruktur kota
antar kawasan perumahan;
2. Peremajaan kawasan perumahan di sebagian Kecamatan
Karawaci, sebagian Kecamatan Cibodas dan sebagian
Kecamatan Periuk dengan mengatur arah perkembangan fungsi
perdagangan dan perbaikan infrastruktur dan fasilitas kota
(jaringan transportasi, ruang terbuka hijau, fasilitas olah raga
dan rekreasi);
3. Peningkatan intensitas ruang dan kepadatan penduduk di
seluruh kawasan perumahan;
4. Mengembangkan hunian vertikal dengan KDB rendah, sebagai
strategi mengoptimalkan dan mengefisienkan fungsi lahan kota;
5. Rehabilitasi dan peremajaan lingkungan pada kawasan
permukiman kumuh;
6. Melakukan pengendalian dan penataan di lokasi permukiman
yang berada pada wilayah rawan banjir; dan
7. Melengkapi secara bertahap prasarana, sarana dan utilitas
setiap kawasan perumahan dan permukiman dengan jenis dan

jumlah yang disesuaikan dengan standar berdasarkan jumlah
penduduk pendukung.
2.4.2.2.2 Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang
diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk
pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan
bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan
perkotaan.
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Kota Tangerang
meliputi:
1. Pasar tradisional;
2. Pusat perbelanjaan dan/atau pertokoan;
3. Toko modern;
4. Kawasan perdagangan khusus; dan
5. Kegiatan jasa.
Pengelolaan pasar tradisional di wilayah Kota Tangerang diarahkan
melalui:
1. Pengembangan direncanakan pada pusat-pusat lingkungan di
setiap wilayah kecamatan;
2. Penataan pasar tradisional yang ada agar dapat bersaing
dengan toko modern;
3. Peningkatan kualitas pelayanan diantaranya dengan
memperbaiki sistem sanitasi lingkungan, persampahan,
menyediakan ruang parkir yang cukup, dan RTH;
4. Meningkatkan aksesibilitas menuju pasar tradisional baik
pengembangan jaringan jalan maupun penyediaan moda
transportasi; dan
5. Menyediakan ruang khusus untuk tempat berjualan pedagang
kaki lima di sekitar pasar.
Pengembangan pusat perbelanjaan di wilayah Kota Tangerang
diarahkan melalui:
1. Pengembangan pusat perbelanjaan pada kawasan pusat
pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. Menyediakan areal parkir sesuai dengan standar yang berlaku,
RTH, dan ruang untuk kegiatan sektor informal.
Pengembangan toko modern di wilayah Kota Tangerang diarahkan
melalui:
1. Penataan dan pengembangan toko modern sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

2. Menyediakan areal parkir sesuai dengan standar yang berlaku,
RTH, dan memperhatikan aksesibilitas keluar masuk kendaraan
serta utilitas yang dibutuhkan.
Pengembangan kawasan perdagangan khusus di wilayah Kota
Tangerang diarahkan pada pengembangan pasar tekstil di
Kelurahan Cipadu dan Kelurahan Cipadu Jaya Kecamatan
Larangan.
Pengembangan kegiatan jasa di wilayah Kota Tangerang meliputi
kegiatan perkantoran swasta, perhotelan, dan juga beberapa fungsi
yang dikenal dengan konsep MICE (meeting, incentive, convention
and event/exhibition) serta jasa lainnya yang akan dikembangkan
pada kawasan penunjang bandar udara, pusat pelayanan kota, dan
sub pusat pelayanan kota. Kegiatan jasa dapat digabung dengan
perdagangan dengan konsep mixed-use atau superblok yang akan
dikembangkan pada kawasan pusat pelayanan kota, sub pusat
pelayanan kota, jalan arteri, dan jalan kolektor primer.
2.4.2.2.3 Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan
Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan adalah kawasan
yang diperuntukkan bagi kegiatan kantor administrasi pemerintahan,
kantor pelayanan umum, dan yang berhubungan dengan tata
pemerintahan.
Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan di Kota Tangerang
merupakan kawasan yang difungsikan untuk kegiatan
kepemerintahan dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota.
Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan di Kota Tangerang
ditetapkan sebagai berikut:
1. Pada kawasan pusat kota baru di Kecamatan Tangerang;
2. Koridor Jalan KS. Tubun;
3. Koridor Jalan Sitanala;
4. Kantor kecamatan tersebar di setiap kecamatan; dan
5. Kantor kelurahan tersebar di setiap kelurahan.
2.4.2.2.4 Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan peruntukan industri adalah kawasan (bentangan lahan)
yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana
Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kota yang
bersangkutan.
Kawasan peruntukan industri di Kota Tangerang meliputi:
1. Industri besar;

2. Industri sedang;
3. Industri kecil dan industri rumah tangga.
Peruntukan ruang untuk kegiatan industri besar dan industri sedang
di wilayah Kota Tangerang diarahkan melalui:
1. Mempertahankan kegiatan industri besar dan industri sedang
yang sudah ada di Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan
Batuceper dan Kecamatan Periuk serta mengembangkan
industri yang ramah lingkungan;
2. Membatasi perkembangan industri besar dan industri sedang
hanya pada industri yang sudah ada di Kecamatan Karawaci,
Kecamatan Tangerang, dan Kecamatan Cibodas;
3. Penataan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Jatiuwung
dengan konsep industrial estate yang dilengkapi dengan
penyediaan utilitas terpadu, instalasi pengolahan air limbah
terpadu, penambahan hunian vertikal, dan jaringan angkutan
umum dan barang; dan
4. Membatasi perkembangan industri besar dan industri sedang
yang ada di sepanjang Sungai Cisadane dengan mengarahkan
kepada industri yang ramah lingkungan.
Peruntukan ruang untuk kegiatan industri kecil dan industri rumah
tangga diarahkan pada sentra-sentra usaha mikro kecil dan
menengah yang tersebar di wilayah Kota dengan ketentuan
kegiatan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan
kawasan sekitarnya.
Pengembangan kegiatan industri sedang dan industri kecil yang
ramah lingkungan diarahkan pada kawasan pergudangan dengan
menyediakan unit pengolahan limbah, RTH dan fasilitas
penunjangnya di Kecamatan Benda dan Kecamatan Neglasari.
Penataan dan pengendalian kegiatan industri sedang dan industri
kecil yang ramah lingkungan dan tidak banyak menggunakan air
diarahkan dengan menyediakan fasilitas penunjangnya dan RTH
pada kawasan kapling DPR di Kelurahan Nerogtog, Kelurahan
Cipondoh, dan Kelurahan Kenanga.
Selain industri besar, industri sedang, serta industri kecil dan rumah
tangga, dikembangkan kegiatan industri kreatif di seluruh wilayah
Kota Tangerang dengan ketentuan kegiatan industri tidak
menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kawasan
sekitarnya.

2.4.2.2.5 Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang
diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang
berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan
daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
Peruntukan ruang untuk kegiatan pariwisata di wilayah Kota
Tangerang diarahkan pada:
1. Pengembangan wisata alam dan rekreasi di Sungai Cisadane,
Situ Cipondoh dan Situ Bulakan;
2. Revitalisasi kota lama dengan fungsi campuran berupa hunian,
perdagangan, fasilitas publik, dan wisata budaya di Kecamatan
Tangerang;
3. Pengembangan wisata belanja di Kawasan Cipadu;
4. Pengembangan wisata kuliner di kawasan pasar lama;
5. Pengembangan wisata berbasis budaya lokal di Kecamatan
Neglasari dan Kecamatan Pinang; dan
6. Pengembangan kegiatan agro wisata di Kecamatan Pinang dan
Kecamatan Karang Tengah.
2.4.2.2.6 Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau
Peruntukan ruang untuk ruang terbuka non hijau (RTHN) di Kota
Tangerang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan sirkulasi
sistem perkotaan yang selaras dan seimbang dalam penataan
kawasan perkotaan di Kota Tangerang.
Kawasan peruntukan RTHN di wilayah Kota Tangerang merupakan
ruang terbuka yang tidak ditanami pepohonan yang dipergunakan
untuk berbagai kegiatan, terdiri atas:
1. Pelataran parkir;
2. Trotoar/pedestrian;
3. Lapangan upacara; dan
4. Lapangan bermain.
Kawasan peruntukan RTHN di wilayah Kota Tangerang ditetapkan
sepanjang jalan-jalan di Kota Tangerang yang memiliki jalur pejalan
kaki, pelataran parkir pada perkantoran pemerintahan, perdagangan
dan jasa, lapangan upacara pada sarana pendidikan, dan lapangan
bermain di setiap kelurahan.
2.4.2.2.7 Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana
Peruntukan ruang untuk kawasan ruang evakuasi bencana di Kota
Tangerang bertujuan untuk menyediakan lokasi dan ruang terbuka

yang dikembangkan sebagai kawasan penyelamatan dan wilayah
yang aman apabila terjadi bencana alam di Kota Tangerang.
Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana di wilayah Kota
Tangerang ditetapkan pada balai warga, sarana peribadatan, serta
ruang terbuka berupa lapangan atau ruang-ruang lainnya yang
dapat berubah fungsi menjadi melting point ketika bencana terjadi
yang meliputi:
1. Kecamatan Tangerang di Kelurahan Cikokol dan Kelurahan
Sukasari;
2. Kecamatan Jatiuwung di Kelurahan Alam Jaya;
3. Kecamatan Batuceper di Kelurahan Kebon Besar dan
Kelurahan Poris Jaya;
4. Kecamatan Benda di Kelurahan Benda dan Kelurahan Jurumudi
Baru;
5. Kecamatan Cipondoh di Kelurahan Petir, Kelurahan Gondrong,
Kelurahan Cipondoh, dan Kelurahan Cipondoh Indah;
6. Kecamatan Ciledug di Kelurahan Tajur, Kelurahan Parung
Serab, dan Kelurahan Sudimara Selatan;
7. Kecamatan Karawaci di Kelurahan Nambo Jaya, Kelurahan
Bugel, dan Kelurahan Pabuaran;
8. Kecamatan Periuk di Kelurahan Gembor, Kelurahan Sangiang
Jaya, dan Kelurahan Priuk;
9. Kecamatan Cibodas di Kelurahan Panunggangan Barat,
Kelurahan Uwung Jaya, Kelurahan Cibodas Baru, dan
Kelurahan Jatiuwung;
10. Kecamatan Neglasari di Kelurahan Kedaung Wetan dan
Kelurahan Selapajang;
11. Kecamatan Pinang di Kelurahan Pinang, Kelurahan Kunciran,
dan Kelurahan Nerogtog;
12. Kecamatan Karang Tengah di Kelurahan Pedurenan, Kelurahan
Pondok Bahar, Kelurahan Karang Mulya, Kelurahan Karang
Timur, dan Kelurahan Parung Jaya; dan
13. Kecamatan Larangan di Kelurahan Larangan Utara, Kelurahan
Larangan Indah, dan Kelurahan Kreo.
2.4.2.2.8 Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal
Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal di Kota Tangerang
bertujuan untuk lebih menertibkan dan mengurangi ketidakteraturan
dan kemacetan pada kawasan pusat kota. Kawasan peruntukan
ruang bagi sektor informal di Kota Tangerang ini dikelompokkan
dalam satu kawasan dengan kemudahan akses dan ketersediaan
prasarana dan sarana penunjangnya.

Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal di wilayah Kota
Tangerang ditetapkan pada:
1. Kawasan perdagangan dan jasa skala menengah dan besar
diwajibkan menyediakan ruang bagi sektor informal;
2. Kawasan peruntukan industri dengan alokasi ruang sektor
informal yang tidak mengganggu kelancaran aksesibilitas orang
dan barang; dan
3. Jalan Kisamaun dan Jalan Kiasnawi pada kawasan kota lama.
2.4.2.2.9 Kawasan Peruntukan Lainnya
Kawasan peruntukan lainnya di wilayah Kota Tangerang meliputi:
1. Kawasan peruntukan pertanian;
2. Kawasan peruntukan perikanan;
3. Kawasan peruntukan pelayanan umum;
4. Kawasan peruntukan penunjang bandar udara;
5. Kawasan peruntukan bandar udara; dan
6. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
Kawasan peruntukan pertanian di wilayah Kota Tangerang
diarahkan pada:
1. Pengembangan pertanian tanaman pangan dengan
mempertahankan lahan pertanian/sawah irigasi teknis sebagai
kawasan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kecamatan
Periuk;
2. Pengembangan holtikultura, terdiri atas:
a. Tanaman buah di Kecamatan Cipondoh dan Kecamatan
Pinang;
b. Tanaman sayuran di Kecamatan Neglasari, Kecamatan
Benda, dan Kecamatan Periuk; dan
c. Tanaman hias di Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan
Cipondoh, dan Kecamatan Pinang;
3. Pengembangan kegiatan peternakan terintegrasi dengan
kegiatan pertanian di Bayur Kecamatan Periuk.
Kawasan peruntukan perikanan di wilayah Kota Tangerang
diarahkan pada:
1. Pengembangan kegiatan perikanan dengan memanfaatkan
wilayah perairan terdiri atas:
a. Perikanan tangkap pada wilayah sungai dan situ; dan
b. Perikanan budidaya air tawar berupa kolam;
2. Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi
potensi lestari;
3. Pengembangan kegiatan perikanan untuk memenuhi kebutuhan
skala kota diarahkan pada Kecamatan Periuk, Cipondoh, dan
Pinang; dan

4. Pemanfaatan situ untuk kegiatan budidaya ikan dengan sistem
karamba jaring apung tidak diperbolehkan.
Kawasan peruntukan pelayanan umum di wilayah Kota Tangerang
diarahkan pada:
1. Pengembangan sarana pendidikan di setiap wilayah kecamatan
dan Penataan Kawasan Pendidikan Cikokol;
2. Pengembangan sarana peribadatan di setiap wilayah
kecamatan;
3. Pengembangan sarana pelayanan kesehatan di setiap wilayah
kecamatan dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD);
4. Pengembangan kawasan pelayanan pemerintahan tingkat kota
di Kecamatan Tangerang dan tingkat wilayah di setiap wilayah
kecamatan dan kelurahan; dan
5. Pengembangan kawasan TPA sampah Rawa Kucing di
Kecamatan Neglasari.
Kawasan peruntukan penunjang bandar udara di wilayah Kota
Tangerang diarahkan pada:
1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sesudah jarak
1.100 (seribu seratus) meter dari ujung landasan dan kawasan
kebisingan tingkat 2 (dua) dan 3 (tiga) yang terletak di
Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Benda;
2. Kawasan peruntukan fasilitas penunjang bandar udara
merupakan kawasan sekitar bandar udara yang ditetapkan
sebagai kawasan budi daya prioritas;
3. Pengembangan kawasan peruntukan fasilitas penunjang bandar
udara diarahkan untuk kegiatan fasilitas yang menunjang
secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara dan
pembangunan kampung haji yang terdapat di Kecamatan
Benda dan Kecamatan Neglasari;
4. Pengembangan kawasan peruntukan fasilitas penunjang bandar
udara harus memperhatikan ketentuan di dalam KKOP dan
kawasan kebisingan; dan
5. Pada kawasan kebisingan tingkat 2 (dua) dan 3 (tiga)
sebagaimana dimaksud pada huruf a pemanfaatan ruangnya
diarahkan sebagai berikut:
a. Pada kawasan kebisingan tingkat 3 (tiga) yaitu tanah dan
ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun
fasilitas bandar udara yang dilengkapi insulasi suara dan
dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana
pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak
mengundang burung; dan
b. Pada kawasan kebisingan tingkat 2 (dua) yaitu tanah dan
ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis

kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan
dan/atau bangunan sekolah, rumah sakit dan rumah tinggal.
Kawasan peruntukan bandar udara di wilayah Kota Tangerang
diarahkan pada:
1. Pengembangan yang sesuai dengan Rencana Induk Bandar
Udara Internasional Soekarno Hatta yang telah ditetapkan.
2. Pengembangan kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno
Hatta ke arah Utara dari pagar bandar udara seluas kurang
lebih 101 ha berada di Kecamatan Neglasari dan ke arah Utara
dan Timur dari pagar bandar udara seluas kurang lebih 130,5
ha berada di Kecamatan Benda, dan perluasan ke arah Selatan
sejauh 50 m dari pagar bandar udara seluas kurang lebih 22,9
ha berada di Kecamatan Benda dan seluas kurang lebih 9,6 ha
berada di Kecamatan Neglasari.
Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara di wilayah
Kota Tangerang diarahkan pada:
1. Komplek Batalyon Infantri 203 di Kecamatan Jatiuwung seluas
kurang lebih 41,14 ha;
2. Komplek Satuan Rudal (Satrudal) di Kecamatan Neglasari
seluas kurang lebih 15,29 ha;
3. Komando Distrik Militer (Kodim) 0506 di Kecamatan Tangerang
seluas kurang lebih 0,75 ha;
4. Komando Rayon Militer (Koramil) yang terdapat di seluruh
kecamatan di wilayah Kota Tangerang; dan
5. Kepolisian Resort (Polres) Tangerang di Kecamatan Tangerang
seluas kurang lebih 0,99 ha.
2.5 Sosial dan Budaya
Bagian ini berisi uraian tentang jumlah fasilitas pendidikan, jumlah penduduk miskin, dan
jumlah rumah di Kota Tangerang.
2.5.1 Jumlah Fasilitas Pendidikan
Tabel 2-19
Jumlah Fasilitas Pendidikan per-Kecamatan Tahun 2013
No. Kecamatan
Jumlah Fasilitas Pendidikan
(unit)
Umum Agama
SD SMP SMA SMK MI MTs MA
1 Ciledug
2 Larangan
3 Karang Tengah
4 Cipondoh
5 Pinang
6 Tangerang
7 Karawaci

No. Kecamatan
Jumlah Fasilitas Pendidikan
(unit)
Umum Agama
SD SMP SMA SMK MI MTs MA
8 Jatiuwung
9 Cibodas
10 Periuk
11 Batuceper
12 Neglasari
13 Benda
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, 2014.
2.5.2 Jumlah Penduduk Miskin
Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kota
Tangerang mencapai 107.000 jiwa (5,5% dari jumlah penduduk total), dengan Garis
Kemiskinan (GK) sebesar Rp 375.341,00 perkapita perbulan. Jumlah penduduk
miskin pada tahun 2012 tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu
sebanyak 114.300 jiwa dengan GK sebesar Rp 337.543,00 perkapita perbulan (2011)
dan 124.300 jiwa dengan GK sebesar Rp 303.551,00 perkapita perbulan (2010).
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data PPLS (Pendataan Program Perlindungan
Sosial) 2011, jumlah rumah tangga miskin di Kota Tangerang pada tahun 2013
mencapai 64.360 KK. Jumlah rumah tangga miskin terbesar berada di wilayah
Kecamatan Tangerang, yaitu sebanyak 7.148 KK. Sedangkan jumlah rumah tangga
miskin terkecil berada di Kecamatan Ciledug, yaitu sebanyak 2.494 KK.
Tabel 2-20
Jumlah Penduduk Miskin per-Kecamatan Tahun 2013
No. Kecamatan
Jumlah Rumah Tangga
(KK)
Jumlah Rumah Tangga
Miskin
(KK) (%)
1 Ciledug 41.881 2.494 5,95
2 Larangan 45.395 3.390 7,47
3 Karang Tengah 32.502 2.746 8,45
4 Cipondoh 62.862 5.085 8,09
5 Pinang 45.415 6.190 13,63
6 Tangerang 42.125 7.148 16,97
7 Karawaci 48.109 6.631 13,78
8 Jatiuwung 43.591 3.149 7,22
9 Cibodas 40.500 3.689 9,11
10 Periuk 40.298 4.599 11,41
11 Batuceper 26.319 6.259 23,78
12 Neglasari 27.280 7.051 25,85
13 Benda 24.199 5.929 24,50
Jumlah 520.478 64.360 12,37
Sumber: Hasil Verifikasi PPLS 2011, TKPK 2013.

2.5.3 Jumlah Rumah
Tabel 2-21
Jumlah Rumah per-Kecamatan Tahun 2013
No. Kecamatan
Jumlah Rumah
(unit)
1 Ciledug
2 Larangan
3 Karang Tengah
4 Cipondoh
5 Pinang
6 Tangerang
7 Karawaci
8 Jatiuwung
9 Cibodas
10 Periuk
11 Batuceper
12 Neglasari
13 Benda
Sumber: .
2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah
2.6.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, adalah
unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis
daerah, kecamatan, dan kelurahan.
Berdasarkan: (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, (2) Peraturan Daerah
Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Dinas Daerah, (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (4) Peraturan
Daerah Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah, dan (5) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan, Susunan organisasi perangkat
daerah Kota Tangerang terdiri atas:
1. Sekretariat Daerah;
2. Dinas Daerah;
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
4. Lembaga Teknis Daerah;
5. Kecamatan; dan
6. Kelurahan.

GAMBARAN GEOGRAFI KOTA TANGERANG

GAMBARAN GEOGRAFI KOTA TANGERANG

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to GAMBARAN GEOGRAFI KOTA TANGERANG

Similar to GAMBARAN GEOGRAFI KOTA TANGERANG (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

GAMBARAN GEOGRAFI KOTA TANGERANG