1. MAKALAH
MUDHARABAH
Makalah ini di ajukan untuk memenuhi salah satu tugas
Pada mata kuliah “AKUNTANSI LKS”
Di susun oleh :
1) M. Arif Fahrurudin (081400112)
2) Nisa Ulfauziyyah (081400113)
Ekis A/VI
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI “IAIN”
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

2. BAB I
PENDAHULUAN
Pada dasarnya setiap manusia dalam aktifitasnya baik yang bersifat duniawi
maupun ukhrowi tidak lepas dari pada tujuan (maqosyid) dari apa yang akan ia peroleh
selepas aktifitas tersebut, dengan berbagai macam perbedaan sudut pandang manusia itu
sendiri terhadap esensi dari apa yang hendak ia peroleh, maka tidak jarang dan sangat
tidak menutup kemungkinan sekali proses untuk menuju pada tujuan maqosyidnya pun
berwarna-warni.
Salah satu contoh dalam aktifitas sosial-ekonomi, banyak dari manusia sendiri
yang terjebak dalam hal ini, lebih mengedepankan pada pemenenuhan hak pribadi dan
mengabaikan hak-hak orang lain baik hak itu berupa individu ataupun masyarakat
umum. Akan tetapi Islam sebuah agama yang rahmatan lil-alamin mengatur seluruh
tatanan kehidupan manusia, sehingga norma-norma yang diberlakukan islam dapat
memberikan solusi sebuah keadilan dan kejujuran dalam hal pencapaian manusia pada
tujuan daripada aktifitasnya itu, sehingga tidak akan terjadi ketimpangan sosial antara
mereka.
Maka tidak jarang diantara kita yang acap kali menemukan ayat dalam kitab suci
Al-Qur'an yang mendorong perdagangan dan perniagaan, dan Islam sanggat jelas sekali
menyatakan sikap bahwa tidak boleh ada hambatan bagi perdagangan dan bisnis yang
jujur dan halal, agar setiap orang memperoleh penghasilan, menafkahi keluarga, dan
memberikan sedekah kepada mereka yang kurang beruntung.
Melihat pada bahasan singkat diatas penulis berminat untuk membahasa lebih lanjut
tentang konsep transaksi Mudharabah.1
Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di
mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada
pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal.
1
http://www.canboyz.co.cc/2010/02/makalah-mudharabah.html

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian, Sumber Hukum, Rukun, Jenis, dan Sifat Mudharabah
a. Pengertian Mudharabah
Secara bahasa mudharabah berasal dari akar kata dharaba – yadhribu – dharban
yang bermakna memukul. Dengan penambahan alif pada dho’, maka kata ini memiliki
konotasi “saling memukul” yang berarti mengandung subjek lebih dari satu orang. Para
fukoha memandang mudharabah dari akar kata ini dengan merujuk kepada
pemakaiannya dalam al-Qur’an yang selalu disambung dengan kata depan “fi”
kemudian dihubungkan dengan “al-ardh” yang memiliki pengertian berjalan di muka
bumi.
Mudharabah merupakan bahasa yang biasa dipakai oleh penduduk Irak
sedangkan penduduk Hijaz lebih suka menggunakan kata “qirodh” untuk merujuk pola
perniagaan yang sama. Mereka menamakan qiradh yang berarti memotong karena si
pemilik modal memotong dari sebagian hartanya untuk diniagakan dan memberikan
sebagian dari labanya.
Kadang-kadang juga dinamakan dengan muqaradhah yang berarti sama-sama
memiliki hak untuk mendapatkan laba karena si pemilik modal memberikan modalnya
sementara pengusaha meniagakannya dan keduanya sama-sama berbagi keuntungan.
Dalam istilah fikih muamalah, mudharabah adalah suatu bentuk perniagaan di mana si
pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengusaha/pengelola, untuk diniagakan
dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah
pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si pemilik modal. Para ulama
sepakat bahwa landasan syariah mudharabah dapat ditemukan dalam al-Qur’an, as-
Sunnah, Ijma’ dan qiyas.2
2
http://www.koperasisyariah.com/definisi-mudharabah/

4. b. Sumber Hukum
1) Al-Qur’an
“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarkanlah kamu dimuka
bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (QS 62:10)
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil
perniagaan).”
(QS 2:198).
2) As-Sunnah
Dari shalih bin suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal
yang didalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tanngguh,
muqaradhah (mudharabah) dan mencampur adukan dengan tepung untuk
keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).
3) Ijma
Diantara ijma mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa
jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah,
perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.
4) Qiyas
Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqoh (menyuruh seorang untuk
mengelola kebun) selain diantara manusia ada yang miskin ada pula
yang kaya, disuatu sisi lain banyak orang kaya yang tidak dapat
mengusahakan hartanya, di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau
bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya
mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua
golongan diatas, yakni untuk kemashalatan manusia dalam rangka
memenuhi kebutuhan mereka.
c. Rukun Mudharabah
Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qobul,
yakni lafad yang menunjukan ijab dan qobul dengan menggunakan mudharabah,
muqaridhah, muamalah, atau kata-kata yang searti dengannya.
Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu dua orang
melakukan akad (al-aqidani), modal (ma’qud alaih), dan shiqad (ijab dan qabul),

5. sedanngkan ulama syafi’iyah lebih merici lagi menjadi lima rukun yaitu: modal,
pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang akad.
c. Jenis Mudharabah
Jenis Mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu: mudharabah
Muthalaqoh, Mudharabah Muqayyadah, dan Mudharabah Musytarakah.
1. Mudharabah Muthalaqoh adalah mudharabah di mana pemilik dananya
memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelola
investasinya. Dan mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat.
2. Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana
memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi,
cara, atau objek investasi atau sektor usaha.
3. Mudharabah Musytarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana
menyerahkan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.
d. Sifat Mudharabah
Ulama fiqih sepakat bahwa akad dalam mudharabah sebelum dijalankan oleh
pekerja termaksud akad yang tidak lazim. Apabila sudah dijalankan oleh pekerja,
diantara ulama terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat termaksud akad
yang lazim, yakni dapat diwariskan seperti pendapat imam malik, sedangkan menurut
ulama syafi’iyah, malikiyah dan hanabilah akad tersebut tidak lazim, yakni tidak dapat
diwariskan.
B. Syarat Sah Mudharabah
1. Syarat Aqidani
Di syaratkan bagi orang yang melakukan akad, yakni pemilik modal dan
pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil sebab mudharib
mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil.

6. 2. Syarat Modal
a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni
segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian
b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran
c. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak harus ada tempat
akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada
oranng lain, seperti mengatakan:”Ambil harta saya di si fulan kemudian
jadikan modal usaha”
d. Modal harus diberikan kepada pengusaha, hal itu dimaksudkan agar
pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut
sebagai amanah
3. Syarat-syarat Laba
a. Laba harus memiliki ukuran
Mudharabah yang dimaksudkan untuk mendapatkan laba, dengan
demikian pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp.5000,00
misalnya untuk dibagi diantara keduanya tanpa menyebutkan ukuran
laba yang diterimanya.
b. Laba harus berupa bagian yang umum (Masyhur)
Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum,
seperti kesepakatan diantara orang yang melangsungkan akad bahwa
setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedanngkan setengah lainnya
lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi tidak boleh menetapkan
jumlah tertentu bagi satu pihak lain, seperti menetapkan laba Rp.1000
bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.
C. Hukum Mudharabah
Hukum mudharabah terbagi dua yaitu: Mudharabah Sahih dan Mudharabah Fasid
1) Hukum mudharabah fasid
Beberapa hal dalam mudharabah fasid yang mengharuskan pemilik modal
memberikan upah kepada pengusaha antara lain:

7. a) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli,
menjual, atau mengambil barang
b) Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga
pengusaha tidak bekerja, kecuali atas seizinnya
c) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar
mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang
lain miliknya
2) Hukum mudharabah shahih
Hukum mudharabah shahih yang tergolong shahih diantaranya:
 Tanggung jawab pengusaha
Apabila pengusaha berutang ia memiliki hak atas laba secara bersama-
sama dengan pemilik modal. Jika mudharabah rusak karena adanya
beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang
sehingga ia pun memiliki hak untuk mendapat upah, jika harta rusak
tanpa disengaja ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut,
dan jika mengalami kerugian pun ditanggung oleh pengusaha saja
D. Perkara yang Membatalkan Mudharabah
1) Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan
Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan
untuk mengusahakan (tasharuf) dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat
pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui
pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika
pembatalan atau larangan.
2) Salah seorang Aqid Meninggal dunia
Jumhur ulama berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah seorang akad
meninggal dunia, baik pemilik modal, maupun pengusaha. Sedangkan ulama
Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah tidak batal dengan meninggalnya

8. salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli
warisnya, jika dapat dipercaya.
3) Salah seorang Aqid Gila
ahwa gila membatalkan mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan
keahlian dalam mudharabah.
4) Pemilik Modal Rusak
Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan
murtad, atau tergabung dengan musuh serta karena diputuskan oleh hakim atas
pemberontakan hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan
musuh sama saja dengan mati.
5) Modal rusak ditangan Pengusaha
Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini
karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah
batal. Begitu pula nudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada
orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.3
E. Prinsip Pembagian Hasil Usaha Mudharabah
Dalam mudharah istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena
yang dibagi hanya keuntungannya saja (profit), tidak termasuk kerugian (loss).
Sehingga untuk pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah prinsip bagi hasil
seperti yang digunakan dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998, karena apabila usaha
3
Syafe’i, rachmad. 2002. Fiqih Muamalah. Bandung : Pustaka Setia. Hal 229-238.

9. tersebut gagal kerugian tidak dibagi diantara pemilik dana dan pengelola dana tetapi
harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana.
Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan
penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi
hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan
mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Jika mudharabah melebihi satu periode
pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai
nisbah yang disepakati.
F. Perlakuan Akuntansi dalam Mudharabah
1. Akuntansi untuk Pemilik Dana
a) Dana yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah
pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
b) Pengukuran investasi mudharabah
1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang
dibayarkan.
2. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar
aset non-kas pada saat penyerahan.
c) Penyaluran nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas
1. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai
Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan
rusak, hilang atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan
pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian
dan mengurangi saldo investasi mudharabah.
2. Penurunan nilai setelah usaha dimulai
Jika sebagai investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa
adaya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak
langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah namun diperhitungkan
pada saat pembagian bagi hasil.
d) Kerugian

10. kerugian yang terjadi dalam satu priode sebelun akad mudharabah berakhir,
pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad
mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan
kerugian investasi.
e) Hasil Usaha
Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai
piutang.
f) Akad mudharabah berakhir
Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah
dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi
mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
g) Penyajian
Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporang keuangan
sebesar nilai tercatat yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan
kerugian (jika ada).
h) Pengungkapan
Pemilik dana mengungkapan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah,
tetapi tidak terbatas pada:
1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti: porsi dana, pembagian hasil
usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
2. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
3. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.
4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai penyajian laporan keuangan syari’ah.
2. Akuntansi untuk Pengelola
a) Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai
dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang
diterima.
b) Pengukuran dana syirkah temporer.

11. Dana syirkah diukur sebesar jumlah kata atau nilai wajar aset nonkas yang
diterima.
c) Penyaluran kembali dana syirkah temporer
Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer yang diterima
maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Sama seperti akuntansi untuk
pemilik dana. Dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi
dengan bagian hak pemilik dana.
d) Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah berarti
ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan
akuntansi konvensional.
e) Kerugian yang di akibatkan oleh kesalahn atau kelalaian pengelola dana diakui
sebagai beban pegelola dana.
f) Di akhir akad
g) Penyajian
Pengelola dana menyajikan transaski mudharabah dalam laporan kuangan:
1. dana srirkah temporer dari pemilik dana di sajikan sebesar nilai tercatatnya
untuk setiap jenis mudharabah.
2. bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah di perhitungkan tetapi belum
diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum
di bagikan sebagai kewajiban.
h) Pengungkapan
pengungkapan dana mengungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan
keuangan:
1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil
usaha, aktifitas usaha mudharabah, dan lain lain.
2. Rincian dana syirkah temporer yang di terima berdasarkan jenisnya.
3. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah, muqayyadah, pengungkapan
yang diperlukan sesuai penyajian laporan keuangan syariah.4
4
Nurhayati, sri dan Wasilah. 2011. Akuntansi Syari’ah di Indonesia. Jakarta: Salemba
Empat. Hal 126-133.

12. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Akad mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan
pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha.
Oleh sebab itu, akad mudharabah merupakan suatu transaksi pembiayaan atau
investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting
dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana.
Hal ini disebabkan bahwa laba dibagi atas dasar nishab bagi hasil menurut kesepakatan
kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik
dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana.
Tedapat beberapa jenis akad mudharabah, namun seluruh jenis akad
mudharabah tersbut harus memenuhi rukun dan ketentuan syari’ah yang mengacu pada
Al-Qur’an, As-Sunah, Ijma, dan Qiyas.
Kaum Muslimin sudah terbiasa melakukan kerja sama semacam mudharabah hingga
jaman sekarang ini, di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang
menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah
digunakan bangsa Quraisy secara turun-temurun, dari zaman jahiliyah hingga zaman
Nabi, kemudian beliau mengetahui, melakukan dan tidak mengingkarinya.
“Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba...(Q.S.Al-Baqarah:275)
“Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS.Al
Mujammil:20)

13. “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari
Tuhanmu”. (QS.Al Baqarah: 19
DAFTAR PUSTAKA
Syafe’i, rachmad. 2002. Fiqih Muamalah. Bandung : Pustaka Setia
Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. Akuntansi Syari’ah di Indonesia. Jakarta: Salemba
Empat
http://www.koperasisyariah.com/definisi-mudharabah/
http://www.canboyz.co.cc/2010/02/makalah-mudharabah.html