SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
KECAMATAN NAPANO KUSAMBI
Jl. Poros Latawe No. – Telp. Fax.
KEPUTUSAN CAMAT NAPANO KUSAMBI
NOMOR : 02 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEGAWAI SYARAH MASJID DESA SE-KEC. NAPANO KUSAMBI
TAHUN ANGGARAN TA. 2013
CAMAT NAPANO KUSAMBI
Menimbang : a. Bahwa untuk Tertib dan Efektifnya penyaluran
danabantuan keuangan Kegiatan Keagamaan, maka
dipandang perlu Menetapkan Alokasi Dana Bantuan
Keuangan Kepada Pegawai Syara Masjid Desa Tahun
Anggaran 2013.
b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud
Huruf a diatas, maka Perlu ditetabkan dengan Keputusan
Camat Napano Kusambi.
Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Ii Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Dana
Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Tahun
2013;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Dan Terakhir Diubah
Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lingkungan
Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2013
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Alokasi Dana Bantuan Keuangan KepadaPegawai
Syarah Masjid Desa Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran I
Keputusan Ini;
KEDUA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Dikeluarkannya
Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Muna Tahun Anggaran
2013 Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dpa-Skpd
Kecamatan Napano Kusambi Tahun 2013;
KETIGA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal 1 Januari 2013
Dengan Ketentuan Apabila Teryata Dikemudian Hari Terdapat
Kekeliruan Dalam Penetapannya, Akan Diperbaiki
Sebagaimana Mestinya.
Ditetapkan Di : LA HAJI
Pada Tanggal : 5 januari 2013
CAMAT NAPANO KUSAMBI,
LA ODE KADIR, S.Sos
NIP. 195812311982031311
TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada :
1. Bupati Muna di Raha;
2. Ketua DPRD Kab. Muna di Raha ;
3. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Muna di Raha;
4. Yang Bersangkutan untuk Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya;
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT NAPANO KUSAMBI
NOMOR :
TANGGAL : TAHUN 2013
DAFTAR NAMA PEGAWAI SYARAH MESJID DESA
SE-KECAMATAN NAPANO KUSAMBI TAHUN 2013
NO.
NAMA PEGAWAI
SYARAH
DESA
LOKASI TEMPAT
TUGAS
UANG
TRANSPOR DAN
UANG SAKU /
TAHUN
1 2 2 4 5
1
2
3
4
5
LA HAJI, 5 JANUARI 2013
CAMAT NAPANO KUSAMBI,
LA ODE KADIR, S.Sos
NIP. 195812311982031311

More Related Content

What's hot

Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersSkb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti berssaslirais
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020Arif Efendi
 
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_Nandang Sukmara
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...iniPurwokerto
 
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1Peri Yudisianto
 
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahNo. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahkabupaten_pakpakbharat
 
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desaDodi Palowan
 
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010apotek agam farma
 
Penganggaran dana kelurahan
Penganggaran dana kelurahanPenganggaran dana kelurahan
Penganggaran dana kelurahanhoyin rizmu
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...iniPurwokerto
 
Peraturan bupati-no.-5-ttg-pedoman-umum-penyaluran-dana-bantuan-sosial
Peraturan bupati-no.-5-ttg-pedoman-umum-penyaluran-dana-bantuan-sosialPeraturan bupati-no.-5-ttg-pedoman-umum-penyaluran-dana-bantuan-sosial
Peraturan bupati-no.-5-ttg-pedoman-umum-penyaluran-dana-bantuan-sosialppbkab
 
Per gub no 71 th.2013
Per gub no 71 th.2013Per gub no 71 th.2013
Per gub no 71 th.2013Rachmad Zen
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018Strobillus Found
 
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Penyalur Alat Kesehatan
 
Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011Ismed Nur
 
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIAJukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIAPenyalur Alat Kesehatan
 

What's hot (16)

Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersSkb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.07/2020
 
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
Perbup no. 31_ttg_uang_makan_
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGG...
 
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
 
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahNo. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
 
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
(2017) pmk 50~pmk.07~2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
 
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
Peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2010
 
Penganggaran dana kelurahan
Penganggaran dana kelurahanPenganggaran dana kelurahan
Penganggaran dana kelurahan
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
 
Peraturan bupati-no.-5-ttg-pedoman-umum-penyaluran-dana-bantuan-sosial
Peraturan bupati-no.-5-ttg-pedoman-umum-penyaluran-dana-bantuan-sosialPeraturan bupati-no.-5-ttg-pedoman-umum-penyaluran-dana-bantuan-sosial
Peraturan bupati-no.-5-ttg-pedoman-umum-penyaluran-dana-bantuan-sosial
 
Per gub no 71 th.2013
Per gub no 71 th.2013Per gub no 71 th.2013
Per gub no 71 th.2013
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
 
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
 
Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011
 
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIAJukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Jukops DAK Fisik BKKBN 2022 - PT. DUMEDPOWER INDONESIA
 

Viewers also liked

Viewers also liked (17)

Rajesh new
Rajesh newRajesh new
Rajesh new
 
CokeAd
CokeAdCokeAd
CokeAd
 
G3PPGX_nem_animalt_prezentacio
G3PPGX_nem_animalt_prezentacioG3PPGX_nem_animalt_prezentacio
G3PPGX_nem_animalt_prezentacio
 
Chuong4 exception
Chuong4 exceptionChuong4 exception
Chuong4 exception
 
Membretejuan
MembretejuanMembretejuan
Membretejuan
 
Ppt co dia muertos laurence
Ppt co dia muertos laurencePpt co dia muertos laurence
Ppt co dia muertos laurence
 
Holly Changemaker
Holly ChangemakerHolly Changemaker
Holly Changemaker
 
Sistemas operativos
Sistemas operativosSistemas operativos
Sistemas operativos
 
GigPoster3
GigPoster3GigPoster3
GigPoster3
 
Dying for a bargain evaluation
Dying for a bargain evaluationDying for a bargain evaluation
Dying for a bargain evaluation
 
Sandwich Weekday Case Layout Naan
Sandwich Weekday Case Layout NaanSandwich Weekday Case Layout Naan
Sandwich Weekday Case Layout Naan
 
Brand Therapy
Brand TherapyBrand Therapy
Brand Therapy
 
Membrete Heladería Santa
Membrete Heladería SantaMembrete Heladería Santa
Membrete Heladería Santa
 
ChickenRanchPlay
ChickenRanchPlayChickenRanchPlay
ChickenRanchPlay
 
Eh2 unit checks questions
Eh2 unit checks questionsEh2 unit checks questions
Eh2 unit checks questions
 
Brayden.Connor.Resume
Brayden.Connor.ResumeBrayden.Connor.Resume
Brayden.Connor.Resume
 
Cne1の魅力
Cne1の魅力Cne1の魅力
Cne1の魅力
 

Similar to KEPUTUSAN_ALOKASI

Similar to KEPUTUSAN_ALOKASI (20)

Format perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb desFormat perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb des
 
Proposal
ProposalProposal
Proposal
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 
Sk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten muna
Sk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten munaSk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten muna
Sk badan pemberdayaan masyarakat kabupaten muna
 
Sk bendahara
Sk bendaharaSk bendahara
Sk bendahara
 
Sk bendahara
Sk bendaharaSk bendahara
Sk bendahara
 
01 sk. apbkel
01 sk. apbkel01 sk. apbkel
01 sk. apbkel
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasi
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
 
1. rpjm des
1. rpjm des1. rpjm des
1. rpjm des
 
Sk.TPK dan Panwas
Sk.TPK dan PanwasSk.TPK dan Panwas
Sk.TPK dan Panwas
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
 
Sk bupati
Sk bupatiSk bupati
Sk bupati
 
Sk kepala desa
Sk kepala desaSk kepala desa
Sk kepala desa
 
Apbdes 2016
Apbdes 2016Apbdes 2016
Apbdes 2016
 
Perdes lkpj 2018
Perdes lkpj 2018Perdes lkpj 2018
Perdes lkpj 2018
 

More from Operator Warnet Vast Raha

Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiPermohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiOperator Warnet Vast Raha
 

More from Operator Warnet Vast Raha (20)

Stiker kk bondan
Stiker kk bondanStiker kk bondan
Stiker kk bondan
 
Proposal bantuan sepak bola
Proposal bantuan sepak bolaProposal bantuan sepak bola
Proposal bantuan sepak bola
 
Surat pernyataan nusantara sehat
Surat pernyataan nusantara sehatSurat pernyataan nusantara sehat
Surat pernyataan nusantara sehat
 
Surat pernyataan nusantara sehat fajar
Surat pernyataan nusantara sehat fajarSurat pernyataan nusantara sehat fajar
Surat pernyataan nusantara sehat fajar
 
Halaman sampul target
Halaman sampul targetHalaman sampul target
Halaman sampul target
 
Makalah seni kriya korea
Makalah seni kriya koreaMakalah seni kriya korea
Makalah seni kriya korea
 
Makalah makromolekul
Makalah makromolekulMakalah makromolekul
Makalah makromolekul
 
126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul
 
Kafer akbid paramata
Kafer akbid paramataKafer akbid paramata
Kafer akbid paramata
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Mata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budayaMata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budaya
 
Lingkungan hidup
Lingkungan hidupLingkungan hidup
Lingkungan hidup
 
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiPermohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
 
Odher scout community
Odher scout communityOdher scout community
Odher scout community
 
Surat izin keramaian
Surat izin keramaianSurat izin keramaian
Surat izin keramaian
 
Makalah keganasan
Makalah keganasanMakalah keganasan
Makalah keganasan
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Makalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetikaMakalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetika
 
Undangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepaUndangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepa
 
Bukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajakBukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajak
 

KEPUTUSAN_ALOKASI

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN MUNA KECAMATAN NAPANO KUSAMBI Jl. Poros Latawe No. – Telp. Fax. KEPUTUSAN CAMAT NAPANO KUSAMBI NOMOR : 02 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEGAWAI SYARAH MASJID DESA SE-KEC. NAPANO KUSAMBI TAHUN ANGGARAN TA. 2013 CAMAT NAPANO KUSAMBI Menimbang : a. Bahwa untuk Tertib dan Efektifnya penyaluran danabantuan keuangan Kegiatan Keagamaan, maka dipandang perlu Menetapkan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pegawai Syara Masjid Desa Tahun Anggaran 2013. b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Huruf a diatas, maka Perlu ditetabkan dengan Keputusan Camat Napano Kusambi. Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Ii Di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  • 2. 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Tahun 2013; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Dan Terakhir Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013;
  • 3. MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Menetapkan Alokasi Dana Bantuan Keuangan KepadaPegawai Syarah Masjid Desa Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran I Keputusan Ini; KEDUA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Dikeluarkannya Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dpa-Skpd Kecamatan Napano Kusambi Tahun 2013; KETIGA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal 1 Januari 2013 Dengan Ketentuan Apabila Teryata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapannya, Akan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya. Ditetapkan Di : LA HAJI Pada Tanggal : 5 januari 2013 CAMAT NAPANO KUSAMBI, LA ODE KADIR, S.Sos NIP. 195812311982031311 TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada : 1. Bupati Muna di Raha; 2. Ketua DPRD Kab. Muna di Raha ; 3. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Muna di Raha; 4. Yang Bersangkutan untuk Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya;
  • 4. LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT NAPANO KUSAMBI NOMOR : TANGGAL : TAHUN 2013 DAFTAR NAMA PEGAWAI SYARAH MESJID DESA SE-KECAMATAN NAPANO KUSAMBI TAHUN 2013 NO. NAMA PEGAWAI SYARAH DESA LOKASI TEMPAT TUGAS UANG TRANSPOR DAN UANG SAKU / TAHUN 1 2 2 4 5 1 2 3 4 5 LA HAJI, 5 JANUARI 2013 CAMAT NAPANO KUSAMBI, LA ODE KADIR, S.Sos NIP. 195812311982031311