20210325 Konsep Pengelolaan BOP PAUD 2021 - Webinar.pdf

1. Pengelolaan Dana BOP PAUD
Tahun 2021
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

2. (1) BOP PAUD
adalah program pemerintah untuk membantu
penyediaan pendanaan biaya operasional
pembelajaran PAUD.
(2) DANA BOP PAUD
diberikan kepada Satuan Pendidikan
Penyelenggara PAUD
(3) PENERIMA BOP PAUD
Satuan pendidikan penyelenggara PAUD
penerima BOP PAUD, terdiri atas:
1. taman kanak-kanak;
2. kelompok bermain;
3. taman penitipan anak;
4. satuan PAUD sejenis;
5. sanggar kegiatan belajar; dan
6. pusat kegiatan belajar masyarakat.
(4) PERSYARATAN
Satuan Penyelenggara PAUD penerima BOP PAUD harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut;
1. memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik;
2. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di
satuan pendidikan;
3. memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 9 (sembilan) peserta didik →
kecuali satuan pendidikan di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh
Kementerian (Kepmendikbud No. 580/P/2020 ttg Daerah Khusus
Berdasarkan Kondisi Geografis).
4. bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.
BOP PAUD DAN SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA
Catatan:
1. Persyaratan usia peserta didik ditiadakan.
2. Persyaratan Rekening dan NPWP ditiadakan, karena bukan
merupakan persyaratan penetapan, tetapi persyaratan penyaluran.
3. Pada BOP 2020 pengecualian jumlah peserta didik di daerah 3 T,
pada BOP 2021 pengecualian di daerah khusus.
Catatan:
Dalam rangka penyamaan persepsi, Sanggar Kegiatan Belajar dan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat secara eksplisit dicantumkan
sebagai satuan pendidikan yang berhak menerima BOP PAUD.
DRAF/RANCANGAN JUKNIS BOP PAUD 2021

3. 1. Besaran dana dihitung berdasarkan jumlah peserta
didik dikalikan satuan biaya.
2. Satuan biaya Dana BOP PAUD sebesar Rp. 600.000,00
(enam ratus ribu rupiah) setiap Peserta Didik setiap
tahun.
3. Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan
penyelenggara PAUD ditetapkan oleh kepada Dinas
berdasarkan data Peserta Didik pada Dapodik.
per tanggal 31 Maret untuk penyaluran tahap I; dan
per tanggal 30 September untuk penyaluran tahap II.
4. Tahap Penyaluran I dan II tersebut dilaksanakan pada
tahun anggaran berjalan.
Alokasi dan Penyaluran
DRAF/RANCANGAN JUKNIS BOP PAUD 2021

4. Komponen Penggunaan Dana
RPM JUKNIS 2021
PERMENDIKBUD 13/2020:
Menu Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD, terdiri
atas komponen :
1. kegiatan pembelajaran dan bermain (min,
50%);
2. kegiatan pendukung (maks. 35%);
3. kegiatan lainnya (maks. 15%).
Dana BOP PAUD digunakan untuk membiayai kegiatan
operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan, yang
terdiri atas komponen:
1. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain;
2. pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran; dan
bermain; dan/atau
3. pemenuhan administrasi satuan pendidikan.
DRAF/RANCANGAN JUKNIS BOP PAUD 2021
Catatan:
1. Secara subtansial, penggunaan dana BOP PAUD tahun 2020 dan 2021 tidak berbeda
secara signifikan.
2. Perbedaan paling mendasar, untuk BOP PAUD tahun 2021 tidak ada persentase
penggunaan dana di tiap komponen. Satuan Pendidikan diberikan kebebasan
menggunakan sesuai kebutuhan, tetapi tetap mengacu pada petunjuk teknis.

5. DRAF/RANCANGAN JUKNIS BOP PAUD 2021
1. Pembelian barang fisik/elektronik berupa laptop, komputer, printer,
tape recorder, LCD proyektor, dan sejenisnya; pada BOP 2020 dilarang,
pada BOP 2021 larangan tersebut ditiadakan.
2. Dalam pengelolaan Dana BOP PAUD 2021, Pemerintah Daerah
membentuk Tim BOP PAUD Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan
pembiayaan pelaksanaan tugas Tim BOP PAUD bersumber dari APBD.
Pada BOP 2020, hal tersebut belum diatur.
3. Pada BOP PAUD 2020 disediakan dana cadangan (buffer), pada BOP
PAUD 2021, dana cadangan (buffer) tidak disediakan.
4. Pada BOP 2021, satuan pendidikan melaporkan pengelolaan BOP PAUD
kepada Dinas; dan Kementerian melalui sistem aplikasi pengelolaan
Dana BOP PAUD.
Beberapa Catatan dan Perubahan

6. DRAF/RANCANGAN JUKNIS BOP PAUD 2021
Ketentuan Lain-Lain Catatan: dalam Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020,
hal ini belum diatur
1. Biaya operasional Satuan Pendidikan penyelenggara
PAUD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tidak
ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima
Dana BOP PAUD menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah.
2. Biaya operasional Satuan Pendidikan penyelenggara
PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak
ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima
Dana BOP PAUD menjadi tanggung jawab badan
hukum penyelenggara.