2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negarayang Bersihdan Bebas dari KKN
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KEP KPK No. 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan PemeriksaanLHKPN
PER KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman
dan PemeriksaanLHKPN
Dasar Hukum Laporan Harta
Kekayaan
3. REGULASI INSTANSI
No Isntansi No. SK/Peraturan/Surat/ND Keterangan Sanksi
1 BANK INDONESIA Nomor : 17/1/PDG/2015
Tanggal : 06 Maret 2015
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur yang mengenai kode etik dan pedoman perilaku Bank
Indonesia
2 BPK Nomor : 454/K/X-XIII.2/10/2017
Tanggal : 20 Oktober 2017
Pedoman Pelaporan dan Pengelolaan
AdministrasiLaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan
pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
1. Menunda pengusulan Penyelenggara Negara untuk menduduki jabatan eselon I atau yang setara
kepada Tim Penilai Akhir (TPA);
2. Meninjau kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan Penyelenggara Negara dalamjabatan
struktural/fungsional;
3. Menunda pengurusan urusan kepegawaian yaitu termasuk namun tidak terbatas pada:
• penganugerahan Tanda Kehormatan dan/atau Penghargaan;
• kenaikan pangkat;
• kenaikan peran pemeriksa;
• kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan peran pemeriksa dan lainnya;
4. menjatuhan sanksi administratif hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
2 BPKP Nomor : S-208/SU/02/2017
Tanggal : 23 Jan 2019
Perubahan Ketentuan Penyampaian LHKPN 1. PP No 53 tahun 2010 ( pasal 3 dan pasal 4)
2. Hukuman Disiplin Ringan ( Teguran Lisan,tertulis dan pernyataan tidak puas secaratertulis)
3 BNN No.Kep/192/III/KA/KP.04/2018/BNN
Tanggal : 22 Maret 2018
PENETAPAN PENGELOLAAN DAN
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI
LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Administratif
4 Kepolisian RI Nomor : Kep/1059/X/2017
Tanggal : 3 Oktober 2017
PEJABAT DI LINGKUNGAN POLRI YANG WAJIB
MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) KEPADA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK
INDONESIA.
PejabatWajib LHKPN/LHKASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya dapatdikenakan sanksi berupa
tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin
5 MAHKAMAH
AGUNG
Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017
Tanggal : 31 Agustus 2017
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawahnya
Promosi,Mutasi,Kenaikan Pangkat,Tunjangan Jabatan dan Tunjangan kinerja dapatditinjau kembali (
Penundaan/Pembatalan) apabilaPNdi lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnyatidak
menyampaikan LHKPN sesuai waktu yang ditentukan dan tanpa alasan yang sah.
6 KPK Peraturan KPK No. 08 Tahun 2017 Laporan Harta Kekayaan Pegawai atau
penasehat KPK
a. Hukuman Disiplin
b. Penundaan pembayaran THT – Khusus akhir menjabat
7 KEJAGUNG B-1193/c.4/Cp.1/12/2017 Pelaporan LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN -
5. Waktu Penyampaian
6
KEP. KPK 07/2005
❖Pertama kali menjabat
❖Mutasi/promosi
❖Pensiun
❖Per 2 tahun dalam jabatan yang
sama
❖Sewaktu-waktuutk
kepentingan pemeriksaan
PER. KPK 07/2016
❖ Pertama kali menjabat
❖ Berakhir masa jabatan/pensiun
❖ Pengangkatan kembali sebagai PN
setelah berakhir masa
jabatan/pensiun
❖ Periodik setahun sekali (selama
Wajib LHKPN Menjabat)
6. 7
Waktu Penyampaian
Periodik:
Bagi Wajib
LHKPN yang
masih menjabat /
Pelaporan
LHKPN Setiap
Setahun Sekali
Khusus:
Bagi Wajib
LHKPN yang
Baru Diangkat/
Pensiun/
Belum Pernah
Melapor/
diangkat kembali
sebagai Wajib
LHKPN setelah
pensiun
Posisi Harta
Posisi Harta
Harta yang dimiliki
per Tanggal Laporan
Harta yang dimiliki
per tanggal
31 Desember Tahun
Sebelumnya
Batas Akhir Penyerahan
Batas Akhir
Penyerahan
3 Bulan sejak diangkat / pensiun
SE KPK tahun 2018
PANDUAN PENGELOLAAN LHKPN
31 Maret Tahun Berjalan
7. 8
Awal Menjabat
Instrumen Transparansidan
Manajemen SDM.
Kewajiban UU
Mewujudkan Penyelenggara
Negara yang Bersih.
Selama Menjabat
Instrumen Pengawasan
Manajemen SDM
Akhir Menjabat
Instrumen Akuntabilitas
Tujuan dan Manfaat LHKPN
8. LHKPN CAPIM KPK
• Lapor LHKPN 1 Kali : 11 orang
• Lapor LHKPN 2 Kali : 9 orang
• Lapor LHKPN 3 Kali : 15 orang
• Lapor LHKPN 4 kali : 16 orang
• Lapor LHKPN 5 kali : 7 orang
• Lapor LHKPN 6 Kali : 5 orang
• Lapor LHKPN 7 Kali : 1 orang
• Lapor LHKPN 9 Kali : 1 orang
65 Orang
• Belum pernah lapor/Bukan PN : 39 orang
REKAPITULASI PELAPORAN PERIODIK 2018
TEPAT WAKTU 29 CAPIM
TERLAMBAT 11 CAPIM
BUTUH PERBAIKAN 6 CAPIM
BELUM LAPOR UNTUK PERIODIK
2018 NAMUN TELAH LAPOR DI
BAWAH TAHUN 2018
19 CAPIM
9. Range Jumlah Prosentase
Rp 0 -Rp 100.000.000,00 1 Orang 1,54%
Rp 100.000.000,00 -Rp 1.000.000.000,00 13 Orang 20,00%
Rp 1.000.000.000,00 -Rp 10.000.000.000,00 41 Orang 63,08%
Rp 10.000.000.000,00 -Rp 32.000.000.000,00 9 orang 13,85%
Rp 100.000.000.000,00 -Rp 400.000.000.000,00 1 orang 1,54%
Prosentase Total Harta KekayaanPelaporanTerakhir
10. PELAPORANLHKPN PIMPINANKPK
No Nama Tanggal Lapor Jabatan Instansi
1 Saut Situmorang Tgl Lapor : 31 Desember 2018
Tgl KirimFinal :12 Maret 2019
Status : Diumumkan Lengkap
WAKUL KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
2 Saut Situmorang Tgl Lapor : 31 Desember 2017
Tgl KirimFinal :29 Maret 2018
Status : Diumumkan Lengkap
WAKIL KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
3 Saut Situmorang Tgl Lapor : 22 Januari 2016
Tgl KirimFinal :22 Januari 2016
Status : Diumumkan Lengkap
WAKIL KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
4 Saut Situmorang Tgl Lapor : 8 Oktober 2014
Tgl KirimFinal :9 Oktober 2014
Status : Diumumkan Lengkap
SEKRETARIAT UTAMA BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN)
5 Saut Situmorang Tgl Lapor : 6 Desember 2013
Tgl KirimFinal :6 Desember 2013
Staus : Diumumkan Lengkap
STAF AHLI BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN)
6 Saut Situmorang Tgl Lapor : 27 Desember 2011
Tgl KirimFinal :30 Desember 2011
Status : Diumumkan Lengkap
DIREKTUR BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN)
7 Saut Situmorang Tgl Lapor : 21 November 2007
Tgl KirimFinal : 30 November 2007
Status : Diumumkan Lengkap
DIREKTUR BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN)
