Program perumahan terjangkau seperti DP 0 Rupiah bertujuan untuk memberikan akses pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, program ini berpotensi melanggar peraturan karena menanggung DP melalui anggaran daerah dan jangka waktu kredit yang panjang. Selain itu, cicilan rumah yang ditawarkan seringkali terlalu mahal bagi daya beli calon pembeli target. Oleh karena itu, program perlu disesuaikan agar tu

1. Perumahan Terjangkau

2. (Bernard Lefebvre, 2004)
(Indiatimes.com)
(facs.nsw.gov.au, 2019)

3. Berawal dari amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”, kemudian amanah tersebut diemban oleh UU No 1 tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No 20 Tahun 2011
tentang Rumah Susun yang memperjelas bahwa negara bertanggung jawab untuk
memenuhi kebutuhan rumah bagi setiap orang terutama MBR. Dalam perjalanannya,
berdasarkan data BPS tahun 2010 masih terdapat backlog kebutuhan rumah sebesar
13,5 juta unit rumah. Untuk itu, seperti yang diamanatkan dalam kedua UU tersebut,
maka pemerintah perlu untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR melalui
pemberian bantuan dan kemudahan.
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi

5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2019)
www.btn.co.id

6. www.btn.co.id

7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(2019)
Program ini adalah distribusi dana dari pemerintah pusat yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) melalui bank pelaksana kepada MBR dalam kepemilikan
rumah yang dibeli dari pengembang. Tujuan dari program FLPP
adalah untuk meningkatkan keterjangkauan dan memberikan
peluang yang lebih luas bagi MBR dan masyarakat berpenghasilan
menengah (MBM) untuk mendapatkan bantuan keuangan untuk
membeli perumahan yang layak. FLPP digunakan untuk membiayai
KPR Sejahtera Tapak (pinjaman rumah tanah standar) dan KPR
Sejahtera Susun (pinjaman rumah vertikal standar) dari
pengembang.

8. DP 0
RUPIAH

9. (Berdasarkan peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016 yang dikeluarkan pada
29 Agustus 2016)

10. Dalam pelaksanaannya, program DP 0 Rupiah
akan memanfaatkan program Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari
pemerintah pusat. FLPP sendiri merupakan
program pembiayaan perumahan dengan skema
subsidi dari pemerintah, bekerja sama dengan
bank nasional. Dalam skema tersebut, pemerintah
pusat menempatkan sejumlah dana di bank untuk
disalurkan dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) kepada masyarakat dengan bunga yang
rendah.
(Modal Subsidi Pemerintahm Anies Bangun Rumah DP Nol Rupiah,
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180118125839-92-
269863/modalsubsidi-pemerintah-anies-bangun-rumah-dp-nol-rupiah )

11. dengan penghasilan Rp 4 juta
hingga Rp 7 juta per bulan.
Pembeli harus memiliki KTP
berdomisili DKI Jakarta
selama jangka waktu 6-12
bulan terakhir
sebesar proporsi tertentu dari
nilai properti dalam jangka
waktu 6 bulan terakhir

12. Perlu diketahui bahwa ketika masyarakat
membeli rusun DP 0 rupiah, ia akan menerima
Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah
Susun atau SHM Sarusun ketika unit rusun
sudah dibayar lunas atau cicilannya telah
selesai. Selain itu pembeli rusun juga memiliki
hak atas sertifikat Hak Guna Bangunan atau
HGB pada tanah tempat beridirinya rusun
tersebut.
(Harus Tahu, Beli Rusun Ada Perpanjangan HGB 30 Tahun
https://finance.detik.com/properti/d-3821644/harus-tahu-beli-rusun-
adaperpanjang-hgb-setelah-30-tahun)
Berdasarkan ketentuan dalam UU no. 16 tahun
1985 tentang rumah susun, status tanah rusun
tidak bisa menjadi hak milik karena masuk dalam
lingkup tanah bersama. Tanah bersama sendiri
adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar
hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya
berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya
dalam persyaratan izin bangunan.
Berdasarkan UU no. 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna
Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang
bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling
lama 30 tahun. Sertifikat HGB dapat diperpanjang
dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.

13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016,
http://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Documents/PBI_181616.pdf 2
Program Rumah DP Nol Rupiah Dicap Berpotensi Melanggar Aturan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180119155108-20-270213/program-rumah-dp-nol-rupiah-dicap-berpotensi-melanggar-aturan
Program DP 0 Rupiah dalam pelaksanaannya ternyata
berbenturan dengan Pasal 54A ayat (6) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 mengenai Pedoman
Pengelolaan Kepala Daerah. Dalam peraturan ini kemudian
dapat diketahui bahwa Program DP 0 Rupiah bisa
melanggar peraturan menteri dalam negeri jika uang muka
atau down payment (DP) sebesar satu persen akan
ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dengan masa
kredit selama 20 tahun. Hal ini dikarenakan kepala daerah
dilarang menganggarkan program melampaui masa
jabatannya.

14. Skema pembayaran yang dipakai program DP
0 rupiah hanyalah sebatas strategi pemasaran
properti, dimana masyarakat tetap
membayar cicilan DP tersebut bersama
dengan pembayaran cicilan properti
rumah. Berdasarkan simulasi perhitungan
yang telah dilakukan untuk properti rumah
yang berharga Rp 335 juta, dengan cicilan Rp
2.1 juta per bulan dan bunga 5%, total akhir
yang dibayarkan konsumen adalah sekitar Rp
529 juta, yang notabene-nya jauh lebih mahal
dari harga properti pada awalnya.
Program Hunian Terjangkau dan DP Nol Rupiah Anies Sandi,
http://jakartamajubersama.com/uploads/downloads/article/ProgramHunian_Terjangkau-dan-DP-Nol-Rupiah-Anies-Sandi.pdf

15. Dilema Pembelian Rusunami DP Rp 0, antara Penghasilan Rendah dan Tingginya Cicilan
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/18/06274211/dilema-pembelian-rusunami-dp-rp-0-antara-penghasilan-rendah-dan-tingginya?page=all.
Rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down
payment (DP) Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, baru
terjual 100 unit. Padahal, rusunami tersebut memiliki 780 unit.
calon pembeli rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan
DP Rp 0 adalah daya beli rendah, sementara harga cicilan
rusun tinggi. Itulah yang membuat rusunami Dp Rp 0 masih
sepi peminat. Diketahui, syarat penghasilan yang ditetapkan
agar bisa membeli rusunami DP Rp 0 adalah Rp 4 juta hingga
Rp 7 juta. Adapun cicilan rusunami dimulai dari Rp 1,17 juta
hingga Rp 3,54 juta, tergantung tipenya.
Idealnya, cicilan tidak boleh lebih dari sepertiga (30%)
penghasilan, karena sepertiga dari sisanya dipakai untuk
kebutuhan dasar hidup, dan sepertiganya lagi untuk
kebutuhan lain.