kejaksaan

1. TINJAUAN YURIDIS SITA PIDANA VS SITA
UMUM KEPAILITAN DALAM PERSPEKTIF
PENEGAK HUKUM
Oleh :
Dr. M. ADI TOEGARISMAN
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Narasumber dalam Pendidikan Lanjutan Kurator,
Le Meridien, Jakarta 20 juni 2019

2. KEPAILITAN
Sitaan umum atas semua kekayaan
Debitur Pailit yang pengurusan dan
pemberesannya dilakukan Kurator
di bawah pegawasan Hakim
Pengawas (Pasal 1 Ayat (1) UU No.
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
dan PKPU)
Sita Umum adalah
suatu sita yang bukan
untuk kepentingan
seorang atau
beberapa pihak
kreditur, melainkan
untuk semua kreditur
atau dengan kata lain
untuk mencegah
penyitaan dari
eksekusi yang
dimintakan oleh
kreditur secara
perorangan
(Kaedah yang di
bentuk lewat
Yurisprudensi MA)
URGENSI SITA UMUM DALAM
KEPAILITAN

3. Benda-benda yang dapat disita dalam perkara perdata:
Sita Umum meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan
pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh
selama kepailitan (Pasal 21 UU KPKPU)
Pengecualian:
Benda, hewan, alat-alat medis, tempat tidur dan
perlengkapannya, bahan makanan, yang terdapat ditempat itu;
Segala sesuatu yang diperoleh dari penggajian, jasa, upah,
pensiun, uang tunggu atau tunjangan, yang ditentukan Hakim
Pengawas;
Uang yang diberikan untuk memenuhi kewajiban memberi
nafkah menurut UU. (Pasal 22 UUKPKPU)

4. PENYITAAN MERUPAKAN
TINDAKAN PENYIDIK UNTUK
MENGAMBIL ALIH DAN ATAU
MENYIMPAN DIBAWAH
PENGUASAANNYA BENDA
BERGERAK/TIDAK BERGERAK,
BERWUJUD/TIDAK
BERWUJUD
KEPENTINGAN
PEMBUKTIAN DALAM
PENYIDIKAN,
PENUNTUTAN &
PERADILAN
PEMBAYARAN
UANG PENGGANTI
(Psl 18 Ayat (1)
huruf b UU
31/1999 Jo
20/2001 Ttg PTPK)
URGENSI SITA PIDANA

5. BENDA-BENDA YANG DAPAT DISITA
MENURUT HUKUM ACARA PIDANA dan
MENURUT UU TINDAK PIDANA KORUPSI
Menurut Prof. Dr. Wirjono
Prodjodikoro, SH, Sbb :
a. Barang-barang yang menjadi
sasaran perbuatan yang
melanggar hukum pidana
(Corpora Delicti) ;
b. Barang-barang yang tercipta
sebagai buah dari perbuatan
yang melanggar hukum
pidana ;
c. Barang-barang yang dipakai
sebagai alat untuk melakukan
perbuatan yang melanggar
hukum pidana (Instrumenta
Delicti) ;
d. Barang-barang yang pada
umumnya dapat menjadi
barang bukti ke arah
memberatkan atau
menguntungkan kesalahan
terdakwa.
Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, Sbb:
a. Benda atau tagihan tersangka
atau terdakwa yang seluruh atau
sebagian diduga diperoleh dari
tindakan pidana atau sebagai
hasil dari tindak pidana ;
b. Benda yang telah dipergunakan
secara langsung untuk melakukan
tindak pidana atau untuk
mempersiapkannya ;
c. Benda yang dipergunakan untuk
menghalang-halangi penyidikan
tindak pidana ;
d. Benda yang khusus dibuat untuk
diperuntukkan melakukan tindak
pidana ;
e. Benda lain yang mempunyai
hubungan langsung dengan
tindak pidana yang dilakukan.

6. Barang/Benda di
bawah kekuasaan
Kurator untuk
Kepentingan
Penyidikan tetap
dapat Disita
Asas Hukum
Publik/Pidana Lebih
diutamakan daripada
Hukum Privat
(Prof. Dr. Edward Omar Sharif
Hiariej, SH, M.Hum)
Pasal 39 Ayat (2) Kuhap
“ Benda yang berada dalam
sitaan karena perkara
perdata atau karena pailit
dapat juga disita untuk
kepentingan penyidikan,
penuntutan dan mengadili
perkara pidana, sepanjang
memenuhi ketentuan ayat (1)
PERSINGGUNGAN SITA
PIDANA DAN SITA
UMUM

7. No Perbedaan Hukum Publik Hukum Privat
1. Dilihat dari subjeknya Salah satu pihaknya adalah
penguasa
Kedua belah pihak adalah
perorangan
2. Dilihat dari kedudukan dari pihak Kedudukan tidak sejajar Kedudukan sejajar
3. Dilihat dari sifatnya Umumnya memaksa
(dwigenrecht)
Umumnya pelengkap
(aanfulenrecht)
4. Dilihat dari akibatnya Aturannya tidak dapat
disimpangi
Dapat disimpangi
5. Dilihat dari aspek perlindungan kepentingan Melindungi kepentingan umum Melindungi perorangan
Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat

8. 8
KORUPSI
UU NO 31 TH 1999
JO
UU NO 20 TH 2001
KERIGIAN
KEUANGAN
NEGARA
Ps 2 & 3
SUAP
MENYUAP
Ps
5,6,11,12,13
PENGGELAPAN
DLM JABATAN
Ps 8, 9,
Ps 10.a,b c
PERBUATAN
PEMERASAN
Ps 12, e,g, f
PERBUATAN CURANG
Ps 7 ayat (1) a,b,C,d
Ps 7 (2)
Ps 12.b
Benturan
Kepentingan
Ps 12 i
Gratifikasi
Ps 12 c
TPK UU No 31 th 1999 Jo UU No 20 Th 2001

9. Terdakwa
H. Syarifuddin, S.H.,M.H.
Hakim Pengawas Dalam
Pengurusan dan Harta Pailit
PT. SCI
Puguh Wirawan Selaku
Kurator PT.Sky camping
Indonesia
Perbuatan Tdk. Terbukti PSL. 5 Ayat (2) Jo PSL. 5 Ayat (1)
Huruf b Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a UU 31/1999 Jo
20/2001 Tentang PTPK & di Pidana Selama 4 (empat) Thn
Penjara
Terdakwa Menyetujui Kurator Menjual Asset
Boedel Pailit SHGB 7251 Secara Non Boedel
Pailit Tanpa Penetapan Pengadilan

10. 2. Contoh Kasus Tindak Pidana Kehutanan
Putusan No: 19/PDT/2016/PT.PLG
Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No: 19/PDT/2016/PT.PLG Tanggal 19
April 2016 tentang gugatan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Penggugat)
Vs Pemerintah RI cq. Kejaksaan RI cq. Kejati Sumsel cq. Kejari Palembang
(Tergugat), yang intinya menolak gugatan dari Penggugat karena terdapat
unsur pemaaf (ambtelijk bevel) yang menghilangkan sifat melanggar
hukum sebagaimana Pasal 51 KUHP terhadap objek gugatan 1 (satu) unit
mobil Toyota Avanza Nopol BG 327 JM yang dituntut dan diputus dirampas
untuk negara.

11. KESIMPULAN:
Apabila terdapat sita pidana terhadap aset
kepailitan, maka kreditor Pemerintah harus
didahulukan pelunasan piutangnya daripada
Kreditor perseorangan. Hal ini didasarkan pada
asas Hukum Publik harus didahulukan daripada
Hukum Privat/Perdata. Selain itu menurut Pasal
39 Ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa penyidik
dapat melakukan penyitaan terhadap aset
perusahaan yang berasal dari tindak pidana
dinyatakan pailit.

12. TERIMA KASIH