SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Mengurus Izin Rumah Bersalin
Izin Rumah Bersalin adalah izin yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau
badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita
hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana
serta perawatan bayi baru lahir.
Dasar Hukum :
1. Peraturan Menkes No. 920/MENKES/PER/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan
Kesehatan Swasta di Bidang Medis.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.17 tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan
Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
Syarat-syarat yang harus dipenuhi:
1. Daftar peralatan diagnostik dan terapi serta peralatan unit gawat darurat sederhana
2. Dokumen pengelolaan limbah (disyahkan KPDL)
3. Foto Copy Akta Pendirian PT/CV apabila merupakan badan hukum.
4. Foto Copy Izin Gangguan (HO)
5. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Foto Copy Izin Pemanfaatan Tanah (IPT)
7. Foto Copy KTP Pemohon
8. Foto Copy KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)
9. Foto Copy Site Plan, Denah Ruang Pelayanan dan Peta lokasi
10. Foto copy izin praktek dan ijazah dokter beserta paramedis
11. Hasil pemeriksaan kualitas air dari Laboratorium Dinas Kesehatan Kab. Sleman
12. Proposal studi kelayakan pendirian Rumah Bersalin
13. Rekomendasi dari Puskesmas setempat untuk posyandu dan UKS binaan
14. Struktur organisasi dan ketenagaan
15. Surat Permohonan
16. Surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- atau Surat Tugas bila tidak bisa mengurus sendiri
17. Surat penunjukan dokter penanggung jawab
18. Surat pernyataan kesediaan sebagai dokter penanggung jawab
19. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak
20. xx: Semua berkas syarat di atas dibuat rangkap 2 (dua)

Prosedur untuk mendapatkan perizinan:
1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Sleman dengan
dilampiri persyaratan yang telah ditentukan dan mengisi formulir yang telah
disediakan.
2. Permohonan yang telah lengkap syarat-syaratnya diterima oleh Dinas Kesehatan,
pemohon menerima tanda terima berkas permohonan.
3. Verifikasi data-data permohonan dan syarat oleh Dinas Kesehatan.
4. Petugas melakukan survey ke lapangan
5. Analisa hasil survey lokasi sebagai dasar untuk membuat izin atau menolak
permohonan.
6. Pemrosesan Izin dan pembuatan slip pembayaran.
7. Pemohon membayarkan retribusi dan mengambil surat izin di Dinas Kesehatan
Persyaratan Pemohon
1. Surat Permohonan
2. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 2 Lembar
3. Foto Copy KTP
4. Denah Lokasi dan Denanh Ruangan
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Gangguan (HO)
6. Daftar Tenaga Kesehatan dan Administrasi
7. Daftar Saran dan Prasarana yang dimiliki :
o

Peralatan Medis

o

Peralatan Non Medis

8. Jaminan Kelangsungan Supply Obat
Mekanisme Pengajuan
1. Mengajukan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas (lengkap)
3. Survey ke lapangan (apabila perlu)
4. Penetapan SKRD
5. Proses Izin
6. Pembayaran di Kasir
7. Penyerahan Izin
Lama Penyelesaian
Selama 14 hari
Biaya Perizinan
Rp. 250.000,Hasil Proses
Surat Izin
Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin
A. Persyaratan Izin adalah sebagai berikut :
1. Permohonan Izin diajukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan
melampirkan :
a. Foto copy Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi
b. Foto copy Izin Lokasi
c. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
d. Foto copy Izin Gangguan (HO)
e. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
f. Foto Copy akte notaries pendirian yayasan/badan hokum lainnya yang sah
g. Foto copy KTP Pemohon yang masih berlaku
h. Surat rekomendasi dari Kepala UPT Puskesmas setempat
i. Pernyataan tidak keberatan dari lingkungan terhadap sarana
j. Denah ruangan dan denah lokasi terhadap sarana kesehatan terdekat
k. Daftar alat-alat medis dan non medis
l. Daftar ketenagaan
m. Dokter penanggung jawab melampirkan :
- Foto copy KTP yang masih berlaku
- Surat pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung / SK pension
- SIP yang masih berlaku sesuai dengan alamat Rumah Bersalin
- Surat pernyataan kesanggupan sebagai penanggung jawab (materai)
- Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
n. Pelaksana harian melampirkan :
- Foto copy KTP yang masih berlaku
- Surat pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung /SK pension
- Foto copy SIB dan SIPB (Surat Izin Praktek Bidan) yang masih berlaku yang sesuai dengan
alamat Rumah Bersalin
- Surat pernyataan kesanggupan sebagai pelaksana harian (materai)
- SK pengangkatan bidan/kelakuan baik dari Polsek bagi bidan swasta
- Pas foto ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar
2. Surat keterangan membina 2 (dua) Posyandu dan 1 (satu) UKS yang diketahui oleh Kepala
Puskesmas setempat
3. Surat Keterangan status bangunan
4. Daftar kapasitas tempat tidur yang digunakan minimal 10 TT
5. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Teknis
B. Masa berlaku Izin :
- Surat izin sementara berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
- Masa berlaku perizinan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi
persyaratan yang berlaku
C. Jangka Waktu Proses Penyelesaian Perizinan : 5 hari kerja

More Related Content

What's hot

Legalitas Praktek Perawat
Legalitas Praktek PerawatLegalitas Praktek Perawat
Legalitas Praktek PerawatHasan Rahim
 
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsKepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsWira Kusuma
 
Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013IdnJournal
 
Permenkes 1045 pdoman organisasi rs di lingkungan depkes 1045 tahun 2006 blm ...
Permenkes 1045 pdoman organisasi rs di lingkungan depkes 1045 tahun 2006 blm ...Permenkes 1045 pdoman organisasi rs di lingkungan depkes 1045 tahun 2006 blm ...
Permenkes 1045 pdoman organisasi rs di lingkungan depkes 1045 tahun 2006 blm ...dr. Sri Yulianti
 
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khusus
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khususPmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khusus
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khususAbRi GiRsang
 
Permenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatan
Permenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatanPermenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatan
Permenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatanMahar Santoso
 
Draft juklak 148 11 jan 2012 rev
Draft juklak 148 11 jan 2012 revDraft juklak 148 11 jan 2012 rev
Draft juklak 148 11 jan 2012 revNs.Heri Saputro
 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...Edi Kusmiadi
 
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga giziPmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizippidkemenkes
 
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayanan
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayananDraft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayanan
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayananrsd kol abundjani
 
Permenkes 9 2014 klinik
Permenkes 9 2014 klinikPermenkes 9 2014 klinik
Permenkes 9 2014 klinikfalkenmadara
 
Analisis permenkes no 9 thn 2014
Analisis permenkes no 9 thn 2014Analisis permenkes no 9 thn 2014
Analisis permenkes no 9 thn 2014marsunpas2015
 
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitPeraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitratu ayu
 
PerMenKes No. 1691 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
PerMenKes No. 1691 tentang Keselamatan Pasien Rumah SakitPerMenKes No. 1691 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
PerMenKes No. 1691 tentang Keselamatan Pasien Rumah SakitTyo SBS
 

What's hot (20)

Legalitas Praktek Perawat
Legalitas Praktek PerawatLegalitas Praktek Perawat
Legalitas Praktek Perawat
 
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsKepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
 
Permenkes 56
Permenkes 56Permenkes 56
Permenkes 56
 
Perumahsakitan di indonesia harimat
Perumahsakitan di indonesia   harimatPerumahsakitan di indonesia   harimat
Perumahsakitan di indonesia harimat
 
Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013Permenkes no. 71 tahun 2013
Permenkes no. 71 tahun 2013
 
Pmk no. 56 ttg klasifikasi dan perizinan rumah sakit
Pmk no. 56 ttg klasifikasi dan perizinan rumah sakitPmk no. 56 ttg klasifikasi dan perizinan rumah sakit
Pmk no. 56 ttg klasifikasi dan perizinan rumah sakit
 
Permenkes 1045 pdoman organisasi rs di lingkungan depkes 1045 tahun 2006 blm ...
Permenkes 1045 pdoman organisasi rs di lingkungan depkes 1045 tahun 2006 blm ...Permenkes 1045 pdoman organisasi rs di lingkungan depkes 1045 tahun 2006 blm ...
Permenkes 1045 pdoman organisasi rs di lingkungan depkes 1045 tahun 2006 blm ...
 
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khusus
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khususPmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khusus
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khusus
 
Permenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatan
Permenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatanPermenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatan
Permenkes no. 1796 tentang registrasi tenaga kesehatan
 
Draft juklak 148 11 jan 2012 rev
Draft juklak 148 11 jan 2012 revDraft juklak 148 11 jan 2012 rev
Draft juklak 148 11 jan 2012 rev
 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...
 
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga giziPmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
 
UU Tahun 2009 Rumah Sakit
UU Tahun 2009 Rumah SakitUU Tahun 2009 Rumah Sakit
UU Tahun 2009 Rumah Sakit
 
Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_
Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_
Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_
 
Sk sop
Sk sopSk sop
Sk sop
 
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayanan
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayananDraft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayanan
Draft sk dir pemberlakuan buku pedoman pelayanan
 
Permenkes 9 2014 klinik
Permenkes 9 2014 klinikPermenkes 9 2014 klinik
Permenkes 9 2014 klinik
 
Analisis permenkes no 9 thn 2014
Analisis permenkes no 9 thn 2014Analisis permenkes no 9 thn 2014
Analisis permenkes no 9 thn 2014
 
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitPeraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
 
PerMenKes No. 1691 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
PerMenKes No. 1691 tentang Keselamatan Pasien Rumah SakitPerMenKes No. 1691 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
PerMenKes No. 1691 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
 

Similar to IZIN_RUMAH_BERSA

01. sop pendaftaran pkm sulaa
01. sop pendaftaran pkm sulaa01. sop pendaftaran pkm sulaa
01. sop pendaftaran pkm sulaalaedi laedi
 
Manajemen dokter keluarga
Manajemen dokter keluargaManajemen dokter keluarga
Manajemen dokter keluargaRizal_mz
 
map_merah_dan_map_hijau.pptx
map_merah_dan_map_hijau.pptxmap_merah_dan_map_hijau.pptx
map_merah_dan_map_hijau.pptxMoneng's Guo
 
(Lamp 1.10) standar pelayanan poli ortopedi
(Lamp 1.10) standar pelayanan poli ortopedi(Lamp 1.10) standar pelayanan poli ortopedi
(Lamp 1.10) standar pelayanan poli ortopediArmin Kobain
 
Praktek Tenaga Kesehatan (Persyaratan).pdf
Praktek Tenaga Kesehatan (Persyaratan).pdfPraktek Tenaga Kesehatan (Persyaratan).pdf
Praktek Tenaga Kesehatan (Persyaratan).pdfNauraRania2
 
(Lamp 1.5) standar pelayanan poli gigi
(Lamp 1.5) standar pelayanan poli gigi (Lamp 1.5) standar pelayanan poli gigi
(Lamp 1.5) standar pelayanan poli gigi Armin Kobain
 
kestrad Sumenep.ppt
kestrad Sumenep.pptkestrad Sumenep.ppt
kestrad Sumenep.pptfitrilaila7
 
(Lamp 1.3) standar pelayanan poli bedah syaraf
(Lamp 1.3) standar pelayanan poli bedah syaraf (Lamp 1.3) standar pelayanan poli bedah syaraf
(Lamp 1.3) standar pelayanan poli bedah syaraf Armin Kobain
 
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docxPkmtndMovie
 
peraturan-meneteri-kesehatan-nomor-269-tentang-rekam-medis.docx
peraturan-meneteri-kesehatan-nomor-269-tentang-rekam-medis.docxperaturan-meneteri-kesehatan-nomor-269-tentang-rekam-medis.docx
peraturan-meneteri-kesehatan-nomor-269-tentang-rekam-medis.docxpelaporanakuntansira
 
(Lamp 1.28) standar pelayanan nifas
(Lamp 1.28) standar pelayanan nifas(Lamp 1.28) standar pelayanan nifas
(Lamp 1.28) standar pelayanan nifasArmin Kobain
 
Persyaratan mendirikan klinik pratama
Persyaratan mendirikan klinik pratamaPersyaratan mendirikan klinik pratama
Persyaratan mendirikan klinik pratamaMukhali Ali
 
(Lamp 1.6) standar pelayanan poli kebidanan
(Lamp 1.6) standar pelayanan poli kebidanan (Lamp 1.6) standar pelayanan poli kebidanan
(Lamp 1.6) standar pelayanan poli kebidanan Armin Kobain
 
(Lam 1) standar pelayanan poli anak
(Lam 1) standar pelayanan poli anak (Lam 1) standar pelayanan poli anak
(Lam 1) standar pelayanan poli anak Armin Kobain
 
PERSYARATAN UMUM MENDIRIKAN RUMAH SAKIT.pptx
PERSYARATAN UMUM MENDIRIKAN RUMAH SAKIT.pptxPERSYARATAN UMUM MENDIRIKAN RUMAH SAKIT.pptx
PERSYARATAN UMUM MENDIRIKAN RUMAH SAKIT.pptxambarwati98443
 
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin (Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin Armin Kobain
 
akses terhadap rekam medis.doc
akses terhadap rekam medis.docakses terhadap rekam medis.doc
akses terhadap rekam medis.docemiiabiM
 

Similar to IZIN_RUMAH_BERSA (20)

01. sop pendaftaran pkm sulaa
01. sop pendaftaran pkm sulaa01. sop pendaftaran pkm sulaa
01. sop pendaftaran pkm sulaa
 
Manajemen dokter keluarga
Manajemen dokter keluargaManajemen dokter keluarga
Manajemen dokter keluarga
 
map_merah_dan_map_hijau.pptx
map_merah_dan_map_hijau.pptxmap_merah_dan_map_hijau.pptx
map_merah_dan_map_hijau.pptx
 
(Lamp 1.10) standar pelayanan poli ortopedi
(Lamp 1.10) standar pelayanan poli ortopedi(Lamp 1.10) standar pelayanan poli ortopedi
(Lamp 1.10) standar pelayanan poli ortopedi
 
Sop pelayanan pkm
Sop pelayanan pkmSop pelayanan pkm
Sop pelayanan pkm
 
Praktek Tenaga Kesehatan (Persyaratan).pdf
Praktek Tenaga Kesehatan (Persyaratan).pdfPraktek Tenaga Kesehatan (Persyaratan).pdf
Praktek Tenaga Kesehatan (Persyaratan).pdf
 
Hak pasien
Hak pasienHak pasien
Hak pasien
 
(Lamp 1.5) standar pelayanan poli gigi
(Lamp 1.5) standar pelayanan poli gigi (Lamp 1.5) standar pelayanan poli gigi
(Lamp 1.5) standar pelayanan poli gigi
 
kestrad Sumenep.ppt
kestrad Sumenep.pptkestrad Sumenep.ppt
kestrad Sumenep.ppt
 
(Lamp 1.3) standar pelayanan poli bedah syaraf
(Lamp 1.3) standar pelayanan poli bedah syaraf (Lamp 1.3) standar pelayanan poli bedah syaraf
(Lamp 1.3) standar pelayanan poli bedah syaraf
 
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
7.2.1.3 SOP PELAYANAN MEDIS.docx
 
peraturan-meneteri-kesehatan-nomor-269-tentang-rekam-medis.docx
peraturan-meneteri-kesehatan-nomor-269-tentang-rekam-medis.docxperaturan-meneteri-kesehatan-nomor-269-tentang-rekam-medis.docx
peraturan-meneteri-kesehatan-nomor-269-tentang-rekam-medis.docx
 
(Lamp 1.28) standar pelayanan nifas
(Lamp 1.28) standar pelayanan nifas(Lamp 1.28) standar pelayanan nifas
(Lamp 1.28) standar pelayanan nifas
 
uu perawat
uu perawatuu perawat
uu perawat
 
Persyaratan mendirikan klinik pratama
Persyaratan mendirikan klinik pratamaPersyaratan mendirikan klinik pratama
Persyaratan mendirikan klinik pratama
 
(Lamp 1.6) standar pelayanan poli kebidanan
(Lamp 1.6) standar pelayanan poli kebidanan (Lamp 1.6) standar pelayanan poli kebidanan
(Lamp 1.6) standar pelayanan poli kebidanan
 
(Lam 1) standar pelayanan poli anak
(Lam 1) standar pelayanan poli anak (Lam 1) standar pelayanan poli anak
(Lam 1) standar pelayanan poli anak
 
PERSYARATAN UMUM MENDIRIKAN RUMAH SAKIT.pptx
PERSYARATAN UMUM MENDIRIKAN RUMAH SAKIT.pptxPERSYARATAN UMUM MENDIRIKAN RUMAH SAKIT.pptx
PERSYARATAN UMUM MENDIRIKAN RUMAH SAKIT.pptx
 
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin (Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
 
akses terhadap rekam medis.doc
akses terhadap rekam medis.docakses terhadap rekam medis.doc
akses terhadap rekam medis.doc
 

More from Operator Warnet Vast Raha

Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiPermohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiOperator Warnet Vast Raha
 

More from Operator Warnet Vast Raha (20)

Stiker kk bondan
Stiker kk bondanStiker kk bondan
Stiker kk bondan
 
Proposal bantuan sepak bola
Proposal bantuan sepak bolaProposal bantuan sepak bola
Proposal bantuan sepak bola
 
Surat pernyataan nusantara sehat
Surat pernyataan nusantara sehatSurat pernyataan nusantara sehat
Surat pernyataan nusantara sehat
 
Surat pernyataan nusantara sehat fajar
Surat pernyataan nusantara sehat fajarSurat pernyataan nusantara sehat fajar
Surat pernyataan nusantara sehat fajar
 
Halaman sampul target
Halaman sampul targetHalaman sampul target
Halaman sampul target
 
Makalah seni kriya korea
Makalah seni kriya koreaMakalah seni kriya korea
Makalah seni kriya korea
 
Makalah makromolekul
Makalah makromolekulMakalah makromolekul
Makalah makromolekul
 
126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul
 
Kafer akbid paramata
Kafer akbid paramataKafer akbid paramata
Kafer akbid paramata
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Mata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budayaMata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budaya
 
Lingkungan hidup
Lingkungan hidupLingkungan hidup
Lingkungan hidup
 
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiPermohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
 
Odher scout community
Odher scout communityOdher scout community
Odher scout community
 
Surat izin keramaian
Surat izin keramaianSurat izin keramaian
Surat izin keramaian
 
Makalah keganasan
Makalah keganasanMakalah keganasan
Makalah keganasan
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Makalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetikaMakalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetika
 
Undangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepaUndangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepa
 
Bukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajakBukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajak
 

IZIN_RUMAH_BERSA

  • 1. Mengurus Izin Rumah Bersalin Izin Rumah Bersalin adalah izin yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir. Dasar Hukum : 1. Peraturan Menkes No. 920/MENKES/PER/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.17 tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Syarat-syarat yang harus dipenuhi: 1. Daftar peralatan diagnostik dan terapi serta peralatan unit gawat darurat sederhana 2. Dokumen pengelolaan limbah (disyahkan KPDL) 3. Foto Copy Akta Pendirian PT/CV apabila merupakan badan hukum. 4. Foto Copy Izin Gangguan (HO) 5. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Foto Copy Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) 7. Foto Copy KTP Pemohon 8. Foto Copy KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan) 9. Foto Copy Site Plan, Denah Ruang Pelayanan dan Peta lokasi 10. Foto copy izin praktek dan ijazah dokter beserta paramedis 11. Hasil pemeriksaan kualitas air dari Laboratorium Dinas Kesehatan Kab. Sleman 12. Proposal studi kelayakan pendirian Rumah Bersalin 13. Rekomendasi dari Puskesmas setempat untuk posyandu dan UKS binaan 14. Struktur organisasi dan ketenagaan 15. Surat Permohonan 16. Surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- atau Surat Tugas bila tidak bisa mengurus sendiri 17. Surat penunjukan dokter penanggung jawab 18. Surat pernyataan kesediaan sebagai dokter penanggung jawab 19. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak 20. xx: Semua berkas syarat di atas dibuat rangkap 2 (dua) Prosedur untuk mendapatkan perizinan: 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Sleman dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan dan mengisi formulir yang telah disediakan. 2. Permohonan yang telah lengkap syarat-syaratnya diterima oleh Dinas Kesehatan, pemohon menerima tanda terima berkas permohonan.
  • 2. 3. Verifikasi data-data permohonan dan syarat oleh Dinas Kesehatan. 4. Petugas melakukan survey ke lapangan 5. Analisa hasil survey lokasi sebagai dasar untuk membuat izin atau menolak permohonan. 6. Pemrosesan Izin dan pembuatan slip pembayaran. 7. Pemohon membayarkan retribusi dan mengambil surat izin di Dinas Kesehatan Persyaratan Pemohon 1. Surat Permohonan 2. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 2 Lembar 3. Foto Copy KTP 4. Denah Lokasi dan Denanh Ruangan 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Gangguan (HO) 6. Daftar Tenaga Kesehatan dan Administrasi 7. Daftar Saran dan Prasarana yang dimiliki : o Peralatan Medis o Peralatan Non Medis 8. Jaminan Kelangsungan Supply Obat Mekanisme Pengajuan 1. Mengajukan berkas permohonan di loket pelayanan 2. Pemeriksaan berkas (lengkap) 3. Survey ke lapangan (apabila perlu) 4. Penetapan SKRD 5. Proses Izin 6. Pembayaran di Kasir 7. Penyerahan Izin Lama Penyelesaian Selama 14 hari Biaya Perizinan Rp. 250.000,Hasil Proses Surat Izin Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin A. Persyaratan Izin adalah sebagai berikut : 1. Permohonan Izin diajukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan : a. Foto copy Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi b. Foto copy Izin Lokasi c. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  • 3. d. Foto copy Izin Gangguan (HO) e. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) f. Foto Copy akte notaries pendirian yayasan/badan hokum lainnya yang sah g. Foto copy KTP Pemohon yang masih berlaku h. Surat rekomendasi dari Kepala UPT Puskesmas setempat i. Pernyataan tidak keberatan dari lingkungan terhadap sarana j. Denah ruangan dan denah lokasi terhadap sarana kesehatan terdekat k. Daftar alat-alat medis dan non medis l. Daftar ketenagaan m. Dokter penanggung jawab melampirkan : - Foto copy KTP yang masih berlaku - Surat pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung / SK pension - SIP yang masih berlaku sesuai dengan alamat Rumah Bersalin - Surat pernyataan kesanggupan sebagai penanggung jawab (materai) - Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar n. Pelaksana harian melampirkan : - Foto copy KTP yang masih berlaku - Surat pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung /SK pension - Foto copy SIB dan SIPB (Surat Izin Praktek Bidan) yang masih berlaku yang sesuai dengan alamat Rumah Bersalin - Surat pernyataan kesanggupan sebagai pelaksana harian (materai) - SK pengangkatan bidan/kelakuan baik dari Polsek bagi bidan swasta - Pas foto ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar 2. Surat keterangan membina 2 (dua) Posyandu dan 1 (satu) UKS yang diketahui oleh Kepala Puskesmas setempat 3. Surat Keterangan status bangunan 4. Daftar kapasitas tempat tidur yang digunakan minimal 10 TT 5. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Teknis B. Masa berlaku Izin : - Surat izin sementara berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali - Masa berlaku perizinan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang berlaku C. Jangka Waktu Proses Penyelesaian Perizinan : 5 hari kerja