Dokumen tersebut membahas tentang komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui implementasi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan PBB pada 2015. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung komitmen ini dengan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun rencana aksi

1. Pengelolaan CSR (TJSL) terkait
Pembangunan dan Keuangan
Berkelanjutan

2. • Komitmen Pemerintah Indonesia, sebagai
representasi masyarakat Indonesia, untuk
berperan aktif mewujudkan pembangunan
berkelanjutan (sustainable development)
Introduction

3. Introduction …
• Pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai
pihak untuk melaksanakan komitmen
• OJK menerbitkan peraturan ini sebagai bentuk
dukungan kepada pemerintah dan agar setiap LJK,
Emiten, dan Perusahaan Publik memiliki kesadaran
atau komitmen terhadap pelaksanaan prinsip
Keuangan Berkelanjutan, berkontribusi dalam
pengembangan produk berupa barang dan jasa
yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial,
dan Lingkungan Hidup
• Peraturan ini mengatur tentang keharusan bagi
lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan
publik untuk menyusun dan mempublikasikan
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB,
pasal 4) dan Laporan Keberlanjutan (SR,
Sustainable reporting, pasal 10)

4. Sustainable Development (SD)
(Pembangunan Berkelanjutan)

5. Sustainable Development Goals (SDGs)
• Isu terkini adalah tentang 17 butir tujuan
Sustainable Development Goals (SDGs) yang
dikeluarkan oleh organisasi internasional United
Nations (UN) pada tahun 2015 yang lalu.
(SDGs)

6. SDGs …
• SDGS adalah pembangunan berkelanjutan yang
disepakati oleh forum PBB (Perserikatan Bangsa-
Bangsa) yang memiliki 17 tujuan dengan 169 capain
yang telah dideklarasi oleh 193 anggota PBB.
• SDGs memiliki tujuan utama yaitu untuk mengakhiri
kemiskinan, melindungi bumi dan memastikan
kemakmuran dicapai oleh setiap negara di tahun 2030
mendatang.
• SDGs di Indonesia tersebut tidak lepas dari dukungan
dan kerjasama dengan mitra pembangunan dari
negara sahabat Indonesia.
• Banyak Kedutaan Negara2 Sahabat yang telah
berpartisifasi dalam implementasi SDGs di Indonesia.

7. • SDGs ini merupakan langkah global yang sistematis
dan perlu melibatkan multipihak agar TPB/SDGs
tercapai.
• Indonesia berkomitmen tinggi untuk
mengimplementasikan SDGs, baik di tingkat nasional
maupun subnasional, bahkan hingga ke tingkat
komunitas atau masyarakat.
 Indonesia telah mulai mengimplementasikan SDGs
tersebut, sejak dicanangkan oleh Presiden
Indonesia sejak Sidang Kabinet 31 Desember 2015
lalu.
 Telah ditetapkan PerPres No. 59/2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)/SDGs tersebut.
SDGs …

8. • Telah dibentuk Tim Koordinasi Nasional TPB
tersebut di Indonesia, yang diketuai langsung oleh
Presiden RI, dan BAPPENAS ditunjuk sebagai
Badan yang mengkoordinasi dan mengawasi
langsung pelaksanaan TPB/SDGs tersebut.
• Menteri PPN/Kepala BAPPENAS telah
menerbitkan Peraturan Menteri No. 7/2018
tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs.
• Telah juga disiapkan Roadmap s/d 2030: Rencana
Aksi Nasional + Rencana Aksi Daerah (5 tahunan
s/d Tahun 2030 nanti).
SDGs …

9. Sustainable Finance
(Keuangan Berkelanjutan)
• Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan
menyeluruh dari sektor jasa keuangan
untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan dengan menyelaraskan
kepentingan ekonomi, sosial, dan
lingkungan hidup.
Definisi

10. 8 Prinsip Penerapan
Keuangan Berkelanjutan
1
2
3
4

11. 8 Prinsip Penerapan
Keuangan Berkelanjutan …
5
6
7
8

12. www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
e-mail: kanaidi63@gmail.com atau
kanaidi@yahoo.com
Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284
WA. 0877 5871 1905
www.antawijaya.com