Dokumen tersebut membahas masalah over dimensi dan over loading pada angkutan barang di Jawa Barat. Dokumen menjelaskan definisi, regulasi, dan sanksi terkait over dimensi dan over loading. Dokumen juga menampilkan data evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian over dimensi dan over loading, serta tanggapan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengenai implementasi aturan zero over dimensi dan over loading.

1. OVER DIMENSI &
OVER LOADING
PADA ANGKUTAN BARANG DI JAWA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT
Jl. Sukabumi No. 1 Tlp. : (022) 7207257 – 7272258 Fax : (022) 7202163
Website : www.dishub.jabarov.go.id – E-mail : dishub@jabarprov.go.id
Bandung – 40271
INDONESIA

2. OVER DIMENSI & OVER LOADING SEBAGAI
MASALAH MULTIDIMENSIONAL
POLRI
ORGANDA PEMERINTAH DAERAH
KEMENPUPR
INDUSTRI
MASYARAKAT
Bukan menjadi permasalahan transportasi semata, melainkan sudah
memiliki dimensi sosial-ekonomi karena terentang mulai
dari hulu sampai hilir.

3. DEFINISI
OVERLOADING
• SUATU KONDISI DIMANA KENDARAAN
MENGANGKUT MUATAN YANG MELEBIHI BATAS
BEBAN YANG DITETAPKAN
OVERDIMENSI
•SUATUKONDISI DIMANA DIMENSI
PENGANGKUTKENDARAANTIDAK
SESUAI DENGANSTANDARPRODUKSI
PABRIK (MODIFIKASI)

4. REGULASI
Pengemudi dan/atau
perusahaan angkutan barang
WAJIB mematuhi tata cara
pemuatan, daya angkut,
dimensi kendaraan, dan kelas
jalan.
UU No. 22 Thn. 2009 Muatan angkutan barang yang melebihi
5 % → pengemudi wajib MENURUNKAN
kelebihan muatan
Kelebihan muatan > 5-20 % → tilang;
Kelebihan muatan > 20 % → tilang &
DILARANG MENERUSKAN perjalanan
Muatan angkutan barang yang
melebihi 5 % → tilang & DILARANG
MENERUSKAN perjalanan →
MENERUSKAN perjalanan setelah
MEMINDAHKAN kelebihan muatan.
Perdirjen Hubdat SK.736/AJ.108/DRJD/2017
O D
O
L
Tentang pengawasan terhadap
mobil barang atas pelanggaran
muatan lebih dan/ atau pelanggaran
ukuran lebih
SE No. 21 Tahun 2019
Surat Menteri Perindustrian Nomor : 872/M
IND/12/2019 perihal Kebijakan Zero Over Dimension
Over Load (Zero ODOL)
HASIL RAPAT KOORDINASI TERKAIT ANGKUTAN MOBIL BARANG OVER DIMENSION AND
OVER LOAD (ODOL) BERSAMA KEMENTERIAN PUPR,KEMENPERIND,KORLANTAS POLRI
DAN STAKEHOLDER LAINNYA YAKNI MENETAPKAN PELARANGAN ANGKUTAN ODOL
BERLAKU PENUH MULAI AWAL 2023
Permenhub No. PM 134 Thn. 2015
Perdirjen Hubdat No.
KP.4294/AJ.510/DRJD/2019 tentang Pedoman
Normalisasi Ranmor, Kereta Gandengan &
Kereta Tempelan
1

5. KELAS JALAN
Kelas Jalan
Dimensi Kendaraan
(dalam mm)
MST
(Ton)
Panjang Lebar Tinggi
I
(Arteri dan Kolektor)
18000 2500 4200 10
II
(Arteri, Kolektor, Lokal dan
Lingkungan)
12000 2500 4200 8
III
(Arteri, Kolektor, Lokal dan
Lingkungan)
9000 2100 3500 8
Kelas Khusus
(Arteri)
> 18000 > 2500 4200 > 10
Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi Dan Intensitas Lalu Lintas
Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat Dan Dimensi
Kendaraan Bermotor oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
KELAS JALAN menurut UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 19
PENETAPAN KELAS JALAN menurut Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2018 Tahun 2018
Penetapan KelasJalan provinsi
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Gubernur menyampaikan daftar ruas, peta, dan data teknis jalan provinsi
yang akan ditetapkan Kelas alannya kepada Menteri;
b. Menteri menyampaikan pertimbangannya kepada gubernur paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya daftar usulan; dan
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
gubernur menetapkan Kelas Jalan provinsi.
Perubahan KelasJalan
Kelas Jalan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. adanya perubahan fungsi dan status jalan;
b. adanya perubahan sistem transportasi;
c. adanya prubahan tata ruang wilayah; atau
d. adanya perubahan kebijakan terkait pengembangan wilayah.

6. RENCANAAKSI

7. EVALUASI PELAKSANAAN
PENGAWASAN & PENGENDALIAN ODOL
PROSENTASE STATUS PELANGGARAN
Melanggar Tidak Melanggar
41,2%
58,8%
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Kendaraan %
Melanggar 73.342 79.849 71.262 23.294 12.519 42.359 88.651 89.492 101.751 85.309 99.098 71.009 837.935 58,80
Tidak Melanggar 44.129 86.022 69.630 44.858 29.828 49.763 70.511 76.671 40.136 25.358 28.680 21.494 587.080 41,20
Total 117.471 165.871 140.892 68.152 42.347 92.122 159.162 166.163 141.887 110.667 127.778 92.503 1.425.015 100
Jumlah Kendaraan Total
Status Melanggar
Periode 1 Januari – 31 Desember 2020

8. Persentase di ambil dari Total Pelanggaran dan Penindakan
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
73.342 79.849 71.262 23.294 12.519 42.359 88.651 89.492 101.751 85.309 99.098 71.009 837.935
34.903 38.700 30.767 9.860 2.813 13.748 27.098 17.143 21.144 21.642 21.096 14.716 253.630
a. Penindakan UPPKB 27.570 30.988 24.749 9.645 2.628 12.946 24.422 13.511 15.585 15.165 16.955 11.881 206.045
b. Penindakan Polisi 445 807 622 143 31 112 304 379 400 1.852 262 155 5.512
c.
Penindakan UPPKB
Lain/Lainnya
6.888 6.905 5.396 72 154 690 2.372 3.253 5.159 4.625 3.879 2.680 42.073
47,59 48,47 43,17 42,33 22,47 32,46 30,57 19,16 20,78 25,37 21,29 20,72 30,27
Pelanggaran
Penindakan
% Penindakan
URAIAN TOTAL
JUMLAH KENDARAAN
PERSENTASE PELANGGARAN & PENINDAKAN
PERIODE 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2020
Diperkirakan
Hanya
30% dari Total
Pelanggaran
yang di lakukan
Penindakan

9. PENINDAKAN & SANKSI
PELANGGARAN PENINDAKAN
OVER
LOADING
Tindakan tilang dengan denda tilang maksimal dalam jangka pendek, dan opsi terakhir
bila diperlukan akan dilakukan penurunan muatan atau pemindahan muatan yang menjadi
tanggung jawab perusahaan/pengemudi angkutan barang
OVER
DIMENSI
Tindakan tilang disertai pemberian tanda batas ukuran sebagai tanda batas ukuran serta
bila perlu dilakukan tindakan tegas kepada pemilik kendaraan/perusahaan, dan karoseri.
(UU LLAJ No 22 tahun 2009, pasal 277)
BUKU UJI &
SURAT
MUATAN
DOKUMEN
PERJALANAN
Tindakan tilang terhadap angkutan barang yang tidak bisa menunjukan buku uji dan surat
muatan dokumen perjalanan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia
Terhadap Pelanggar yang melalui Jalan TOL, Kendaraan dikeluarkan di pintu tol keluar terdekat

10. Dalam menjamin ketersediaan pasokan pupuk dapat terdistribusi dari mulai produsen (pabrik) hingga sampai kepada konsumen ( petanidan kelompok tani) produsen
menerapkan "prinsip 6 tepat" yaitu:
PENDAHULUAN
DIAGRAM RANTAI PASOK PUPUK (DISTRIBUSI)
6. Tepat Jumlah
5. Tepat Jenis
4. Tepat Mutu
3. Tepat Harga
2. Tepat Tempat
1. Tepat Waktu

11. GAMBARAN UMUM DAN DISTRIBUSI
INFORMASI DAN KONDISI

12. IDENTIFIKASI MASALAH

13. MITIGASI DAMPAK
Mendorong pernerintah pusat agar rnelaksanakan
penegakan hukurn terhadap angkutan barangyang rnasih
rnelakukan pelanggaran terhadap ODOL diseluruh
daerah.
Mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk
awak kendaraan dan karyawan perusahaan angkutan
barang.
Diharapkan tidak terjadi lagi penolakan dari perusahaan
angkutan barang/transporter untuk rnengirirn
barangsesuai kepasitas daya angkut kendaraan
Diharapkan dapat mernpercepat terjadi hert imunity pada
sector transportasi ,sehingga tidak menggangu system
logistic Ketika banyak awak kendaraan yang terpapar
covid 19
Mendorong perusahaan pemilik barang menyusun
sebuah system pengiriman barang dengan menggunakan
algoritma saving (Capacitated vehicle routing problem)
Diharapkan dapat tersusun strategi pengiriman sesuai
kapasitas kendaraan dan kelas jalan dengan memilih
rute paling efisien

14. TANGGAPAN – AUDIENSI
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT
14
A. Implementasi Zero ODOL :
- Masih adanya keluhan dari pihak ekspeditur
dalam implementasi zero ODOL
- Apabila zero ODOL diimplementasikan akan
menambah jumlah truk beroperasi
- Dengan adanya pengawasan dan penegakan
hukum terhadap truk ODOL yang belum merata
mengakibatkan kecemburuan di antara
pengusaha dan sopir truk
- Masih kurangnya kesadaran dari
pengusaha/pemilik kendaraan angkutan barang
untuk mematuhi ketentuan daya angkut dan
dimensi kendaraan angkutan barang;
B. Kondisi Lapangan :
- Kondisi jalan yang lebih banyak berada di kelas
III sehingga membatasi ruang gerak truk-truk
besar
C. Kendala saat Pandemi :
- Selama pandemi, terjadinya resiko penyebaran
covid ke sopir dan kernet truk yang
mengakibatkan produktivitas angkutan menurun
karena sopir dan kernet sakit
1. Telah dilaksanakan Komitmen bersama “Menuju
Jawa Barat Bebas Over Dimensi dan Over Load
Angkutan Barang Tahun 2021”
2. Sosialisasi peraturan dan ketentuan kendaraan
angkutan barang kepada para pengusaha angkutan
barang.
3. Melakukan koordinasi dengan Kementrian
Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan
dan penegakan peraturan zero ODOL yang lebih
merata di Provinsi Jawa Barat
4. Penyesuaian Tipe Angkutan Barang yang
digunakan, dengan Kelas Jalan.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
untuk melakukan pengakian kelas jalan yang ada di
Provinsi Jawa Barat
6. Penyediaan fasilitas jembatan timbang di area
pabrik, untuk memastikan kendaraan angkutan
barang tidak melebihi muatan
7. Mendorong percepatan vaksinasi bagi pekerja
transportasi, khususnya angkutan barang;
IDENTIFIKASIPERMASALAHAN SARAN LANGKAH TINDAK LANJUT

15. THANK YOU