Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
RKPDesa
1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGDOWO
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS
Jl. NOOR CHAMZAWI No. 1178 KALIWUNGU 59361 KUDUS
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGDOWO
NOMOR : 06/SK/BPD.KDW/III/2014
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGDOWO
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP Des)
DESA KEDUNGDOWO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2014.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGDOWO
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan
Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang petunjuk
pelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15
Tahun 2006 tentang Perencanaan Kerja Pembangunan Desa.
Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa
disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan
menjadi Peraturan Kepala Desa.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di
atas, perlu ditetapkan dengan keputusan bersama BPD
Kedungdowo.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah DaerahKabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah DaerahKabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4587);
2. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006
tentang PedomanPembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006
tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007,
tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor
14) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006
tentang PerencanaanPembangunan Desa (LembaranDaerah
Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006
tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 90) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008
tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kabupaten Kudus
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006
3. tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan
dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 92);
14 Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perencanaan Pembangunan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor
14), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk
PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15
Tahun 2006 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 31 );
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
KESATU :
Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Kedungdowo Kecamatan
Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2014-2015 untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa.
KEDUA :
Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kedungdowo
Pada tanggal, 14 Maret 2014
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEDUNGDOWO
Drs. H. SUTRIMAN
4. BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGDOWO
Pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu empat
belas bertempat di Balai Desa Kadungdungdowo Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa
Kaliwungu bersama Kepala Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan
Kepala Desa Kedungdowo Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa
Kedungdowo (RKPDes) Tahun 2014.
Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan seluruh anggota Badan
Permusyawaratan Desa Kedungdowo (sebagaimana daftar hadir terlampir).
Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut dengan kesimpulan telah
diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut :
”Memberikan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Kepala Desa
Kedungdowo Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun 2014”,
untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Demikian Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungdowo
ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat
kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.
Di tetapkan di Kedungdowo
Pada tanggal 14 Maret 2014
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEDUNGDOWO
Ketua,
Drs. H. SUTRIMAN
5. DAFTAR HADIR RAPAT
PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
Hari : Jumat
Tanggal : 14 Maret 2014
Jam : 19.30 WIB Sampai Selesai
Tempat : Balai Desa Kedungdowo
Acara : Rapat membahas RKPDes Tahun 2014 dan RKPDes Tahun 2015
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4
1 Drs. H. SUTRIMAN Ketua
2 ABDUL KHAFID Wakil Ketua
3 MOH. JUNAIDI S.Pd.I Sekretaris
4 HADI PURNOMO, SE Anggota
5 NOOR FAIS Anggota
6 ABDUL GHOFUR Anggota
7 NOOR HADI Anggota
8 PARTUN Anggota
9 MUDHOFAR Anggota
10 NURUL HADI Anggota
11 ARI ABDUL ROHMAN Anggota
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGDOWO
Ketua,
Drs. H. SUTRIMAN
KETERANGAN :
1. Jumlah Anggota : 11 orang
2. Hadir : 11 orang
3. Tidak hadir : …… orang
4. Quorum : Memenuhi
6. DAFTAR HADIR RAPAT
PEMERINTAH DESA, LEMBAGA, DAN TOKOH MASYARAKAT
Hari /Tanggal : Jumat, 14 Maret 2014
Jam : 19.30 WIB Sampai Selesai
Tempat : Balai Desa Kedungdowo
Acara : Rapat membahas; RKPDesTahun 2014 dan RKPDes Tahun 2015
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 10
19 19
20 20
21 21
22
23 23
24 24
25 25
7. PEMERINTAH DESA KEDUNGDOWO
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS
Jl. NOOR CHAMZAWI No. 1178 KALIWUNGU 59361 KUDUS
PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGDOWO
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA KEDUNGDOWO
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2014-2015
KEPALA DESA KEDUNGDOWO
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemerintahan Desa,
diperlukan perencanaan kegiatan pembangunan tahun 2014
sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh
dan bertahap ;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan
Desa Kedungdowo tentang Rencana Kerja Pembangunan
Desa (RKP Des) Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kudus Tahun 2014-2015, perlu menyusun
Rencana Kerja Pembangunan Desa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Kepala
Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa
Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus
Tahun 2014.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) ;
8. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4587 ) ;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006
tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006
tentang Pedoman Administrasi Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007
tentang Pendataan Progam Pembangunan Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006
tentang PerencanaanPembangunan Desa (LembaranDaerah
Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 88 ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006
tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 90 ) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Desa (Lembaran Daerah
Kebupaten Kudus tahun 2008 Nomor 9, tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor
14) ;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 tahun 2010
tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 tahun
2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kudus tahun 2010 Nomor 14) ;
12. Peraturan Desa Kedungdowo Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa
Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus
Tahun 2014.
9. Memperhatikan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedungdowo tanggal,
14 Maret 2014 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Persetujuan Atas
Rancangan PeraturanKepala Desa Kedungdowo tentang Rencana
Kerja Pembangunan Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kudus Tahun 2014 .
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGDOWO TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Des) DESA
KEDUNGDOWO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN
KUDUS TAHUN 2014-2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Kedungdowo
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungdowo
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.
7. Pembangunan Desa adalah upaya yang dilaksanakan
oleh semua komponen Desa dalam rangka mencapai
tujuan Desa dan masyarakatnya.
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan
oleh unsur Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat di
Desa.
10. 9. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan
Desa ( RKP Desa ) adalah dokumen perencanaan Desa
untuk periode 1 ( satu ) tahun yang merupakan
penjabaran dari RPJM-Desa.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat.
BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
Pasal 2
(1) Program kerja pembangunan Desa periode tahun 2014
dilaksanakan sesuai dengan RPJM-Desa Kedungdowo
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tahun 2014.
(2) Rincian dari program pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
Pasal 3
(1) RKP-Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kudus Tahun 2014 memuat :
a. Rincian dari program pembangunan yang akan
dilaksanakan selama periode tahun 2014 yang
11. merupakan Dokumen RKP Desa tahun 2014 .
b. rencana kegiatan yang akan dituangkan dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
tahun 2014 .
(2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan memperhatikan RPJM Desa
Kedungdowo Tahun 2014 – 2019.
(3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun
Anggaran 2014-2015 .
(4) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan
atas kinerja tahun anggaran 2014 .
BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4
(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja
pembangunan (RKP Des) Desa Kedungdowo
dilaksanakan oleh Kepala Desa.
(2) Pelaksanaan rencana pembangunan desa khususnya di
bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan dapat di bantu oleh lembaga
pemberdayaan masyarakat (LPMD).
BAB IV
PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Kedungdowo
Pada tanggal, 14 Maret 2014
KEPALA DESA KEDUNGDOWO
DAROJATUN
