yjurrt

1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Menurut UUD NRI Tahun 1945
PERTEMUAN 7

2. Pembangunan
Tata ruang
Ketertiban umum
Sarana dan prasarana umum
Kesehatan
Pendidikan
Lingkungan hidup
Ketenagakerjaan
Masalah sosial
Kepastian hukum
Kepentingan umum
Keterbukaan
Proporsionalitas
Profesionalitas
Akuntabilitas
Efisiensi
Efektivitas
Keadilan
Aspek
Kewenangan
Asas
Penyelenggaraan
Kewenangan
Pemerintah
Daerah

3. Satuan-Satuan Khusus dan
Istimewa Pemerintahan Daerah
1. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
2. Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Provinsi Aceh
4. Otonomi Khusus Papua

4. Hubungan antara pemerintah
pusat dan daerah yang
menitikberatkan pada
struktur atau hubungan
kelembagaan.
Hubungan fungsional
Hubungan antara pemerintah
pusat dan daerah yang
menitikberatkan pada fungsi
atau pelaksanaan kewenangan
hubungan pusat dan daerah.
Hubungan Struktural
D. Hubungan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah

5. Contoh
1. Hubungan struktural
eksekutif dengan
pemerintah daerah.
2. Hubungan struktural
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
dalam pembentukan
perangkat daerah.
Hubungan fungsional
pemerintah pusat dan
daerah terletak pada
visi, misi, tujuan, dan
fungsinya.
Hubungan Struktural Hubungan Fungsional

6. Kriteria Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan
Eksternalitas, Akuntabilitas, dan Efisiensi

7. Penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan ditentukan
berdasarkan luas, besaran, dan
jangkauan dampak yang timbul
akibat penyelenggaraan suatu
urusan pemerintahan.
Eksternalitas
Penanggung jawab penyelenggaraan
suatu urusan pemerintah ditentukan
berdasarkan kedekatannya dengan
luas, besaran, dan jangkauan
dampak yang timbul akibat
penyelenggaraan suatu urusan
pemerintah.
Akuntabilitas
Penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan ditentukan
berdasarkan perbandingan
tingkat daya guna paling tinggi
yang dapat diperoleh.
Efisiensi

8. Terima kasih dan Selamat Belajar