Transparansi pelayanan KTP di Kecamatan Lembang masih perlu perbaikan. Pelayanan KTP di kecamatan tersebut belum sepenuhnya transparan karena masih terdapat ketidakjelasan informasi, ketidakpastian biaya dan waktu penyelesaian, serta praktik birokrasi yang menyulitkan masyarakat. Untuk meningkatkan transparansi dan pelayanan yang prima, diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prins
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Excruciate Limited
a Fallibility of property is tought of the greatest illustration on how the lowest marginal of the society catches your mind set to the precious time to buy the world and the obsoloscence network lobbying
One manifestation of good governance is the availability of infrastructure that providing information and take into account of people's expectations, so that it can be used to improvethe performance of government services. Basically, public has the right to use the complaints media if the performance of the government is not in line with public prospects. By giving an example of complaints managements and policiesthat are applied in the city of Bekasi as a benchmark that can be copied or replicated in other agencies. This study utilize exploratory descriptive method that link with regulationin order to explain the complaint in a straightforward and structured. Bekasi city has packed a system of provision of information and public complaints by utilizing technology which is the website and the SMS center. In addition, to support the success of the public services, Bekasi provides clear rules related to the provision of information and public complaints, and organizingtransparency complaint data and simple management. Model that performed by Bekasi Local Government is quite simple, therefore it can be duplicated/ replicated in other local governments.
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Excruciate Limited
a Fallibility of property is tought of the greatest illustration on how the lowest marginal of the society catches your mind set to the precious time to buy the world and the obsoloscence network lobbying
One manifestation of good governance is the availability of infrastructure that providing information and take into account of people's expectations, so that it can be used to improvethe performance of government services. Basically, public has the right to use the complaints media if the performance of the government is not in line with public prospects. By giving an example of complaints managements and policiesthat are applied in the city of Bekasi as a benchmark that can be copied or replicated in other agencies. This study utilize exploratory descriptive method that link with regulationin order to explain the complaint in a straightforward and structured. Bekasi city has packed a system of provision of information and public complaints by utilizing technology which is the website and the SMS center. In addition, to support the success of the public services, Bekasi provides clear rules related to the provision of information and public complaints, and organizingtransparency complaint data and simple management. Model that performed by Bekasi Local Government is quite simple, therefore it can be duplicated/ replicated in other local governments.
Transparansi Anggaran di Kota Surakarta yang dimulai sejak tahun 2005 dengan inovasi penerbitan media sosialisasi APBD yang diinisiasi oleh PATTIRO Surakarta dan dilanjutkan oleh Pemkot sendiri sampai saat ini
This study aims to determine the approaches used and the driving factors of the bureaucratic reforms implemented in Tanah Bumbu Regency. Direct data collection was conducted in March 2014. The in-depth interviews carried out to the main respondent: the public and the government, in order to
obtain complete and balanced overview of the performance of local governments. In addition, the approach used is library research, by collecting/studying secondary data: books, journals, research results, proceedings, and other information that support this study. The results of this study showed that at the beginning of the reform, Regent of Tanah Bumbu
implement a model of power-coercive known as “Ilahiyah Management“to encourage discipline of the apparatus. Leadership models of the new regent, just continue the model (Ilahiyah Management) with normative-re-educative
approach: an attempt to maintain the system continues to run well, and be awork culture of the apparatus. Furthermore, another factor that drives the success of
reforms in Tanah Bumbu is reformist leadership factors that focus on: Education, Health, and Infrastructure, known as Tri Dharma Development.
Keywords: bureaucratic reform, Ilahiyah Management, Leadership
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan yang digunakan pemerintah daerah dan faktor pengungkit pada reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Pengumpulan data secara langsung dilakukan pada bulan Maret
2014. Mekanisme in-depth interview digunakan dengan snowball approach
pada responden dari publik dan pemerintah agar diperoleh gambaran utuh dan
berimbang terhadap kinerja pemerintah daerah. Pendekatan library research
juga digunakan dengan mengumpulkan/ mempelajari data sekunder berupa
buku, jurnal, hasil penelitian, proceeding, serta informasi lainnya yang menunjang. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami realitas yang terjadi, menggambarkan kondisi yang disertai analisis, dan untuk memberikan rekomendasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awal
reformasi diterapkan model kekuasaan-koersif yang dikenal dengan
Manajemen Ilahiyah untuk mendorong terciptanya kedisiplinan aparatur.
Bupati saat ini melanjutkan model tersebut (Manajemen Ilahiyah) dengan
pendekatan normatif-reedukatif, sebagai upaya menjaga sistem tetap berjalan
dengan baik dan menjadi sebuah budaya kerja aparatur. Faktor lain yang
menjadi pengungkit suksesnya reformasi di Kabupaten Tanah Bumbu adalah
faktor kepemimpinan reformis yang fokus pada: pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur atau dikenal dengan Tri Dharma Pembangunan.
Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Manajemen Ilahiyah, Kepemimpinan
The biggest problem facing the Indonesia bureaucracy right now is culture set and mindset. The civil administration system both at local and national level, lack of capacity to develop strategies and tools for public service reform.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Transparansi Anggaran di Kota Surakarta yang dimulai sejak tahun 2005 dengan inovasi penerbitan media sosialisasi APBD yang diinisiasi oleh PATTIRO Surakarta dan dilanjutkan oleh Pemkot sendiri sampai saat ini
This study aims to determine the approaches used and the driving factors of the bureaucratic reforms implemented in Tanah Bumbu Regency. Direct data collection was conducted in March 2014. The in-depth interviews carried out to the main respondent: the public and the government, in order to
obtain complete and balanced overview of the performance of local governments. In addition, the approach used is library research, by collecting/studying secondary data: books, journals, research results, proceedings, and other information that support this study. The results of this study showed that at the beginning of the reform, Regent of Tanah Bumbu
implement a model of power-coercive known as “Ilahiyah Management“to encourage discipline of the apparatus. Leadership models of the new regent, just continue the model (Ilahiyah Management) with normative-re-educative
approach: an attempt to maintain the system continues to run well, and be awork culture of the apparatus. Furthermore, another factor that drives the success of
reforms in Tanah Bumbu is reformist leadership factors that focus on: Education, Health, and Infrastructure, known as Tri Dharma Development.
Keywords: bureaucratic reform, Ilahiyah Management, Leadership
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan yang digunakan pemerintah daerah dan faktor pengungkit pada reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Pengumpulan data secara langsung dilakukan pada bulan Maret
2014. Mekanisme in-depth interview digunakan dengan snowball approach
pada responden dari publik dan pemerintah agar diperoleh gambaran utuh dan
berimbang terhadap kinerja pemerintah daerah. Pendekatan library research
juga digunakan dengan mengumpulkan/ mempelajari data sekunder berupa
buku, jurnal, hasil penelitian, proceeding, serta informasi lainnya yang menunjang. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami realitas yang terjadi, menggambarkan kondisi yang disertai analisis, dan untuk memberikan rekomendasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awal
reformasi diterapkan model kekuasaan-koersif yang dikenal dengan
Manajemen Ilahiyah untuk mendorong terciptanya kedisiplinan aparatur.
Bupati saat ini melanjutkan model tersebut (Manajemen Ilahiyah) dengan
pendekatan normatif-reedukatif, sebagai upaya menjaga sistem tetap berjalan
dengan baik dan menjadi sebuah budaya kerja aparatur. Faktor lain yang
menjadi pengungkit suksesnya reformasi di Kabupaten Tanah Bumbu adalah
faktor kepemimpinan reformis yang fokus pada: pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur atau dikenal dengan Tri Dharma Pembangunan.
Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Manajemen Ilahiyah, Kepemimpinan
The biggest problem facing the Indonesia bureaucracy right now is culture set and mindset. The civil administration system both at local and national level, lack of capacity to develop strategies and tools for public service reform.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
1. Aspek Transparansi
Dalam Kebijakan Pelayanan Publik Pembuatan
KTP
(Studi Kasus: Kecamatan Lembang)
Oleh
Kelompok 4 :
Kevin Rizkan Rinanda (192010002)
Hilmi abdul wafi (192010004)
Leva yutita (192010005)
Iis hernawati (192010010)
Nisa nur arifah (192010056)
Fauziah puji lestari (192010057)
Ahmad Nur Febriansyah (192010058)
2. Outline Paparan
Latar Belakang
01Mengapa Transparansi
Pelayanan KTP?
Pembahasan
03Pemetaan Masalah
Transparansi Pelayanan
Tinjauan Pustaka
02Indikator dalam
Transparansi Pelayanan
Penutup
04Kesimpulan dan
Saran Konstruktif
3. Berdasarkan
UU No. 22/1999,
Indonesia mulai
menggeser paradigma
sentralisasi menjadi
desentralisasi dalam
bentuk otonomi daerah
Otonomi Daerah
konsep good governance
direkomendasikan pada
sistem pemerintahan yang
menekankan kesetaraan
antara lembaga-lembaga
negara baik di tingkat
pusat atau daerah untuk
mewujudkan pelayanan
yang prima
(Nawawi, 2012)
Good Governance
Transparansi: aspek yang
penting dalam praktek
good governance, melalui
keterbukaan informasi,
akan mempermudah
masyarakat dalam
menilai keberpihakan
pemerintah terhadap
kepentingan publik
(Amirul Haq,2014)
Transparansi
Transparansi Pelayanan KTP:
Apa yang Terjadi?
4. Research Question
Bagaimana aspek transparansi sebagai
bagian dari penerapan prinsip-prinsip good
governance diimplementasikan dalam
kebijakan untuk pelayanan publik di
Kecamatan Lembang terutama untuk
layanan pembuatan KTP?
5. Manfaat Penelitian
Dengan penelitian ini, Kecamatan Lembang
untuk terus memperbaiki pelayanan dan
dapat memberikan pelayanan yang
terbaik untuk masyarakat.
7. Kecamatan
Lembang
● Sebagai studi kasus, Kecamatan
Lembang termasuk salah satu
kecamatan yang berada di wilayah
Kabupaten Bandung Barat
● Merupakan sebuah instansi
pemerintah yang melayani
masyarakat dalam jasa layanan
administratif, seperti pembuatan
kartu tanda penduduk (KTP), Kartu
Keluarga, surat pindah, dan lain
sebagainya
8. Aspek Transparansi Dalam Kebijakan
Pelayanan Publik
1) Biaya
2) Waktu
3) Mutu
(Inu Kencana dalam R.
Siswati, 2015)
3 Hal Utama
Pelayanan Publik
1) Kurang responsif
2) Kurang informatif
3) Kurang efisien
(Mohammad dalam
Sondil, dkk.,2014)
3 Kelemahan
Pelayanan Saat ini
1) Prinsip komunikatif
2) Prinsip konsistensi
3) Prinsip kohesivitas
(Arifin Tahir,2015)
3 Prinsip utama
Transparansi
10. 1. Prinsip komunikatif
saling berhubungan, saling memahami, saling
merasa antara pemimpin daerah dengan aparatnya
sehingga pesan yang disampaikannya dapat
diterima dengan baik.
Prinsip -prinsip Transparansi
Menurut Arifin Tahir (2015)
2. Prinsip konsistensi
melakukan sesuatu kegiatan secara terus-menerus
dengan tekun dan benar tanpa keluar dari koridor
maupun batas-batasan yang telah ditentukan
maupun sesuai dengan ucapan yang telah
dilontarkan sehingga menumbuhkan rasa percaya
diri terhadap aparat itu sendiri.
3. Prinsip kohesivitas
saling ketergantungan antara pimpinan daerah dan
aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan
yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.
11. Masih ditemukannya pungli dengan modus
operandi pungli mengatasnamakan blanko yang
harus dibayar karena persediaannya terbatas.
Peta Permasalahan Pelayanan KTP
Kec. Lembang
Proses yang lamban, prosedur yang rumit, tidak
adanya kepastian dalam hal pengurusan serta
pengambilan KTP serta cenderung mengulur-
ulur waktu pelayanan.
Masih dijumpai cara-cara mempersulit
masyarakat sehingga seringkali masyarakat
dibuat bingung karena tidak jelasnya prosedur
pelayanan, terutama masyarakat pedesaan
Pungli
Inefisiensi &
Inefektivitas
Diskriminasi
13. 1. Transparansi pelayanan birokrasi dalam
pembuatan KTP mencakup seluruh penyusunan dan
pelaksanaan pembuatan KTP.
2. Namun dalam praktek pembuatannya masih sering
ditemui tidak transparannya proses
pengurusannya berupa ketidakjelasan informasi
pelayanan, ketidakpastian biaya, waktu penyelesaian,
dan juga patologi birokrasi yang menyertainya.
3. Transparansi Peran Kecamatan Lembang dalam
mewujudkan pelayanan publik yang mengacu
pada good governance menjadi sangat penting dan
diharapkan oleh publik.
Kesimpulan
14. Petugas harus lebih melihat
kebutuhan dan melibatkan
masyarakat dalam
pengambilan kebijakan
maupun aturan perihal
pelayanan KTP, agar
masyarakat merasa bahwa
kepentingannya
diutamakan dalam
pelayanan
Petugas perlu:
1) Memperhatikan
keluhan Masyarakat
2) Memberikan
tanggapan yang
mudah dipahami
3) Melayani dengan prima
dan tidak diskriminatif
Saran untuk Kecamatan Lembang
Komunikatif
Petugas pelayanan harus
lebih memperhatikan
kejelasan dan kepastian
waktu agar memberikan
pelayanan yang baik
kepada masyarakat
Konsistensi Kohesivitas
15. Referensi
Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayanan Publik: Pedulu, Inklusif, Dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press.
Handoyo, Rismawan Joko. 2014. Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sangatta Utara
Kabupaten Kutai Timur. Jurnal ilmu Pemerintahan. No 4 Vol 2 (2014): 3363-3373.
Ika Widiastuti. 2018. Kebijakan Pelayanan E-KTP Di Kota Bandung. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik. Volume 3 No
1, 2018.
Mahendra, Gerry Katon. 2011. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Penerapan
Prinsip Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011. Skripsi
FISIP. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2013
Nawawi, Juanda. 2012. Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. No 3
Vol 1 (Juni 2012).
Nutabonis, Sondil E. Sugeng Rusmiwari, dkk. 2014. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja
Organisasi Pelayanan Publik. No 1 Vol 3 (2014).
Siswati, Rita. 2015. Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pemerintahan (Studi Pada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang). Naskah Publikasi. FISIP. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
Ujud Rusdia.2019. Analisis Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) di Kecamatan Lembang Kabupaten
Bandung Barat. JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.3, No.1, Januari 2019, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, ISSN : 2087-4742.
Yaqin, Ainul. 2016. Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser,” ejournal Administrasi Negara, No 1
Vol 4: 2165-2178.
16. CRÉDITOS: Esta plantilla de presentación fue creada por
Slidesgo, que incluye iconos de Flaticon, infografía e
imágenes de Freepik
Terima
Kasih!
Ada pertanyaan?