Dokumen tersebut membahas tentang pedoman perilaku etika bisnis yang mencakup hubungan perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, pemegang saham, mitra, kompetitor, masyarakat, dan pemerintah. Dokumen tersebut juga menjelaskan dampak tidak dilaksanakannya etika bisnis dan contoh kasus pelanggaran etika bisnis.

1. Dipresentasikan oleh : Kelompok 4

2.  Pendahuluan
 Latar Belakang
 Maksud & Tujuan
 Pedoman Perilaku Etika Bisnis
 A. Hubungan Perusahaan – Karyawan
○ A.1. Pedoman Perilaku Karyawan
○ A.2. Pedoman Perilaku Komisaris & Direksi
 B. Hubungan Perusahaan – Pelanggan
 C. Hubungan Perusahaan – Pemegang Saham
 D. Hubungan Perusahaan – Mitra
 E. Hubungan Perusahaan – Kompetitor
 F. Hubungan Perusahan – Masyarakat
 G. Hubungan Perusahaan – Regulator/Pemerintah
 Dampak Tidak Dilaksanakannya Etika Bisnis Oleh Suatu
Perusahaan
 Contoh Kasus Pelanggaran Etika Bisnis
 Hubungan Sinergis Etika Bisnis - Laba

3.  Etika : seperangkat kesepakatan umum untuk mengatur
hubungan di dalam bermasyarakat agar terjadi hubungan yang
tidak saling merugikan.
 Etika kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis : undang-
undang, hukum, peraturan, dsb.
 Dan bentuk tak tertulis : etiket, sopan santun, dsb.
 Di dunia bisnis : untuk menjaga hugungan bisnis berlangsung
dengan fair  Undang-undang, peraturan pemerintah,
keputusan presiden, dsb.
 Dalam kerangka yang lebih luas : Code of Conduct, ISO, Global
Compact, Decent Works, Company Social Responsibility, dsb.

4.  Peristiwa WorldCom dan Enron Di Amerika
Serikat  perubahan fundamental peraturan
perundang-undangan di bidang audit dan pasar
modal. Di negara-negara lain  penyempurnaan
pedoman etika bisnis di negara yang
bersangkutan.
 Krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-
1999 yang di Indonesia berkembang menjadi
krisis multidimensi yang berkepanjangan. Krisis
tersebut antara lain terjadi karena banyak
perusahaan yang belum menerapkan etika bisnis
secara konsisten.

5.  Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang
didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta
kewajaran dan kesetaraan.
 Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar
dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral
yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
 Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
 Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap
memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
 Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional,
sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi
dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

6.  Pada umumnya pedoman perilaku etika bisnis
meliputi hubungan-hungan perusahaan terhadap
stakeholders yang terdiri atas :
 Pemegang Saham
 Pelanggan
 Mitra
 Kompetitor
 Masyarakat (communities)
 Dan juga mengatur pedoman etika dan perilaku
lingkungan internal perseroan yang meliputi :
 Komisaris & Direksi
 Karyawan
 Serta mengatur hubungan terhadap regulator /
pemerintah

7.  Menghindari praktek diskriminasi
 Perusahaan menghormati hak azasi karyawan serta hak dan kewajiban karyawan berdasarkan peraturan
perusahaan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Bersama.
 Perusahaan memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan umur, suku, bangsa, agama dan gender.
 Perusahaan memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang berharga.
 Perusahaan menghargai kebebasan beragama.
 Perusahaan adalah pemberi kerja yang memberikan perlakuan yang setara dan berkeadilan dalam hal
ketenagakerjaan, menjalan ketentuan dan pemberian benefit dan kompensasi lainnya.
 Pemberian reward dan punishment yang mendorong semangat bekerja karyawan.
 Memelihara keamanan dan keselamatan kerja
 Memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pegawai dalam kaitannya dengan tugas-tugas di
perusahaan.
 Menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan dan
keluarga.
 Memberikan imbal jasa yang layak dan jaminan pensiun sesuai kemampuan perusahaan.
 Memberikan jaminan bekerja terutama bagi karyawan yang memberikan kontribusi baik dan memiliki
kompetensi yang sesuai dengan tuntutan perusahaan.
 Mewadahi aspirasi karyawan melalui Serikat Karyawan dan menjadikannya mita dalam membangun bisnis
yang bermoral dan efektif dalam pencapaian tujuan, visi, dan misi perusahaan.

8.  Jujur
 Disiplin
 Tanggung Jawab
 Menjaga konfidensialitas
 Memelihara loyalitas dan menjauhi larangan
 Menjaga infrastruktur perusahaan
 Menjaga lingkungan kerja

9.  Memastikan pemenuhan peraturan
perundang-undangan dan anggaran dasar
perusahaan
 Menyusun rencana jangka panjang, strategi,
maupun rencana kerja dan anggaran tahunan

10.  Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas
 Memberikan harga produk yang wajar dan adil
 Memberikan informasi secara jelas dan mudah dimengerti
tentang hak dan kewajiban pelanggan
 Menyediakan dan mengelola media kontak pelanggan
 Mengusung falsafah customer-oriented (customer centric)
 Membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan
sesuai dengan standar yang berlaku.
 Menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna

11.  Perusahaan selalu berusaha menjaga dan
meningkatkan nilai usaha, sesuai dengan
harapan pemegang saham.
 Menghormati hak-hak pemegang saham
sebagaimana diatur dalam undang-undang,
Ketetapan Pasar Modal, serta ketentuan-
ketentuan lain yang berlaku.

12.  Berkewajiban untuk memberikan peningkatan skill,
kompetensi, dan pelatihan tentang:
 Produk/Jasa
 Prosedur dan Etika Layanan
 Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan:
 Fair
 Transparan
 Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip Good
Corporate Governance.
 Menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis
sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan.

13. Dalam usaha mencari informasi tentang
kompetitor melakukan cara-cara yang :
 Legal
 Jujur
 Diambil dari sumber yang sah (BPS, Marketing
Intelegent, dsb)
 Tidak melakukan spionase, penyadapan, atau
pencurian.

14.  Menerapkan CSR (Corporate Social
Responsibillty)
 Membangun dan membina hubungan yang
serasi dan harmonis serta memberi manfaat
kepada masyarakat sekitar.
 Mengurangi seminimal mungkin dampak
terhadap lingkungan hidup.

15.  Tunduk dan mematuhi segenap hukum,
perundangan dan peraturan bisnis yang berlaku.
 Menjalin hubungan yang harmonis dan
konstruktif atas dasar kejujuran terhadap
regulator/ pemerintah.
 Tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme
(KKN) maupun suap terhadap pejabat
pemerintah.

16.  Menimbulkan ketidakpercayaan terhadap perusahaan tsb:
 Pemegang Saham : harga saham merosot  Pemegang saham mencabut
mandat terhadap eksekutif
 Karyawan : demotivasi dan degradasi moral  perusahaan stagnan
 Publik : tidak mau memakai produk/jasa perusahaan; melakukan
gugatan class action  perusahaan bangkrut
 Mitra : tidak bersedia melakukan kerja sama
 Pemerintah : muncul kebijakan yang dapat mempengaruhi kelangsungan
hidup perusahaan dan perekonomian secara luas
 Dampak hukum:
 Pencoretan dari bursa efek (delisting) oleh BPPM
 Ancaman sanksi pidana atas manipulasi laporan, berita, pajak.
 Ancaman gugatan perdata dari pihak-pihak yang merasa dirugikan

17.  Melubernya lumpur dan gas panas di Kab.
Sidoarjo yang disebabkan ekploitasi gas oleh
PT. Lapindo Brantas
 Obat anti-nyamuk HIT memakai bahan
pestisida berbahaya yang dilarang
penggunaannya
 Pemakaian formalin pada pembuatan tahu
dan pengawetan ikan laut

18. Sebuah RS Swasta melalui pihak Pengurus mengumumkan
kepada seluruh karyawan yang akan mendaftar PNS secara
otomotais dinyatakan mengundurkan diri.
A sebagai salah seorang karyawan di RS Swasta itu
mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus karena
menurut pendapatnya ia diangkat oleh Pengelola dalam hal
ini direktur, sehingga segala hak dan kewajiban dia
berhubungan dengan Pengelola bukan Pengurus.
Pihak Pengelola sendiri tidak memberikan surat edaran
resmi mengenai kebijakan tersebut. Karena sikapnya itu, A
akhirnya dinyatakan mengundurkan diri. Dari kasus ini RS
Swasta itu dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas
karena tidak ada kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban antara Pengelola dan Pengurus
Rumah Sakit

19.  Contoh kasus : keracunan Tylenol yg menyebabkan kematian 7 orang,
diproduksi Johnson & Johnson (J&J) tahun 1982
 Setelah diselidiki, ternyata Tylenol itu mengandung racun sianida.
 Meski penyelidikan masih dilakukan, J&J segera menarik 31 juta botol
Tylenol di pasaran dan mengumumkan agar konsumen berhenti
mengonsumsi produk itu hingga pengumuman lebih lanjut.
 Hasil penyelidikan J&J, FBI, dan FDA membuktikan, keracunan itu
disebabkan oleh pihak lain yang memasukkan sianida ke botol-botol
Tylenol.
 Biaya yang dikeluarkan J&J dalam kasus itu >$100 juta. Namun,
karena kesigapan dan tanggung jawab yang mereka tunjukkan,
perusahaan itu berhasil membangun reputasi bagus yang masih
dipercaya hingga kini.