SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
DISKUSI 5 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 1 | 2
Yth. Bapak Sintong Arion Hutapea dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian,
NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban terkait :
Inem WN Indonesia menikah dengan Wagion pada Tahun 2000. Dalam perjalanaannya
sering terjadi kecekokan. Maka pada 7 Januari 2015 mereka bercerai, dan pada 18 April
2015 pengadilan memberikan putusan cerai atas mereka. Pada tanggal 18 Mei 2015
Inem bertemu dengan Jeno, karena merasa sangat cocok, Jeno melamar Inem dan ingin
segera menikahinya. Namun di Indonesia menyatakan bahwa perempuan yang bercerai
dapat menikah lagi setelah 300 hari setelah perceraian, ketentuan ini tidak berlaku di
Madagaskar dan Phlipina (misalnya). Maka Inem dan Jeno pergi ke Madagaskar dan
melangsungkan pernikahan disana. Setelah menikah mereka kembali ke Indonesia dan
mendaftarkan pernikahannya di catatan sipil Indonesia
1. Apakah peristiwa di atas merupakan peristiwa HPI? Jelaskan
Pernikahan Inem dan Juno di Madagaskar merupakah peristiwa HPI karena ada
kaidah hukum asing yang dipilih (madagaskar) dimana inem dan Jono jika
menikah di Indonesia maka bertentangan dengan hukum Indonesia dimana
Inem baru diperbolehkan menikah setelah 300 hari perceraian.
2. Tindakan yang diambil oleh Inem dan Jeno, dalam HPI digolongkan sebagai
tindakan apa?
Tindakan Inem dan Jeno yang menikah di Madagarkar merupakan
Penyelundupan Hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Inem dan Jeno
guna mendapatkan akibat hukum tertentu (hak) berdasarkan hukum asing
(madagaskar) dimana apabila pernikahan dilakukan menurut hukum Indonesia
maka tidak diperbolehkan melakukan pernikahan sebelum 300 hari setelah
perceraian.
Inem dan Jeno apabila menikah di Indonesia tidak dapat dilaksanakan karena
bertentangan dengan hukum Indonesia dimana apabila ingin menikah lagi harus
300 hari setelah cerai. Oleh karena itu, Inem dan Jeno melaksanakan pernikahan
di Madagaskar sebagai cara penyelundupan hukum.
3. Jika dikemudian hari terjadi sengketa diantara Inem dan Jeno hukum manakah
yang berlaku bagi pernikahan mereka?
Apabila terjadi sengketa, karena pernikahan dilaksanakan di madagaskar. Maka
hukum yang berlaku adalah hukum madagaskar.
DISKUSI 5 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 2 | 2
Sumber Referensi:
1) Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional
HKUM4304. Edisi Kedua, Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas
Terbuka, 2020.
2) Ketertiban Umum dan Hak-Hak yang diperoleh dan Penyelundupan Hukum.
Modul 5 Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional. Universitas Terbuka.
Tangerang Selatan. 2020
Demikian disampaikan mohon arahan, atas masukan dan arahannya diucapkan
terima kasih.
Hormat Saya
Indra Sofian
NIM : 042051183

More Related Content

More from Indra Sofian

More from Indra Sofian (20)

Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
 
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
 
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
 
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
 
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
 
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  memperoleh NPWP adalah hak kewaji...Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
 
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
 
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan definisi Pajak dan konsep keadila...
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  definisi Pajak dan konsep keadila...Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  definisi Pajak dan konsep keadila...
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan definisi Pajak dan konsep keadila...
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Pajak peranan pajak wajib menghitung sendiri pajak te...
Tugas Tutorial  1 Hukum Pajak peranan pajak wajib menghitung sendiri pajak te...Tugas Tutorial  1 Hukum Pajak peranan pajak wajib menghitung sendiri pajak te...
Tugas Tutorial 1 Hukum Pajak peranan pajak wajib menghitung sendiri pajak te...
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...
Tugas Tutorial  3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...Tugas Tutorial  3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...
Tugas Tutorial 3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...
 
Tugas Tutorial 2 Hukum Pajak peran pajak dalam revolusi industri perbendaan ...
Tugas Tutorial  2 Hukum Pajak peran pajak dalam revolusi industri perbendaan ...Tugas Tutorial  2 Hukum Pajak peran pajak dalam revolusi industri perbendaan ...
Tugas Tutorial 2 Hukum Pajak peran pajak dalam revolusi industri perbendaan ...
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Administrasi Negara 4332 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 3 Hukum Administrasi Negara 4332 Indra Sofian 042051183.pdfTugas Tutorial 3 Hukum Administrasi Negara 4332 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 3 Hukum Administrasi Negara 4332 Indra Sofian 042051183.pdf
 

Recently uploaded

Recently uploaded (11)

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 

Diskusi 5 Hukum Perdata Internasional peristiwa hukum perdata internasional.pdf

  • 1. DISKUSI 5 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183) H a l 1 | 2 Yth. Bapak Sintong Arion Hutapea dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban terkait : Inem WN Indonesia menikah dengan Wagion pada Tahun 2000. Dalam perjalanaannya sering terjadi kecekokan. Maka pada 7 Januari 2015 mereka bercerai, dan pada 18 April 2015 pengadilan memberikan putusan cerai atas mereka. Pada tanggal 18 Mei 2015 Inem bertemu dengan Jeno, karena merasa sangat cocok, Jeno melamar Inem dan ingin segera menikahinya. Namun di Indonesia menyatakan bahwa perempuan yang bercerai dapat menikah lagi setelah 300 hari setelah perceraian, ketentuan ini tidak berlaku di Madagaskar dan Phlipina (misalnya). Maka Inem dan Jeno pergi ke Madagaskar dan melangsungkan pernikahan disana. Setelah menikah mereka kembali ke Indonesia dan mendaftarkan pernikahannya di catatan sipil Indonesia 1. Apakah peristiwa di atas merupakan peristiwa HPI? Jelaskan Pernikahan Inem dan Juno di Madagaskar merupakah peristiwa HPI karena ada kaidah hukum asing yang dipilih (madagaskar) dimana inem dan Jono jika menikah di Indonesia maka bertentangan dengan hukum Indonesia dimana Inem baru diperbolehkan menikah setelah 300 hari perceraian. 2. Tindakan yang diambil oleh Inem dan Jeno, dalam HPI digolongkan sebagai tindakan apa? Tindakan Inem dan Jeno yang menikah di Madagarkar merupakan Penyelundupan Hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Inem dan Jeno guna mendapatkan akibat hukum tertentu (hak) berdasarkan hukum asing (madagaskar) dimana apabila pernikahan dilakukan menurut hukum Indonesia maka tidak diperbolehkan melakukan pernikahan sebelum 300 hari setelah perceraian. Inem dan Jeno apabila menikah di Indonesia tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum Indonesia dimana apabila ingin menikah lagi harus 300 hari setelah cerai. Oleh karena itu, Inem dan Jeno melaksanakan pernikahan di Madagaskar sebagai cara penyelundupan hukum. 3. Jika dikemudian hari terjadi sengketa diantara Inem dan Jeno hukum manakah yang berlaku bagi pernikahan mereka? Apabila terjadi sengketa, karena pernikahan dilaksanakan di madagaskar. Maka hukum yang berlaku adalah hukum madagaskar.
  • 2. DISKUSI 5 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183) H a l 2 | 2 Sumber Referensi: 1) Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional HKUM4304. Edisi Kedua, Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020. 2) Ketertiban Umum dan Hak-Hak yang diperoleh dan Penyelundupan Hukum. Modul 5 Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan. 2020 Demikian disampaikan mohon arahan, atas masukan dan arahannya diucapkan terima kasih. Hormat Saya Indra Sofian NIM : 042051183