Kontrak jual beli sapi antara Marco (WN Norwegia) dan Polo (WN Swedia) di kapal Swedia merupakan peristiwa hukum perdata internasional karena adanya unsur asing dan dipilihnya hukum Swedia yang berlaku. Kontrak ini didukung oleh titik-titik pertalian primer dan sekunder seperti kewarganegaraan para pihak, bendera kapal, dan tempat pelaksanaan kontrak.

1. Yth. Tutor dan Rekan-rekan
Mohon Izin Saya Indra Sofian, NIM 042051183 dari Mahasiswa dari UPBJJ Bogor memaparkan terkait
peristiwa kontrak jual beli Sapi Swedia antara Marco (WN Norwegia) dan Polo (WN Swedia) di Kapal
Swedia merupakan peristiwa Hukum Perdata Internasional karena terdapat unsur asing (Norwegia dan
Swedia) serta ditentukan kalusul hukum Swedia berlaku atas mereka. Adapun peristiwa HPI ini yang
didukung dengan titik taut primer dan titik taut sekunder di bawah ini:
Menurut Zulfa Djoko Basuki dkk dalam Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional, MODUL 2
halaman 2.3. “ Titik Pertalian Primer adalah hal-hal dan keadaan-keadaan yang melahirkan atau
menciptakan hubungan HPI. Persoalan HPI merupakan persoalan perdata biasa yang di dalamnya
terdapat unsur-unsur asing.1
Zulfa Djoko Basuki dkk dalam Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional, MODUL 2 halaman 2.4-
2.6 membagi Titik Pertalian Primer menjadi 2
:
1. Kewarganegaraan: Adanya perbedaan kewarganegaraan antara para pihak dalam suatu
peristiwa hukum tertentu melahirkan hubungan HPI. Indonesa menganut prinsip
kewarganegaraan untuk menentukan dan mengatur status personal seseroang.
2. Domisili: Status personal seseorang ditentukan dan diatur oleg hukum dari negara tempat ia
berdomisili. Domisili mengandung pengertian yuridis (de jure)
3. Tempat Kediaman: Tempat sehari-hari yang bersangkutan dianggap mempunyai kediamnnya, di
mana rumahnya, di mana bekerja. Tempat kediaman mengandung pengertian secara de facto.
4. Bendera Kapal: Bendera kapal diiibaratkan kewarganegaraan seseorang. Hubungan antara kapal
dan penumpangnya ini merupakan suatu hubungan HPI (UU Nomor 1 Tahun 2009)
5. Tempat Kedudukan (Legal Seat) berlaku untuk Badan Hukum: Sama halnya dengan
kewarganegaraan, domisili atau tempat kediaman de facto yang berlaku untuk perseorangan,
tempat kedudukan (legal seat) mempunyai peranan yang sama seperti ketiga hal yang disebut
terhadap suatu badan huku.
6. Pilihan Hukum dalam Hubungan Intern: Choice of law di bidang hukum perikatan apabila
terjadi sengketa dipilih hukum negara tertentu (sebagai unsur asing).
Berdasarkan Definisi dan Bagian-Bagian dari TPP di atas, maka hubungan jual beli antara Marco dan Polo
merupakan peristiwa HPI yang didukung Unsur Pertalian Primer di bawah ini:
1) Kewarganegaraan : Perbedaan kewarganegaraan sebagai titik taut primernya dapat dilihat dari
status Marco adalah Warga Negara Norwegia, Polo adalah Warga Negara Swedia.
1
Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional HKUM4304/MODUL2. Edisi Kedua,
Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020. hal. 2.3.
2
Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional HKUM4304/MODUL2. Edisi Kedua,
Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020. hal. 2.4-2.6.

2. 2) Pilihan Hukum dalam hubungan intern: Dalam kalusulnya ditentukan hukum Swedia yang
berlaku bagi Marco (WN Norwegia) dan Polo (WN Swedia).
3) Bendera kapal : Peristiwa kontrak jual beli Sapi Swedia antara Marco (WN Norwegia) dan Polo
(WN Swedia) di Kapal Berbendera Swedia
4) Letak Benda (Lex rei) : Sapi Swedia
Menurut Sudargo Gautama dalam Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional, MODUL 2 halaman
2.10, Titik Pertalian Sekunder adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan stelsel hukum
mana yang akan berlaku atau dipilih apabila terdapat dua atau lebih stelsel hukum yang bertaut atau
bertemu3
.
Zulfa Djoko Basuki dkk dalam Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional, MODUL 2 halaman 2.11-
2.22 membagi Titik Pertalian Sekunder menjadi4
:
1. Kewarganegaraan : Kewarganegaraan dalam TPS tidak hanya berlaku bagi masalah hukum
keluarga, seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, harta benda dalam perkawainan,a
dopsi dan sebagainya, tetapi berlaku pula dalam hal menentukan kemapuan untuk bertindak
dalam hukum dan asas dalam perkawinan (monogami atau poligami)
2. Domisili: Sama seperti TPP, domisili berperan sebagai TPS yaitu menentukan hukum ana yang
akan berlaku apabila dua atau lebih system huykum yang bertemu atau bertaut.
3. Bendera kapal: Selain TPP, Bendera kapal juga dpaat berfungsi sebagai TPS.
4. Tempat Kediaman : Tempat kediaman (sementara) dapat digunakan sebagai alternatif apabila
domisili tidak diketahui atau belum terbentuk.
5. Tempat kedudukan Badan Hukum : tempat pusat administrasi suatu badan hukum (siege social,
centre of administration).
6. Tempat Letaknya benda (Lex Rei Sitae): letaknya benda menentukan hukum yang berlaku atas
benda tersebut (TPS)
7. Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum (Lex Loci Actus) Tempat Perjanjian dibuat (Lex Loci
Contractus): Tempat suatu perbuatan hukum dilakukan atau suatu kontrak dibuat merupakan
pula factor yang menentukan hukum yang harus diberlakukan (TPS).
8. Tempat dilaksanakannya Suatu Perjanjian (Lex Loci Solutionis, Lex Loci Executionis): Sebagai TPS,
tempat dilaksanakannya suatu perjanjian menjadi pilihan hukum
9. Tempat terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum (Lex Loci Delicti Commissie): Tempat terjadinya
perbuatan melanggar hukum menjadi factor penentu hukum yang berlaku (TPS) apabila terjadi
perbuatan melanggar hukum.
3
Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional HKUM4304/MODUL2. Edisi Kedua,
Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020. hal. 2.10.
4
Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional HKUM4304/MODUL2. Edisi Kedua,
Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020. hal. 2.11-2.22.

3. 10. Maksud Para Pihak (Autonomie van Partijen, bedoling van Partijen, Choice of Law): Adanya
kehendak para pihak atau maksud para pihak ini dapat menentukan hukum yang akan berlaku
dalam persoalan HPI.
11. Tempat diajukannya Proses Perkara: Hukum formil (Hukum Acara), hukumd ari sang hakum
tempat perkara bersangkutan diajukan merupakan hukum yang berlaku (TPS).
Berdasarkan Definisi dan Bagian-Bagian dari TPS di atas, maka hubungan jual beli antara Marco dan Polo
merupakan peristiwa HPI yang didukung Unsur Pertalian Sekunder di bawah ini:
1) Kewarganegaraan : Status Personal Marco adalah Warga Negara Norwegia, Polo adalah Warga
Negara Swedia
2) Domisili: Klausul Hukum Swedia merupakan hukum yang dipilih karena tidak dijelaskan dimana
domisili Marco dan Polo.
3) Bendera kapal: Perjanjian jual beli dilakukan di Kapal Berbendera Swedia, maka berlaku hukum
Swedia.
4) Tempat letaknya benda (lex rei sitae) : Benda yang jadi objek kontrak adalah Sapi Swedia, maka
berlaku hukum Swedia.
5) Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum (Lex Loci Actus): Tempat suatu perbuatan hukum
dilakukan atau suatu kontrak dibuat merupakan pula factor yang menentukan hukum yang
harus diberlakukan (TPS). Kontak dilakukan di Kapal Berbendera Swedia, maka yang berlaku
hukum Swedia.
6) Tempat dilaksanakannya suatu perjanjian (Lex Loci Solutionis, Lex Loci Excecuionis): Tempat
pelaksanaan perjanjian yaitu Sapi Swedia yang berlaku hukum Swedia.
7) Maksud Para Pihak (Autonomie van Partijen, bedoling van Partijen, Choice of Law): Secara tegas
Marco dan Polo dalam klausulnya memilih Hukum Swedia.
Sumber Referensi:
1. Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional HKUM4304/MODUL2.
Edisi Kedua, Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020. hal. 2.3.
2. Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional HKUM4304/MODUL2.
Edisi Kedua, Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020. hal. 2.4-2.6.
3. Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional HKUM4304/MODUL2.
Edisi Kedua, Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020. hal. 2.10.
4. Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional HKUM4304/MODUL2.
Edisi Kedua, Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020. hal. 2.11-2.22.
Demikian disampaikan, mohon masukannya.
Terima kasih
Hormat Saya,
Indra Sofian
NIM. 042051183