swdfaf

1. PRIVATISASI
Pengertian Privatisasi
Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), Privatisasi
adalah penjualan saham Perusahaan Perseroan yang merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan
saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (“Persero”), baik
sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan,
memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
Maksud dan Tujuan Privatisasi
Menurut Pasal 74 UU BUMN, privatisasi dilakukan dengan maksud untuk:
 Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
 Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
 Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
 Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 Menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
 Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar.
 Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.

2. PRIVATISASI
Cara Privatisasi
Sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
01/MBU/2010 tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi,
dan Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang serta Profesi lainnya
(“Permen Privatisasi”), privatisasi dilakukan dengan cara:
 Penjualan saham berdasarkan ketentuan Pasar Modal;
 Penjualan saham secara langsung kepada investor;
 Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang
bersangkutan.
 Privatisasi tersebut dilakukan melalui penjualan saham Negara pada Persero
atau penjualan saham dalam simpanan.

3. PRIVATISASI
Program Tahunan Privatisasi
 Privatisasi Persero tidak dilakukan tanpa rencana, akan tetapi terdapat Deputi yang menyusun program tahunan privatisasi.
 Deputi sendiri adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang privatisasi. Deputi inilah yang menyusun daftar Persero yang akan diprivatisasi,
metode privatisasi yang akan digunakan serta jenis dan rentangan jumlah saham yang akan dijual.
 Selanjutnya, rencana tersebut akan diberikan dan ditanggapi secara tertulis oleh Deputi Teknis. Deputi Teknis adalah Unit Eselon I
di lingkungan Kementerian BUMN yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang usaha Persero yang bersangkutan.
 Tanggapan tertulis disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh Deputi Teknis kepada Deputi setelah tanggal diterimanya
daftar yang dibuat oleh Deputi.
 Daftar yang dibuat Deputi akan ditetapkan sebagai Program Tahunan Privatisasi dengan menyertakan tanggapan tertulis dari
Deputi Teknis bila ada.
 Kemudian Program Tahunan Privatisasi akan diberikan kepada Komite Privatisasi untuk meminta arahan dan Menteri Keuangan
untuk meminta rekomendasi.
 Komite Privatisasi adalah wadah koordinasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk membahas dan memutuskan kebijakan
Privatitsasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral. Akan tetapi, pada kenyataannya, privatisasi tidak hanya dilakukan pada
Persero yang ditetapkan di Program Tahunan Privatisasi. Apabila ada Persero lain yang akan diprivatisasi, maka dapat dilakukan
penetapan dengan ketentuan yang sama seperti penetapan Program Tahunan Privatisasi.
 Setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Keuangan, maka dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan dikonsultasikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

4. PRIVATISASI
Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang serta Profesi lainnya
Pelaksanaan Privatisasi melibatkan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan yang berlaku. Lembaga dan/atu profesi penunjang serta profesi lainnya tersebut terdiri atas:
 Penjamin Pelaksana Emisi;
 Penasihat Keuangan;
 Akuntan Publik;
 Konsultan Hukum;
 Penilai;
 Notaris;
 Biro Administrasi Efek;
 Perusahaan Hubungan Masyarakat;
 Perusahaan Percetakan;
Spesialis Industri untuk pelaksanaan Privatisasi sektor usaha tertentu, yang menurut pertimbangan Menteri berdasarkan
usulan Tim Privatisasi memerlukan profesi penunjang khusus.
Lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya dipilih melalui seleksi terbuka yang diumumkan di surat kabar
nasional, website Kementerian BUMN, dan apabila diperlukan pada website Persero bersangkutan dan dilakukan oleh
Deputi atau Tim Privatisasi.

5. PRIVATISASI
Hasil Privatisasi
 Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Negara disetor langsung ke Kas Negara. Sedangkan hasil
privatisasi saham dalam simpanan disetorkan langsung ke kas Persero yang bersangkutan. Kemudian, hasil
privatisasi dari anak perusahaan Persero dapat ditetapkan sebagai dividen interim, yaitu dividen yang dibagikan
sebelum tahun buku berakhir dikarenakan keuntungan abnormal yang diterma Persero yang bersangkutan.

6. ANTIDUMPING
PERDAGANGAN INTERNATIONAL
Pada dasarnya, tak ada satu pun negara yang sanggup memenuhi semua kebutuhan penduduknya sendiri. Hal ini lah
yang memicu suatu negara untuk melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain atau yang biasa disebut
perdagangan internasional.
Perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara akan barang atau jasa yang tidak dapat
dihasilkan di dalam negeri karena faktor-faktor tertentu.
Perdagangan Internasional menurut Wahono Diphayana(2018), didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak
dari lebih satu negara. Contoh transaksi bisnis itu adalah ekspor-impor produk, pembelian bahan baku dari luar negeri,
hingga investasi di negara lain. Kegiatan perdagangan internasional bisa dilakukan penduduk suatu negara dengan
warga negara lain, individu-individu berlainan negara, individu dengan pemerintah negara lain, atau pemerintah satu
negara dengan negara lain.
Bentuk-bentuk hambatan perdagangan internasional antara lain:
 Tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor.
 Kuota. Kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan
menaikkan harga.
 Subsidi. ...
 Muatan lokal.
 Peraturan administrasi.
 Peraturan antidumping.
`

7. PENGERTIAN DUMPING DAN ANTIDUMPING
 Istilah Dumping merupakan istilah yang dipergunakan dalam perdagangan internasional adalah
praktik dagang yang dilakukan oleh eksporter dengan menjual komodity di pasar Internasional
dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di
negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya. Praktik ini dinilai
tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara
pengimpor (AF. Erawati dan JS. Badudu, 1996:37).
 Sedangkan yang dimaksud dengan ”Anti dumping” adalah sanksi balasan yang berupa bea
masuk tambahan yang dikenakan atas suatu produk yang dijual di bawah harga normal dari
produk yang sama di negara pengekspor maupun pengimpor.
ANTIDUMPING

8. ANTIDUMPING
Pengertian Dumping
Dumping adalah penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah
dibandingkan harga di dalam negeri. Dumping ada yang bersifat sporadis,
menetap dan merusak. Tujuan dumping adalah untuk meningkatkan pangsa pasar
di luar negeri dengan menghilangkan persaingan.
Merujuk pada pasal VI Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT), dumping
adalah praktik di dalam dunia ekonomi yang tergolong legal dan diperbolehkan.
Akan tetapi, dumping dapat dipermasalahkan apabila telah mengakibatkan
kondisi-kondisi seperti: Meruginya produsen komoditi sejenis di negara eksportir.
Apakah Dumping diperbolehkan di Negara Indonesia ?
Negara melarang dumping sebagai upaya untuk menciptakan persaingan yang
sehat dan adil. Perusahaan eksportir tidak bisa memainkan harga seenaknya,
karena penetapan harga jual produk ekspor harus sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

9. ANTIDUMPING
 Dampak positif yang tepat dari politik dumping bagi Indonesia adalah ....
Indonesia sulit menyaingi kualitas produk dari Jepang. Indonesia menerima
keuntungan yang sangat besar dari negara Jepang. bisa lebih menghemat
pengeluaran karena membeli produk dengan harga relatif murah.
Tujuan Dumping Adalah
Mencegah adanya penumpukan stok barang yang ada di pasar dalam negeri
karena kelebihan produksi, sehingga perlu melakukan ekspor atau dijual ke
negara lain dengan harga yang jauh lebih murah
 Politik dumping adalah politik atau kebijakan yang diambil dengan cara
menjual produk di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan
harga jualnya di dalam negeri. Kebijakan dumping ini dilakukan dengan
tujuan untuk menguasai pasar luar negeri dan untuk menghasilkan produk
lama yang mungkin kurang laku di dalam negeri. Dengan politik dumping ini
biasanya penjual juga ingin mematikan persaingan di negara tujuan.

10. ANTIDUMPING
Menurut kamus hukum ekonomi, dumping adalah sebuah praktik dagang yang
dilakukan oleh eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional
dengan harga jual di bawah nilai wajar atau lebih rendah dibandingkan harga jual
barang tersebut di dalam negeri atau di negara lain. Umumnya, praktik ini dinilai
tidak adil karena bisa merusak pasar dan merugikan produsen atau industri
pesaing di negara importir. Bisa jadi praktik dumping ini merupakan salah satu
dampak globalisasi di bidang ekonomi.
Istilah politik dumping ini memang mempunyai konotasi negatif karena bisa
membuatkan persaingan yang tidak sehat di pasar. Mengacu pada salah satu
contoh macam-macam perjanjian internasional, yaitu pada Pasal VI Perjanjian
Umum Tarif dan Perdagangan (GATT), tindakan dumping ini sebenarnya tidak
dilarang, kecuali jika sudah mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap industri
di dalam negeri yang juga memproduksi barang yang sama, mengancam
terjadinya kerugian terhadap industri di dalam negeri terkait produk yang sama,
atau menghalangi perkembangan industri barang yang sama di dalam negeri.

11. ANTIDUMPING
Dalam pasal ini juga dijabarkan tiga metode yang bisa digunakan untuk mengetahui harga normal
atas suatu produk. Metode yang paling utama digunakan adalah dengan melihat harga barang yang
sama di pasar domestik pengekspor. Jika metode pertama ini tidak berhasil, maka dua metode lain
dapat digunakan, yaitu dengan melihat harga yang dibebankan pengekspor di negara tujuan atau
dengan menggabungkan biaya produksi di negara pengekspor, biaya-biaya lain dan batas keuntungan
normal. Sebenarnya politik dumping ini tidak selalu bisa dilakukan. Ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi agar politik dumping bisa diterapkan. Syarat-syarat tersebut, yaitu:
 Permintaan terhadap barang yang diproduksi di dalam negeri kurang elastis dibandingkan dengan
di luar negeri yang memiliki kondisi pasar persaingan sempurna.
 Konsumen di dalam negeri tidak mungkin membeli produk tersebut di luar negeri.
 Kebijakan-kebijakan perdagangan internasional, seperti kebijakan proteksi, politik perdagangan
bebas, dan politik dumping, melalui tarif, kuota, premi dan subsidi.
 Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka politik dumping memungkinkan untuk diterapkan.
Adapun politik dumping yang bisa diterapkan ada tiga macam, terbagi berdasarkan tujuan atau
latar belakang politik dumping tersebut dilakukan.

12. ANTIDUMPING
Tiga jenis kebijakan politik dumping beserta contohnya yang pernah terjadi di aktivitas perdagangan dunia:
Persistent Dumping
 Persistent dumping adalah praktik dumping yang dilakukan atas kecenderungan sebuah negara melakukan tindakan monopoli
yang berkelanjutan dari suatu perusahaan di pasar domestik. Tujuan dari dilakukannya persistent dumping ini adalah untuk
mendapatkan laba maksimal dengan cara menetapkan harga yang lebih tinggi di pasar domestik dibandingkan pasar luar
negeri.
 Contoh dari persistent dumping misalnya di negara Jepang barang-barang elektronik produksi dalam negeri dijual dengan
harga yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan tidak ada kompetisi asing dalam industri elektronik Jepang. Sementara itu,
barang-barang elektronik ini dijual dengan harga lebih rendah di Amerika atau negara-negara lain untuk menjaga market
share produk tersebut.
Predatory Dumping
 Predatory dumping adalah tindakan perusahaan yang menjual hasil produksinya dengan harga yang lebih rendah dalam
jangka waktu tertentu. Tujuan dari predatory dumping ini adalah untuk memaksa perusahaan lain turut menurunkan harga
jualnya juga menjadi lebih rendah hingga pada batas perusahaan lain itu tidak lagi mampu sehingga mengalami
kebangkrutan dan keluar dari persaingan. Setelah pasar dikuasai, maka perusahaan tersebut akan memonopoli pasar dan
kembali menaikkan harga jual barang seperti semula hingga tidak ada kompetitor lain untuk bisa memaksimalkan laba yang
didapatnya. Predatory dumping ini bisa jadi merupakan contoh era baru kapitalisme di zaman modern.
 Contoh politik dumping predatory ini misalnya perusahaan Hitachi yang dituduh melakukan praktik predatory dumping untuk
chip yang bernama EPROM (Electrically Programmable Read Only Memory). Selain Hitachi, ada juga kasus predatory dumping
yang dituduhkan oleh Zenith USA kepada pabrik televisi Jepang yang membuat penagihan yang salah serta potongan harga
tersembunyi untuk memberi harga perangkat televisi yang lebih murah di pasar Amerika. Zenith berargumen hal tersebut
adalah strategi untuk membuat perusahaan Amerika keluar dari persaingan agar pabrik Jepang bisa memonopoli pasar.

13. ANTIDUMPING
Sporadic Dumping
 Sporadic dumping adalah kebijakan perdagangan sebuah perusahaan untuk menjual
produk hasil produksi ke luar negeri dengan harga lebih rendah secara acak atau
sporadic dibandingkan harga jual di dalam negeri. Sporadic dumping ini dilakukan
biasanya untuk mengatasi adanya kelebihan produksi di dalam negeri dengan melikuidasi
kelebihan stok yang terkadang terjadi.
 Contoh dari sporadic dumping ini adalah petani Asia yang membuang anak-anak ayam
ke laut karena produksi yang terlalu banyak. Namun, metode lain pun dilakukan yaitu
dengan ‘membuang’ suplai yang berlebih tersebut ke pasar asing dimana produk tersebut
biasanya tidak dijual.

14. ANTIDUMPING
Contoh politik dumping lainnya yang terjadi di Indonesia. Contohnya adalah sebagai
berikut:
 Pada penjualan handphone dengan merek Xiaomi yang memiliki harga lebih murah
di Indonesia dibandingkan harga jual Xiaomi di negara asalnya yaitu Cina.
 Kegiatan ekspor sutera dari Cina ke India dengan harga murah, padahal India juga
merupakan negara penghasil sutera.
 Dominasi terigu Turki di Indonesia pada tahun 2009 akibat harga terigu yang
diimpor dari Turki lebih murah.
 Penjualan ban dari Cina di Amerika dengan harga lebih murah dibanding harga
pasar di Amerika.
 Jepang yang menjual produk mobil, motor, dan alat-alat elektronik lainnya dengan
harga mahal di dalam negeri, namun sangat murah di luar negeri. Tujuan Jepang
melakukan hal ini bisa karena untuk mengatasi produksi yang berlebihan,
menguasai pasar luar negeri dan untuk mencapai target pemasaran dan penjualan.
 Cina menjual produk karpet di Indonesia dengan harga lebih rendah dibandingkan
harga jual karpet produksi Indonesia sendiri.

15. ANTIDUMPING
ANTIDUMPING
Merujuk Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.34/2011 tindakan antidumping adalah
tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan BMAD atas barang dumping. Sementara
itu, BMAD adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang
menyebabkan kerugian.
Yang dimaksud kerugian adalah kerugian material yang telah terjadi, atau adanya ancaman
terjadinya kerugian material, atau terhalangnya pengembangan industri di dalam negeri.
BMAD tersebut dikenakan setelah dilakukan penyelidikan oleh Komite Anti-Dumping Indonesia
(KADI).
Yang dimaksud dengan BMAD adalah bea diskriminatif atas barang impor yang diduga ‘dibuang’
ke negara pengimpor. BMAD ditujukan untuk melindungi produsen dalam negeri dari
persaingan tidak sehat dengan pemasok barang yang sama di luar negeri
Guna mengimbangi atau mencegah praktik dumping, suatu negara dapat memungut bea masuk
antidumping (BMAD) pada produk ‘buangan’ (dumped) tersebut.

16. ANTIDUMPING
Ada beberapa perangkat hukum yang mengatur kebijakan antidumping, yaitu:
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Anti-Dumping, Tindakan
Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK. 01/2017.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

17. ANTIDUMPING
 Penyelidikan oleh KADI dapat dilakukan berdasarkan permohonan atau berdasarkan
inisiatif KADI. Produsen dalam negeri barang sejenis dan/atau asosiasi produsen
dalam negeri barang sejenis dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada
KADI
 Permohonan itu hanya dapat dilakukan produsen dalam negeri barang sejenis dan
asosiasi produsen dalam negeri barang sejenis yang mewakili industri dalam
negeri. Ketentuan mengenai produsen/asosiasi yang dianggap mewakili industri
dalam negeri tersebut tertuang dalam PP No.34/2011.
 Berdasarkan temuan atau hasil analisis dari KADI inilah pemerintah kemudian
memutuskan untuk menentukan besaran bea masuk tambahan berupa BMAD atas
suatu barang yang berasal dari produsen atau negara tertentu.

18. ANTIDUMPING
 BEA masuk antidumping (BMAD) adalah pungutan negara yang dikenakan
terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Adapun yang
dimaksud barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga
ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor.
 BMAD tersebut dikenakan setelah dilakukan penyelidikan oleh Komite Anti-
Dumping Indonesia (KADI). Penyelidikan oleh KADI tersebut dapat dilakukan
berdasarkan permohonan atau berdasarkan inisiatif KADI.
 Selain bea masuk antidumping, ada pula BMAD Sementara. BMAD Sementara
merupakan pungutan negara yang dikenakan pada masa penyelidikan
terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian berdasarkan bukti
permulaan yang cukup.