Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan non-tarif dalam perdagangan internasional seperti kuota, subsidi, dan dumping. Kuota adalah pembatasan kuantitas impor/ekspor untuk melindungi industri dalam negeri, sedangkan subsidi berupa insentif untuk meningkatkan ekspor dan produksi. Dumping adalah praktik menjual barang di luar negeri dengan harga di bawah biaya produksi atau harga dalam negeri.

1. EKONOMI INTERNASIONAL
RESUME
diajukan sebagai salah satu tugas individu mata kuliah Ekonomi Internasional
Dosen : Ade Fauji, SE., MM.
Yeni Oktaviani
11150232
6K-MKP
C.1.3/Selasa
PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA BANGSA
2018

2. 1
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI......................................................................................................... 1
1. KEBIJAKAN NON TARIF
1.1. Kuota........................................................................................................ 4
1.2. Subsidi....................................................................................................... 7
1.3. Dumping.................................................................................................... 9
2. VALUTA ASING
2.1. Pengertian Valuta Asing........................................................................... 10
2.2. Fungsi Valuta Asing.................................................................................. 10
2.3. Fungsi dan Pelaku Pasar Valuta Asing..................................................... 11
2.4. Sistem Kurs Valuta Asing......................................................................... 12
2.5. Istilah-Istilah dalam Valuta Asing ............................................................ 14
3. TEORI TENTANG PERUSAHAAN MULTINASIONAL (MNC)
3.1. Pengertian Perusahaan MNC ................................................................... 14
3.2. Sifat Perusahaan MNC............................................................................ 16
3.3. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan MNC......................................... 17
3.4. Faktor Non-Ekonomi................................................................................ 18
3.5. Kekuatan Bersaing MNC......................................................................... 18
3.6. Efek Global MNC.................................................................................... 19
4. NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL
4.1. Pengertian Neraca Pembayaran Internasional........................................... 21
4.2. Tujuan Neraca Pembayaran Internasional................................................. 21
4.3. Masalah-Masalah Transaksi Ekonomi Interasional.................................. 22
4.4. Pos-Pos Neraca Pembayaran Internasional............................................... 22
4.5. Mekanisme Pembukuan Neraca Pembayaran........................................... 26
4.6. Klasifikasi Pos-Pos dalam Neraca Pembayaran........................................ 27
4.7. Cara-Cara Pembayaran Transaksi Internasional....................................... 29

3. 2
KEBIJAKAN NON TARIF
Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan
yang dijalankan suatu negara, baik secara lansung maupun tidak lansung, yang
akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional
negara tersebut. Kebijakan perdagangan internasional dilaksanakan dengan tujuan
untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan
lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Akan tetapi, dalam
praktek perdagangan internasional saat ini, kebanyakan pemerintah melakukan
campur tangan dalam kegiatan perdagangan internasional menggunakan kebijakan
lainnya yang lebih rumit, yaitu Kebijakan Nontarif Barrier (NTB).
Hal ini dilakukan negara tersebut untuk menyembunyikan motif proteksi atau
sekedar mengecoh negara lainnya. Oleh karena itu, sampai saat ini masih banyak
negara yang memberlakukan kebijakan nontarif barrier walaupun beberapa ahli
beranggapan bahwa kebijakan nontarif barrier dapat menjadi penghalang untuk
tercapainya keterbukaan dalam perdagangan internasional.
Non Tariff Barrier
Menyembunyikan Motif Proteksi
Penghalang Keterbukaan
Perdagangan Internasional

4. 3
Cara-Cara Suatu Negara Dalam Menerapkan Non-Tariff Barrier ;
 Standardisasi Kualitas Produk atau Jasa
Cara ini dilakukan dengan membuat standard kualitas khusus à produk atau
jasa yang akan masuk ke suatu negara tertentu harus memenuhi standar
kualitas negara tersebut. Pembatasan ini sama sekali tidak terkait dengan
aspek-aspek finansial.
 Pembatasan Kuota Impor
Dilakukan dengan membatasi kuantitas barang yang boleh masuk ke suatu
negara. Pembatasan jumlah barang dilakukan dengan tujuan produk-produk
impor tidak membanjiri pasar dalam negeri. Dengan pembatasan ini
diharapkan produk-produk dalam negeri bisa bersaing di negerinya sendiri.
 Prosedur atau Peraturan Khusus
Prosedur atau peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat
bisa jadi menjadi hambatan terbesar yang dihadapi produk luar negeri.
Peraturan atau prosedur yang dikeluarkan pemerintah merupakan kunci
masuknya produk luar negeri. Dengan adanya peraturan khusus tersebut,
gerak produk luar negeri di dalam negeri bisa terbatas.
 Struktur Pasar
Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli.
Pasar memiliki struktur tersendiri yang membuat dirinya khas dan berbeda
dibandingkan dengan pasar lainnya. Hal ini menjadi pembatas yang cukup
nyata terhadap produk luar yang akan masuk ke dalam negeri.
 Kondisi Politik, Ekonomi Dan Sosial Budaya
Suatu produk atau jasa dari luar negeri harus memperhatikan faktor-faktor
seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya negara tujuan. Dengan
memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan usaha pemasaran akan
lebih mudah. Namun demikian, biasanya dengan adanya faktor-faktor
tersebut justru menghambat gerak langkah pemasaran perusahaan.

5. 4
Hambatan Non Tarif Dalam Perdagangan :
a) Subsidi negara, pengadaan, perdagangan, kepemilikan negara.
b) Kebijakan nasional dalam kesehatan keamanan, ketenaga-kerjaan.
c) Pembagian kuota.
d) Klasifikasi produk
e) Pengendalian pertukaran valuta asing dan serbaragam prasarana yang tidak
mencukupi atau terlalu dilebih-lebihkan.
f) Kebijakan anggaran belanja negara.
g) Hukum kepemilikan(hak paten, hak cipta)
h) Penyuapan
1.1. Kuota
Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas
pemasukan barang (kuota impor) dan pengeluaran barang (kuota ekspor) dari/ke
suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen.
 Kuota Impor
Kuota Impor adalah pembatasan secara lansung terhadap jumlah barang yang
boleh diimpor dari luar negeri untuk melindungi kepentingan industri dan
konsumen. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi
kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan domestik untuk mengimpor
suatu produk yang jumlahnya dibatasi secara lansung. Kuota impor dapat
digunakan untuk melindungi sektor industri tertentu dan neraca pembayaran suatu
negara. Negara maju pada umumnya memberlakukan kuota impor untuk
melindungi sektor pertaniannya. Sedangkan negara-negara berkembang
melakukan kebijakan kuota impor untuk melindungi sektor industri
manufakturnya atau untuk melindungi kondisi neraca pembayarannya yang
seringkali mengalami defisit akibat lebih besarnya impor dari pada ekspor.
Dampak-dampak keseimbangan parsial dari pemberlakuan kuota impor dapat
dilihat pada grafik dibawah ini :

6. 5
Dx dan Sx masing-masing adalah kurva penawaran untuk komoditi X di
suatu negara. Dalm kondisi perdagangan bebas, harga yang berlaku adalah harga
dunia, yakni Px=$1. Jika negara tersebut memberlakukan kuota impor 30X (JH),
hal itu mengakibatkan kenaikan harga menjadi Px=$2, dan konsumsi akan turun
menjadi 50X (GH), di mana 20X (GJ) di antaranya merupakan produksi domestik
sedangkan sisanya adalah impor. Jika pemerintah melelang lisensi impor dalam
suatu pasar kompetitif, maka pemerintah akan memperoleh tambahan pendapatan
sebesar $30 (JHNM). Penambahan pendapatan bagi pemerintah sebesar itu sama
seperti yang ditimbulkan jika negara tersebut memberlakukan tarif impor sebesar
100%. Namun seandainya kurva penawaran bergeser dari Dx ke Dx’, maka
pemberlakuan kuota impor sebesar 30X (J’H’) akan menambah konsumsi dari
50X menjadi 55X (G’H’) dan 25X (G’J’) di antaranya merupakan produksi
domestik.
Macam-macam kuota impor :
a. Absolute/uniteral quota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak
(tanpa negoisasi).
b. Negotiated/bilateral quota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan atas
kesepakatan atau menurut perjanjian.

7. 6
c. Tarif kuota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan
mengkombinasikan sistem tarif dengan sistem kuota.
d. Mixing quota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertentu untuk melindungi
industri dalam negeri.
Tujuan diberlakukannya kuota impor di antaranya :
a. Mencegah barang-barang yang penting berada di luar negri.
b. Menjamin tersedianya barang-barang di dalam negeri dalam proporsi yang
cukup.
c. Mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai
stabilitas harga di dalam negeri.
Perbedaan kuota impor dan tarif impor yang setara :
a. Pemberlakuan kuota impor akan memperbesar permintaan yang selanjutnya
akan diikuti kenaikan harga domestik dan produksi domestik yang lebih besar
daripada yang diakibatkan oleh pemberlakuan tarif impor yang setara;
b. Dalam pemberlakuan kuota impor, jika pemerintah melakukan pemilihan
perusahaan yang berhak memperoleh lisensi impor tanpa mempertimbangkan
efisiensi, maka akan menyebabkan timbulnya monopoli dan distorsi;
c. Pada kuota impor, pemerintah akan memperoleh pendapatan secara langsung
melalui pemungutan secara lansung pada penerima lisensi impor;
d. Kuota impor membatasi arus masuk impor dalam jumlah yang pasti,
sedangkan tarif impor membatasi arus masuk impor dalm jumlah yang tidak
dapat dipastikan.
 Pembatasan Kuota Ekspor Secara Sukarela
Konsep ini mengacu pada kasus di mana negara pengimpor mendorong atau
bahkan memaksa negara lain mengurangi ekspornya secara sukarela dengan
ancaman bahwa negara pengimpor tersebut akan melakukan hambatan
perdagangan yang lebih keras lagi. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan

8. 7
kekhawatiran akan lumpuhnya sektor tertentu dalam perekonomian domestik
akibat impor yang berlebih.
Pembatasan ekspor secara sukarela ini kurang efektif, karena pada umumnya
negara pengekspor enggan membatasi arus ekspornya secara sukarela.
Pembatasan ekspor ini justru membebankan biaya yang lebih mahal bagi negar
pengimpor karena lisensi impor yang bernilai tinggi itu justru diberikan pada
pemerintah atau perusahaan asing.
Tujuan pembatasan kuota ekspor antara lain, sebagai berikut.
a. Untuk menjamin tersedianya barang dalam negeri sehingga kebutuhan dalam
negeri tercukupi.
b. Untuk pengawasan produksi serta pengendalian harga sehingga dicapai
stabilitas harga.
c. Untuk mencegah barang-barang berada di tangan musuh.
1.2. Subsidi
Subsidi adalah kebijakan pemerintah yang diberikan untuk menurunkan biaya
produksi barang domestik, sehingga diharapkan harga jual produk dapat lebih
murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Dengan tujuan :
a. menambah produksi dalam negeri;
b. mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri; dan
c. menjual dengan harga yang lebih murah daripada produk impor.
Subsidi Ekspor
Subsidi ekspor adalah pembayaran lansung atau pemberian keringanan pajak
dan bantuan subsidi pada para eksportir atau calon eksportir nasional, dan atau
pemberian pinjaman berbunga rendah kepada para pengimpor asing dalam rangka
memacu ekspor suatu negara. Analisis subsidi ekspor disajikan secara grafis pada
grafik berikut ini :

9. 8
Dalam kondisi perdagangan bebas, harga yang berlaku adalah Px=$3,5.
Dalam kondisi tersebut, negara 2 yang merupakan sebuah negara kecil akan
memproduksi komoditi X sebanyak 35 unit (A’C’), sebagian di antaranya yakni
sebanyak 20 unit akan dikonsumsi sendiri (A’B’), sedangkan sisanya 15 unit akan
diekspor (B’C’). namun setelah pemerintah negara 2 memberikan subsidi ekspor
sebesar $0,5 untuk setiap unit komoditi X yang diekspor, maka Px meningkat
menjadi $4/unit bagi para produsen dan konsumen domestik. Sementara itu harga
yang dihadapi oleh produsen dan konsumen luar negeri tetap. Berdasarkan tingkat
harga baru Px=$4 tersebut, para produsen di negara 2 akan meningkatkan
produksi komoditi X hingga (G’J’). sementara itu para konsumen yang
menghadapi harga yang lebih mahal akan menurunkan konsumsinya menjadi 10
unit (G’H’), sehingga jumlah komoditi X yang diekspor juga meningkat menjadi
30 unit (H’J’). kondisi ini mengakibatkan kerugian bagi konsumen domestik
sebesar $7,5 (luas bidang a’+b’), sedangkan produsen memperoleh keuntungan
tambahan sebesar $18,75 (luas bidang a’+b’+c’). selain itu, pemerintah yang
memberikan subsidi akan memikul kerugian sebesar $15 (B’+C’+D’). secara
keseluruhan kerugian yang dialami negara 2 (negara proteksi) mencapai $3,75
yang setara dengan penjumlahan luas segitiga B’H’N’ = b’ = $2,5 dan C’J’M’ =
d’ = $1,25.

10. 9
Tujuan dari subsidi ekspor adalah untuk mendorong jumlah ekspor, karena
eksportir dapat menawarkan harga yang lebih rendah. Namun tindakan ini
dianggap sebagai persaingan yang tidak jujur dan dapat menjurus ke arah perang
subsidi.
1.3. Dumping
Dumping adalah kebijakan pemerintah untuk menjual barang di luar negeri
dengan harga yang lebih rendah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya
produksi. Dumping diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:
a. Dumping terus-menerus atau international price discrimination adalah
kecenderungan terus-menerus dari suatu perusahaan monopolis domestik
untuk memaksimalkan keuntungannya dengan menjual suatu komoditi
dengan harga yang lebih tinggi di pasaran domestik, sedangkan harga yang
dipasangnya di pasar luar negeri sengaja dibuat lebih murah;
b. Dumping harga yang bersifat predator atau predatory dumping praktek
penjualan komoditi di bawah harga yang jauh lebih murah ketimbang harga
domestiknya. Proses dumping ini pada umumnya berlansung sementara,
namun diskriminasi harganya sangat tajam sehingga dapat mematikan produk
pesaing dalam waktu singkat;
c. Dumping sporadis atau sporadic dumping adalah suatu komoditi di bawah
harga atau penjualan komoditi itu ke luar negeri dengan harga yang sedikit
lebih murah daripada produk domestik, namun hanya terjadi saat ingin
mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjadi tanpa menurunkan harga
domestik.
Syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan dumping yaitu:
 Kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar daripada luar negeri, sehingga
kurva permintaan di dalam negeri lebih inelastis dibanding kurva permintaan
di luar negeri.
 Terdapat hambatan yang cukup kuat sehingga konsumen dalam negeri tidak
dapat membeli barang dari luar negeri.

11. 10
VALUTA ASING
2.1. Pengertian Valuta Asing
Valuta asing atau valas adalah suatu alat yang digunakan sebagai pembayaran
transaksi dalam perdagangan internasional. Bentuk dari valuta asing adalah mata
uang asing yang telah ditetapkan secara sah dan diterima secara luas oleh
masyarakat dunia. Oleh karena itu, apabila seseoarang ingin membayar transaksi,
maka terlebih dahulu harus menukarnya dengan valuta asing tersebut.
Lembaga yang mengurusi pertukaran valuta asing disebut dengan money
changer. Harga valuta asing ditentukan melalui mekanisme pasar yang dikenal
dengan istilah kurs (nilai tukar).
2.2. Fungsi Valuta Asing
Fungsi valuta asing untuk tiap negara mempunyai peran penting dalam
melakukan hubungan luar negeri, khususnya pada hubungan dagang. Berikut
fungsi valuta asing :
1. Alat Tukar Internasional
Valuta asing dapat dipakai sebagai sebuah alat perantara guna melakukan
tukar-menukar barang atau jasa dengan negara lain. Seperti, apabila Indonesia
mengimpor biji gandum dari Amerika Serikat maka pembayaran tidak
menggunakan rupiah, akan tetapi menggunakan valuta asing (contohnya
dengan Valas Dollar Amerika Serikat).
2. Alat Pembayaran Internasional
Apabila pemerintah memiliki utang dari negara lain, maka guna melakukan
pembayaran cicilan utang serta bunganya harus dilakukan dengan
menggunakan valuta asing. Oleh sebab itu, valuta asing dapat digunakan
sebagai alat untuk pembayaran dengan negara lain.
3. Alat Pengendali Kurs
Kurs dapat diartikan sebagai sebuah perbandingan nilai mata uang sebuah
negara terhadap mata uang dari negara lain, yang mana kurs mata uang suatu

12. 11
negara tersebut dapat menguat atau melemah. Valuta asing atau valas dapat
digunakan untuk mengendalikan kurs rupiah terhadap mata uang asing.
4. Alat Memperlancar Perdagangkan Internasional
Valas atau valuta asing dapat memperlancar dan mempermudah bagi suatu
negara untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Oleh sebab itu,
salah satu fungsi valuta asing adalah sebagai alat tukar atau untuk
mempermudah perdagangan internasional. Apabila tidak ada valuta asing
maka perdagangan internasional dapat terganggu, karena perdagangan
tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara barter atau tukar-menukar
barang.
2.3. Fungsi dan Pelaku Pasar Valuta Asing
Valuta asing memiliki fungsi yang sangat penting untuk memperlancar
pembayaran transaksi perdagangan internasional. Adapun fungsi valuta adalah
sebagai berikut :
1. Untuk memperlancar kegiatan impor dan ekspor
2. Untuk mempermudah proses transaksi perdagangan internasional.
3. Untuk memperlancar pemindahan atau transfer dana dari suatu negara ke
negara lain.
4. Sebagai wadah penjual valuta asing dalam melakukan spekulasi.
Pelaku Pasar Valuta Asing
 Dealer (Market Maker)
Dealer berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar menjadi bergairah di
pasar uang. Biasanya dealer akan mengkhususkan terhadap mata uang
tertentu serta menentukan tingkat persediaan pada mata uang tersebut.
 Perorangan atau Perusahaan
Seseorang atau suatu perusahaan dapat melaksanakan transaksi perdagangan
dalam pasar valuta asing. Di dalam pasar valuta asing biasanya dimanfaatkan
untuk memperlancar transaksi bisnis. Seperti : importir, perusahaan
multinasional, eksportir, investor internasional, dan lain sebagainya.

13. 12
 Arbitrator dan Spekulan
Pada umumnya merupakan orang-orang yang mengeksploitasi perbedaan
pada setiap kurs antar valuta asing. Mereka mempunyai peran yang hampir
sama dengan semata-mata didorong dari motif yang hanya selalu mencari dan
mengejar setiap keuntungan yang ada . Mereka terus menuai keuntungan
akibat fluktuasi drastis yang terjadi pada pasar valuta asing.
 Pialang
Merupakan orang yang berperan sebagai perantara guna mempertemukan
penawaran dengan permintaan terhadap suatu mata uang tertentu. Pialang
mempunyai akses langsung dengan dealer serta bank di seluruh dunia,
meskipun ia tidak bertemu langsung.
 Bank Sentral
Bank Sentral memiliki peran sebagai pengawas dan pengendali disetiap
melakukan transaksi jual beli valuta asing. Bank sentral juga berperan sebagai
suatu badan yang menstabilkan nilai tukar mata uang dari negara yang
bersangkutan atau yang dikenal dengan istilah kegiatan intervensi.
 Pemerintah
Adapun tujuan pemerintah dalam kegiatan transaksi valuta asing adalah :
guna membayar hutang luar negeri dan sebagai penerima pendapatan dari luar
negeri yang kemudian ditukarkan ke mata uang lokal.
2.4. Sistem Kurs Valuta Asing
Bank Indonesia diberi kewenangan penuh untuk menentukan nilai kurs asing
yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 1999. Ada tiga cara yang dapat
digunakan dalam menentukan sistem kurs valuta, diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Kurs Tetap (Fixed Exchange Rate)
Kurs tetap merupakan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing
yang ditentukan oleh pemerintah, dan berdasarkan standar emas. Dengan kata
lain, pemerintah menggunakan emas untuk menjaminkan uangnya.

14. 13
Contohnya adalah pemerintah menentukan 1 Dollar Amerika sama dengan Rp
8000,-. Sistem kurs ini memiliki kelebihan karena nilai tukar mata uang akan
stabil. Namun, sisitem ini juga memiliki kelemahan yaitu pemerintah harus
menyiapkan emas yang cukup besar sebagai jaminan.
2. Kurs Mengambang (Floating Exchange Rate)
Sistem kurs mengambang merupakan penentuan besarnya nilai mata uang
berdasarkan penawaran dan permintaan terhadap uang asing tersebut. Sistem kurs
ini menyebabkan nilai kurs mata uang dalam negari tidak stabil.
Apabila permintaan mata uang asing (dollar Amerika) naik, maka nilai mata uang
rupiah akan turun terhadap dollar Amerika. Sebaliknya, apabila permintaan akan
mata uang dollar turun, maka nilai mata uang rupiah terhadap dollar naik.
Sedangkan jika penawaran mata uang asing (dollar Amerika) naik, maka nilai
dollar Amerika akan turun terhadap rupiah. Begitu juga sebaliknya, apabila
penawaran mata uang asing turun, maka nilainya akan menurun terhadap rupiah.
Oleh karena itu, sistem kurs ini ditentukan oleh tinggi rendahnya permintaan dan
penawaran mata uang asing.
3. Kurs Distabilkan (Managed Floating Rate)
Sistem kurs ini adalah sistem kombinasi dari kurs mengambang dan tetap
dimana pemerintah dapat ikut campur dalam menentukan kurs mata uang asing
apabila nilainya terlalu tinggi terhadap nilai rupiah.
Jika nilai dollar terlalu tinggi terhadap nilai rupiah, maka pemerintah akan
menjualnya melalui Bank Indonesia untuk mengurangi tingkat penurunan nilai
rupiah terhadap nilai dollar (Depresiasi), sehingga nilainya mata uang dollar
menjadi turun terhadap mata uang rupiah.
Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian dan memberatkan para pelaku
importir dalam mengirimkan barang-barangnya ke dalam negeri, dan mengurangi
penggunaan produk impor pada masyarakat.

15. 14
2.5. Istilah-Istilah Valuta Asing
Ada beberapa macam istilah yang digunakan dalam pertuakaran valuta asing,
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Kurs Beli
Kurs beli merupakan harga beli valuta asing ketika bank / money changer
membeli valas (valuta asing) atau ketika seseorang ingin menukarkan mata uang
asing dengan rupiah.
2. Kurs Jual
Kurs jual merupakan harga jual valuta asing ketika bank / money changer
menjual valas atau ketika sesorang menukarkan rupiah dengan mata uang asing.
3. Kurs tengah
Kurs tengah adalah kurs antara kurs jual dan beli didapat dari hasil bagi dari
penjumlahan antara kurs beli dan kurs jual.

16. 15
TEORI TENTANG PERUSAHAAN MULTINASIONAL (MNC)
3.1. Pengertian Perusahaan Multinasional
Perusahaan multinasional yaitu suatu perusahaan yang berbasis di satu negara
(negara induk) akan tetapi pesusahaan itu memiliki kegiatan produksi ataupun
pemasaran cabang di negara – negara lain (negara cabang).
Di beberapa dekade akhir abad ke-20, transformasi pesat dunia industri
mengambil bentuknya yang baru. Kemajuan mencolok ilmu dan teknologi,
sebagai mesin penggerak suatu masyarakat, dunia mendapatkan pengaruhnya dari
berbagai sudut. Perekonomian adalah salah satu bidang yang mengalami berbagai
perubahan mencolok di masa-masa tersebut. Yang pasti, munculnya berbagai
perusahaan multinasional, hingga batas tertentu, membuka peluang bagi
globalisasi ekonomi.
Pengalaman pertumbuhan ekonomi pada abad kesembilan belas di Negara-
negara maju banyak bersumber dari dari pergerakan modal internasional yang
cukup deras pada waktu itu. Mobiltas faktor-faktor produksi yang terjadi antar
Negara mencapai titik puncaknya dengan hadirnya perusahaan-perusahaan
multinasional. Mungkin perkembangan yang terpenting dalam hubungan-
hubungan ekonomi internasional selama dua dasawarsa terakhir ini adalah
lonjakan mengagumkan kekuatan dan pengaruh perusahaan-perusahaan raksasa
multinasional. Merekalah penyalur utama aneka factor produksi, mulai dari
modal, tenaga kerja dan teknologi produksi, semuanya dalam skala besar-besaran,
dari satu Negara ke Negara lainnya.
Dalam operasinya ke berbagai Negara-negara dunia ketiga, mereka
menjalankan berbagai macam operasi bisnis yang inovatif dan kompleks sehingga
tidak bias lagi kita pahami hanya dengan perangkat teori-teori perdagangan yang
sederhana, apalagi mengenai distribusi keuntungannya. Perusahaan-perusahaan
raksasa, seperti IBM, Ford, Exxon, Philips, Hitachi, British Petroleum, Renault,
Volkswagen, dan Coca-Cola, telah sedemikan rupa mendunia dalam operasinya
sehingga kalkulasi atas distribusi keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh

17. 16
produksi internasional itu kepada penduduk setempat dan pihak asing menjadi
semakin sulit dilakukan
Arus sumber-sumber keuangan internasional dapat terwujud dalam dua
bentuk. Yang pertama adalah penanaman modal asing yang dilakukan oleh pihak
swasta (private foreign investment) dan investasi portofolio, terutama berupa
penanaman modal asing “langsung” (PMI). Penanaman modal seperti ini juga
dapat disebut Foreign Direct Investment (FDI). FDI (Foreign Direct
Investment) atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari
sistem ekonomi yang kian mengglobal. Ia bermula saat sebuah perusahaan dari
satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan
di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut
‘home country‘) bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan
investasi (biasa disebut ‘host country‘) baik sebagian atau seluruhnya. Caranya
dengan si penanam modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau
menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli
sahamnya sekurangnya 10%.
Biasanya, FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya
pembelian atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan atau
bangunan; atau konstruksi peralatan atau bangunan yang baru yang dilakukan oleh
perusahaan asing. Penanaman kembali modal (reinvestment) dari pendapatan
perusahaan dan penyediaan pinjaman jangka pendek dan panjang antara
perusahaan induk dan perusahaan anak atau afiliasinya juga dikategorikan sebagai
investasi langsung. Kini mulai muncul corak-corak baru dalam FDI seperti
pemberian lisensi atas penggunaan teknologi tinggi. Sebagian besar FDI ini
merupakan kepemilikan penuh atau hampir penuh dari sebuah perusahaan.
Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki bersama (joint ventures) dan
aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan lokal. Joint ventures yang
melibatkan tiga pihak atau lebih biasanya disebut sindikasi (atau ‘syndicates‘) dan
biasanya dibentuk untuk proyek tertentu seperti konstruksi skala luas atau proyek
pekerjaan umum yang melibatkan dan membutuhkan berbagai jenis keahlian dan
sumberdaya.

18. 17
Multinational Corporations atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi di
dua atau lebih negara. MNC menjadi fenomena yang dominan dalam hubungan
internasional saat ini terkait dengan adanya globalisasi perdagangan dan
perkembangan perekonomian dunia. Dalam hal perkembangan perekonomian
domestik suatu negara, MNC memiliki pengaruh yang signifikan sebab
keberadaan MNC pada suatu negara menjadi salah satu penyumbang pajak
tertinggi bagi pendapatan suatu negara sekaligus bagi perkembangan ekonominya.
MNC adalah bentuk korporasi baru yang tidak dapat di hindari sebagai sebuah
konsekuensi logis dari adanya globalisasi itu sendiri. MNC merupakan wujud dari
perdagangan modern dimana profit merupakan orientasi utama dari keberadaan
setiap MNC di suatu negara.
3.2. Sifat Perusahaan MNC
Karakteristik MNC sangat bervariasi, tergantung dari cara pendirian cabang
di luar negeri, pola pemilikan dan tujuan operasi di luar negeri.
Pendirian cabang di luar negeri biasanya dilakukan dengan investasi langsung
yakni dengan cara mendirikan perusahaan baru, ekspansi atau membeli
perusahaan di luar negeri.
Peraturan pemilikan dan cabang luar negeri bervariasi antara MNC yang satu
dengan yang lain. Dengan beberapa pertimbangan perusahaan induk mungkin
menghendaki pemilikan kurang dari 100% modalnya. Namun yang banyak
dilakukan adalah melalui patungan (joint ventures)
Tujuan dan motif MNC melakukan investasi langsung di luar negeri juga
bebeda. Ada MNC yang bermaksud untuk melakukan ekspansi secara vertical.
Perusahaan induk (yang memproses lebih lanjut) mendirikan cabang di luar negeri
untuk menghasilkan input untuk dip roses lebih lanjut oleh perusahaan induk.
Contoh untuk ekspansi vertical ini misalnya perusahaan minyak dengan
mendirikan cabang di luar negeri dimana terdapat sumber minyak yang kemudian
dapat diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. MNC dapat dilakukan ekspansi
horizontal dengan cara mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan
kegiatan yang hamper sama dengan perusahaan induk.

19. 18
Sebelum Produsen itu mempertimbangkan untuk menghasilkan barang di luar
negeri seyogyanya telah mempunyai pengalaman di bidang bisnis internasional
seperti misalnya ekspor barang hasil produksinya ke pasar internasional yang
selalu menunjukan peningkatan. Dengan berkembangnya ekspor ini perusahaan
kemudian dapat menempatkan staf pemasaran di pasar luar negeri. Pada waktu
yang bersamaan dapat melakukan penelitian pasar dan bahkan perusahaan dapat
membukakantor pemasaran.
Perusahaan dapat pula melakukan penetrasi pasar dengan cara mengadakan
perjanjian lisensi dengan perusahaan luar negeri, misalnya untuk pemasaran
produk menggunakan teknologi atau pemakai nama perusahaannya.
Akhirnya perusahaan mempertimbangkan dapat tidaknya mendirikan cabang
produksi di luar negeri. Alakah ini perlu dengan perhitungan yang cermat
menyangkut karakteristik dan tingkah laku konsumen serta pemerintah negara di
mana cabang itu akan didirikan. Pertimbangan tersebut hanya merupakan
sebagian kecil saja dari faktor social, budaya dan politik yang dapat menyebabkan
investasi di luar negeri lebih riskan dari pada di dalam negeri. Oleh karena itu
keuntungan ekonomis investasi di luar negeri ini harus cukup sehingga dapat
mengimbangi risiko yang tinggi.
3.3. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan MNC
Untuk mudahnya, kita anggap saja tujuan investasi langsung di luar negeri
adalah mencari keuntungan maksimum, penjualan maksimum atau kedua-duanya.
Dalam kaitannya dengan tujuan penjualan maksimum, mendirikan cabang di luar
negeri dapat memperoleh beberapa manfaat, antara lain :
a) Apabila perusahaan tersebut telah melayani pasar luar negeri melalui ekspor,
mungkin di perlukan hubungan yang lebih dekat dengan langganan untuk
mengetahui kebutuhan dan selera konsumen. Disanping itu cabang di luar
negeri dapat merupakan basis untuk memberikan pelayanan kepada
konsumen. Untuk produk dengan teknologi tinggi, seperti computer maka
pelayanan purna jual sangat penting. Pelayanan purna jual ini akan lebih
efesien apabila di lakukan oleh cabang luar negeri.

20. 19
b) Ekspor keluar negeri sering dihambat oleh kebijaksanaan tarif negara.
Dengan mendirikan cabang di luar negeri yang dapat menghasilkan produk di
negara tersebut maka masalah hambatan tarif dapat teratasi. Masalah lain
yang berkaitan dengan ini adalah pengaruh perubahaan kurs mata uang.
Apabila mata uang negara asal perusahaan induk mengalami apresiasi maka
harga barang ekspornya akan naik sehingga dapat menurunkan volume
ekspor. Masalah ini dapat teratasi apabila perusahaan tersebut mendirikan
cabang di luar negeri.
Faktor biaya lain yang kerap lain di pertimbangkan adalah biaya transport,
dengan membuka cabang, biaya transport dapat di tekan. Di samping biaya
transport, pajak yang relative lebih rendah dapat merupakan daya tarif bagi MNC.
3.4. Faktor Non-ekonomi
Disamping faktor ekonomi yang mempengaruhi keputusan MNC untuk
ekspansi, faktor sosial dan politik di negara yang hendak di tuju perlu
diperhatikan. Sikap pemerintah terhadap perusahaan asing perlu dipelajari. Negara
penerima MNC sering mengadakan pengaturan terhadap perusahaan asing. Aturan
ini biasanya berupa pembatasan keuntungan yang dapat di kirim ke perusahaan
induk atau pengaturan mengenai keharusan menggunakan sebagian tenaga kerja
dan bahan yang berasal dari negara penerima MNC. Jelas bahwa pengaturan ini
dapat menghambat perkembangan MNC. Oleh karena itu MNC terlebih dahulu
mempelajari pengalaman (sejarah) kebijaksanaan negara penerima terhadap
perusahaan asing sebelum MNC tersebut melakukan ekspansi kesana. Hal lain
yang tak kalah pentingnya adalah kestabilan politik negara penerima. Keadaan
politik yang tidak stabil akan sangat mengganggu kegiatan MNC di negara itu.
3.5. Kekuatan Bersaing MNC
Sumber kekuatan bersaing MNC dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) MNC di pandang sebagai perusahaan yang superior. Sifat transaksi
internasional yang dilakukan adalah barangnya relatif sophisticated, sangat

21. 20
berfariasi, kompleks, penggunaan teknologi canggih dan dilakukan oleh
beberapa perusahaan besar saja.
b) MNC dipandang memilki kekuatan monopoli yang diperoleh karena
penggunaan teknologi melalui riset dan pengembangan (R & D).
c) MNC kadang disebut sebagai “perusahaan informasi”, yakni mengorganisir
dan secara sistematis mengumpulkan imformasi tentang perkembangan pasar,
biaya dan teknologi melalui cabang-cabang nya diluar negeri. Informasi ini
secara terus menerus disebarkan kesemua cabang untuk dievaluasi dan
implementasikan.
d) MNC biasanya dapat menimakti adanya skala yang ekonomis dengan cara
misalnya, melalui pemutusan seluruh mesin produksi pada satu bagian
tertentu dari proses produksi.
e) MNC juga memperoleh manfaat dari besarnya/luasnya jaringan keuangan
internasional.
f) MNC sering mempunyai monopoli pemasaran baik melalui integrasi
horizontal maupun vertical dan tidak jarang mereka melakukan perang harga
atau subsidi untuk membuat pasar.
g) MNC sering dapat menghindar dari kebijaksanaan tarif atau quota yang di
ambil oleh negara lain.
3.6. Efek Global MNC
Apakah kehadiran MNC itu menaikkan atau bahkan menurunkan kesejatraan
dunia, merupakan pertanyaan yang jawabnya belum pasti. MNC dapat
mempunyain efek positif maupun negatif terhadap perekonomian dunia secara
keseluruhan.
MNC akan mempengaruhi alokasi investasi antar negara. Jumlah total
investor dunia mungkin dapat naik dengan munculnya MNC apabila naiknya
investasi di cabang luar negeri tidak mengakibatkan turunnya investasi di negara
asal. MNC juga mempunyai ekses sumberdana internasional yang lebih luas dan
kemudian menanamkan di negara yang menjajikan pendapatan tinggi serta risiko
yang rendah. Banyak studi empiris dilakukan untuk meneliti apakah investasi luar

22. 21
negeri yang dilakukan oleh MNC untuk menambah atau justru malah menggeser /
mengganti investasi di negara yang didatangi. Umumnya menyimpulkan bahwa
investasi luar negeri ini sebagai suplemen (menambah) investasi di negara itu.
Sebaliknya ada pula yang berkesimpulkan bahwa investasi MNC tersebut
menggeser pembentukan modal di negara yang didatangi. Oleh karena itu efek
netonya terhadap investasi global masih dipertanyakan.

23. 22
NERACAPEMBAYARAN INTERNASIONAL
4.1. Pengertian Neraca Pembayaran Internasional
Pengertian neraca pembayaran internasional atau Balance of Payment(BOP)
menurut Balace of Payment Manual (BPM) adalah:
“A statement that systematically, for spesific time period, the economic
transactions of an economic with the rest of the world. Transactions, for the most
part between residents and non residents, consist of those involving goods,
services and income: those involving financial claim on assets and liabilities to,
the rest of the world: and those (such gift) classified as transfers, which involve
offsetting entries to balance in an accounting sense-one set transactions”.
Secara umum definisi diatas dapat diartikan sebagai berikut:
Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara
sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan
barang/jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk (resident) suatu
negara dan penduduk luar negeri (rest of the world) untuk suatu periode waktu
tertentu, biasanya satu tahun.
Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa neraca pembayaran
internasional merupakan suatau catatan sistematis yang disusun berdasarkan suatu
sistem akuntansi yang dikenal sebagai “ double entry bookkeeping” sehinga setiap
transaksi internasional yang terjadi akan tercatat dua kali, yaitu sebagai transaksi
kredit dan sebagai transaksi debet.
Dengan sistem double entry bookkeeping, maka neraca pembayaran
internasional secara ove all akan selalu dalam posisi balance, tetapi dapat
memiliki cadangan devisa positif atau negatif.
4.2. Tujuan Neraca Pembayaran Internasional
Penyusunan neraca pembayaran mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai
berikut :
1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-
langkah di bidang ekonomi. Bidang ekonomi di sini termasuk ekspor dan

24. 23
impor, hubungan utang piutang, hubungan penanaman modal, dan hubungan
lainnya yang menyangkut neraca pembayaran.
2. Sebagai bahan pertimbnagan bagi pemerintah untuk mengambil kebijkan di
bidang moneter dan fiscal.
3. Sebagai bahan pertimbnagan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh
hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional.
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakn di
bidang politik perdagangan Internasional.
4.3. Masalah-Masalah Transaksi Ekonomi Internasional
Masalah transaksi ekonomi internasional adalah semua transaksi yang
mengakibatkan berpindahnya hak, aktiva atau penuaian jasa-jasa dari suatu negara
ke negara lain. Transaksi ekonomi internasional tidak selamanya disertai dengan
pembayaran dan penerimaan uang, misalnya : pertukaran barter (in natura).
4.4. Pos-Pos Neraca Pembayaran
Pengelompokkan dalam pos-pos dasar neraca pembayaran yang banyak
dijumpai dalam bidang ekonomi internasional, yaitu :
1. Pos Transaksi Dagang
Pos transaksi dagang mencatat seluruh ekspor dan impor barang dan jasa.
Impor barang dan jasa dicatat di sebelah debet, sedangkan ekspor barang dan
jasa dicatat di sebelah kredit. Apabila pos ini meliputi barang-barang yang
berwujud atau nyata disebut sebagai transaksi dagang nyata (visible trade
transaction), sebaliknya jika meliputi barang-barang yang tidak nyata atau
transaksi jasa (invisible trade transaction). Contohnya ekspor kopi Indonesia
ke luar negeri dijumpai dalam pos transaksi dagang yang nyata pada sebelah
kredit neraca pembayaran Indonesia. Sebaliknya apabila orang Malaysia yang
menaiki pesawat Garuda Indonesia Airways dari Kuala Lumpur ke Jakarta,
pos transaksinya termasuk dalam transaksi jasa di sebelah kredit. Dalam pos
transaksi jasa (invisible trade transaction) termasuk juga biaya-biaya transport

25. 24
lainnya dan semua pengeluaran turis asing. Transaksi jasa lainnya ialah
langganan publikasi-publikasi luar negeri, sewa tanah, dan sewa bangunan.
Impor ekspor emas sebagai barang dagangan yang biasanya dipergunakan
untuk bahan pembuatan perhiasan dimasukkan ke dalam pos transaksi dagang
yang nyata, sebaliknya impor ekspor emas dalam arti moneter atau berfungsi
sebagai uang tidak akan dimasukkan ke dalam pos transaksi dagang yang
nyata, tetapi akan dimasukkan ke dalam pos tersendiri. Dalam pos transaksi
dagang nyata (visible trade transaction) termasuk pula pengeluaran-
pengeluaran pemerintah yang belum termasuk dalam pos-pos lainnya, seperti
gaji pegawai asing di luar negeri.
2. Pos Pendapatan Modal
Pos pendapatan modal (income on investment) adalah semua transaksi
penerimaan hasil modal penduduk yang ditanam di luar negeri mereka, dan
penerimaan pendapatan oleh penduduk negara lain yang menanam modalnya
di dalam negeri kita. Umumnya berbentuk keuntungan deviden dan bunga.
Keuntungan, dividen dan bunga yang diterima dari hasil penanaman modal di
luar negeri dalam neraca pembayaran akan terlihat pada transaksi kredit,
dalam pos pendapatan modal. Sebaliknya, keuntungan, deviden dan bunga
yang dikirim ke luar negeri, sebagai hasil dari penanaman modal di dalam
negeri kita, akan ditemui dalam transaksi debet pada pos pendapatan modal.
3. Pos Transaksi-transaksi Unilateral
Transaksi unilateral (unilateral transaction), antara lain termasuk di dalamnya
hadiah (gift), bantuan (aids), dan transfer unilateral (unilateral transfer).
 Transaksi hadiah berbeda dengan transaksi lain. Transaksi ini tidak
mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi si penerima untuk membayar
harga hadiah yang telah diterima tersebut. Begitu juga bagi si pemberi
hadiah, transaksi penyerahan barang tidak menimbulkan hak baginya
untuk menerima pembayaran. Transaksi yang tidak menimbulkan hak
dan kewajiban ini disebut sebagai transaksi unilateral (unilateral
transaction), atau sering pula disebut sebagai transaksi sepihak (one way

26. 25
transaction), atau “transaksi tanpa quit pro quo”, dimana suatu prestasi
tidak diimbangi dengan prestasi balasan.
 Bantuan (aids) yang sering kita jumpai dalam pemberitaan media massa,
seperti bantuan makanan dan obat-obatan ke negara-negara tertentu yang
sedang dilanda bencana alam juga termasuk transaksi sepihak.
 Pos transaksi transfer unilateral adalah pos pengimbang dari transaksi
unilateral atau transaksi sepihak. Untuk mengimbangi transaksi sepeihak
debet atau kredit, maka pos transfer akan menjadi debet dan kredit.
4. Pos Penanaman Modal Langsung
Yang tergolong dalam pos penanaman modal langsung (direct investment),
ialah seluruh transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham atau
perusahaan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain,
termasuk dalam hal ini adalah penanaman modal langsung oleh penduduk
suatu negara seperti mendirikan perusahan baru di negara lain.
Bila terjadi pembelian saham atau pembelian perusahaan oleh penduduk suatu
negara dari penduduk negara lain, maka pos penanaman modal langsung akan
di debet. Sebaliknya akan di kredit jika terjadi penjualan saham kepada
penduduk negara lain atau ada penduduk negara lain yang mendirikaan
perusahaan di dalam negeri.
5. Pos Hutang Piutang Jangka Panjang
Pos hutang piutang jangka panjang (long term loan), meliputi kredit yang
jangkanya lebih dari satu tahun. Termasuk juga di dalamnya jual beli surat
obligasi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain.
Penjualan obligasi oleh penduduk Indonesia kepada penduduk negara lain,
akan terlihat dalam pos hutang piutang jangka panjang dalam neraca
pembayaran Indonesia di sebelah kredit, sebaliknya akan terlihat di debet pos
hutang piutang jangka panjang apabila penduduk Indonesia membeli obligasi
dari penduduk negara lain. Pos hutang piutang jangka panjang ini dipisahkan
menjadi dua bagian:
 Pos hutang piutang jangka panjang pemerintah (official long term loan)
 Pos hutang piutang jangka panjang swasta (private long term loan)

27. 26
6. Pos Hutang Piutang Jangka Pendek
Hutang piutang jangka pendek (short term loan) merupakan kredit yang
jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun. Umumnya terdiri dari penarikan
dan pembayaran surat-surat wesel. Hal-hal lainnya sama dengan pos hutang
piutang jangka panjang. Pos hutang piutang jangka pendek sering diusahakan
menjadi:
 Pos hutang piutang jangka pendek pemerintah (official short term loan)
 Pos hutang piutang jangka pendek swasta (private short term loan)
7. Pos Sektor Moneter
Pos sektor moneter (monetary sector) atau biasa disebut lalu-lintas moneter
(Monetary Acomodating) pada dasarnya adalah transaksi-transaksi
pembayaran. Pembayaran itu meliputi pembayaran-pembayaran terhadap
transaksi-transaksi yang tercatat dalam rekening berjalan (current account),
seperti transaksi-transaksi perdagangan, pendapatan modal dan transfer
unilateral. Di samping itu termasuk pula transaksi-transaksi penanaman
modal langsung (investment account), seperti hutang piutang jangka panjang
dan hutang piutang jangka pendek bukan moneter. Jika pengeluaran current
account dan investment account lebih besar dari penerimaan pada current
account dan investment account, maka akan terdapat suatu perbedaan tersebut
merupakan defisit yang harus ditutup dengan saldo kredit pada pos sektor
moneter (monetary sector) atau sering juga disebut sebagai neraca
pembayaran sektor moneter (monetary sector account).
Biasanya dalam neraca pembayaran sektor moneter ini terdiri dari :
a) Bank Sentral
 Hubungan dengan Dana Moneter Internasional (IMF)
 Kewajiban-kewajiban jangka pendek
 Mutasi cadangan devisa
 Mutasi cadangan emas moneter
b) Bank-bank Devisa
 Kewajiban-kewajiban jangka pendek
 Mutasi cadangan devisa

28. 27
Pos hubungan dengan Dana Moneter Internasional akan terdapat jika
cadangan pada badan tersebut dan saldo hak dari SDR (Special Drawing
Right) mengalami perubahan. Kerjasama antar bank sentral berbagai negara
akan membantu memecahkan kesulitan-kesulitan likuiditas luar negeri
negara-negara anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, hal ini
dapat dilakukan dengan fasilitas-fasilitas yang disebut swap. Transaksi-
transaksi swap ini akan dicatat pula dalam kewajiban-kewajiban jangka
pendek.
Mutasi cadangan devisa merupakan pos dimana dicatat transaksi-transaksi
penerimaan dan pemakaian valuta asing. Baik untuk bank sentral maupun
untuk bank-bank swasta, penerimaan valuta asing dari luar negeri akan
merupakan transaksi debet, sedangkan pemakaian valuta asing ke luar negeri
merupakan transaksi kredit pada masing-masing pos.
Dalam pos mutasi cadangan emas moneter dicatat perubahan-perubahan yang
terjadi pada besarnya cadangan emas moneter. Yaitu gold out flow atau aliran
emas ke luar negeri dicatat sebagai kredit, sedangkan gold in flow atau aliran
emas ke dalam negeri dicatat di sebelah debet.
8. Pos Selisih Perhitungan (Errors and Omissions)
Pos ini merupakan pos penyeimbang apabila nilai transaksi-transaksi kredit
tidak sama dengan nilai transaksi-transaksi debet. Dengan adanya pos selisih
perhitungan ini, maka jumlah total nilai sebelah kredit dan debet dalam
neraca pembayaran internasional akan selalu sama (balance).
4.5. Mekanisme Pembukuan Neraca Pembayaran
Dalam teori neraca pembayaran internasional selain seimbang secara tata
buku berpasangan, artinya menimbulkan hutang piutang (clain or counter claim
for payment).
Transaksi kredit adalah suatu transaksi yang mengakibatkan timbulnya atau
bertambahnya hak bagi penduduk negara asing (Payment obligation) bagi
penduduk negara asing.

29. 28
 Pos Pengimbang
Bentuk pos pengimbang yang dibuat bergantung pada transaksi yang
terjadi.
 Pembedaan Transaksi-Transaksi dalam Neraca Pembayaran Internasional
Selama debet dan kredit itu seimbang berbagai transaksi yang panjang
dibawah debet dan kredit dalam neraca pembayaran intenasional
suatu negara tidak memberikan arti penting kepada kita tentang aspek
ekonomi internasional negara yang bersangkutan.
 Visible dan Invisible
Visible dan Invisible transaction adalah suatu cara untuk membedakan
transaksi-transaksi dalam neraca pembayaran.
 Currrent Account dan Capital Account
Currrent Account dan Capital Account adalah cara lain untuk
membedakan transaksi dalam neraca pembayaran.
4.6. Klasifkasi Pos pos Dalam Neraca Pembayaran
Bila secara mendatar neraca pembayaran dibagi dalam kredit dan debet maka
secara vertikal neraca pembayaran dibagi dalam berbagai kategori, yaitu sebagai
berikut :
1. General Classifcation
a. Current Accounts
 Trade (visible and invisible)
 Income on Investment
b. Unilateral Account
 Gift
 Aid
 Uniteral Transfer
c. Capital Account
 Direct on Investment
 Long Term Loan

30. 29
 Short term Capital
 Bank Deposits and Currenciese
 Inonetary Gold
2. Klasifkasi untuk analisis investasi luar negeri
a. Saving Account
 Trade Invisible and Visible
 Income on Investment
 Gift, Aid and Unilateral Transfer
b. Investment Account
 Direct on investment
 Long Term Loan
 Short Term Capital
c. Cash Account
 Bank Deposits and Currencles
 Monetary Gold
3. Klasifkasi untuk menganalisis keseimbangan neraca pembayaran
a. Current Account
 Trade
 Income On Investment
b. Long Term Account
 Direct On Investment
 Long Term Loan
c. Short Term Account
 Short Term Capital
 Bank Deposits and Currencles
 Monetary Gold
Penyusunan itu yang penting adalah mengetahui posisi devisa kita sendiri.
Keadaan posisi devisa tersebut menunjukkan kemajuan dan kemunduran finansial

31. 30
kita dalam hubungannya dengan lalu lintas perdagangan dan pembayaran
internasional.
4.7. Cara-Cara Melakukan Pembayaran Internasional
Dalam melakukan pembayaran transaksi ekonomi luar negeri, dapat
digunakan beberapa cara, antara lain :
1. Cash
Pembayaran Tunai (Cash Payment) atau Pembayaran di Muka adalah
pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek, yang
dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya
kabar bahwa barang yang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir.
Cara pembayaran ini mempunyai risiko yang besar. Kelemahan cara
pembayaran secara tunai di antaranya sebagai berikut :
d. Dalam pembelian barang, importir harus menyediakan dana, walaupun
barang yang dibeli belum diterimanya. Importir dalam hal ini harus
menanggung biaya untuk barang yang dipesan.
e. Terdapat kemungkinan barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang
yang diterima.
f. Ada kemungkinan terjadi keterlambatan datangnya barang maupun
ketidakjujuran pihak eksportir.
g. Karena pengekspor berada di tempat yang jauh, maka keadaan
pengekspor (bonafiditasnya) tidak sepenuhnya diketahui pengimpor.
2. Open Account
Pembayaran Kemudian atau Rekening Terbuka (Open Account) adalah cara
membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir
mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk
meminta pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang laku dijual atau
satu sampai dengan tiga bulan setelah tanggal pengiriman, sesuai dengan
penjanjian yang disepakati bersama. Sistem ini sangat membantu pengimpor
melakukan transaksi perdagangan, akan tetapi berisiko besar bagi
pengekspor.

32. 31
Kelemahan cara pembayaran ini adalah sebagai berikut :
 Tidak digunakannya dokumen yang menjamin pembayaran.
 Eksportir harus membiayai seluruh transaksi dagang.
3. Commercial Bill of Exchange
Pembayaran dengan Surat Wesel Dagang (Commercial Bill of Exchange atau
Commercial draft atau Trade Bill) adalah pembayaran yang dilakukan dengan
cara eksportir menarik surat wesel atas importer sejumlah harga barang-
barang beserta biaya-biaya pengirimannya.
Dalam surat wesel tersebut harus dilampiri dokumen-dokumen berupa :
 Faktur (invoice),
 Konosemen atau surat muatan (bill of lading),
 Daftar isi barang (packing list),
 Surat keterangan asal barang (certificate of origin),
 Surat keterangan pabean,
 Surat asuransi (insurence).
Wesel adalah surat perintah pembayaran dari seseorang (penarik wesel)
yang ditujukan kepada orang lain (yang kena tarik) untuk membayar
sejumlah uang tertentu (nilai nominal wesel) kepada seseorang yang
ditunjuk dalam surat wesel (pemegang wesel) pada tanggal yang sudah
ditentukan (hari jatuh tempo).
Cara pembayaran semacam ini sekarang masih banyak digunakan dalam
lalu lintas pembayaran internasional. Dengan surat wesel, apabila eksportir
membutuhkan uang sebelum jatuh tempo, maka ia dapat menjualnya
kepada pihak lain, yang kelak akan menukarkannya kepada importir
setelah wesel itu jatuh tempo.
4. Letter of Credit L/R
Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C) adalah surat yang dikeluarkan oleh
bank atas permintaan pembelian sejumlah barang di mana bank sendiri yang
mengakseptir (menyetujui) dan membayar surat wesel yang ditarik oleh
eksportir.

33. 32
Pada dasarnya terdapat tiga pihak yang ada dalam transaksi letter of credit,
yaitu :
 Opener (importir), adalah pihak yang mengajukan permintaan pembukaan
L/C kepada bank
 Issuer (issuing bank), adalah bank di negara importir yang mengeluarkan
L/C atas permintaan importir.
 Beneficiary (eksportir), adalah pihak yang menerima pembukaan L/C oleh
importir.
Transaksi yang menggunakan fasilitas L/C terdiri atas :
 L/C biasa, artinya L/C dimana seorang importir bisa la-ngsung membayar
sesuai dengan harga barang melalui bank yang ditunjuk.
 Merchant L/C, artinya L/C dimana seorang importir dapat memasukkan
barang terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran sebagian,
sedangkan sisanya dibayar kemudian.
 Indutrial L/C, artinya impor banang-barang industri atau barang modal
secara cepat dan tidak dipakai untuk barang konsumsi.
 Red Clause L/C, artinya L/C yang mencantumkan instruksi kepada
Advising Bank (bank yang ditunjuk) untuk melaksanakan pembayaran
sebagian dari jumlah L/C kepada eksportin sebelum mengapalkan barang-
barang ekspor.
 Usance L/C, artinya L/C yang pembayarannya baru dilakukan dengan
tenggang waktu tertentu, misalnya 1 bulan dari pengapalan barang atau 1
bulan setelah penunjukan dokumen
5. Private Compensation
Kompensasi Pribadi (Private Compensation) adalah cara pembayaran dengan
mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu
negara tempat penduduk tersebut tinggal.
Cara pembayaran ini digunakan di Indonesia sekitar tahun 1960-an, namun
sekarang sudah tidak banyak lagi digunakan dalam perdagangan
internasional.