Rangkaian peraturan daerah ini membahas tentang keselamatan ibu dan anak di Kota Semarang. Dokumen ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban ibu hamil, bayi, dan anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, serta tanggung jawab pemerintah daerah dan tenaga kesehatan dalam menyediakan pelayanan tersebut. Dokumen ini juga membahas tentang kerjasama lintas sektor dan peran serta masyarakat dalam mening

1. POINTER - POINTER
RANCANGANPERATURANDAERAH TENTANG KESELAMATAN IBUDAN ANAK
DI KOTA SEMARANG
Semarang, Juni 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM
- Keselamatan ibu dan anak adalah
paket pelayanan terpadu yang
bertujuan melindungi ibu dan anak
mulai dari masa kehamilan sampai
uasai remaja berdasarkan konsep
“Pelayanan yang Menyeluruh dan
Berkesinambungan” , yang bukan
hanya melakukan intervensi pada
saat ibu sudah hamil dan bersalin,
namun dimulai sejak usia bayi, anak,
usia remaja, dan dewasa dalam
siklus pelayanan berkesinambungan
dan sedapatmungkin
mengintergrasikan pelayanan dari
hulu sampaihilir dari semua bentuk
pelayanan atau programyang
menempatkan ibu dan anak sebagai
sasaran, baik lintas program
maupun lintas sektoral.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Tujuan penyelenggaraaan peningkatan
akses pelayanan keselamatan ibu dan anak
:
a. Tercapainya peningkatan akses
pelayanan keselamatan ibu dan

2. anak
b. Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan ibu dan anak
bagi semua kelompok masyarakat
untuk mencapai peningkatan
derajatkesehatan masyarakat
c. Terjadinya perubahan perilaku
msyarakat, pemerintah, dan swasta
dalam memberikan pelayanan
kesehatan ibu dan anak yang lebih
optimal
d. Terciptanya kerjama antar semua
pemangku kepentingan atau
stakeholder dalam menurunkan
angka kematian ibu dan anak
melalui pendekatan pelayanan yang
menyeluruh dan berkeisnambungan
e. Terciptanya peningkatan akses
informasitentang pelayanan
keselamatan ibu dan anak
f. Tersedianya sumber daya yang
dibutuhkan secara efektif dan
efisien untuk pelayanan
keselamatan ibu dan anak.
BAB III
KLASIFIKASI UMURANAK
- Bayi baru lahir = usia 0 s/d 28 hari
- Bayi = usia 0 s/d 11 bulan 28 hari
- Balita = usia 0 bulan s/d 59 bulan
- Anak sekolah = usia 6 s/d 12 tahun
- Remaja = 11 thun s/d 18 thun.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Setiap ibu dan perempuan dewasa berhak:
- Mendapatkan informasi, edukasi
dan pelayanan kesehatan selama
kehamilan sesuaistandar pelayanan

3. - Mendapatkan pelayanan persalinan
dari tenaga kesehatan yang
kompeten
- Mendapatkan pelayanan kesehatan
masa nifas
- Mendapatkan penanganan
komplikasidan kesulitan persalinan
yang sesuaidengan standar
pelayanan, baik dalam
pelayananemergensidasar dan atau
rujuknnya.
- Mendapat kontrasepsiyang sesuai
dengan kondisidan keinginan ibu;
dan
- Memperoleh informasitentang data
kesehatan dirinya termasuk
menyutujuitindakan dan
pengobatan yang ankan diterimanya
dari tenaga kesehatan baik di
tingkat pelayanan dasar maupun
rujukan
- Menjalani kehidupan reproduksi
dan kehidupan seksualyang sehat,
aman, serta bebas dari paksaan
dan/ atau kekerasan dengan
pasangan yang sah;
- Menentukan sendirireproduksinya
- Memperoleh informasi, edukasi,
dan konseling tentang kesehatan
reproduksi
- Mendapatkan pelayanan kesehatan
reproduksiyang sesuaidengan
kebutuhan, keinginan dan
kondisinya, termasuk pelayanan
keluarga berencana
- Memperoleh informasi, edukasi,
dan konseling tentang kesehatan

4. rumah tangga
Hak Anak dalam memperoleh kesehatan :
- Mendapatkan pelayanana
kesehatan dari bayi baru lahir
sampairemaja
- Mendapatkan air susu ibu eksklusif
- Makanan dan minuman yang bergizi
- Informasitentang upaya kesehatan
- Mendapatkan edukasi, konseling
dan penyuluhan
Kewajiban penyedia jasa kesehatan
- Memberikan pelayanan untuk
keselamatan ibu dan anak
- Memberikan informasitentang
keselamatan ibu dan anak
- Melakukan konseling dan edukaksi
kepada ibu dan keluarga
- Meningkatkan kemampuan keahlian
tenaga dan fasilitas pendukung
- Membuat catatan medis dan audit
internal
Kewajiban masyarakat
- memenuhi kebutuhan pelayanan
keselamatan ibu dan anak
- memudahkan dan membantu ibu,
bayi bru lahior, bayi, balita, anak,
remaja dan perempuan dewasa
dalam mendapatkan pelayanan
kesehatan yang dibutuhkan
BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG
JAWAB PEMERINTAH DAERAH
- wewenang melakukan pengaturan
dan memberikan peringatan serta
mencabut ijin praktek tenaga

5. kesehatan dan fasilitas kesehatan.
- Optimalisasipenyelenggaraan
upaya keselamatan ibu dan anak
dilakukan melalui fungsipembinaan,
koordinasidan kerjasama dengan
berbagai pemangku kepentingan,
baik lintas sektoralmaupun lintas
program
- Menyediakan dan menfasilitasi
ketersediaan kontrasepsiterutama
untuk pasangan usia subur dari
keluarga miskin.
BAB VI
PELAYANNA KESEHATAN
- Pemerintah daerah memberikan
kemudahan bagi ibu hamil untuk
mendapatkan pelayanan
pemeriksaan kehamilan.
- Memprioritaskan pemeriksaan
kehamilan dan penambahan gizi
untuk kelompok kelarga miskin, ibu
hamil yang mempunyairesiko tinggi
- Tenaga kesehatan menyampaikan
informasikepada suami/
keluarganya mengenai kondisi
kesehatan ibu hamil
- Tenaga kesehatan memberikan
perhatian dan penanganan khusus
untuk ibu hamil RESTIpelayanan
persalinan dilakukan di fasilitasi
kesehatan pemerintah atau fasilitasi
kesehatan swasta sesuaistandar
- Penata laksanaan rujukan dilakukan
sesuaiketentuan dan peraturan
yang berlaku.
- Pelayanan masa nifas
- Tenaga kesehatan memberi

6. konseling kepada suamidan isiteri
dlam memnentukan pilihan
kontrasepsi
- Pemberian imunisasipada bayidan
balita oleh tenaga kesehatan
BAB VII
SUMBER DAYA KESEHATAN
- Pemerintah daerah memfasilitasi
pelatihan atau pendidikan kepada
tenaga kesehatan agar lebih
kompeten
- Mengatur penempatan tenaga
kesehatan
- Pemerintah daerah memfasilitasi
ketersediaan dokter ahli dalam
kesehatan ibu dan anak difasilitasi
kesehatan rujukan pemerintah
- Dukun bayidapat membantu tenaga
kesehatan terlatih atau kemitraaan
dalam bantuan non medis lainnya
kepada ibu dan bayi baru lahir
- Pemerintah daerah menjamin
pelayanan kesehatan bagi
masyarakatmiskin
- Pelayanan kesehatan dilarang
menelantarkan keselamatan ibu dan
anak
- Anggaran keselamatan ibu dan anak
dibebankan kepada pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah
daerah dan partisipasi swasta serta
masyarakat
- Pemerinta daerah melakukan
perencanaan dan penganggaran
upaya keselamatan ibu dan anak
setiap tahun

7. BAB VIII
KERJASAMA LINTAS SEKTOR
- Koordinasidan kerjasama
penyelenggara upaya keselamatan
ibu dan anak dilakukan oleh
pemerintah daerah bersama SKPD
terkait, swasta dan masyarakat.
BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
- Pendataan ibu hamil, bersalin dan
nifas serta bayi baru lahir
- Pendampingan ibu hamil, bersalin
dan nifas serta bayu baru lahir
resiko tinggi
- Memberikan komunikasi, informasi
dan edukasitentang pelayanan KB
- Menumbuhkembangakan
kemandirian masyarakatdalam
pendanaan untuk pelayanan
kehamilan dan persalinan
- Melaporkan ibu hamil yang beresiko
tinggi ke pusat kesehatan
masyarakatsetempat.
BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PELAPORAN
BAB XI
KETENTUAN SANKSI
ADMINISTRATIF
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP