Sosialisasi hak dan kewajiban pemberi kerja

1. Metro, 12 September 2023
SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI KERJA
/ BADAN USAHA SERTA PEMADANAN DATA
TERPADU BPJS KESEHATAN
KANTOR CABANG METRO

2. 2
LATAR BELAKANG PROGRAM JKN

3. 3
UU 40/2004
Tentang SJSN
Cakupan Penduduk yang menjadi
Peserta JKN mencapai minimal 98%
pada Tahun 2024
UUD 45
PP 86/2013
UU 24/2011
Tentang BPJS
PERPRES 18/2020
TENTANG
RPJMN
PERPRES 82/2018
PERPRES 64/2020
Pasal 28H Ayat 3:
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial
yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia
yang bermartabat”
Pasal 4
huruf (g) “Sistem Jaminan Sosial
Nasional diselenggarakan
berdasarkan pada prinsip
kepesertaan bersifat wajib”.
Latar Belakang dan Dasar Hukum hadirnya
Program JKN

4. 4

5. 5
BPJS Kesehatan – JKN - KIS

6. 6

7. 7

8. 8
KEPESERTAAN JKN KIS
SEGMEN PESERTA
NON PBI
Pekerja Penerima
Upah (PPU)
Pekerja Bukan
Penerima Upah
(PBPU)
Bukan Pekerja
PBI
PBI JK
PBPU PD PEMDA
KELAS I
Rp. 150.000,-
KELAS II
Rp. 100.000,-
KELAS III
Rp. 42.000,-
2021 : Rp.35.000,-
*selisih iuran disubsidi
oleh pemerintah

9. PENGAWASAN & PEMERIKSAAN
KEPATUHAN BPJS KESEHATAN
9

10. KEWENANGAN BPJS
Melaporkan Kepada Instansi Yang Berwenang Mengenai
Ketidakpatuhan dalam Membayar Iuran atau dalam
memenuhi kewajiban lain
•Pasal 11 huruf c,f,g UU 24 tahun 2011 tentang BPJS
Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi
kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan jaminan sosial nasional
Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau
Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya
10

11. NORMA JAMINAN
SOSIAL
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA
Kewajiban
Pemberi Kerja
Mendaftarkan dirinya
dan Pekerjanya sebagai
Peserta
(Pasal 15 Ayat (1))
Memungut Iuran yang
menjadi beban
Peserta dari
Pekerjanya dan
menyetorkannya
Pasal 19 Ayat (1) )
Membayar dan
menyetor Iuran yang
menjadi tanggung
jawabnya
(Pasal 19 Ayat (2))
Memberikan data dirinya
dan Pekerjanya berikut
anggota keluarganya
secara lengkap dan benar
(Pasal 15 Ayat (2))
11

12. Peraturan Presiden No. 64 Th
2020

13. Pemberi Kerja selain Penyelenggara
Negara
Tidak Patuh dalam pembayaran iuran :
a. Tidak memungut dan menyetor kewajiban
pekerjanya ke BPJS Kesehatan
b. Tidak menyetor kewajiban iuran yang
menjadi tanggung jawab pemberi kerja
13
(Perpres 64 Tahun 2020)
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara
Negara:
1) Penghentian Pelayanan Kesehatan
2) Denda pelayanan 5% x Bln tertunggak
x Paket InaCbgs (maks tungg 12 bln)
dan denda paling tinggi 30jt.
(Pasal 55 UU BPJS Tahun 2011 )
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara
Negara:
3) Sanksi Pidana:
a. Penjara kurungan 8 tahun; atau
b. denda satu milyar Rupiah
SANK
SI

14. 14
1. Perizinan terkait usaha
2. Izin yang diperlukan dalam
mengikuti tender proyek
3. Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA)
4. Izin Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/ Buruh (PPJP/ PPJB)
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat Izin Mengemudi (SIM)
3. Sertifikat tanah
4. Paspor
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK)
PEMBERI KERJA PERORANGAN
PP 86 tahun 2013
Pasal 9 ayat (1)

15. 15
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

16. HAK PESERTA (JKN-KIS)
16
Identitas BPJS Kesehatan untuk
memperoleh pelayanan kesehatan
Manfaat dan informasi tentang hak
dan kewajiban serta prosedur
pelayanan kesehatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan di
Fasilitas kesehatan yang kerjasama
dengan BPJS Kesehatan
Menyampaikan keluhan/pengaduan,
kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke
kantor BPJS Kesehatan

17. KEWAJIBAN PESERTA (JKN-KIS)
17
Mendaftarkan dirinya dan seluruh
pekerjanya beserta anggota
keluarganya
Memberikan data dirinya dan
pekerjanya berikut anggota keluarga
secara lengkap dan benar
Melakukan pembayaran iuran
paling lambat tanggal 10

18. 18
STATUS KEPESERTAAN SUAMI ISTRI
PPU (PEKERJA PENERIMA UPAH)
Wajib keduanya
didaftarkan menjadi
peserta oleh
masing-masing
pemberi kerja, dan
keduanya dikenakan
kewajiban untuk
membayar iuran
Dalam hal suami dan istri
memiliki hak kelas
rawat berbeda maka
suami istri dapat memilih
hak ruang kelas
perawatan yang
tertinggi dari hak
suami/istri
UU No. 24 Tahun 2011 dan Perpres No. 111 Tahun 2013

19. KEWAJIBAN
PEMBERI KERJA
mendaftarkan dirinya
dan Pekerjanya sebagai
Peserta JKN
(Pasal 13 ayat (1))
Melaporkan perubahan
data Kepsertaan Paling
lambat 7 hari sejak terjadi
perubahan
(Pasal 22 ayat (2))
memungut iuran dari Pekerjanya,
membayar iuran yang menjadi
tanggung jawabnya, dan
menyetor iuran tersebut kepada
BPJS Kesehatan paling lambat
tanggal 10 setiap bulan
(Pasal 39 Ayat (1))
Membayar Denda Rawat
Inap Pekerja, jika terlambat
membayar iuran
(Pasal 42 ayat 7))
memberikan data dirinya dan
Pekerjanya berikut anggota
keluarganya secara lengkap
dan benar
(Pasal 3 Ayat (1))
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA
Perpres 82 th 2018 dan PP 86 tahun 2013
19

20. 20
BESARAN IURAN

21. 21
21

22. BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH GAJI/UPAH SEBAGAI
DASAR PERHITUNGAN IURAN PESERTA PPU
Batas paling tinggi Gaji atau Upah per
bulan yang digunakan sebagai dasar
perhitungan besaran Iuran bagi Peserta
PPU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) yaitu
Pasal 32 Ayat
(1)
12J
t Perpres No.75/2019
Perpres No.64/2020
Batas paling rendah Gaji atau
Upah per bulan yang digunakan
sebagai dasar perhitungan besaran
Iuran bagi Peserta PPU untuk
pegawai swasta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf g yaitu sebesar upah
minimum kabupaten/kota.
Batas paling rendah Gaji
atau Upah per bulan yang
digunakan sebagai dasar
perhitungan besaran Iuran
bagi Peserta PPU
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu
sebesar upah minimum
kabupaten/kota.
Pasal 32 Ayat
(2)
Pengaturan batas bawah
berlaku untuk semua Peserta
PPU baik PPU Pemerintah
maupun PPU swasta
22
IURAN
22

23. KELAS I
KELAS II
Upah/Gaji >Rp 4,000,000
Upah/Gaji <Rp 4,000,000
HAK KELAS
RAWAT
23

24. 24
SIAPA SAJA YANG DAPAT DITANGGUNG
OLEH PPU (PEKERJA PENERIMA UPAH) ?

25. 25
TANGGUNGAN PPU (PEKERJA PENERIMA UPAH)
PPU
yang ditanggung
5 (lima) orang
Isteri/Suami yang sah dari
peserta
Anak kandung, anak tiri dan/atau
anak angkat yang sah dari peserta
Tidak atau belum pernah
menikah atau tidak
mempunyai penghasilan
sendiri
Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun
atau belum berusia 25 (dua puluh lima)
tahun yang masih melanjutkan
pendidikan formal

26. +
1%per-orang
Tambahan potongan dari
Penghasilan Tetap
Peserta Tambahan PPU
• Anak ke 4 dan seterusnya
• Orang tua kandung
(Ayah dan/atau Ibu)
• Mertua
Keluarga tambahan lainnya seperti keponakan, kerabat lain,
asisten rumah tangga dan lainnya → Iuran PBPU
* Persyaratan: Surat kuasa kepada HRD/PIC untuk pemotongan gaji , dokumen kependudukan
(E-KTP, KK atau minimal NIK. Jika anggota keluarga tambahan sdh terdaftar sebagai mandiri maka
akan dinonaktifkan dan jika ada tunggakan wajib dilunasi terlebih dahulu )
26

27. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi & Informasi
Kanal Pengecekan Status Kepesertaan JKN
Kantor Cabang –
Kantor Kab/Kota
Mobile Customer
Service
Mal Pelayanan
Publik
PIPP Faskes (FKRTL
& FKTP )
Mobile JKN
PANDAWA
Chatbot Interaktif
( CHIKA)
Website
Lapor!
Medsos (FB,
Twitter, Instagram)
Tatap Muka Tanpa Tatap Muka
CARE CENTER
165
08118165165
27

28. Download Aplikasi Mobile JKN BPJS Kesehatan Care Center 1500 400
28
T E R I M A K A S I H
165