PERENCANANAAN 2024

1. ARAH KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupten Kudus
J

2. DASAR :
- Permendagri 20 Thn
2018
- Perda no 5 2015 /10
2017
- Perbup 30 Thn 2018

3. PROGRES PENCAIRAN DANA DESA 2023

4. PERUBAHAN APBDES 2023
1. Penambahan Pendapatan di Desa
 Dana Desa tambahan
 Bagi hasil Pajak 2023
 Desa anti Korupsi
2. Penambahan Belanja
 Desa anti Korupsi
 Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa
 Kegiatan yg bersumber dari bagi hasil pajak
CATATAN : SILPA TAHUN BERJALAN HARUS “0”

5. SILPA TAHUN BERJALAN HARUS “0”

6. CARA CEK SILPA THN BERJALAN
BUKA APLIKASI SISKEUDES : LAPORAN
PENGANGGARAN

7. TAMBAHAN BAGI HASIL PAJAK 23

12. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA
Kewenangan Desa
Terukur Terencana
Transparan
Partisipatif
Keadilan dan kepatutan
Tidak ada benturan Kepentingan
Sesuai dengan tahapan-tahapan
yg telah ditentukan

13. SUBTANSI APBDES
- RENCANA PENDAPATAN
- RENCANA BELANJA
- RENCANA PEMBIAYAAN
. FORMAT SESUAI DGN
PERBUP 30 2018

14. Pendapatan
Asli
Desa :
1. Hasil TKD,
2. Pungutan
Desa
3. Swadaya
4. dll
Transfer:
1. ADD,
2. DanaDesa,
3. BHPRDdan
4. Bantuan
Keuanga
PENDAPATAN DESA
Pendapatan lain –
lain :
• Penerimaan dari hasil kerja
samaDesa
• Penerimaan dari bantuan
perusahaan yang berlokasi di
Desa;
• Penerimaan dari hibah dan
sumbangan dari pihak ketiga;
• Koreksi kesalahan belanja
tahun anggaran
sebelumnya yang
mengakibatkan
penerimaan di kas
Desa pada tahun
anggaran berjalan;
• Bunga bank.

24. BELANJA DESA : 5 BIDANG
1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan
darurat dan mendesak Desa

25. BIDANG
Sub
Bidang:
penyelenggaraan
belanja
penghasilan
tetap, tunjangan
dan operasional
pemerintahan
Desa;
sarana dan
prasarana
pemerintahan
Desa;
administrasi
kependudukan,
pencatatan sipil,
statistik, dan
Sub
Bidang:
• pendidikan;
• kesehatan;
• pekerjaan umum
dan
penataan ruang;
• kawasan
permukiman;
• kehutanan dan
lingkungan
hidup;
• perhubu
ngan,
Sub
Bidang:
• ketentraman,
ketertiban, dan
pelindungan
masyarakat;
• kebudayaan dan
kegamaan;
• kepemudaan dan
olah
raga
• kelembagaan
masyarakat
Sub
Bidang:
• kelautan dan
perikanan;
• pertanian dan
peternakan;
• peningkatan
kapasitas
aparatur Desa;
• pemberdayaan
perempuan,
perlindungan
anak dan
keluarga;
• koperasi, usaha
mikro
kecil dan
Sub
Bidang:
• penanggul
anga n
bencana;
• kea
daa
n
dar
urat
;
• keada
an
mend
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DESA
PELAKSAN
AAN
PEMBANGU
NAN
DESA
PEMBINAAN
KEMASYARAK
ATAN
DESA
PEMBERDAYA
AN
MASYARAKAT
DESA
PENANGGULANGA
BENCANA, KEADA
DARURAT DAN
MENDESAK DES

26. BELANJADESA
• Belanja pegawai;
• Belanja barang/jasa;
• Belanja modal; dan
• Belanja tak terduga

27. B E L A N J A
P E G AW A I
• Penghasilan
tetap,
• Tunjangan,
• Penerimaan
lain, dan
• pembayaran
jaminan
sosial
• operasional pemerintah
Desa;
• pemeliharaan sarana
prasarana Desa
• kegiatan sosialisasi/rapat-
rapat/pelatihan/bimbinga n teknis;
• operasional BPD;
• insentif Rukun Tetangga/Rukun
Warga; dan
• pemberian barang pada
masyarakat/kelompok masyarakat.
BELANJA
BARANG DAN
JASA

28. B E L A N J A
M O D A L
• Belanja Modal PengadaanTanah
• Belanja Modal Peralatan,
Mesin, dan Alat Berat
• Belanja Modal Kendaraan
• Belanja Modal Gedung,
Bangunan dan Taman
• Belanja Modal Jalan/
Prasarana Jalan
• Belanja Modal Jembatan
• Belanja Modal
Irigasi/Embung/Air
Sungai/Drainase/Air
Limbah/Persampahan
• Belanja Modal Jaringan/Instalasi
• Belanja Modal lainnya
• bukan merupakan
kegiatan normal dari
aktivitas pemerintah
Desa dan tidak dapat
diprediksikan
sebelumnya;
• tidak diharapkan terjadi
berulang; dan
• berada di luar kendali
pemerintah Desa
BELANJA TAK
TERDUGA

29. PEMBIAYAAN
Pembiayaan Desa terdiri atas
kelompok penerimaan pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan.
› Penerimaan pembiayaan, mencakup
› SiLPAtahunsebelumnya;
›
›
›Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari
›pembentukan dana cadangan;dan
›
hasil penjualan kekayaan Desayang dipisahkan
penyertaan modal.

30. KEGIATAN MANDATORY TAHUN 2024
Kegiatan Pencegahan Stunting di
Desa;
Penguatan bumdes (penyertaan
modal, peningkatan kapasitas,
dan/atau pengembangan unit usaha);
Dukungan Kegiatan desa Cerdas
desa antikorupsi
Pemutakhiran data : Profil Desa,
IDM, SDgs Desa
Pencegahan dan penanggulangan
ATM (aids, tubercolusis, malaria)

31. Kegiatan BBGRM (bulan bakti
gotongroyrong)
Penegasan Batas Desa
Pendataan Rupa Bumi
Pelestarian adat istiadat dan social
budaya masyarakat melalui
pembentukan satgas adat Desa
Jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja
infrastruktur
JKK dan JKM bagi RT, RW, BPD dan
Linmas Desa
.

32. PENGHITUNGAN JKK DAN JKM
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) :
0.24% x UMK Kabupaten
Jaminan Kematian (JKM) :
0.3% x UMK Kabupaten
PENGHITUNGAN JKK DAN JKM
JKK 0,24%x 2.293.058 5.503
JKM 0,30%x 2.293.058 6.879
Iuran /bulan /orang 12.383

33. TAHUN ANGGARAN 2024 SEMUA TRANSAKSI
DI DESA NON TUNAI
• Pembayaran Siltap dan tunjangan
• Belanja modal
• Tunjangan BPD
• Pelaksanaan dimulai januari 2024
• Akan segera ada pelatihan
koneksi Siskeudes dengan CMS
(cash manajemen system)

34. PENDPATAN YANG DIKECUALIKAN

35. BELANJA YG DIKECUALIKAN

36. MATUR
SUWUN
PMD KUDUS 2023