2. Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam
kegiatan ekonomi pada umumnya karena pemberian
pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank
maupun non bank) mensyaratkan adanya suatu
jaminan yang harus dipenuhi para pencari modal untuk
mendapatkan pinjaman/tambahan modal baik untuk
jangka panjang maupun jangka pendek
3. Pengertian Hukum Jaminan
Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR
Tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan pemberian
kredit
“Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas
kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai
dengan perjanjian”
Jaminan Tanggungan
4. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Argaria
Staatsblad 1908-542 jo stastblad 1909-586 dan stastblad
1937-190
UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan atas Tanah serta
benda-benda yang berkaitan
dengan tanah
5. Pasal 1131 KUHPerdata
“Segala Kebendaan si berutang (debitur), baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak,
baik yang sudah ada maupun yang baru akan
ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu
segala perikatan pribadi debitur tersebut”
6. Fungsi Jaminan
Meyakinkan Bank atau kreditur, bahwa
debitur mempunyai kemampuan untuk
mengembalikan dan melunasi kredit yang
diberikan kepadanya
8. Jenis Jaminan
1. Jaminan Perorangan (Personal Guaranty) adalah jaminan
seseorang dari pihak yang bertindak untuk menjamin
dipenuhi kewajiban-kewajiban dari debitur.
2. Jaminan Kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu
penjaminan yang dilakukan si berpiutang (kreditur)
terhadap debiturnya
10. Lembaga-lembaga Jaminan di Indonesia
1.Hak Tanggungan “UUHT Pasal 1 : Jaminan yang dibebankan pada hak atas
tanah sebagaimana maksud dalam UUPA.
Adapun Objek Hak tanggungan dalam UUHT Pasal 4 sebagai berikut:
a. Hak guna Usaha
b. Hak guna Bangunan
c. Hak pakai atas tanah Negara
d. Hak pakai atas tanah hak milik
e. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah
ada
f. Rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun
11. lanjutan
2. Gadai. Sebagaimana Pasal 1150 KUHPerdata adalah suatu hak yang
diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang
diserahkan kepadanya oleh sesorang yang berutang atau oleh
seseorang lain atasnya.
Pada pasal diatas ada 2 unsur Pokok sebagai berikut:
a. Gadai Lahir setelah adanya penyerahan kekuasaan atas objek
gadai yaitu benda bergerak dari debitur (pemberi jaminan)
kepada kreditur (pemegang jaminan)
b. Kreditur sebagai yang diistimewakan dari kreditur yang lain
apabila debitur Wanprestasi maka dapat mengambil pelunasan
dan dan hasil penjualan benda jaminan yaitu Parate executie
12. Lanjutan…
3. Fidusia menurut subekti adalah “secara kepercayaan”
UU jaminan Fidusia (UUJF No. 42 tahun 1992) pasal 1 “ hak jaminan
atas benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
13. Istilah Fidusia
Istilah Fidusia berasal dari hukum Romawi, yang dikenal sebagai gadai
atas hak kepemilikan benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati
sebagai jaminan bagi pelunasan utang kreditur
14. Subjek, Objek dan sifat Fidusia
Subjek
Fidusia
Pasal 1 ayat 5 UUJF yaitu
perseorangan dan Korporasi
16. Lanjutan
Objek fidusia terdiri dari benda yang bergerak dan tidak bergerak. Atau
objek fidusia segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik
yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun
yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak.
17. Contoh Fidusia
• Rumah susun berikut tanah tempat bangunan yang merupakan
kesatuan tanah hak pakai milik negara.
• hak pakai atas tanah negara beserta rumah susun yang dibangun
• Kapal yang tidak terdaftar
• Perumahan
• Tanah girik. (pada dasarnya adalah jenis tanah milik adat yang
konversi haknya ke negara belum didaftarkan melalui Kantor
Pertanahan.)
20. KAFALAH
Jaminan dalam syariah disebut dengan Al-Kafalah (Guaranty) Al-
kafalah berasal dari kata ـُــ كفل (menanggung) merupakan jaminan yang
diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi
kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung
21. Al-Haskafi mendefinisikan kafalah sebagai berikut:
“jaminan atau garansi yang diberikan seseorang kepada orang lain
terkait dengan jiwa atau harta atau harta yang dighasab dan
sejenisnya”.
22. Kalangan Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanbaliyah
mendefinisikan kafalah sebagai jaminan yang diberikan seseorang
kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab menunaikan hak
membayar hutang.
23. FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NOMOR
11/DSN-MUI/VI/2000
mendefinisikan kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh
penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban
pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil).
24. KAFALAH DALAM PERBANKAN SYARIAH
kafalah dalam dunia perbankan syariah dikenal dengan bank garansi
(BG) yaitu jaminan yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk
memenuhi kewajibannya kepada pihak lain apabila nasabah yang
bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya.
26. Alqur’an
Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72:
•
ا ْوُلاَق
ُدِقْفَن
َعا َوُص
ِكِلَمْال
ْنَمِل َو
َءاَج
ِهِب
ُلْم ِح
َب
ْريِع
َانَأ َو
ِهِب
ْميِع َز
.
"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang
siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."
27. Sunnah
Sabda Rasulullah SAW :
ُللا َو
ْيِف
ِن ْوَع
ِدْبَعْال
َانَكاَم
ُدْبَعْال
ْيِف
ِن ْوَع
ِهْي ِخَأ
.
"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.“
Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:
•
ُحْلُّصال
زِئاَج
َْنيَب
َينِمِلْسُمْال
الِإ
اًحْلُص
َمارَح
َلَح
ًل
ْوَأ
الَحَأ
اًماَرَح
َونُمِلْسُمْال َو
ىَلَع
ُش
ْمِهِوطُر
الِإ
اًط َْرش
َمارَح
ًلَلَح
ْوَأ
الَحَأ
اًماَرَح
.
"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum
muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
28. Ijma’
Ulama dan kaum muslim bersepakat bahwa kafalah diperbolehkan, karena
masyarakat membutuhkan akad semacam ini.
Ada dua alasan kenapa kafalah diperbolehkan:
• Kafalah dapat membantu meringankan beban si berhutang contohnya
apabila si berhutang tidak bisa membayar hutangnya makan jaminan
tersebut dapat membayar hutang-hutangnya dengan melalui kesepakatan
terlebih dahulu
• Kafalah dapat membantu bagi si piutang, karena dengan adanya jaminan si
piutang merasa tenang uang yang dipinjamkanya kepada si berhutang,
sehingga si berhutang mampu membayar hutang tersebut.
29. Hukum Atas Upah Kafalah
Ulama kontemporer, seperti Mustafa Abdullah al-Hamsyari yang
mengutip pendapat Imam Syafi'i, berpandangan bahwa pemberian
uang (fee) kepada orang yang ditugaskan untuk mengadukan suatu
masalah kepada raja tidak dapat dianggap sebagai uang sogok (riswah),
tetapi dianggap sebagai upah (ju'alah), dan hukumnya sebagai ganjaran
lelah atau biaya perjalanannya.
upah atas kafalah diperbolehkan, asalkan sesuai dengan konteks
jaminan tersebut dan juga sesuai dengan prinsip syariah. Contoh Rahn
(gadai) dalam perbankan syariah di mana seseorang memerlukan uang
kemudian dia menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman.
