AD ART FLP

MUSYAWARAH NASIONAL III
FORUM LINGKAR PENA
Jl. Supomo 58 Tebet, Jakarta Selatan 12810
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
BRI No. Rekening 1105-01-001447-53-1 a/n SUDIYANTO QQ MUNAS FLP
ANGGARAN DASAR
FORUM LINGKAR PENA
Pasal 1
Nama, Kedudukan dan Wilayah Gerak
(1) Organisasi ini bernama Forum Lingkar Pena dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga disebut sebagai FLP.
(2) FLP pertama kali berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
(3) FLP dapat mendirikan FLP Wilayah, FLP Cabang dan/atau FLP Ranting sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(4) FLP bergerak di segala bidang yang berhubungan dengan kepenulisan dan
pemberdayaan penulis.
Pasal 2
Azas
FLP berazaskan Islam.
Pasal 3
Waktu Berdiri
FLP berdiri pada tanggal 22 Februari 1997 dan didirikan untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan lamanya.
Pasal 4
Visi dan Misi
(1) FLP memiliki visi untuk menjadi sebuah organisasi yang memberikan pencerahan
melalui tulisan.
(2) FLP memiliki misi :
a. Meningkatkan mutu dan produktivitas karya anggota sebagai sumbangsih
berarti bagi masyarakat.
b. Membangun jaringan penulis yang menghasilkan karya-karya berkualitas dan
mencerdaskan.
c. Meningkatkan budaya membaca dan menulis di kalangan masyarakat.
d. Memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi penulis
Pasal 5
1

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
Bentuk Lembaga dan Fungsi
(1) FLP memiliki bentuk lembaga sebagai organisasi kepenulisan.
(2) FLP memiliki fungsi :
a. Pembinaan.
b. Pembentukan jaringan.
c. Advokasi.
(3) Fungsi pembinaan merupakan fungsi FLP dalam meningkatkan kualitas personal dan
karya anggota.
(4) Fungsi pembentukan jaringan merupakan fungsi FLP dalam membentuk jaringan
penulis untuk membangun peradaban melalui karya-karya yang berkualitas dan
mencerdaskan.
(5) Fungsi advokasi merupakan fungsi FLP dalam menyejahterakan dan melakukan
advokasi terhadap kepentingan anggota pada khususnya dan terhadap kepentingan
penulis pada umumnya.
Pasal 6
Logo
(1) Logo FLP berbentuk huruf-huruf kapital, yakni F L P dan di bawah huruf F dan L,
tertulis kepanjangan FLP (Forum Lingkar Pena). Huruf F berwarna biru. Huruf L
berwarna putih berbentuk buku yang terbuka dengan bulatan merah di atas kanan,
dan dapat juga dilihat seperti mata pena. Huruf P berwarna biru dengan posisi kaki
lebih panjang daripada huruf F dan L, dengan lekukan yang menjorok ke arah
bulatan merah huruf L sehingga bentuknya bisa dilihat seperti orang sedang ruku’
atau orang membaca buku.
(2)Makna logo tersebut adalah sebagai berikut:
e. Huruf “F” melambangkan keterbukaan bagi siapa pun untuk bergabung dalam
aktivitas membaca dan menulis.
f. Huruf “L” yang seperti lembaran buku terbuka dengan bulatan merah di
atasnya dan menyerupai orang yang sedang membaca, melambangkan aktivitas
membaca yang tak pernah henti. Huruf “L” juga melambangkan mata pena,
yakni aktivitas menulis.
g. Huruf “P”, bersama dengan huruf ”L” menyerupai orang yang sedang
menjenguk buku, melambangkan orang yang tak henti membaca sambil terus
menegakkan penanya. Ini berarti bahwa aktivitas membaca dan menulis tak
pernah terpisahkan. Melambangkan juga orang yang sedang ruku’ yang
bermakna selalu mengagungkan Allah dalam setiap guratan penanya.
(3) Warna logo memiliki makna sebagai berikut:
2

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
a. Biru berarti universalitas.
b. Putih berarti aspiratif dan konsistensi.
c. Merah berarti pencerahan.
(4) Pengubahan logo diajukan pada sidang Musyawarah Nasional atau Musyawarah
Istimewa dan sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari suara
sah yang hadir di dalam Musyawarah tersebut.
(5) Dalam keadaan yang membutuhkan perubahan logo secara cepat, Ketua Umum
dengan persetujuan Dewan Pertimbangan FLP berhak menetapkan logo baru
sementara yang berlaku sampai Musyawarah Nasional atau Musyawarah Istimewa
berikutnya.
(6) Mengenai tata-cara pemakaian logo akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 7
Keanggotaan
Keanggotaan yang terdapat di dalam FLP diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Dewan Pendiri.
b. Dewan Pertimbangan.
c. Pengurus.
d. Anggota.
Pasal 8
Kegiatan
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FLP untuk mencapai visi dan misinya diatur
secara lebih terperinci dalam Anggaran Rumah Tangga dan petunjuk pelaksanaan yang
diperlukan.
Pasal 9
Kekayaan dan Pendapatan
(1) Kekayaan FLP terdiri dari :
a. Kekayaan pangkal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
b. Pendapatan FLP yang kemudian ditambahkan dengan kekayaan pangkal
tersebut.
(2) Pendapatan FLP terdiri dari :
a. Iuran anggota yang terdiri dari iuran wajib dan iuran sukarela yang
mekanismenya dikelola dan diatur oleh BPP.
3

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
b. Usaha-usaha FLP yang halal dan sah secara hukum.
c. Bantuan dari badan-badan pemerintah, swasta maupun masyarakat berupa
sumbangan insidental maupun berkala, serta bantuan lain yang halal, sah
secara hukum dan tidak mengikat.
d. Kontraprestasi dari pemakaian logo.
Pasal 10
Perangkat Organisasi
Perangkat Organisasi FLP terdiri dari :
a. Musyawarah
b. Dewan Penasihat
c. Dewan Pertimbangan FLP
d. Ketua Umum
e. Badan Pengurus Pusat
f. FLP Wilayah, Cabang, dan Ranting
Pasal 11
Musyawarah
(1) Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan di FLP.
(2) Jenis musyawarah di FLP terdiri atas :
a. Musyawarah Nasional
b. Musyawarah Wilayah
c. Musyawarah Cabang
d. Musyawarah Ranting
e. Musyawarah Pengurus
f. Musyawarah Istimewa
(3) Musyawarah dilaksanakan dengan memegang prinsip-prinsip Islami.
Pasal 12
Musyawarah Nasional
(1) Musyawarah Nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di FLP.
(2) Musyawarah Nasional dilaksanakan sekali dalam empat tahun.
4

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
(3) Peserta Musyawarah Nasional terdiri atas :
a. Seluruh anggota Dewan Pertimbangan FLP atau Utusan Dewan Pertimbangan
FLP yang menjadi perwakilan Dewan Pertimbangan FLP.
b. Ketua Umum dan Badan Pengurus Pusat
c. Utusan Pengurus FLP Wilayah dan Cabang yang menjadi perwakilan FLP
Wilayah dan Cabang.
(4) Aturan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional akan dijelaskan lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 13
Musyawarah Wilayah
(1) Musyawarah Wilayah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di FLP Wilayah.
(2) Musyawarah Wilayah dilaksanakan sekali dalam dua tahun.
(3) Aturan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Wilayah akan dijelaskan lebih lanjut
Pasal 14
Musyawarah Cabang
(1) Musyawarah Cabang adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di FLP Cabang
(2) Musyawarah Cabang dilaksanakan sekali dalam dua tahun.
(3) Aturan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Cabang akan dijelaskan lebih lanjut
Pasal 15
Musyawarah Ranting
(1) Musyawarah Ranting adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di FLP Ranting
(2) Musyawarah Ranting dilaksanakan sekali dalam satu tahun.
(3) Aturan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Ranting akan dijelaskan lebih lanjut
Pasal 16
Musyawarah Pengurus
(1) Musyawarah Pengurus adalah forum pengambilan keputusan yang terkait dengan
gerak operasional FLP.
(2) Musyawarah Pengurus terdiri atas :
5

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
a. Musyawarah Pengurus Pusat
b. Musyawarah Pengurus FLP Wilayah
c. Musyawarah Pengurus FLP Cabang
d. Musyawarah Pengurus FLP Ranting.
(3) Aturan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Pengurus akan dijelaskan lebih lanjut
Pasal 17
Musyawarah Istimewa
(1) Musyawarah Istimewa adalah musyawarah khusus yang dilaksanakan atas permintaan
dari :
a. Dewan Pertimbangan, atau
b. Ketua Umum dan Badan Pengurus Pusat, atau
c. 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan FLP Wilayah dan 2/3 dari FLP Cabang yang
ada.
(2) Aturan penyelenggaraan Musyawarah Istimewa akan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
Pasal 18
Dewan Penasihat
1. Dewan Penasihat adalah lembaga yang menasihati organisasi.
2. Dewan Penasihat dapat dipilih dan diganti dalam musyawarah yang berlaku di
organisasi sesuai dengan kebutuhan.
3. Dewan Penasihat terdiri dari tokoh yang memberikan sumbangsih keberlangsungan
organisasi
Pasal 19
Dewan Pertimbangan
(1) Dewan Pertimbangan adalah lembaga yang bertugas mengawasi dan mengontrol gerak
operasional organisasi.
(2) Dewan Pertimbangan memiliki jumlah anggota ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang, sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional terkait.
6

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
(3) Anggota DEWAN PERTIMBANGAN adalah anggota FLP
(4) Masa bakti anggota DEWAN PERTIMBANGAN berlangsung selama empat tahun
dan dapat dipilih kembali pada Musyawarah Nasional berikutnya. Jika karena satu
atau lain hal yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga seorang anggota DEWAN
PERTIMBANGAN tidak dapat menjalankan tugasnya maka akan digantikan oleh
seorang anggota yang ditunjuk oleh sidang DEWAN PERTIMBANGAN.
(5) Anggota DEWAN PERTIMBANGAN dipilih berdasarkan persyaratan dalam bidang
keagamaan, kepenulisan dan keorganisasian. Kriteria dan syarat rinci anggota yang
dapat diajukan dan dipilih sebagai anggota DEWAN PERTIMBANGAN akan diatur
(6) Anggota DEWAN PERTIMBANGAN dipilih oleh Musyawarah Nasional dari calon-
calon yang diajukan oleh FLP Wilayah. Aturan pengajuan calon anggota DEWAN
PERTIMBANGAN secara rinci akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 20
Ketua Umum
(1) Ketua Umum adalah pemimpin dan pengendali gerak operasional FLP.
(2) Ketua Umum dipilih oleh peserta musyawarah pada Musyawarah Nasional atau
Musyawarah Istimewa. Aturan mengenai pengajuan dan penetapan Calon Ketua
Umum akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
(3) Ketua Umum bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.
(4) Masa bakti Ketua Umum berlangsung selama empat tahun dan sesudah itu hanya bisa
dipilih ulang untuk periode berikutnya.
(5) Kriteria dan syarat Ketua Umum akan diatur secara lebih rinci dalam Anggaran
Rumah Tangga.
(6) Jika Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugasnya karena satu dan lain hal yang
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga maka Ketua Harian Badan Pengurus Pusat
menjadi PLH sampai dipilih ketua Umum baru melalui Musyawarah Istimewa.
Pasal 21
Badan Pengurus Pusat
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Umum membentuk sebuah badan yang disebut
sebagai Badan Pengurus Pusat.
(2) Badan Pengurus Pusat dipimpin oleh sekurang-kurangnya seorang Ketua Harian dan
sekurang-kurangnya beranggotakan seorang Sekretaris, seorang Bendahara, seorang
7

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
Koordinator Divisi Kaderisasi, seorang Koordinator Divisi Dana dan Usaha,
Koordinator Divisi Humas dan Koordinator Divisi Advokasi.
(3) Badan Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
(4) Masa bakti Badan Pengurus Pusat berlangsung selama empat tahun dan sesudah itu
bisa dipilih kembali baik untuk posisi yang sama maupun untuk posisi lain dalam
jajaran kepengurusan FLP.
Pasal 22
FLP Wilayah dan Cabang
(1) Struktur FLP yang berada pada tingkat provinsi dan/atau berada di luar negeri disebut
sebagai FLP Wilayah.
(2) Pengurus FLP Wilayah dipimpin oleh seorang Ketua FLP Wilayah dan dibantu oleh
sekurang-kurangnya seorang Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Koordinator
Divisi Kaderisasi.
(3) Struktur FLP yang berada pada tingkat kabupaten/kota disebut sebagai FLP Cabang.
(4) Pengurus FLP Cabang dipimpin oleh seorang Ketua FLP Cabang dan dibantu oleh
sekurang-kurangnya seorang Sekretaris, seorang Bendahara seorang Koordinator
Divisi Kaderisasi.
(5) Pengurus FLP Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah yang berkaitan dan
bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah tersebut.
(6) Pengurus FLP Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang yang berkaitan dan
bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang tersebut.
(7) Masa bakti Ketua FLP Wilayah dan Cabang maksimal dua periode.
(8) Masa bakti Pengurus FLP Wilayah dan Cabang berlangsung selama dua tahun dan
sesudah itu bisa dipilih kembali untuk posisi yang sama maupun untuk posisi lain
dalam jajaran kepengurusan FLP.
Pasal 23
FLP Ranting
(1) Struktur FLP yang berada pada tingkat di bawah kabupaten/kota disebut sebagai FLP
Ranting. Pengurus FLP Ranting dipimpin oleh seorang Ketua FLP Ranting dan
dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang Sekretaris dan Bendahara.
(2) Pembentukan FLP Ranting diserahkan kepada Pengurus FLP Cabang setempat dengan
memperhatikan aturan yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga dan
melakukan koordinasi kepada Pengurus FLP Wilayah dan Badan Pengurus Pusat.
8

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
(3) Masa bakti Ketua dan Pengurus FLP Ranting berlangsung selama satu tahun dan
sesudah itu bisa dipilih kembali untuk posisi yang sama maupun untuk posisi lain
dalam jajaran kepengurusan FLP.
Pasal 24
Tata Urutan Dasar Hukum Keorganisasian
Tata urutan dasar hukum yang berlaku di FLP adalah sebagai berikut :
a. Al Qur’an dan As Sunnah
b. Ketetapan Musyawarah Nasional
c. Anggaran Dasar
d. Anggaran Rumah Tangga
e. Ketetapan Dewan Pertimbangan FLP
f. Keputusan Ketua Umum
g. Keputusan Badan Pengurus Pusat
h. Ketetapan Musyawarah Wilayah
i. Keputusan Pengurus FLP Wilayah
j. Ketetapan Musyawarah Cabang
k. Keputusan Pengurus FLP Cabang
l. Ketetapan musyawarah Ranting
m. Keputusan pengurus FLP Ranting
Pasal 25
Perubahan Anggaran Dasar
(1) Usulan untuk mengubah Anggaran Dasar beserta alasan-alasannya disampaikan dan
dibahas pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Istimewa.
(2) Pengubahan dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As
Sunnah dan disetujui oleh ¾ (tiga per empat) suara sah dalam Musyawarah Nasional
atau Musyawarah Istimewa tersebut
Pasal 26
9

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
Pembubaran FLP
(1) Usulan untuk membubarkan FLP dapat diajukan pada saat Musyawarah Nasional atau
Musyawarah Istimewa oleh :
a. Dewan Pertimbangan FLP, atau
b. Ketua Umum dan Badan Pengurus Pusat, atau
c. 2/3 (dua pertiga) dari jumlah keseluruhan Utusan Pengurus FLP Wilayah dan
2/3 (dua per tiga) dari jumlah keseluruhan Utusan Pengurus FLP Cabang.
(2) Keputusan untuk membubarkan FLP sah bila disetujui oleh ¾ (tiga per empat) suara
sah yang hadir dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Istimewa tersebut.
(3) Apabila terjadi pembubaran maka semua hak milik FLP akan dihibahkan kepada
badan-badan sosial Islam yang pelaksanaannya dilakukan oleh panitia pembubaran
yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Istimewa, segera setelah
keputusan pembubaran dicapai.
Pasal 27
Aturan Penutup
Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
Bali, 31 Agustus 2013
ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM LINGKAR PENA
BAB I
MAKNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN LOGO
Pasal 1
Makna Logo
(1) Bentuk Logo FLP adalah sebagai berikut:
10

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
a.i.1.a. Huruf “F” melambangkan keterbukaan bagi siapa pun,
semacam ‘pintu’ bagi semua orang yang ingin bergabung dalam aktivitas
membaca dan menulis.
a.i.1.b. Huruf “L” yang seperti lembaran buku yang terbuka
dengan ‘bulatan merah’ di atasnya yang menyerupai orang yang sedang
membaca, melambangkan aktivitas membaca yang tak pernah henti. Bila
dilihat lebih teliti, huruf “L” juga melambangkan mata pena, yakni aktivitas
menulis.
a.i.1.c. Huruf “P”, bersama dengan huruf sebelumnya (L)
menyerupai orang yang sedang menjenguk buku, melambangkan orang yang
tak henti membaca sambil terus menegakkan penanya. Ini berarti bahwa
aktivitas membaca dan menulis tak pernah terpisahkan. Melambangkan juga
orang yang sedang ruku’ yang bermakna selalu mengagungkan Allah dalam
setiap guratan penanya.
(2) Warna logo memiliki makna sebagai berikut:
a. Biru berarti universalitas.
b. Putih berarti aspiratif dan konsistensi.
c. Merah berarti pencerahan.
Pasal 2
Penggunaan Logo
(1) Penggunaan logo oleh organisasi
a. Logo digunakan sebagai identitas organisasi.
b. Logo digunakan dalam kegiatan, baik kegiatan internal maupun bekerjasama
dengan pihak lain, yang sesuai dengan azas, visi, dan misi FLP.
a. Logo digunakan untuk kebutuhan administrasi organisasi.
b. Logo dapat digunakan dalam bentuk merchandise yang dibuat oleh pengurus
FLP untuk memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut digunakan untuk
kepentingan organisasi.
(2)Penggunaan logo oleh pihak lain
b.i.1.a. Penulis yang akan menerbitkan karyanya mengajukan
permohonan pencantuman logo kepada organisasi dan penerbit
b.i.1.b. Penerbit dan penulis wajib membayar fee kepada
organisasi untuk pencantuman logo pada setiap penerbitan karya.
b.i.1.c. Apabila ada pihak-pihak lain selain penerbit dan
organisasi FLP yang mencantumkan logo FLP, ada peraturan tersendiri
11

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
berkaitan dengan hal tersebut yang ditentukan oleh Dewan Pertimbangan FLP
Rekomendasi :
Pasal 3
Pengubahan Logo
(1) Pengubahan logo diajukan pada sidang Musyawarah Nasional atau Musyawarah
Istimewa dan sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari suara
sah yang hadir di dalam Musyawarah tersebut.
(2) Dalam keadaan yang membutuhkan perubahan logo secara cepat, Ketua Umum
dengan persetujuan Dewan Pertimbangan FLP berhak menetapkan logo baru
sementara yang berlaku sampai Musyawarah Nasional atau Musyawarah Istimewa
berikutnya.
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 4
Jenis Keanggotaan
Anggota FLP terdiri dari:
(a.i.1) Anggota Biasa untuk selanjutnya disebut Anggota
(a.i.2) Anggota Kehormatan
Pasal 5
Syarat Keanggotaan
a.i.1. Syarat keanggotan bagi Anggota adalah sbb:
a.i.1.a. Warga Negara Indonesia (WNI).
a.i.1.b. Warga Negara Asing (WNA) yang persyaratannya
ditentukan kemudian.
a.i.1.c. Memiliki minat yang besar terhadap Islam dan
kepenulisan.
a.i.1.d. Mengajukan permohonan dan mengisi formulir
keanggotaan melalui website resmi BPP.
a.i.1.e. Bersedia mematuhi dasar hukum keorganisasian FLP.
12

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
a.i.2. Syarat keanggotaan bagi Anggota Kehormatan adalah sebagai
berikut:
a.i.2.a. Warga Negara Indonesia (WNI) .
a.i.2.b. Warga Negara Asing (WNA) yang persyaratannya
ditentukan kemudian oleh Badan Pimpinan Pusat dan Dewan Pertimbangan FLP
a.i.2.c. Memiliki keahlian dalam dunia kepenulisan dan atau
kepedulian terhadap Islam.
a.i.2.d. Meminta atau diminta menjadi anggota FLP.
a.i.3. Penetapan keanggotan bagi anggota Kehormatan dilakukan oleh
Dewan Pertimbangan FLP
Pasal 6
Gugurnya Keanggotaan
(1) Mengundurkan diri.
(2) Meninggal dunia.
(3) Anggota dicabut keanggotaannya oleh Pengurus FLP Wilayah, Cabang atau Ranting
setempat karena satu atau lain hal yang dianggap sebagai alasan pencabutan.
(4) Pencabutan keanggotaan dilakukan oleh Pengurus FLP Wilayah, Cabang atau Ranting
setempat dengan mengirimkan pemberitahuan kepada struktur pengurus di atasnya
(5) Anggota Kehormatan dicabut keanggotaannya oleh Dewan Pertimbangan FLP karena
satu atau lain hal yang dianggap sebagai alasan pencabutan.
Pasal 7
Hak-hak Anggota
(1) Hak-hak Anggota
a. Mendapatkan kartu tanda anggota FLP yang dikeluarkan
oleh Badan Pengurus Pusat.
b. Mendapatkan pembinaan keIslaman dan kepenulisan.
c. Mengikuti acara dan kepanitiaan yang dilaksanakan oleh
FLP.
d. Memilih dan dipilih sebagai pengurus FLP.
e. Mendapatkan advokasi dan bantuan dalam proses
penerbitan karya.
(2) Hak-hak Anggota Kehormatan
a. Mendapatkan kartu tanda anggota FLP yang dikeluarkan
oleh Badan Pengurus Pusat.
13

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
b. Terlibat dalam kegiatan pembinaan keIslaman dan
kepenulisan.
c. Mendapatkan advokasi dan bantuan dalam proses
penerbitan karya.
Pasal 8
Kewajiban Anggota
(1) Kewajiban Anggota
a. Berusaha secara bersungguh-sungguh untuk
mewujudkan visi dan misi FLP.
b. Komitmen dengan pertemuan-pertemuan dan program
yang telah ditetapkan.
c. Secara teratur membayar iuran yang telah ditetapkan
oleh BPP.
(2) Kewajiban Anggota Kehormatan adalah memberikan kontribusi sesuai keahliannya
untuk mewujudkan visi dan misi FLP.
Pasal 9
Sistem kaderisasi anggota
Sistem kaderisasi anggota adalah sebuah sistem yang mengarahkan anggota untuk menjadi
seorang penulis berkualitas yang memiliki visi misi FLP dan atau profesional dalam
berkarya.
Pasal 10
Asas Kaderisasi
(1) Asas Kebersamaan
Setiap anggota berupaya menggali potensi bersama, saling memberi, menerima dan
mendukung, tanpa meninggalkan kompetisi yang sehat dalam berkarya
(2) Asas Kontinuitas
Setiap anggota memiliki kontinuitas dalam berkarya dan terlibat dalam proses
pembinaan
(3) Asas Kompetensi
Setiap anggota menjaga dan meningkatkan kualitas karya dengan penuh keikhlasan,
kekuatan tekad, dan memiliki kejelasan arah serta tujuan dalam mencerahkan umat.
14

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
Pasal 11
Visi dan Misi Kaderisasi
(1) Visi
Mengkader penulis agar mampu berprestasi dan mencerahkan umat.
(2) Misi
a. Menyiapkan kader yang senantiasa berusaha memperbaiki diri dan karyanya
sebagai wujud pertanggungjawaban moril terhadap masyarakat.
b. Menyiapkan kader yang mampu mengembangkan bakat kepenulisannya secara
produktif
Pasal 12
Jenjang Kaderisasi
(1) Rekruitmen
a. Rekruitmen anggota berlandaskan pada 3 (tiga) sifat, yakni:
a.i. Keislaman
a.ii. Kepenulisan
a.iii. Keorganisasian
b. Model rekruitmen meliputi berbagai kegiatan yang diselenggarakan FLP yang
mekanismenya sebagai berikut:
b.i. mengisi formulir pendaftaran,
b.ii. mengisi kuisioner,
b.iii. membawa contoh tulisan
c. FLP Wilayah berhak melakukan penyesuaian mekanisme rekruitmen jika
dianggap perlu
d. Rekrutmen bisa dilakukan setiap saat atau sekurang-kurangnya enam bulan
sekali
(2) Perpindahan keanggotaan
a. Anggota yang berpindah domisili maka berhak mengurus keanggotaannya di
tempat domisili yang baru
b. Anggota yang berpindah domisili menyerahkan rekomendasi dari FLP di tempat
terdaftar sebelumnya
(3) Jenjang keanggotaan
15

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
a. MUDA, yaitu mereka yang memiliki keinginan, ketekunan untuk menulis,
namun belum memiliki pengalaman dan pengetahuan menulis.
Output: kader FLP yang mampu menulis karya fiksi atau non fiksi yang belum
pernah dipublikasikan di media massa
b. MADYA, yaitu mereka yang telah menghasilkan karya di media massa lokal
atau nasional dan atau pernah memenangkan sayembara penulisan tingkat
daerah maupun nasional, namun belum cukup aktif.
Output: Kader FLP yang menghasilkan karya bermutu, aktif menulis di
berbagai media massa, karyanya dibukukan, serta dapat menjadi trainer bagi
Kelompok MUDA
c. ANDAL, yaitu mereka yang aktif menulis di berbagai media, telah
membukukan karya-karyanya, pernah menjuarai sayembara penulisan tingkat
nasional dan atau menjadi akademisi pada bidang sastra atau bidang jurnalistik,
serta menjadi pembicara dalam berbagai acara yang berkaitan dengan
kepenulisan.
Output: Kader FLP yang diakui kapasitas dan kredibilitasnya di daerah/
nasional, mampu menjadi kritikus yang baik, menjadi trainer bagi semua
jenjang keanggotaan.
(4) Model Pembinaan Rutin
a. Pembinaan Rutin berbentuk Kelompok Diskusi yang dipandu minimal seorang
trainer
b. Pembinaan Rutin diikuti semua anggota dalam tiap kelompok jenjang
berdasarkan mekanisme yang ditetapkan
c. Materi Pembinaan Rutin berbasis pada kurikulum kaderisasi sesuai jenjang
keanggotaan yang disusun oleh Badan Pengurus Pusat dan dapat dikembangkan
oleh FLP Wilayah, Cabang atau Ranting.
d. Aktivitas tiap jenjang
d.i. Kelompok Diskusi MUDA diarahkan, dibina dan dipimpin oleh anggota
MADYA atau ANDAL
d.ii. Kelompok Diskusi MADYA diarahkan, dibina dan dipimpin oleh
anggota ANDAL
d.iii. Kelompok Diskusi ANDAL saling mengarahkan, membina dan bertukar
posisi kepemimpinan dalam jangka waktu yang disepakati untuk
meningkatkan profesionalitas
d.iv. Dalam kondisi tertentu dapat dilakukan penyesuaian jenjang trainer
(5) Model Pembinaan Khusus
a. Pembinaan Khusus berbentuk Workshop yang diselenggarakan oleh Dewan
Pertimbangan FLP
16

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
b. Pembinaan Khusus diikuti oleh anggota yang dipilih melalui proses seleksi
Dewan Pertimbangan FLP
c. Proses seleksi dan mekanisme Pembinaan Khusus akan ditentukan kemudian
oleh Dewan Pertimbangan FLP
(6) Peningkatan Jenjang
a. Peningkatan Jenjang adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas
anggota berdasarkan jenjang yang ada
b. Mekanisme peningkatan jenjang ditetapkan oleh pengurus FLP Wilayah,
Cabang atau Ranting
BAB III
MUSYAWARAH NASIONAL
Pasal 13
Peserta Munas
Peserta Musyawarah Nasional terdiri atas :
(1) Seluruh anggota Dewan Pertimbangan FLP atau Utusan Dewan Pertimbangan FLP
yang menjadi perwakilan Dewan Pertimbangan FLP.
(2) Ketua Umum dan Badan Pengurus Pusat.
(3) Utusan FLP Wilayah dan Cabang dengan perincian sebagai berikut :
a. FLP Wilayah yang tidak memiliki FLP Cabang di bawahnya berhak untuk
mengirimkan 3 (tiga) orang pengurusnya sebagai perwakilan FLP Wilayah
tersebut.
b. FLP Wilayah yang memiliki FLP Cabang di bawahnya berhak untuk
mengirimkan 2 (dua) orang pengurusnya sebagai perwakilan FLP Wilayah
tersebut.
c. FLP Cabang berhak untuk mengirimkan 2 (dua) orang pengurusnya sebagai
perwakilan FLP Cabang tersebut.
17

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
Pasal 14
Hak Suara
(1) Hak suara dalam Musyawarah Nasional terdiri atas :
a. Hak suara dalam Sidang Komisi.
b. Hak suara dalam Sidang Pleno Musyawarah Nasional.
c. Hak suara dalam Sidang Pemilihan.
(2) Hak suara dalam rapat komisi berlaku 1 (satu) suara untuk setiap anggota komisi.
(3) Hak suara dalam Sidang Pleno Musyawarah Nasional terbagi atas :
a. Hak suara Dewan Pertimbangan FLP sebagai sebuah kesatuan badan,
dihitung sebagai 5 (lima) suara paket.
b. Hak suara Ketua Umum dan Badan Pengurus Pusat sebagai sebuah
kesatuan badan, dihitung sebagai 5 (lima) suara paket.
c. Hak suara Utusan Wilayah, dihitung sebagai 2 (dua) suara paket untuk tiap
FLP Wilayah yang diwakili.
d. Hak suara Utusan Cabang, dihitung sebagai 1 (satu) suara untuk setiap FLP
Cabang yang diwakili.
(4) Hak suara dalam Sidang Pemilihan adalah satu orang satu suara.
Pasal 15
Tugas Musyawarah Nasional
(1) Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2) Memilih, menetapkan, melantik dan memberhentikan anggota-anggota Dewan
Pertimbangan FLP.
(3) Memilih, mengangkat, melantik dan memberhentikan Ketua Umum FLP.
(4) Mengevaluasi kinerja Dewan Pertimbangan FLP, Ketua Umum, dan Badan
Pengurus Pusat selama masa baktinya.
(5) Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Umum masa bakti
sebelumnya.
(6) Merumuskan kebijakan umum dan langkah-langkah strategis FLP yang tertuang
dalam Keputusan Musyawarah Nasional.
(7) Membentuk Komisi Pelaksana Musyawarah Nasional untuk menyelenggarakan
Musyawarah Nasional berikutnya.
Pasal 16
Penyelenggaraan Musyawarah Nasional
18

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
(1) Musyawarah Nasional dilaksanakan oleh Komisi Pelaksana Musyawarah Nasional.
(2) Komisi Pelaksana Musyawarah Nasional berjumlah ganjil dan beranggotakan
sekurang-kurangnya :
a. 1 (satu) orang anggota Dewan Pertimbangan FLP sebagai Ketua.
b. Seorang Sekretaris.
c. Seorang Bendahara.
d. Beberapa orang anggota.
(3) Komisi Pelaksana Musyawarah Nasional berhak menentukan teknis pelaksanaan
Musyawarah Nasional berikutnya.
(4) Komisi Pelaksana Musyawarah Nasional berkewajiban untuk mengadakan sidang
pra-Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum
pelaksanaan Musyawarah Nasional untuk mempersiapkan materi Musyawarah
Nasional.
(5) Sidang pra-Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya dihadiri oleh :
a. Utusan Dewan Pertimbangan FLP, dan
b. Ketua Umum dan Badan Pengurus Pusat, dan
c. ½ (separuh) dari jumlah keseluruhan Utusan Pengurus FLP Wilayah dan
Cabang yang mewakili FLP Wilayah dan Cabang.
(6) Ketua Komisi Pelaksana Musyawarah Nasional akan menjadi pimpinan sidang
sementara sebelum pemilihan pimpinan sidang oleh peserta.
(7) Penyelenggaraan Musyawarah Nasional dinyatakan sah jika dihadiri oleh
a. ½ (separuh) dari keseluruhan anggota Dewan Pertimbangan FLP, dan
b. ½ (separuh) dari keseluruhan Ketua Umum dan Badan Pengurus Pusat
sebagai satu kesatuan badan, dan
BAB IV
MUSYAWARAH WILAYAH, CABANG DAN RANTING
Pasal 17
Pengertian
(1) Musyawarah Wilayah adalah lembaga kekuasaan tertinggi struktur FLP yang
berada di tingkat provinsi dan/atau berada di luar negeri.
(2) Musyawarah Cabang adalah lembaga kekuasaan tertinggi struktur FLP yang
berada di tingkat kabupaten/kotamadya.
19

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
(3) Musyawarah Ranting adalah lembaga kekuasaan tertinggi struktur FLP yang
berada di bawah kabupaten/kotamadya.
Pasal 18
Peserta Musyawarah Wilayah
Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas :
(1) Utusan Ketua Umum dan Badan Pengurus Pusat sebagai satu kesatuan badan.
(2) Pengurus FLP Wilayah.
(3) Untuk FLP Wilayah yang tidak memiliki cabang, sekurang-kurangnya ½ (separuh)
plus satu dari anggota aktif FLP Wilayah yang bersangkutan.
(4) Untuk FLP Wilayah yang memiliki Cabang, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
utusan dari setiap FLP Cabang yang menjadi perwakilan dari FLP Cabang terkait.
Pasal 19
Tugas Musyawarah Wilayah
(1) Merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis umum FLP Wilayah yang
tertuang dalam Keputusan Musyawarah Wilayah.
(2) Memilih, menetapkan, melantik dan memberhentikan Pengurus FLP Wilayah.
(3) Mengevaluasi kinerja Pengurus FLP Wilayah selama masa baktinya.
(4) Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus FLP Wilayah masa
bakti sebelumnya.
(5) Menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Wilayah berikutnya.
Pasal 20
Peserta Musyawarah Cabang
Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas :
(1) Utusan Pengurus FLP Wilayah.
(2) Pengurus FLP Cabang.
(3) Pengurus FLP Ranting
(4) Sekurang-kurangnya ½ (separuh) plus satu dari anggota aktif FLP Cabang yang
bersangkutan.
Pasal 21
Tugas Musyawarah Cabang
20

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
(1) Merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis umum FLP Cabang yang
tertuang dalam Keputusan Musyawarah Cabang.
(2) Memilih, menetapkan, melantik dan memberhentikan Pengurus FLP Cabang.
(3) Mengevaluasi kinerja Pengurus FLP Cabang selama masa baktinya.
(4) Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus FLP Cabang masa
bakti sebelumnya.
(5) Menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Cabang berikutnya.
Pasal 22
Peserta Musyawarah Ranting
Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas :
(1) Utusan Pengurus FLP Cabang.
(2) Pengurus FLP Ranting.
(3) Sekurang-kurangnya ½ (separuh) plus satu dari anggota aktif FLP Ranting yang
bersangkutan.
Pasal 23
Tugas Musyawarah Ranting
(1) Merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis umum FLP Ranting yang
tertuang dalam Keputusan Musyawarah Ranting.
(2) Memilih, menetapkan, melantik dan memberhentikan Pengurus FLP Ranting.
(3) Mengevaluasi kinerja Pengurus FLP Ranting selama masa baktinya.
(4) Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus FLP Ranting masa
bakti sebelumnya.
(5) Menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Ranting berikutnya.
BAB V
MUSYAWARAH PENGURUS
Pasal 24
21

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
Pengertian
Musyawarah Pengurus terdiri atas :
(1) Musyawarah Pengurus Pusat.
(2) Musyawarah Pengurus FLP Wilayah.
(3) Musyawarah Pengurus FLP Cabang.
(4) Musyawarah Pengurus FLP Ranting.
Pasal 25
Musyawarah Pengurus Pusat
(1) Musyawarah Pengurus Pusat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam
enam bulan.
(2) Musyawarah Pengurus Pusat dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ ditambah 1
(satu) anggota Badan Pengurus Pusat dan undangan.
(3) Musyawarah Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Harian.
(4) Agenda utama Musyawarah Pengurus Pusat adalah :
a. Membahas dan memahami hasil keputusan Musyawarah Nasional.
b. Menyusun kebijakan umum selama masa bakti.
c. Menetapkan program kerja selama 6 (enam) bulan mendatang.
d. Melakukan evaluasi terhadap kinerja sebelumnya.
e. Satu kali dalam setahun memberikan laporan kerja dan laporan keuangan
kepada Dewan Pertimbangan FLP.
f. Sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun melakukan evaluasi
terhadap kinerja FLP-FLP Wilayah.
Pasal 26
Musyawarah Pengurus FLP Wilayah
(1) Musyawarah Pengurus FLP Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali
dalam tiga bulan.
(2) Musyawarah Pengurus FLP Wilayah dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ plus 1
(satu) anggota Pengurus FLP Wilayah dan undangan.
(3) Musyawarah Pengurus FLP Wilayah dipimpin oleh Ketua FLP Wilayah atau yang
mewakili.
(4) Agenda utama Musyawarah Pengurus FLP Wilayah adalah :
a. Membahas dan memahami hasil keputusan Musyawarah Wilayah.
22

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
c. Menetapkan program kerja selama 3 (tiga) bulan mendatang.
e. Sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan melakukan koordinasi
dan evaluasi terhadap kinerja FLP-FLP Cabang di bawahnya.
Pasal 27
Musyawarah Pengurus FLP Cabang
(1) Musyawarah Pengurus FLP Cabang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali
dalam tiga bulan.
(2) Musyawarah Pengurus FLP Cabang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ plus 1
(satu) Pengurus FLP Cabang dan undangan.
(3) Musyawarah Pengurus FLP Cabang dipimpin oleh Ketua FLP Cabang atau yang
mewakili.
(4) Agenda utama Musyawarah Pengurus FLP Cabang adalah :
a. Membahas dan memahami hasil keputusan Musyawarah Cabang.
e. Sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan mengadakan koordinasi
dan evaluasi dengan FLP Ranting di bawahnya.
Pasal 28
Musyawarah Pengurus FLP Ranting
(1) Musyawarah Pengurus FLP Ranting dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali
dalam tiga bulan.
(2) Musyawarah Pengurus FLP Ranting dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ plus 1
(satu) Pengurus FLP Ranting dan undangan.
(3) Musyawarah Pengurus FLP Ranting dipimpin oleh Ketua FLP Ranting atau yang
mewakili.
(4) Agenda utama Musyawarah Pengurus FLP Ranting adalah :
a. Membahas dan memahami hasil keputusan Musyawarah Ranting.
BAB VI
23

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
MUSYAWARAH DEWAN PERTIMBANGAN FLP
Pasal 29
Musyawarah Dewan Pertimbangan FLP adalah lembaga tertinggi struktur Dewan
Pertimbangan FLP.
BAB VII
MUSYAWARAH ISTIMEWA
Pasal 30
Penyelenggaraan Musyawarah Istimewa
(1) Musyawarah Istimewa diselenggarakan jika ada keadaan darurat yang menuntut
pembahasan segera.
(2) Permintaan penyelenggaraan Musyawarah Istimewa ditujukan kepada Dewan
Pertimbangan FLP dan diketahui oleh Ketua Umum dan Badan Pengurus Pusat.
(3) Dewan Pertimbangan FLP kemudian membentuk Komisi Pelaksana Musyawarah
Istimewa yang beranggotakan ganjil sekurang-kurangnya :
a. 1 (satu) orang anggota Dewan Pertimbangan FLP sebagai Ketua.
b. Seorang Sekretaris.
c. Seorang Bendahara.
d. Beberapa orang anggota.
(4) Komisi Pelaksana Musyawarah Istimewa berkewajiban untuk melaksanakan
Musyawarah Istimewa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dibentuk.
(5) Ketua Komisi Pelaksana Musyawarah Istimewa akan menjadi pimpinan sidang
sementara sebelum pemilihan pimpinan sidang oleh peserta.
(6) Penyelenggaraan Musyawarah Istimewa dinyatakan sah jika dihadiri oleh
a. ½ (separuh) dari keseluruhan anggota Dewan Pertimbangan FLP, dan
b. ½ (separuh) dari keseluruhan Ketua Umum dan Badan Pengurus Pusat sebagai
satu kesatuan badan, dan
(7) Musyawarah Istimewa memiliki fungsi dan kedudukan yang sama dengan
Musyawarah Nasional.
24

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
BAB VII
DEWAN PERTIMBANGAN FLP
Pasal 31
Syarat-syarat Calon Anggota Dewan Pertimbangan FLP
(1) Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.
(2) Memiliki pemahaman Islam yang baik.
(3) Tidak merangkap jabatan dalam FLP.
(4) Minimal pernah menjadi pengurus inti FLP wilayah.
(5) Menguasai berbagai persoalan kepenulisan dan keorganisasian.
(6) Telah bergabung aktif di FLP sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
(7) Bersedia menjadi anggota DEWAN PERTIMBANGAN FLP.
(8) Minimal anggota andal FLP.
(9) Semua mantan Ketua Umum dan Pendiri FLP diangkat menjadi DEWAN
PERTIMBANGAN
Pasal 32
Mekanisme pemilihan Dewan Pertimbangan FLP :
(1) Sidang Musyawarah Nasional menentukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota
Dewan Pertimbangan FLP yang akan dipilih.
(2) Setiap FLP Wilayah berhak untuk mengajukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) nama
calon anggota Dewan Pertimbangan FLP kepada pimpinan Musyawarah Nasional
sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
(3) Nama-nama calon anggota Dewan Pertimbangan FLP yang telah diajukan oleh
FLP Wilayah diumumkan oleh pimpinan Musyawarah Nasional sebelum sidang
pemilihan anggota Dewan Pertimbangan FLP dilaksanakan.
(4) Anggota Dewan Pertimbangan FLP dipilih dalam sebuah sidang pemilihan Dewan
Pertimbangan FLP.
(5) Anggota Dewan Pertimbangan FLP dipilih secara langsung oleh peserta
Musyawarah Nasional dari FLP Wilayah dan Cabang.
(6) Sidang pemilihan anggota Dewan Pertimbangan FLP akan sah jika dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta Musyawarah Nasional
yang seharusnya.
(7) Calon-calon anggota Dewan Pertimbangan FLP yang mendapatkan posisi tertinggi
dalam perolehan suara secara langsung dinyatakan terpilih sebagai anggota Dewan
Pertimbangan FLP masa bakti berikutnya.
25

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
(8) Keanggotaan Dewan Pertimbangan FLP akan berakhir jika yang bersangkutan :
a. Selesai masa bakti.
b. Meninggal dunia.
c. Mengundurkan diri.
d. Menyimpang dari visi dan misi FLP.
Pasal 33
Tugas Dewan Pertimbangan FLP
(1) Mengawasi dan mengontrol gerak operasional FLP.
(2) Bersama-sama Ketua Umum merancang strategi umum FLP selama masa bakti.
(3) Melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja Ketua Umum dan Badan Pengurus
Pusat.
(4) Memberikan saran, masukan dan rekomendasi kebijakan kepada Ketua Umum dan
Badan Pengurus Pusat.
Pasal 34
Kewenangan Dewan Pertimbangan FLP
(1) Memberikan masukan dan nasehat kepada Ketua Umum dalam pemilihan anggota-
anggota Badan Pengurus Pusat.
(2) Memberikan teguran kepada Ketua Umum dan anggota Badan Pengurus Pusat.
(3) Menyetujui diselenggarakannya Musyawarah Istimewa.
(4) Menetapkan mekanisme keanggotaan Anggota Kehormatan.
BAB VIII
KETUA UMUM
Pasal 35
Syarat-syarat Calon Ketua Umum
(3) Pernah duduk sebagai pengurus Inti FLP Wilayah.
(4) Memiliki kemampuan menulis jenjang Andal.
(5) Hadir pada saat sidang pemilihan.
(6) Bersedia melepaskan jabatan struktural partai politik apabila terpilih.
26

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
(7) Tidak menjadi anggota Dewan Pertimbangan FLP
(8) Bersedia dicalonkan menjadi Ketua Umum
Pasal 36
Mekanisme pemilihan Ketua Umum :
(1) FLP Wilayah berhak untuk mengajukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) nama calon
Ketua Umum kepada Sidang Pleno sesuai dengan syarat-syarat yang telah
ditentukan.
(2) Nama-nama calon Ketua Umum yang berhak mengikuti pemilihan ditetapkan oleh
Sidang Pleno sebelum sidang pemilihan Ketua Umum dilaksanakan.
(3) Ketua Umum dipilih dalam sebuah sidang pemilihan Ketua Umum.
(4) Ketua Umum dipilih secara musyawarah mufakat
(5) Apabila tidak tercapai mufakat maka pemilihan dilakukan melalui voting
(6) Dalam proses voting, calon yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya ½+1
(separuh plus satu) dari total suara peserta Musyawarah Nasional yang hadir dalam
sidang pemilihan dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum FLP masa bakti
berikutnya
(7) Jika tidak ada calon Ketua Umum yang mendapatkan suara ½+1 dari total suara
sah dalam sidang pemilihan maka dua calon dengan suara terbanyak akan
diadakan pemilihan putaran kedua.
(8) Sidang pemilihan Ketua Umum akan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya
2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta Musyawarah Nasional yang hadir.
Pasal 37
Tugas Ketua Umum
(1) Mewakili FLP baik di internal maupun eksternal.
(2) Bersama Dewan Pertimbangan FLP membuat strategi umum FLP selama masa
baktinya.
(3) Bersama Badan Pengurus Pusat FLP membuat program-program kerja untuk
menjalankan strategi umum FLP selama masa baktinya.
(4) Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Musyawarah
Nasional.
(5) Menerbitkan pernyataan-pernyataan resmi.
27

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
(6) Bersama Dewan Pertimbangan FLP melakukan evaluasi kerja dan keuangan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.
Pasal 38
Kewenangan Ketua Umum
(1) Menentukan sikap FLP terhadap permasalahan-permasalahan umum yang terjadi
dalam hal kepenulisan sesuai kebijakan yang diterapkan dalam Musyawarah
Nasional.
(2) Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota Badan Pengurus Pusat FLP.
(3) Berhak menjalankan segala tindakan mengenai pengurusan atau pemilikan atas
nama FLP.
(4) Setelah mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan FLP, Ketua Umum berhak
mewakili FLP untuk melaksanakan:
a. Meminjam uang guna atau atas tanggungan FLP kepada pihak lain.
b. Membeli, menjual atau dengan jalan lain mendapatkan, melepaskan hak atau
memberikan barang yang tidak bergerak, termasuk bangunan, atau hak atas
tanah.
c. Mengikat FLP sebagai penanggung.
d. Menggadaikan aset FLP.
e. Menyetujui penerimaan dana atau hibah yang halal dan legal.
Pasal 39
Berakhirnya Masa Jabatan
Kedudukan Ketua Umum akan berakhir jika yang bersangkutan :
(1) Selesai masa bakti.
(2) Meninggal dunia.
(3) Mengundurkan diri.
(4) Menyimpang dari visi dan misi FLP
(5) Diberhentikan oleh Musyawarah Istimewa.
BAB IX
BADAN PENGURUS PUSAT
28

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
Pasal 40
Syarat-syarat Badan Pengurus Pusat
(3) Pernah duduk sebagai pengurus FLP.
(4) Mengajukan/diajukan permohonan menjadi Badan Pengurus Pusat untuk
menjalankan organisasi dengan sebaik-baiknya.
Pasal 41
Mekanisme pengangkatan Badan Pengurus Pusat :
(1) Ketua Umum menyusun nama-nama calon anggota Badan Pengurus Pusat beserta
posisinya dengan memperhatikan saran dari Dewan Pertimbangan FLP.
(2) Ketua Umum mengumumkan dan secara langsung mengangkat nama-nama calon
anggota Badan Pengurus Pusat yang telah mendapat persetujuan dari Dewan
Pertimbangan FLP di dalam sidang Musyawarah Nasional.
(3) Masa bakti Badan Pengurus Pusat berlangsung selama empat tahun.
(4) Keanggotaan dalam Badan Pengurus Pusat berakhir jika :
a. Selesai masa bakti.
b. Meninggal dunia.
c. Mengundurkan diri.
d. Diberhentikan oleh Ketua Umum.
(5) Jika karena satu atau lain hal tersebut di atas terjadi kekosongan posisi dalam
Badan Pengurus Pusat maka Ketua Umum dengan persetujuan Dewan
Pertimbangan FLP berhak untuk mengangkat anggota Badan Pengurus Pusat baru.
Pasal 42
Ketua Harian
(1) Ketua Harian dipilih oleh Ketua Umum dengan memperhatikan saran dari Dewan
Pertimbangan FLP.
(2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Harian berkonsultasi dan bertanggung jawab
kepada Ketua Umum.
Pasal 43
Tugas Ketua Harian
(1) Memimpin gerak operasional keseharian FLP.
29

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
(2) Membantu Ketua Umum menyusun program-program kerja FLP selama masa
baktinya.
(3) Melaksanakan program-program kerja FLP yang telah disusun.
(4) Mengarahkan, menggiatkan aktivitas dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan FLP
di segala tingkat.
(5) Dalam hal Ketua Umum berhalangan sementara, berhak menggantikan tugas dan
wewenang Ketua Umum sampai Ketua Umum dapat beraktivitas kembali.
(6) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap atau dirasakan tidak dapat menjalankan
fungsinya, atas permintaan Dewan Pertimbangan FLP dapat menggantikan tugas
dan wewenang Ketua Umum sampai Musyawarah Nasional atau Musyawarah
Istimewa terdekat.
Pasal 44
Kewenangan Ketua Harian
(1) Memimpin Badan Pengurus Pusat FLP.
(2) Membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan operasional
keseharian FLP.
(3) Menyetujui pembukaan dan penutupan FLP Wilayah dan FLP Cabang.
(4) Mewakili Ketua Umum dan Badan Pengurus Pusat FLP dalam acara-acara resmi
internal.
Pasal 45
Sekretaris Umum
(1) Sekretaris umum dipilih oleh Ketua Umum dengan memperhatikan saran dari
Dewan Pertimbangan FLP.
(2) Dalam menjalankan tugas operasional keseharian, Sekretaris umum berada di
bawah komando Ketua Harian.
(3) Di akhir masa bakti, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
(4) Sekretaris bertugas untuk mengadakan administrasi FLP.
(5) Sekretaris berwenang untuk membuat aturan-aturan yang berhubungan dengan tata
masalah keadministrasian FLP.
(6) Aturan-aturan yang dibuat oleh Sekretaris Umum mengikat semua Sekretaris FLP
Wilayah dan FLP Cabang kecuali jika kondisi FLP Wilayah dan/atau FLP Cabang
yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk melaksanakan aturan-aturan
tersebut.
30

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
(7) Dalam kondisi sebagaimana disebutkan pasal 6 (enam), Sekretaris Umum berhak
membuat aturan-aturan yang berlaku khusus di FLP Wilayah dan/atau FLP Cabang
terkait.
Pasal 46
Bendahara Umum
(1) Bendahara umum dipilih oleh Ketua Umum dengan memperhatikan saran dari
Dewan Pertimbangan FLP.
(2) Dalam menjalankan tugas operasional keseharian, Bendahara berada di bawah
komando Ketua Harian.
(3) Di akhir masa bakti, Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
(4) Bendahara bertugas untuk mengadakan tata keuangan FLP.
(5) Bendahara berwenang untuk membuat aturan-aturan yang berhubungan dengan
masalah keuangan FLP.
(6) Aturan-aturan yang dibuat oleh Bendahara mengikat semua Bendahara FLP
Wilayah dan FLP Cabang kecuali jika kondisi FLP Wilayah dan/atau FLP Cabang
yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk melaksanakan aturan-aturan
tersebut.
(7) Dalam kondisi sebagaimana disebutkan pasal 6 (enam), Bendahara berhak
membuat aturan-aturan yang berlaku khusus di FLP Wilayah dan/atau FLP Cabang
terkait.
Pasal 47
Koordinator Divisi Kaderisasi
(1) Koordinator Divisi Kaderisasi dipilih oleh Ketua Umum dengan memperhatikan
saran dari Dewan Pertimbangan FLP.
(2) Dalam menjalankan tugas operasional keseharian, Koordinator Divisi Kaderisasi
berada di bawah komando Ketua Harian.
(3) Di akhir masa bakti, Koordinator Divisi Kaderisasi bertanggung jawab kepada
Ketua Umum.
(4) Koordinator Divisi Kaderisasi bertugas untuk mengadakan alur kaderisasi anggota
FLP.
(5) Koordinator Divisi Kaderisasi berwenang untuk membuat aturan-aturan yang
berhubungan dengan alur kaderisasi FLP.
(6) Aturan-aturan yang dibuat oleh Koordinator Divisi Kaderisasi mengikat semua
Divisi Kaderisasi FLP Wilayah dan FLP Cabang kecuali jika kondisi FLP Wilayah
31

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
dan/atau FLP Cabang yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk
melaksanakan aturan-aturan tersebut.
(7) Dalam kondisi sebagaimana disebutkan pasal 6 (enam), Koordinator Divisi
Kaderisasi berhak membuat aturan-aturan yang berlaku khusus di FLP Wilayah
dan/atau FLP Cabang terkait.
Pasal 48
Koordinator Divisi Bisnis
(1) Koordinator Divisi Bisnis dipilih oleh Ketua Umum dengan memperhatikan saran
dari Dewan Pertimbangan FLP.
(2) Dalam menjalankan tugas operasional keseharian, Koordinator Divisi Bisnis
(3) Di akhir masa bakti, Koordinator Divisi Bisnis bertanggung jawab kepada Ketua
Umum.
(4) Koordinator Divisi Bisnis bertugas untuk menyediakan fungsi pendukung bagi
kelancaran gerak operasional keseharian FLP.
(5) Koordinator Divisi Bisnis berwenang untuk membuat aturan-aturan yang dapat
memperlancar gerak operasional keseharian FLP.
(6) Aturan-aturan yang dibuat oleh Koordinator Divisi Bisnis mengikat semua Divisi
Bisnis FLP Wilayah dan FLP Cabang kecuali jika kondisi FLP Wilayah dan/atau
FLP Cabang yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk melaksanakan aturan-
aturan tersebut.
(7) Dalam kondisi sebagaimana disebutkan pasal 6 (enam), Koordinator Divisi Bisnis
berhak membuat aturan-aturan yang berlaku khusus di FLP Wilayah dan/atau FLP
Cabang terkait.
Pasal 49
Koordinator Divisi Humas
(1) Koordinator Divisi Humas dipilih oleh Ketua Umum dengan memperhatikan saran
dari Dewan Pertimbangan FLP.
(2) Dalam menjalankan tugas operasional keseharian, Koordinator Divisi Humas
(3) Di akhir masa bakti, Koordinator Divisi Humas bertanggung jawab kepada Ketua
Umum.
32

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
(4) Koordinator Divisi Humas bertugas untuk membuat jaringan dengan pihak-pihak
eksternal sesuai dengan visi dan misi FLP.
(5) Koordinator Divisi Humas bertugas untuk menyuarakan kegiatan-kegiatan FLP
kepada pihak eksternal.
(6) Koordinator Divisi Humas berwenang untuk membuat aturan-aturan yang terkait
dengan pengembangan jaringan dan penyuaraan kegiatan-kegiatan FLP kepada
pihak eksternal.
(7) Aturan-aturan yang dibuat oleh Koordinator Divisi Humas mengikat semua Divisi
Humas FLP Wilayah dan FLP Cabang kecuali jika kondisi FLP Wilayah dan/atau
FLP Cabang yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk melaksanakan aturan-
aturan tersebut.
(8) Dalam kondisi sebagaimana disebutkan pasal 7 (tujuh), Koordinator Divisi Humas
berhak membuat aturan-aturan yang berlaku khusus di FLP Wilayah dan/atau FLP
Cabang terkait.
Pasal 50
Divisi Advokasi Penulis
(1) Divisi Advokasi Penulis adalah divisi yang terdiri atas orang-orang yang
berkompeten dalam bidang hukum untuk memperjuangkan hak-hak anggota FLP
sebagai penulis.
(2) Tugas Divisi Advokasi Penulis adalah:
a. Menyosialisasikan hak, kewajiban, dan etika penulis kepada anggota FLP.
b. Menjalankan fungsi konsultasi dan bantuan hukum
BAB X
FLP WILAYAH
Pasal 51
Pembentukan FLP Wilayah
(1) Pembentukan FLP Wilayah memiliki syarat-syarat sebagai berikut :
a. Memiliki pengurus inti sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang
Sekretaris, seorang Bendahara, dan seorang Koordinator Divisi Kaderisasi.
b. Memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang penulis dengan kemampuan
setara dengan jenjang Madya.
c. Memiliki alamat sekretariat yang jelas.
33

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
(2) Permohonan pembentukan FLP Wilayah diajukan kepada Badan Pengurus Pusat
FLP dan disetujui oleh Ketua Harian.
Pasal 52
Syarat-syarat Ketua FLP Wilayah
(1) Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun.
(2) Berdomisili di wilayah tersebut
(3) Mempunyai minat yang besar terhadap perkembangan Islam dan dunia
kepenulisan.
(4) Telah mencapai keanggotaan jenjang Madya.
BAB XI
FLP CABANG
Pasal 53
Pembentukan FLP Cabang
(1) Pembentukan FLP Cabang memiliki syarat-syarat sebagai berikut :
Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Koordinator Divisi Kaderisasi.
b. Memiliki sekurang-kurangnya seorang penulis dengan kemampuan setara
dengan jenjang Madya.
c. Memiliki alamat sekretariat yang jelas.
(2) Permohonan pembentukan FLP Cabang diajukan kepada FLP Wilayah dan
disetujui oleh BPP FLP dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) oleh FLP
Wilayah.
Pasal 54
Syarat-syarat Ketua FLP Cabang
(1) Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun.
(2) Berdomisili di wilayah tersebut
kepenulisan.
(4) Telah mencapai keanggotaan setara jenjang Madya.
34

FORUM LINGKAR PENA
081389642133, 02194871657
Munas3flp@yahoo.com
Pasal 55
Pembentukan FLP Ranting
(1) Pembentukan FLP Ranting memiliki syarat-syarat sebagai berikut :
Sekretaris, seorang Bendahara.
b. Memiliki alamat sekretariat yang jelas.
(2) Permohonan pembentukan FLP Ranting diajukan kepada FLP Cabang dan
disetujui oleh FLP Wilayah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) oleh
Ketua FLP Cabang.
Pasal 56
Syarat-syarat Ketua FLP Ranting
`
(1) Berusia sekurang-kurangnya 14 (empat belas) tahun.
(2) Berakhlak baik dan berpegang teguh pada nilai-nilai keIslaman.
kepenulisan.
(4) Telah mencapai keanggotaan setara jenjang Muda.
Bali, Agustus 2013
35

AD ART FLP

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Similar to AD ART FLP

Similar to AD ART FLP (20)

More from Fatkur Rohman

More from Fatkur Rohman (9)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

AD ART FLP