Recommended
More Related Content
Similar to SMK DATA PAPUA BARAT DAYA
Similar to SMK DATA PAPUA BARAT DAYA (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
SMK DATA PAPUA BARAT DAYA
- 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Advokasi Hasil Pendataan Dapodik SMK Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 Agustus 2023
- 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia • Peraturan Mendikbudristek No. 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Keputusan Mendikbudristek No. 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pauddikdasmen DASAR HUKUM Semangat Satu Data Pendidikan Indonesia
- 3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Aplikasi Dapodik Definisi Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
- 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Entitas Data Dapodik
- 5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kriteria Data yang Baik Cepat 01 Memerlukan waktu cukup singkat Dapodik telah menggunakan sistem Aplikasi untuk mengumpulkan data pendidikan Lengkap 02 Seluruh komponen data ada di Dapodik Kelengkapan data Dapodik (Sekolah, PD, Sarpras, PTK) Mutakhir 03 Data yang dikirimkan adalah kondisi terkini Sekolah telah melakukan sinkronisasi pengiriman data setiap semester Akurat 04 Data yang dikirimkan adalah data apa adanya dari sekolah Akurasi data Dapodik (Sekolah, PD, Sarpras, PTK) Akuntabel 05 Kondisi Data dapat dipertanggung jawabkan Digunakan untuk: BOS, PIP, Tunjangan Guru, Peningkatan Kompetensi Guru & Program-program lainnya.
- 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kualitas Data
- 7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi UPT Kemdikbud ➔Berfungsi sebagai helpdesk bagi pemda dan sekolah (sesuai daerah yang diampu) dalam penggunaan aplikasi ➔Melakukan Sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis; ➔Monitoring progress sinkronisasi dapodik; ➔Melakukan pengelolaan manajemen pendataan; ➔Menyetujui pengajuan penonaktifan sekolah; ➔Membantu pengelolaan Mutasi Peserta Didik. Dinas Pendidikan ➔Melakukan Sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis; ➔Melakukan pengelolaan manajemen pendataan; ➔Melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; ➔Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui Dapodik; ➔Memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing- masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala. Satuan Pendidikan ➔Melakukan pengisian data melalui aplikasi ➔Mengirimkan data dari aplikasi ke server ➔Melakukan pemutakhiran data secara berkala minimal satu kali dalam satu semester Tugas dan Peran Pengguna
- 8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Proses Pengumpulan Data
- 9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TERSEDIANYA DATA PENDIDIKAN VOKASI (Link and Super Match) YANG BERKUALITAS DAN SIAP PAKAI INPUT OUTPUT Pengumpulan dan Analisa Data Pokok Pengumpulan dan Analisa Data Penjaminan Mutu Pembaharuan dan Pengembangan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknis pengelolaan data Pengembangan Aplikasi Penjaminan Mutu/ Rapor Pendidikan Peningkatan Kompetensi Pengelola Data Meningkatkan kinerja instansi melalui penguatan tata kelola, SDM, regulasi, pendanaan dan sarana prasarana pengelolaan data PROSES PETA PROSES BISNIS PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN VOKASI daring dan luring • SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN • LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN • PERGURUAN TINGGI VOKASI (POLITEKNIK, AKADEMI KOMUNITAS DAN AKADEMI) • PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH • MASYARAKAT DAN LEMBAGA/ ORGANISASI TERKAIT
- 10. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi “Data merupakan bagian penting untuk mendorong terwujudnya Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan yang Efektif dan Akurat” Sekolah Peserta Didik Rombel Guru Tendik 39 8.996 428 791 136 Kondisi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Papua Barat Daya • Masih terdapat SMK yang belum melakukan sinkron dapodik per tanggal 31 Agustus 2023 untuk cut off data peserta didik dengan capaian progresnya sudah 94,87%; • Kondisi tersebut merupakan data entitas pokok terkait populasi sekolah, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan di provinsi Papua Barat Daya; • Rasio jumlah Rombel dengan Guru dapat menjadi rujukan dinas Pendidikan provinsi dalam penentuan kebijakan untuk pengusulan terkait pengangkatan guru di wilayah binaannya, selain itu dapat dicermati melalui guru produktif (kejuruan) dengan jumlah kompetensi keahlian yang dibuka oleh SMK; 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.54% 99.47% 99.45% 99.35% 99.33% 99.22% 99.09% 98.97% 98.91% 98.66% 98.24% 98.10% 98.08% 97.88% 97.71% 97.67% 97.52% 97.44% 96.60% 96.59% 96.15% 96.08% 95.87% 95.35% 94.87% 94.74% 94.52% 93.04% 92.59% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% Gorontalo Jambi Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Kep. Bangka Belitung Lampung Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Jawa Timur D.K.I. Jakarta Sulawesi Tengah Jawa Barat Maluku Utara Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Jawa Tengah Aceh Banten Bengkulu Papua Tengah Kalimantan Barat Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Riau Sumatera Selatan Bali Papua Selatan Sumatera Utara Sumatera Barat D.I. Yogyakarta Papua Barat Daya Papua Pegunungan Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan Kepulauan Riau Progres Data Sinkron per 31-08-2023
- 11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi DATA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Swasta 56% Negeri 44% 39 SMK 17 Negeri | 22 Swasta Swasta 38% Negeri 62% 8.996 Siswa 5.607 Negeri | 3.389 Swasta Swasta 49% Negeri 51% 791 Guru 402 Negeri | 389 Swasta Perempuan 38% Laki-laki 62% 136 Tenaga Pendidikan 84 Laki2 | 52 Perempuan 4 35 39 10 4 13 216 152 31 14 NULL Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Kondisi RPS dan Ruang Teori di SMK RPS Ruang Teori Sumber: Dapodik per tanggal 1 September 2023, pukul 13.00 wib Akreditasi SMK* A B C TT BT NULL Sertifikat Kadaluarsa 46 114 48 3 0 6 2
- 12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 52 1,681 1,750 1,559 -22 -1,254 -1,368 -1,310 -2,000 -1,500 -1,000 -500 - 500 1,000 1,500 2,000 Kelas XIII Kelas XII Kelas XI Kelas X Peserta Didik berdasarkan jenis kelamin dan tingkat Perempuan Laki-laki DEMOGRAFI SATPEN Peserta Didik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 5 7 7 25 64 233 0 50 100 150 200 250 Aceh Bengkulu D.I. Yogyakarta D.K.I. Jakarta Gorontalo Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kep. Bangka Belitung Lampung Maluku Utara Papua Papua Barat Papua Barat Daya Papua Pegunungan Papua Selatan Papua Tengah Riau Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Selatan Banten Jambi Kalimantan Selatan Kepulauan Riau Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Jawa Timur Sulawesi Selatan Sumatera Barat Bali Maluku Sumatera Utara Jawa Tengah Jawa Barat Data sertifikasi siswa Masih minimnya data terkait sertifikasi siswa SMK yang diisikan pada dapodik bahkan di banyak provinsi tidak ada yang mengisi sama sekali Proporsi jumlah siswa perempuan dapat menjadi dasar bagi pemda provinsi agar lebih selektif dalam melakukan buka tutup untuk program keahlian SMK yang ada di wilayahnya; Terlihat sekolah sebagian besar masih belum memperhatikan terkait data kondisi peserta didik yang mendapatkan sertifikasi dalam rangka peningkatan kompetensinya.
- 13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Verval Sarpras Kondisi Data Bangunan 60.00% 40.00% Pemutakhiran Data Sarpras 1 bangunan Lebih dari 1 bangunan 60.00% sekolah masih belum melakukan perubahan data terkait bangunan yang dimiliki oleh SMK; Masih adanya status tanah SMK yang bukan milik, dapat menjadi catatan Dinas Pendidikan Provinsi akan memberikan bantuan pembangunan prasarana melalui dana DAK Terlihat sekolah sebagian besar melalukan update/sinkronisasi data dapodik kondisi sekolahnya hanya pada saat bulan momen transaksional diberlakukan. 36 3 1 0 Milik Sewa Pinjam Bukan Milik Status Tanah 0 10 20 30 40 50 60 1/1/2023 2/1/2023 3/1/2023 4/1/2023 5/1/2023 6/1/2023 7/1/2023 8/1/2023 9/1/2023 Fluktuasi sinkronisasi data dapodik SMK bulanan SDM Sarpras Sinkronisasi data sarpras untuk DAK Sinkronisasi data siswa untuk BOS
- 14. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 34 34 34 30 1 29 100.00% 100.00% 100.00% 88.24% 2.94% 85.29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Jumlah SMK Punya akun belajar.id Aktivasi belajar.id Sudah Login Selesai Eksplorasi Sudah Unduh Jumlah % Adoption Rate Rapor Pendidikan Jumlah SMK yang telah mempunyai akun belajar.id Rapor Pendidikan sudah 100%, namun masih terdapat beberapa yang belum melakukan aktivasi akun; Masih terdapat beberapa yang belum melakukan login pada Rapor Pendidikan; Terdapat beberapa Sekolah yang belum melakukan unduh terhadap hasil Rapor Pendidikan; Sementara untuk eksplorasi terhadap hasil Rapor Pendidikan masih banyak yang belum dilakukan oleh sekolah.
- 15. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pengisian Umum Sarpras Deskripsi Alur Pengisian Tanah, Bangunan dan Ruang Pada Aplikasi Dapodik ➔Perekaman data Sarana dan Prasarana pada Aplikasi Dapodik dimulai dari perekaman data Tanah, selanjutnya data Bangunan, dan Ruang ➔Contoh Denah sekolah yang akan diinputkan data pada Aplikasi Dapodik ❏ Bangunan 1 terdiri dari Ruang Kelas, Perpustakaan dan WC siswa ❏ Bangunan 2 terdiri dari 4 Ruang Kelas ❏ Bangunan 3 terdiri dari Ruang Guru, Mushola dan Ruang BK ❏ Lapangan Upacara dan Lahan Parkir termasuk dalam kategori Bangunan yang perlu direkam
- 16. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Form PUPR untuk Informasi Tingkat Kerusakan Usulan Rehabilitasi melalui DAK Dokumen Form Penilaian Kerusakan PUPR Wajib ada Satuan Pendidikan Konsultasi melalui Tim Survei/ PUPR Usulan kebutuhan rehabilitasi bangunan melalui dana DAK hanya disetujui ketika sekolah melakukan pemutakhiran data kerusakan sarana prasarana pada Dapodik dengan melampirkan Form Penilaian Tingkat Kerusakan Bangunan. Penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan dilakukan oleh dinas pendidikan bekerja sama dengan dinas yang menangani keciptakaryaan dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai format yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Tim Survei/ PUPR mengisi form isian tingkat kerusakan massa bangunan di sekolah yang bersangkutan Tim Survei/ PUPR menyampaikan hasil survei untuk diberikan pengesahan oleh Dinas PU dan diketahui Dinas Pendidikan setempat. Login Aplikasi DAPODIK untuk Perbarui Data & Unggah dokumen Proses Pengusulan Rehabilitasi Bangunan melalui Dana DAK pada sistem Bappenas
- 17. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Alur Verval Sarpras
- 18. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi s.id/QNAAdvokasiPemutakhiranData Tanya Jawab melalui form link:
- 19. Terima Kasih