Recommended
More Related Content
Similar to OPTIMASI DATA SMK DKI
Similar to OPTIMASI DATA SMK DKI (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
OPTIMASI DATA SMK DKI
- 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Advokasi Hasil Pendataan Dapodik SMK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 September 2023
- 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia • Peraturan Mendikbudristek No. 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Keputusan Mendikbudristek No. 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pauddikdasmen DASAR HUKUM Semangat Satu Data Pendidikan Indonesia
- 3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Aplikasi Dapodik Definisi Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
- 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Entitas Data Dapodik
- 5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kriteria Data yang Baik Cepat 01 Memerlukan waktu cukup singkat Dapodik telah menggunakan sistem Aplikasi untuk mengumpulkan data pendidikan Lengkap 02 Seluruh komponen data ada di Dapodik Kelengkapan data Dapodik (Sekolah, PD, Sarpras, PTK) Mutakhir 03 Data yang dikirimkan adalah kondisi terkini Sekolah telah melakukan sinkronisasi pengiriman data setiap semester Akurat 04 Data yang dikirimkan adalah data apa adanya dari sekolah Akurasi data Dapodik (Sekolah, PD, Sarpras, PTK) Akuntabel 05 Kondisi Data dapat dipertanggung jawabkan Digunakan untuk: BOS, PIP, Tunjangan Guru, Peningkatan Kompetensi Guru & Program-program lainnya.
- 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kualitas Data
- 7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi UPT Kemdikbud ➔Berfungsi sebagai helpdesk bagi pemda dan sekolah (sesuai daerah yang diampu) dalam penggunaan aplikasi ➔Melakukan Sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis; ➔Monitoring progress sinkronisasi dapodik; ➔Melakukan pengelolaan manajemen pendataan; ➔Menyetujui pengajuan penonaktifan sekolah; ➔Membantu pengelolaan Mutasi Peserta Didik. Dinas Pendidikan ➔Melakukan Sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis; ➔Melakukan pengelolaan manajemen pendataan; ➔Melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; ➔Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui Dapodik; ➔Memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing- masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala. Satuan Pendidikan ➔Melakukan pengisian data melalui aplikasi ➔Mengirimkan data dari aplikasi ke server ➔Melakukan pemutakhiran data secara berkala minimal satu kali dalam satu semester Tugas dan Peran Pengguna
- 8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Proses Pengumpulan Data
- 9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TERSEDIANYA DATA PENDIDIKAN VOKASI (Link and Super Match) YANG BERKUALITAS DAN SIAP PAKAI INPUT OUTPUT Pengumpulan dan Analisa Data Pokok Pengumpulan dan Analisa Data Penjaminan Mutu Pembaharuan dan Pengembangan Aplikasi Data Pokok Pendidikan Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknis pengelolaan data Pengembangan Aplikasi Penjaminan Mutu/ Rapor Pendidikan Peningkatan Kompetensi Pengelola Data Meningkatkan kinerja instansi melalui penguatan tata kelola, SDM, regulasi, pendanaan dan sarana prasarana pengelolaan data PROSES PETA PROSES BISNIS PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN VOKASI daring dan luring • SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN • LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN • PERGURUAN TINGGI VOKASI (POLITEKNIK, AKADEMI KOMUNITAS DAN AKADEMI) • PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH • MASYARAKAT DAN LEMBAGA/ ORGANISASI TERKAIT
- 10. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi “Data merupakan bagian penting untuk mendorong terwujudnya Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan yang Efektif dan Akurat” Sekolah Peserta Didik Rombel Guru Tendik 567 195.899 6.715 11.065 3.815 Kondisi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi DKI Jakarta • Terdapat beberapa SMK yang belum melakukan sinkron dapodik per tanggal 31 Agustus 2023 untuk cut off data peserta didik sehingga capaian progresnya sudah 99,47%; • Kondisi tersebut merupakan data entitas pokok terkait populasi sekolah, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan di provinsi DKI Jakarta; • Rasio jumlah Rombel dengan Guru dapat menjadi rujukan dinas Pendidikan provinsi dalam penentuan kebijakan untuk pengusulan terkait pengangkatan guru di wilayah binaannya, selain itu dapat dicermati melalui guru produktif (kejuruan) dengan jumlah kompetensi keahlian yang dibuka oleh SMK; 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.54% 99.47% 99.45% 99.35% 99.33% 99.22% 99.09% 98.97% 98.91% 98.66% 98.24% 98.10% 98.08% 97.88% 97.71% 97.67% 97.52% 97.44% 96.60% 96.59% 96.15% 96.08% 95.87% 95.35% 94.87% 94.74% 94.52% 93.04% 92.59% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% Gorontalo Jambi Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Kep. Bangka Belitung Lampung Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Jawa Timur D.K.I. Jakarta Sulawesi Tengah Jawa Barat Maluku Utara Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Jawa Tengah Aceh Banten Bengkulu Papua Tengah Kalimantan Barat Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Maluku Riau Sumatera Selatan Bali Papua Selatan Sumatera Utara Sumatera Barat D.I. Yogyakarta Papua Barat Daya Papua Pegunungan Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan Kepulauan Riau Progres Data Sinkron per 31-08-2023
- 11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi DATA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Swasta 87.13% Negeri 12.87% 567 SMK 73 Negeri | 494 Swasta Swasta 70.40% Negeri 29.60% 195.899 Siswa 57.984 Negeri | 137.915 Swasta Swasta 62.09% Negeri 37.91% 11.065 Guru 4.195 Negeri | 6.870 Swasta Perempuan 34.73% Laki-laki 65.27% 3.815 Tenaga Pendidikan 2.490 Laki2 | 1.325 Perempuan 1 968 132 20 1 124 6874 1144 49 35 NULL Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Kondisi RPS dan Ruang Teori di SMK RPS Ruang Teori Sumber: Dapodik per tanggal 1 September 2023, pukul 13.00 wib Akreditasi SMK* A B C TT BT NULL Sertifikat Kadaluarsa 281 281 23 17 0 4 0
- 12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 982 31,397 35,497 34,797 -441 -29,052 -31,397 -31,816 -36000 -27000 -18000 -9000 0 9000 18000 27000 36000 Kelas XIII Kelas XII Kelas XI Kelas X Peserta Didik berdasarkan jenis kelamin dan tingkat Perempuan Laki-laki DEMOGRAFI SATPEN Peserta Didik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 5 7 7 25 64 233 0 50 100 150 200 250 Aceh Bengkulu D.I. Yogyakarta D.K.I. Jakarta Gorontalo Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kep. Bangka Belitung Lampung Maluku Utara Papua Papua Barat Papua Barat Daya Papua Pegunungan Papua Selatan Papua Tengah Riau Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Selatan Banten Jambi Kalimantan Selatan Kepulauan Riau Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Jawa Timur Sulawesi Selatan Sumatera Barat Bali Maluku Sumatera Utara Jawa Tengah Jawa Barat Data sertifikasi siswa Masih minimnya data terkait sertifikasi siswa SMK yang diisikan pada dapodik bahkan di banyak provinsi tidak ada yang mengisi sama sekali Proporsi jumlah siswa perempuan dapat menjadi dasar bagi pemda provinsi agar lebih selektif dalam melakukan buka tutup untuk program keahlian SMK yang ada di wilayahnya; Terlihat sekolah sebagian besar masih belum memperhatikan terkait data kondisi peserta didik yang mendapatkan sertifikasi dalam rangka peningkatan kompetensinya.
- 13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Verval Sarpras Kondisi Data Bangunan 24.80% 75.20% Pemutakhiran Data Sarpras 1 bangunan Lebih dari 1 bangunan 24,80% sekolah masih belum melakukan perubahan data terkait bangunan yang dimiliki oleh SMK; Masih adanya status tanah SMK yang bukan milik, dapat menjadi catatan Dinas Pendidikan Provinsi akan memberikan bantuan pembangunan prasarana melalui dana DAK Terlihat sekolah sebagian besar melalukan update/sinkronisasi data dapodik kondisi sekolahnya hanya pada saat bulan momen transaksional diberlakukan. 527 34 1 10 Milik Sewa Pinjam Bukan Milik Status Tanah 0 10 20 30 40 50 60 1/1/2023 2/1/2023 3/1/2023 4/1/2023 5/1/2023 6/1/2023 7/1/2023 8/1/2023 9/1/2023 Fluktuasi sinkronisasi data dapodik SMK bulanan SDM Sarpras Sinkronisasi data sarpras untuk DAK Sinkronisasi data siswa untuk BOS
- 14. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 543 543 543 528 71 523 100.00% 100.00% 100.00% 97.24% 13.08% 96.32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Jumlah SMK Punya akun belajar.id Aktivasi belajar.id Sudah Login Selesai Eksplorasi Sudah Unduh Jumlah % Adoption Rate Rapor Pendidikan Jumlah SMK yang telah mempunyai akun belajar.id Rapor Pendidikan dan aktivasi akun sudah 100%, namun: Masih terdapat beberapa yang belum melakukan login pada Rapor Pendidikan; Terdapat beberapa Sekolah yang belum melakukan unduh terhadap hasil Rapor Pendidikan; Sementara untuk eksplorasi terhadap hasil Rapor Pendidikan masih banyak yang belum dilakukan oleh sekolah.
- 15. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pengisian Umum Sarpras Deskripsi Alur Pengisian Tanah, Bangunan dan Ruang Pada Aplikasi Dapodik ➔Perekaman data Sarana dan Prasarana pada Aplikasi Dapodik dimulai dari perekaman data Tanah, selanjutnya data Bangunan, dan Ruang ➔Contoh Denah sekolah yang akan diinputkan data pada Aplikasi Dapodik ❏ Bangunan 1 terdiri dari Ruang Kelas, Perpustakaan dan WC siswa ❏ Bangunan 2 terdiri dari 4 Ruang Kelas ❏ Bangunan 3 terdiri dari Ruang Guru, Mushola dan Ruang BK ❏ Lapangan Upacara dan Lahan Parkir termasuk dalam kategori Bangunan yang perlu direkam
- 16. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Form PUPR untuk Informasi Tingkat Kerusakan Usulan Rehabilitasi melalui DAK Dokumen Form Penilaian Kerusakan PUPR Wajib ada Satuan Pendidikan Konsultasi melalui Tim Survei/ PUPR Usulan kebutuhan rehabilitasi bangunan melalui dana DAK hanya disetujui ketika sekolah melakukan pemutakhiran data kerusakan sarana prasarana pada Dapodik dengan melampirkan Form Penilaian Tingkat Kerusakan Bangunan. Penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan dilakukan oleh dinas pendidikan bekerja sama dengan dinas yang menangani keciptakaryaan dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai format yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Tim Survei/ PUPR mengisi form isian tingkat kerusakan massa bangunan di sekolah yang bersangkutan Tim Survei/ PUPR menyampaikan hasil survei untuk diberikan pengesahan oleh Dinas PU dan diketahui Dinas Pendidikan setempat. Login Aplikasi DAPODIK untuk Perbarui Data & Unggah dokumen Proses Pengusulan Rehabilitasi Bangunan melalui Dana DAK pada sistem Bappenas
- 17. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Alur Verval Sarpras
- 18. Terima Kasih