SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DAK Fisik Pendidikan TA 2023
Sebagai Referensi
Perencanaan tahun 2024
November 2022
DIREKTORAT SMP
DITJEN PAUD DIKDAS DAN DIKMEN
Dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk mendanai
kebutuhan sarana dan/atau
prasarana bidang pendidikan yang
merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional
Arah Kebijakan Pendidikan 2020-2024
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T
eknologi 6
Arah kebijakan bidang pendidikan adalah meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan
meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di semua jenjang pendidikan
Masyarakat
Indonesia maju,
berdaulat, mandiri,
dan berkepribadian
melalui terciptanya
pelajar Pancasila
Tingginya
angka
partisipasi
pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Optimalisasi Angka
Partisipasi Pendidikan
diseluruh jenjang
1. Meningkatkan pemerataan layanan PAUD dengan mendorong tumbuhnya satuan PAUD berkualitas baik
melalui pemberian BOP PAUD bagi keluarga yang tidak mampu, Kebijakan SPM, maupun swadaya
masyarakat, untuk mendorong tersedianya satu desa satu PAUD;
2. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan diseluruh jenjang mulai dari SD sampai dengan
Sekolah Menengah, khususnya bagi anak kurang mampu melalui pemberian dana bantuan pendidikan;
anak berkebutuhan khusus melalui penyelenggaraan sekolah inklusi; dan bagi daerah 3T melalui
program afirmasi;
3. Menyediakan dukungan pendidikan nonformal sebagai alternatif layanan pembelajaran bagi peserta didik
yang memilih mengenyam pendidikan di luar satuan pendidikan formal;
Peningkatan dan
Pemerataan Kualitas
dan Relevansi
Pendidikan
1. Mendorong pertumbuhan satuan PAUD yang menerapkan layanan PAUD holistik integratif;
2. Melaksanakan program sekolah penggerak di seluruh jenjang mulai dari SD sampai Sekolah Menengah
sebagai motor perubahan praktik pembelajaran;
3. Memperkuat digitalisasi pendidikan untuk mengakselerasi transformasi pendidikan, meningkatkan
efisiensi serta meningkatkan literasi digital siswa dan guru;
4. Menerapkan asesmen nasional (Asesmen Kompetensi Minimum [AKM], survei karakter, dan survei
lingkungan belajar) sebagai instrumen dalam mengukur kualitas hasil belajar;
5. Menyediakan sumber belajar yang relevan dan berkualitas
Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbudristek
7
Arah Kebijakan Strategi
Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Pendidikan 2023
Arah Kebijakan DAK Fisik Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Arah Kebijakan DAKFisik Bidang Pendidikan
10
1
Meningkatkankualitas SDMmelalui peningkatan ketersediaan/keterjaminanakses,danmutu
layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahunyang berkualitas, dengan
memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja
pendidikan rendah
2
3
Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan
prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka
pencapaian S
tandar Pelayanan Minimum(SPM).
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran
berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama
dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, Major Project, dan sektor prioritas nasional.
Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Pendidikan 2023
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Indikator Keberhasilan Penyaluran DAK Fisik bidang Pendidikan
11
Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Pendidikan 2023
OUTCOME
APS dan APK
OUTCOME OUTCOME
Tingkat penyelesaian pendidikan
Lulusan pendidikan vokasi yang
mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun
kelulusan
IMMEDIATE OUTCOME IMMEDIATE OUTCOME
P
ersentase satuan pendidikan yang
sarprasnya memenihi 90% SNP
Persentase siswa yang memanfaatkan
(daya tampung siswa)
OUTPUT OUTPUT
16.109 satuan pendidikan yang
direvitalisasi
105 USByang dibangun
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kebijakan Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan
12
Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Pendidikan 2023
Revitalisasi PAUD
Menu DAK Rincian Kegiatan Metode Pelaksanaan
Rehabilitasi dan pembangunan
ruang, serta penyediaan sarana
untuk seluruh menu
Pembangunan asrama siswa
(khusus SMA)
Pembangunan unit sekolah baru
(khusus SMA, SMK, SLB) >>Akses
• Metode pelaksanaan untuk rehabilitasi
dan pembangunan dilakukan melalui
pemilihan penyedia atau swakelola
berdasarkan kebutuhan daerah.
• Keputusan untuk kontraktual atau
swakelola diterapkan sama untuk
semua sub bidang dalam satu wilayah
sesuai dengan kewenangan.
• Penyediaan sarana pendidikan
dilakukan melalui metode pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa melalui
penyedia.
Revitalisasi SD
Revitalisasi SMP
Revitalisasi SKB
Revitalisasi SMA
Revitalisasi SLB
Revitalisasi SMK
Pembanguna Baru SMA
Pembangunan Baru SMK
Pembangunan Baru SLB
Pengadaan Buku Koleksi
Perpustakaan (khusus SD, SMP
,
SMA, SMK daerah afirmasi)
Rehabilitasi lapangan olahraga
Penilaian Proposal Daerah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kebijakan PrioritasPenilaian DAKFisik Pendidikan 2023
14
Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Pendidikan 2023
Sesuai Arahan Mendikbudristek:
Menuntaskanpenyediaan
sarana TIK untuk mendukung
proses digitalisasi Pendidikan,
Mengakselerasi rehabilitasi
sekolah dengan rusak sedang
dan berat
Menyediakan RKBdan
USB untuk mengakselerasi
akses P
endidikan
menengah
Menyediakan bantuan peralatan
olah raga dan buku
Sesuai hasil Multilateral Meeting
Mengakomodasi arahan
Mendikbudristek
Menuntaskan kondisi dan ketersediaan
prasarana Pendidikan di sekolah
dengan pendekatan ketuntasan
Keberpihakan pada sekolah di lokasi
prioritas
SMK diberikan diprioritaskan untuk
kompetensi keahlian yang mendukung
pembangunan Kawasan prioritas,
Major project, dan sector prioritas
nasional.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Hasil Penilaian
15
Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Pendidikan 2023
Subbidang
Jumlah
Usulan
Nilai Usulan
Jumlah usulan Hasil penilaian
Didiskusikan Ditolak Diterima Didiskusikan Ditolak Diterima
PAUD 29.793 5.071.693.590.000 24.038 3.171 2.584 4.133.573.443.000 534.227.243.000 376.790.744.000
SD 275.526 116.347.834.206.000 168.449 82.019 25.058 47.127.553.541.000 62.229.325.866.000 5.348.549.250.000
SKB 546 299.492.354.000 61 299 186 36.403.088.000 177.209.920.000 58.852.566.000
SLB 7.656 2.191.555.869.000 2.744 4.387 525 776.981.720.500 1.155.487.135.000 247.911.437.500
SMA 37.536 19.185.067.156.400 22.717 10.206 4.613 11.917.911.910.000 5.031.284.779.000 1.948.988.519.400
SMK 52.665 33.812.948.905.611 31.626 15.587 5.452 20.515.541.572.585 10.242.310.093.889 2.980.001.300.137
SMP 80.523 50.082.735.319.006 43.658 28.032 8.833 23.266.768.447.000 22.132.086.997.006 3.788.958.084.000
Grand Total 484.245 226.991.327.400.017 293.293 143.701 47.251 107.774.733.722.085 101.501.932.033.895 14.750.051.901.037
Note: data ini sebelum proses
sinkronisasi dengan Daerah
Rincian Menu DAK Fisik Bidang
Pendidikan Subbidang SMP
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
13
SMP
Ruang Kelas
Jenis Prasarana/Sarana PAUD SD
V V V
SKB PKBM SMA SLB SMK
V V V V V
Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat (khusus SKB) V V
V
V
V
V
V
Ruang Guru V V
Ruang Kepala Sekolah V
Ruang UKS V
Laboratorium Kimia/Fisika/Biologi/IPA V
Laboratorium Komputer/Multimedia (khusus SMK) V
Laboratorium Bahasa
Ruang Tata Usaha/Kantor Administrasi V
Ruang Pembelajaran Khusus, Keterampilan, Kantin, dan Selasar
Ruang Ibadah V
Ruang Praktik/RPS (khusus SMK)
V V V V
V V V
V V V
V V V
V V
V V
V V
V V V V
V
V V V
V V V
Ruang Bimbingan Konseling/Konseling Assesmen (Khusus SLB)
Ruang OSIS
V V V
V
Jamban/Toilet V V V V V V V
V
V
Rumah Dinas Guru V V V
Asrama Siswa V
1. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang beserta perabotnya
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
14
Jenis Prasarana/Sarana PAUD SD SMP SKB PKBM SMA SLB SMK
Alat Permainan Edukatif Luar Ruang V
Ruang Kelas V V V V V V
Ruang Guru V V V V
Ruang Kepala Sekolah V V
Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat (Khusus SKB) V V V V V V
Ruang UKS V V V V V V
Laboratorium Kimia/Fisika/Biologi/IPA V V V
Laboratorium Komputer/Multimedia (khusus SMK) V V V V
Laboratorium Bahasa V V
Ruang Pembelajaran Khusus, Keterampilan, Kantin, dan Selasar V
Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif V V V V
Ruang Tata Usaha/Kantor Administrasi V V V
Ruang Praktik/RPS (khusus SMK) V V
Ruang Bimbingan Konseling V V
Ruang OSIS V V
Jamban/Toilet V V V V V V V
Rumah Dinas Guru V V V
Asrama Siswa V
2. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang beserta perabotnya
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
15
Jenis Prasarana/Sarana PAUD SD SMP SKB PKBM SMA SLB SMK
Alat Permainan Edukatif/Alat Pendidikan V V
Alat Laboratorium Fisika V
Alat Laboratorium Biologi V
Alat Praktik/Alat Keterampilan (khusus SKB,PKBM) V V V
Alat IPA V
Alat TIK V V V V V V
Media Pendidikan V V V V V V
3. Pengadaan sarana pembelajaran
KEMENTERIAN PENDIDIKAN. KEBUDAYAAN.
RISET. DAN TEKNOLOGI
Materi Tambahan
Kebijakan DAK Fisik Pendidikan TA
2023 sebagai Referensi 2024
Konsep Ketuntasan DAK Fisik Pendidikan
19
Sosialisasi Kebijakan DAK Fisik Pendidikan Tahun 2023
a. Untuk mendorong pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan yang lebih berorientasi hasil:
• Pencapaian cenderung lebih mudah diukur;
• Proses perencanaan dan pelaksanaan yang lebih mudah dipantau;
• Dapat mendukung perencanaan/pelaksanaan berbasis kerangka pentahapan (waktu/wilayah);
• Dapat mendorong pelaksanaan kebijakan afirmatif pendidikan (wilayah) secara lebih baik.
b. Mendorong pola pikir penyelesaian pemenuhan sarpras pendidikan bagi perencana
(pusat dan daerah). dan pelaksana.
c. Mendorong komitmen daerah untuk sinergi pemenuhan sarpras dengan sumber
pendanaan di APBD (contoh untuk peralatan. rehab ringan). dan komitmen satuan
pendidikan untuk pemanfaatan BOS/BOP secara tepat.
d. Mendorong sinergi pelaksanaan antara pemenuhan sarpras via pusat (Kemdikbud.
PUPR). dan daerah.
Konsep Ketuntasan
20
Sosialisasi Kebijakan DAK Fisik Pendidikan Tahun 2023
Satuan Pendidikan
Daftar Kebutuhan
Satuan Pendidikan
Contoh:
SD A
1 Pembangunan Lab
Komputer
1 Pengadaan alat TIK
Buku Koleksi Perpustakaan
Pembangunan Pagar
3 Rehab Ruang Kelas
2 Pembangunan Toilet
Apakah Ada dalam
Menu DAK Fisik?
Tindak Lanjut
1 Rehab Perpus kerusakan
ringan
Usulkan seluruh
kebutuhan sarpras tsb
via DAK Fisik
Anggarkan via BOS
Anggarkan via BOS
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak. perlu dicari
sumber pendanaan lain*
Tidak. perlu dicari
sumber pendanaan lain*
Tidak. perlu dicari
sumber pendanaan lain*
Anggarkan via APBD
Anggarkan via PUPR
Sekolah
lain
Sumber: Bappenas. 2022
*Jika kebutuhan sekolah tidak tersedia dalam menu-rincian kegiatan DAK Fisik.
maka perlu diinventarisir sumber pendananaan yang mungkin untuk membiayai (apakah via BOS. APBD. atau lainnya?)
21
Progres Usulan Data DAK kota manado Sulawesi Utara
2021 -2023
22
TAHUN 2021 TAHUN 2022 2023
Rp. 4.267.479.000
Dengan 40 Usulan
dan 5 Sekolah yang
di setujui
kementerian
Rp . 6.796.308.000,
Dengan 36 Sekolah Usulan dan 9
sekolah yang di setujui
kementerian
Rp. 1.845.715.000
Dengan tiga Usulan dan satu
sekolah yang di setujui
kementerian
Pengelolaan Dapodik Sarana dan
Prasarana akan di sampaikan Pemateri
Selanjutnya
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Te
rim
aKa
sih

More Related Content

What's hot

Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDPSEKP - UGM
 
Metode SWOT dalam Perumusan Strategi Pembangunan
Metode SWOT dalam Perumusan Strategi PembangunanMetode SWOT dalam Perumusan Strategi Pembangunan
Metode SWOT dalam Perumusan Strategi PembangunanDadang Solihin
 
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan SanitasiPermasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan SanitasiJoy Irman
 
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan  RPJMD-RPJMN 2015-2019Penyelarasan  RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019Dadang Solihin
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022BappedaLampungUtara
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Dadang Solihin
 
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptx
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptxPENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptx
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptxlailifitriana4
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
 
BOSP Tahun 2023.pdf
BOSP Tahun 2023.pdfBOSP Tahun 2023.pdf
BOSP Tahun 2023.pdfRudiYoutube
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
 
Konsep, RC, Implementasi DAK PFID.pdf
Konsep, RC, Implementasi DAK PFID.pdfKonsep, RC, Implementasi DAK PFID.pdf
Konsep, RC, Implementasi DAK PFID.pdfURENURSTMT
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanhoyin rizmu
 
Paparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanPaparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanSiti Sahati
 
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa BaratEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa BaratDadang Solihin
 
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.pptSOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.pptRizqiTsubata1
 
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publiktemanna #LABEDDU
 
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...Jonh Boekorsjom
 

What's hot (20)

Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
 
Metode SWOT dalam Perumusan Strategi Pembangunan
Metode SWOT dalam Perumusan Strategi PembangunanMetode SWOT dalam Perumusan Strategi Pembangunan
Metode SWOT dalam Perumusan Strategi Pembangunan
 
Public Private Partnership
Public Private PartnershipPublic Private Partnership
Public Private Partnership
 
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan SanitasiPermasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan  RPJMD-RPJMN 2015-2019Penyelarasan  RPJMD-RPJMN 2015-2019
Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
 
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptx
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptxPENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptx
PENGAWASAN PADA DANA BOS REGULER 2022-Maret.pptx
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
 
BOSP Tahun 2023.pdf
BOSP Tahun 2023.pdfBOSP Tahun 2023.pdf
BOSP Tahun 2023.pdf
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
 
Konsep, RC, Implementasi DAK PFID.pdf
Konsep, RC, Implementasi DAK PFID.pdfKonsep, RC, Implementasi DAK PFID.pdf
Konsep, RC, Implementasi DAK PFID.pdf
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaan
 
Paparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanPaparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunan
 
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa BaratEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
 
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.pptSOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
 
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
 
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
 

Similar to 210722 Paparan kebijakan DAK Fisik Ahmad.pptx

Kebijakan_dan_Program_Prioritas_Kemdikbud.pdf
Kebijakan_dan_Program_Prioritas_Kemdikbud.pdfKebijakan_dan_Program_Prioritas_Kemdikbud.pdf
Kebijakan_dan_Program_Prioritas_Kemdikbud.pdfrindi9
 
Panduan_Pelaksanaan_SMK_PK_Skema_Lanjutan-852023-.pdf
Panduan_Pelaksanaan_SMK_PK_Skema_Lanjutan-852023-.pdfPanduan_Pelaksanaan_SMK_PK_Skema_Lanjutan-852023-.pdf
Panduan_Pelaksanaan_SMK_PK_Skema_Lanjutan-852023-.pdfDzulatipAsShodik
 
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptxProgram Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptxEkoPurnomo80
 
kegiatan mingguan kami; beda UN dan AN.pptx
kegiatan mingguan kami; beda UN dan AN.pptxkegiatan mingguan kami; beda UN dan AN.pptx
kegiatan mingguan kami; beda UN dan AN.pptxCahyadiWahyono
 
230809- Kebijakan DAK Fisik Kemdikbud 2024 - SesJen.pdf
230809- Kebijakan DAK Fisik Kemdikbud 2024 - SesJen.pdf230809- Kebijakan DAK Fisik Kemdikbud 2024 - SesJen.pdf
230809- Kebijakan DAK Fisik Kemdikbud 2024 - SesJen.pdfAndi592998
 
Final pedoman beasiswa s2-21032014-2
Final pedoman beasiswa s2-21032014-2Final pedoman beasiswa s2-21032014-2
Final pedoman beasiswa s2-21032014-2Anwar Sanusi
 
230720_Pembekalan_PT_Pendamping_(Dir__SMK)_(pertemuan_PT_dan_SMK).pptx
230720_Pembekalan_PT_Pendamping_(Dir__SMK)_(pertemuan_PT_dan_SMK).pptx230720_Pembekalan_PT_Pendamping_(Dir__SMK)_(pertemuan_PT_dan_SMK).pptx
230720_Pembekalan_PT_Pendamping_(Dir__SMK)_(pertemuan_PT_dan_SMK).pptxDen Yahya
 
19 ps-2014 bantuan daerah 3 t & kluster 4
19 ps-2014 bantuan daerah 3 t & kluster 419 ps-2014 bantuan daerah 3 t & kluster 4
19 ps-2014 bantuan daerah 3 t & kluster 4Winarto Winartoap
 
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722 (1).pptx
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722 (1).pptxPerencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722 (1).pptx
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722 (1).pptxFatmaHandane1
 
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_sultra.pptx
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_sultra.pptxCAPAIAN DAPODIK DAERAH_sultra.pptx
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_sultra.pptxEvaluasiProgram
 
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722.pptx
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722.pptxPerencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722.pptx
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722.pptxRasmanRauf
 
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Gorontalo.pptx
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Gorontalo.pptxCAPAIAN DAPODIK DAERAH_Gorontalo.pptx
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Gorontalo.pptxEvaluasiProgram
 
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722 (1).pptx
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722 (1).pptxPerencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722 (1).pptx
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722 (1).pptxSDNUMETRO1
 
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Jayapura.pptx
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Jayapura.pptxCAPAIAN DAPODIK DAERAH_Jayapura.pptx
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Jayapura.pptxEvaluasiProgram
 
Dikbud-Revitalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Bali, 25 Juli 2022 rev ...
Dikbud-Revitalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Bali, 25 Juli 2022 rev ...Dikbud-Revitalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Bali, 25 Juli 2022 rev ...
Dikbud-Revitalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Bali, 25 Juli 2022 rev ...ssuser106e8b
 
BAB 1 Kebijakan.pptx
BAB 1 Kebijakan.pptxBAB 1 Kebijakan.pptx
BAB 1 Kebijakan.pptxtsugata
 
BAB 1 Kebijakan.ppt
BAB 1 Kebijakan.pptBAB 1 Kebijakan.ppt
BAB 1 Kebijakan.pptsuwarnohaji
 
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Aceh.pptx
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Aceh.pptxCAPAIAN DAPODIK DAERAH_Aceh.pptx
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Aceh.pptxEvaluasiProgram
 
Pedoman Beasiswa S2 2014
Pedoman Beasiswa S2 2014Pedoman Beasiswa S2 2014
Pedoman Beasiswa S2 2014Wahyudi Oetomo
 
Beasiswa s2 bagi guru smp 2014
Beasiswa s2 bagi guru smp 2014Beasiswa s2 bagi guru smp 2014
Beasiswa s2 bagi guru smp 2014Rustam Wabula
 

Similar to 210722 Paparan kebijakan DAK Fisik Ahmad.pptx (20)

Kebijakan_dan_Program_Prioritas_Kemdikbud.pdf
Kebijakan_dan_Program_Prioritas_Kemdikbud.pdfKebijakan_dan_Program_Prioritas_Kemdikbud.pdf
Kebijakan_dan_Program_Prioritas_Kemdikbud.pdf
 
Panduan_Pelaksanaan_SMK_PK_Skema_Lanjutan-852023-.pdf
Panduan_Pelaksanaan_SMK_PK_Skema_Lanjutan-852023-.pdfPanduan_Pelaksanaan_SMK_PK_Skema_Lanjutan-852023-.pdf
Panduan_Pelaksanaan_SMK_PK_Skema_Lanjutan-852023-.pdf
 
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptxProgram Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
 
kegiatan mingguan kami; beda UN dan AN.pptx
kegiatan mingguan kami; beda UN dan AN.pptxkegiatan mingguan kami; beda UN dan AN.pptx
kegiatan mingguan kami; beda UN dan AN.pptx
 
230809- Kebijakan DAK Fisik Kemdikbud 2024 - SesJen.pdf
230809- Kebijakan DAK Fisik Kemdikbud 2024 - SesJen.pdf230809- Kebijakan DAK Fisik Kemdikbud 2024 - SesJen.pdf
230809- Kebijakan DAK Fisik Kemdikbud 2024 - SesJen.pdf
 
Final pedoman beasiswa s2-21032014-2
Final pedoman beasiswa s2-21032014-2Final pedoman beasiswa s2-21032014-2
Final pedoman beasiswa s2-21032014-2
 
230720_Pembekalan_PT_Pendamping_(Dir__SMK)_(pertemuan_PT_dan_SMK).pptx
230720_Pembekalan_PT_Pendamping_(Dir__SMK)_(pertemuan_PT_dan_SMK).pptx230720_Pembekalan_PT_Pendamping_(Dir__SMK)_(pertemuan_PT_dan_SMK).pptx
230720_Pembekalan_PT_Pendamping_(Dir__SMK)_(pertemuan_PT_dan_SMK).pptx
 
19 ps-2014 bantuan daerah 3 t & kluster 4
19 ps-2014 bantuan daerah 3 t & kluster 419 ps-2014 bantuan daerah 3 t & kluster 4
19 ps-2014 bantuan daerah 3 t & kluster 4
 
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722 (1).pptx
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722 (1).pptxPerencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722 (1).pptx
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722 (1).pptx
 
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_sultra.pptx
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_sultra.pptxCAPAIAN DAPODIK DAERAH_sultra.pptx
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_sultra.pptx
 
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722.pptx
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722.pptxPerencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722.pptx
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722.pptx
 
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Gorontalo.pptx
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Gorontalo.pptxCAPAIAN DAPODIK DAERAH_Gorontalo.pptx
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Gorontalo.pptx
 
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722 (1).pptx
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722 (1).pptxPerencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722 (1).pptx
Perencanaan Berbasis Data Satpen - Master -230722 (1).pptx
 
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Jayapura.pptx
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Jayapura.pptxCAPAIAN DAPODIK DAERAH_Jayapura.pptx
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Jayapura.pptx
 
Dikbud-Revitalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Bali, 25 Juli 2022 rev ...
Dikbud-Revitalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Bali, 25 Juli 2022 rev ...Dikbud-Revitalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Bali, 25 Juli 2022 rev ...
Dikbud-Revitalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Bali, 25 Juli 2022 rev ...
 
BAB 1 Kebijakan.pptx
BAB 1 Kebijakan.pptxBAB 1 Kebijakan.pptx
BAB 1 Kebijakan.pptx
 
BAB 1 Kebijakan.ppt
BAB 1 Kebijakan.pptBAB 1 Kebijakan.ppt
BAB 1 Kebijakan.ppt
 
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Aceh.pptx
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Aceh.pptxCAPAIAN DAPODIK DAERAH_Aceh.pptx
CAPAIAN DAPODIK DAERAH_Aceh.pptx
 
Pedoman Beasiswa S2 2014
Pedoman Beasiswa S2 2014Pedoman Beasiswa S2 2014
Pedoman Beasiswa S2 2014
 
Beasiswa s2 bagi guru smp 2014
Beasiswa s2 bagi guru smp 2014Beasiswa s2 bagi guru smp 2014
Beasiswa s2 bagi guru smp 2014
 

210722 Paparan kebijakan DAK Fisik Ahmad.pptx

  • 1. DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DAK Fisik Pendidikan TA 2023 Sebagai Referensi Perencanaan tahun 2024 November 2022 DIREKTORAT SMP DITJEN PAUD DIKDAS DAN DIKMEN
  • 2. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
  • 3.
  • 5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T eknologi 6 Arah kebijakan bidang pendidikan adalah meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di semua jenjang pendidikan Masyarakat Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila Tingginya angka partisipasi pendidikan
  • 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan diseluruh jenjang 1. Meningkatkan pemerataan layanan PAUD dengan mendorong tumbuhnya satuan PAUD berkualitas baik melalui pemberian BOP PAUD bagi keluarga yang tidak mampu, Kebijakan SPM, maupun swadaya masyarakat, untuk mendorong tersedianya satu desa satu PAUD; 2. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan diseluruh jenjang mulai dari SD sampai dengan Sekolah Menengah, khususnya bagi anak kurang mampu melalui pemberian dana bantuan pendidikan; anak berkebutuhan khusus melalui penyelenggaraan sekolah inklusi; dan bagi daerah 3T melalui program afirmasi; 3. Menyediakan dukungan pendidikan nonformal sebagai alternatif layanan pembelajaran bagi peserta didik yang memilih mengenyam pendidikan di luar satuan pendidikan formal; Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan 1. Mendorong pertumbuhan satuan PAUD yang menerapkan layanan PAUD holistik integratif; 2. Melaksanakan program sekolah penggerak di seluruh jenjang mulai dari SD sampai Sekolah Menengah sebagai motor perubahan praktik pembelajaran; 3. Memperkuat digitalisasi pendidikan untuk mengakselerasi transformasi pendidikan, meningkatkan efisiensi serta meningkatkan literasi digital siswa dan guru; 4. Menerapkan asesmen nasional (Asesmen Kompetensi Minimum [AKM], survei karakter, dan survei lingkungan belajar) sebagai instrumen dalam mengukur kualitas hasil belajar; 5. Menyediakan sumber belajar yang relevan dan berkualitas Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbudristek 7 Arah Kebijakan Strategi Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Pendidikan 2023
  • 7. Arah Kebijakan DAK Fisik Pendidikan
  • 8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Arah Kebijakan DAKFisik Bidang Pendidikan 10 1 Meningkatkankualitas SDMmelalui peningkatan ketersediaan/keterjaminanakses,danmutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahunyang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah 2 3 Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pencapaian S tandar Pelayanan Minimum(SPM). Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, Major Project, dan sektor prioritas nasional. Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Pendidikan 2023
  • 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indikator Keberhasilan Penyaluran DAK Fisik bidang Pendidikan 11 Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Pendidikan 2023 OUTCOME APS dan APK OUTCOME OUTCOME Tingkat penyelesaian pendidikan Lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun kelulusan IMMEDIATE OUTCOME IMMEDIATE OUTCOME P ersentase satuan pendidikan yang sarprasnya memenihi 90% SNP Persentase siswa yang memanfaatkan (daya tampung siswa) OUTPUT OUTPUT 16.109 satuan pendidikan yang direvitalisasi 105 USByang dibangun
  • 10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kebijakan Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan 12 Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Pendidikan 2023 Revitalisasi PAUD Menu DAK Rincian Kegiatan Metode Pelaksanaan Rehabilitasi dan pembangunan ruang, serta penyediaan sarana untuk seluruh menu Pembangunan asrama siswa (khusus SMA) Pembangunan unit sekolah baru (khusus SMA, SMK, SLB) >>Akses • Metode pelaksanaan untuk rehabilitasi dan pembangunan dilakukan melalui pemilihan penyedia atau swakelola berdasarkan kebutuhan daerah. • Keputusan untuk kontraktual atau swakelola diterapkan sama untuk semua sub bidang dalam satu wilayah sesuai dengan kewenangan. • Penyediaan sarana pendidikan dilakukan melalui metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Revitalisasi SD Revitalisasi SMP Revitalisasi SKB Revitalisasi SMA Revitalisasi SLB Revitalisasi SMK Pembanguna Baru SMA Pembangunan Baru SMK Pembangunan Baru SLB Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (khusus SD, SMP , SMA, SMK daerah afirmasi) Rehabilitasi lapangan olahraga
  • 12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kebijakan PrioritasPenilaian DAKFisik Pendidikan 2023 14 Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Pendidikan 2023 Sesuai Arahan Mendikbudristek: Menuntaskanpenyediaan sarana TIK untuk mendukung proses digitalisasi Pendidikan, Mengakselerasi rehabilitasi sekolah dengan rusak sedang dan berat Menyediakan RKBdan USB untuk mengakselerasi akses P endidikan menengah Menyediakan bantuan peralatan olah raga dan buku Sesuai hasil Multilateral Meeting Mengakomodasi arahan Mendikbudristek Menuntaskan kondisi dan ketersediaan prasarana Pendidikan di sekolah dengan pendekatan ketuntasan Keberpihakan pada sekolah di lokasi prioritas SMK diberikan diprioritaskan untuk kompetensi keahlian yang mendukung pembangunan Kawasan prioritas, Major project, dan sector prioritas nasional.
  • 13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hasil Penilaian 15 Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Pendidikan 2023 Subbidang Jumlah Usulan Nilai Usulan Jumlah usulan Hasil penilaian Didiskusikan Ditolak Diterima Didiskusikan Ditolak Diterima PAUD 29.793 5.071.693.590.000 24.038 3.171 2.584 4.133.573.443.000 534.227.243.000 376.790.744.000 SD 275.526 116.347.834.206.000 168.449 82.019 25.058 47.127.553.541.000 62.229.325.866.000 5.348.549.250.000 SKB 546 299.492.354.000 61 299 186 36.403.088.000 177.209.920.000 58.852.566.000 SLB 7.656 2.191.555.869.000 2.744 4.387 525 776.981.720.500 1.155.487.135.000 247.911.437.500 SMA 37.536 19.185.067.156.400 22.717 10.206 4.613 11.917.911.910.000 5.031.284.779.000 1.948.988.519.400 SMK 52.665 33.812.948.905.611 31.626 15.587 5.452 20.515.541.572.585 10.242.310.093.889 2.980.001.300.137 SMP 80.523 50.082.735.319.006 43.658 28.032 8.833 23.266.768.447.000 22.132.086.997.006 3.788.958.084.000 Grand Total 484.245 226.991.327.400.017 293.293 143.701 47.251 107.774.733.722.085 101.501.932.033.895 14.750.051.901.037 Note: data ini sebelum proses sinkronisasi dengan Daerah
  • 14. Rincian Menu DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMP
  • 15. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 13 SMP Ruang Kelas Jenis Prasarana/Sarana PAUD SD V V V SKB PKBM SMA SLB SMK V V V V V Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat (khusus SKB) V V V V V V V Ruang Guru V V Ruang Kepala Sekolah V Ruang UKS V Laboratorium Kimia/Fisika/Biologi/IPA V Laboratorium Komputer/Multimedia (khusus SMK) V Laboratorium Bahasa Ruang Tata Usaha/Kantor Administrasi V Ruang Pembelajaran Khusus, Keterampilan, Kantin, dan Selasar Ruang Ibadah V Ruang Praktik/RPS (khusus SMK) V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Ruang Bimbingan Konseling/Konseling Assesmen (Khusus SLB) Ruang OSIS V V V V Jamban/Toilet V V V V V V V V V Rumah Dinas Guru V V V Asrama Siswa V 1. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang beserta perabotnya
  • 16. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 14 Jenis Prasarana/Sarana PAUD SD SMP SKB PKBM SMA SLB SMK Alat Permainan Edukatif Luar Ruang V Ruang Kelas V V V V V V Ruang Guru V V V V Ruang Kepala Sekolah V V Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat (Khusus SKB) V V V V V V Ruang UKS V V V V V V Laboratorium Kimia/Fisika/Biologi/IPA V V V Laboratorium Komputer/Multimedia (khusus SMK) V V V V Laboratorium Bahasa V V Ruang Pembelajaran Khusus, Keterampilan, Kantin, dan Selasar V Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif V V V V Ruang Tata Usaha/Kantor Administrasi V V V Ruang Praktik/RPS (khusus SMK) V V Ruang Bimbingan Konseling V V Ruang OSIS V V Jamban/Toilet V V V V V V V Rumah Dinas Guru V V V Asrama Siswa V 2. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang beserta perabotnya
  • 17. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 15 Jenis Prasarana/Sarana PAUD SD SMP SKB PKBM SMA SLB SMK Alat Permainan Edukatif/Alat Pendidikan V V Alat Laboratorium Fisika V Alat Laboratorium Biologi V Alat Praktik/Alat Keterampilan (khusus SKB,PKBM) V V V Alat IPA V Alat TIK V V V V V V Media Pendidikan V V V V V V 3. Pengadaan sarana pembelajaran
  • 18. KEMENTERIAN PENDIDIKAN. KEBUDAYAAN. RISET. DAN TEKNOLOGI Materi Tambahan Kebijakan DAK Fisik Pendidikan TA 2023 sebagai Referensi 2024
  • 19. Konsep Ketuntasan DAK Fisik Pendidikan 19 Sosialisasi Kebijakan DAK Fisik Pendidikan Tahun 2023 a. Untuk mendorong pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan yang lebih berorientasi hasil: • Pencapaian cenderung lebih mudah diukur; • Proses perencanaan dan pelaksanaan yang lebih mudah dipantau; • Dapat mendukung perencanaan/pelaksanaan berbasis kerangka pentahapan (waktu/wilayah); • Dapat mendorong pelaksanaan kebijakan afirmatif pendidikan (wilayah) secara lebih baik. b. Mendorong pola pikir penyelesaian pemenuhan sarpras pendidikan bagi perencana (pusat dan daerah). dan pelaksana. c. Mendorong komitmen daerah untuk sinergi pemenuhan sarpras dengan sumber pendanaan di APBD (contoh untuk peralatan. rehab ringan). dan komitmen satuan pendidikan untuk pemanfaatan BOS/BOP secara tepat. d. Mendorong sinergi pelaksanaan antara pemenuhan sarpras via pusat (Kemdikbud. PUPR). dan daerah.
  • 20. Konsep Ketuntasan 20 Sosialisasi Kebijakan DAK Fisik Pendidikan Tahun 2023 Satuan Pendidikan Daftar Kebutuhan Satuan Pendidikan Contoh: SD A 1 Pembangunan Lab Komputer 1 Pengadaan alat TIK Buku Koleksi Perpustakaan Pembangunan Pagar 3 Rehab Ruang Kelas 2 Pembangunan Toilet Apakah Ada dalam Menu DAK Fisik? Tindak Lanjut 1 Rehab Perpus kerusakan ringan Usulkan seluruh kebutuhan sarpras tsb via DAK Fisik Anggarkan via BOS Anggarkan via BOS Ya Ya Ya Ya Tidak. perlu dicari sumber pendanaan lain* Tidak. perlu dicari sumber pendanaan lain* Tidak. perlu dicari sumber pendanaan lain* Anggarkan via APBD Anggarkan via PUPR Sekolah lain Sumber: Bappenas. 2022 *Jika kebutuhan sekolah tidak tersedia dalam menu-rincian kegiatan DAK Fisik. maka perlu diinventarisir sumber pendananaan yang mungkin untuk membiayai (apakah via BOS. APBD. atau lainnya?)
  • 21. 21
  • 22. Progres Usulan Data DAK kota manado Sulawesi Utara 2021 -2023 22 TAHUN 2021 TAHUN 2022 2023 Rp. 4.267.479.000 Dengan 40 Usulan dan 5 Sekolah yang di setujui kementerian Rp . 6.796.308.000, Dengan 36 Sekolah Usulan dan 9 sekolah yang di setujui kementerian Rp. 1.845.715.000 Dengan tiga Usulan dan satu sekolah yang di setujui kementerian
  • 23. Pengelolaan Dapodik Sarana dan Prasarana akan di sampaikan Pemateri Selanjutnya
  • 24. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Te rim aKa sih