Dokumen tersebut membahas peran upah minimum regional dalam penentuan upah di sektor formal di Indonesia. Upah minimum bertujuan sebagai jaring pengaman agar upah pekerja tidak jatuh di bawah standar kehidupan yang layak. Namun, upah minimum juga berdampak negatif terhadap pengurangan lapangan kerja terutama untuk perempuan, remaja, dan pekerja kurang terdidik. Oleh karena itu, upah di atas minimum harus ditentukan melalui perund

1. TUGAS HUBUNGAN INDUSTRIAL
Peran Hubungan Industrial dalam proses kenaikan Upah
Umum Regional/Propinsi.
Oleh
Nama : Eny Suryani
NIM : 021618719
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TERBUKA
2017

2. Pendahuluan
Di Indonesia, sebagian besar orang bekerja di sector informal. Karena kebijakan upah
minimum diterapkan dalam perusahaan yang mempunyai hubungan kerja bersifat formal,
maka studi ini dimaksudkan untuk mengetahui peran dari kebijakan upah minimum tersebut
dalam penentuan upah disektor formal. Upah minimum telah menjadi landasan penting dari
kebijakan pasar Kerja dari pemerintah Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya
dalam tahun 2000 hingga 2001, pemerintah dengan gencar mengupayakan kebijakan upah
minimum. SMERU (2001) membenarkan bahwa upah minimum telah mengikat bagai
sebagian besar pekerja dan mempengaruhi distribusi upah secara menyeluruh. Tetapi
dampaknya mungkin berbeda pada jenis pekerja yang berbeda. Studi dari SMERU
menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh positif tetapi secara statistik tidak
signifikan terhadap upah rata-rata. Di sisi lain, ketentuan mengenai upah minimum telah
memberikan pengaruh negative dan secara statistik signifikan pada penciptaan lapangan
kerja. Dampak pengurangan kesempatan kerja terutama paling besar pada kalangan
perempuan, remaja dan mereka yang tidak cukup berpendidikan.
Di sisi lain, prosepek kesempatan kerja bagi tenaga kerja ―berkerahputih‖ meningkat dengan
adanya kenaikan upah minimum. Sementara itu, Bird dan Manning (2002) memperkirakan
dampak dari kenaikan upah minimum riil terhadap alokasi lapangan kerja antara sektor
formal dan sektor informal di sektor perkotaan.
Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para
pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau
buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah
Minimum.

3. Pembahasan
Konsepsi Upah Minimum
Dalam hubungan industrial, kedudukan upah minimum merupakan persoalan prinsipil. Upah
minimum harus dilihat sebagai bagian sistem pengupahan secara menyeluruh. ILO dalam
Report of the Meeting of Experts of 1967 menyatakan hal serupa. Upah minimum
didefinisikan sebagai upah yang memperhitungkan kecukupan pemenuhan kebutuhan makan,
pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan hiburan bagi pekerja serta keluarganya sesuai
dengan perkembangan ekonomi dan budaya tiap negara.
Terbitnya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker No.
1/1999 jo Kepmenakertrans No. 226/2000 tentang Upah Minimum, Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor 17 2005 tentang tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan Keppres 107/2004 tentang Dewan Pengupahan
tentunya diharapkan menjadi payung hukum bagi buruh agar mendapatkan keadilan dan
menghindari eksploitasi terhadap buruh yang seringkali tidak berdaya karena berbagai
keterbatasan.

4. Penutup
Upah minimum harus dikembalikan kepada prinsip sebagai upah yang
diberikan kepada buruh sebagai jaring pengaman. Upah minimum itu
diharapkanha nya berperan sebagai jaring pengaman agar upah tidak jatuh
pada level di bawahkewajaran. Artinya, jika buruh bekerja dengan baik, maka buruh
akan menikmatitingkat kehidupan yang cukup layak dan setidaknya berada pada garis
kemiskinan.
Olehkarena itu upah minimum hanya diterapkan pada pekerja yang masa kerjanya 0
(nol)tahun. Sedangkan upah di atas upah minimum ditetapkan sesuai dengan
hasil perundinga n bipartit antara pengusaha dengan serikat pekerja.
Dengan demikian pengupahan masih memerlukan campur tangan pemerintah dalam hal
ini penetapan upahminimum sebagai jaring pengaman (safety net).
Harus ditegaskan lagi bahwa tingkat upah riil di setiap perusahaan
haruslahdiarahkan sebagai hasil perundingan kolektif yang harus lebih tinggi dari
upahminimum. Penghitungan upah harus berdasarkan prinsip keadilan. Untuk mencapai
haltersebut terdapat kendala karena adanya ketidakkonsistenan pengaturah upah
minim um.