Dokumen tersebut membahas sengketa tanah antara PT Malindo Feedmill dengan ahli waris B. Arliwan Boenah. Terdapat perbedaan luas tanah dalam berbagai dokumen yang dimiliki para pihak. Dokumen ini melakukan verifikasi lapangan dan data untuk menganalisis kekuatan bukti yang dimiliki para pihak.

1. DAFTAR ISI
I. KASUS POSISI………………………………………………………………….. 3
II. PERMASALAHAN……………………………………………………………… 4
III. VERIFIKASI LAPANGAN DAN DATA……………………………………… 5
 Verifikasi Lapangan…………………………………………………………. 5
 Verifikasi Data………………………………………………………………… 5
IV. ANALISIS HUKUM……………………………………………………………….. 7
1. Mengenai perbedaan luas tanah dalam letter C dengan luas tanah
Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) tahun 2013 atas nama
B. Arliwan Boena……………………………………………………………….. 9
2. Mengenai Legal Standing (Kedudukan Hukum) Bari Tosin CS
dalam SK Ahli Waris Tertanggal 29 Januari 2013…………………………… 11
3. Mengenai Alat Bukti Yang Dimiliki Bari Tosin Cs, Berupa Surat
Keterangan Nomor: 570/41/421.927.01/2013………………………………. 12
4. Mengenai Bukti Letter C Desa Serta Bukti SPPT Atas Nama
B. Arliwan Boenah……………………………………………………………… 13
5. Mengenai Kekuatan Hukum Alat Bukti Sertifikat
Nomor 1 Tertanggal 1 Mei 2003 Atas Nama PT. Malindo
Feedmill, Tbk……………………………………………………………………. 14
V. KESIMPULAN DAN SARAN……………………………………………………. 16
A. KESIMPULAN………………………………………………………………… 16
B. SARAN…………………………………………………………………………. 16
VI. DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………. 18
1 | P a g e

2. VII. LAMPIRAN
 Lampiran 1
 Lampiran 2
 Lampiran 3
 Lampiran 4
 Lampiran 5
 Lampiran 6
 Lampiran 7
 Lampiran 8
 Lampiran 9
 Lampiran 10
 Lampiran 11
 Lampiran 12
 Lampiran 13
 Lampiran 14
 Lampiran 15
 Lampiran 16
2 | P a g e

3. LEGAL OPINI
SENGKETA TANAH PT. MALINDO FEEDMILL, Tbk
Terletak di Dsn. Jambuan, Ds. Alun-alun Kec. Ranuyoso, Lumajang
I. KASUS POSISI:
1. Bahwa ada 5 (lima) orang warga dusun Jambuan, desa Alun-alun, Kec.
Ranuyoso, Kab. Lumajang yang masing-masing bernama: B. Sari, Susaher,
Sunar, Sapuk dan Bari Tosin (selanjutnya disebut Bari Tosin CS) yang
mengaku sebagai ahli waris dari B. Arliwan Boenah sebagaimana dalam SK
Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013;
2. Bahwa berdasarkan catatan letter C dusun Jambuan, desa Alun-alun, Kec.
Ranuyoso, Kab. Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III tanah seluas
1.206 hektar tertulis atas nama B. Arliwan Boenah ;
3. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2013 lima orang yang mengaku sebagai ahli
waris B. Arliwan Boenah, yakni: B. Sari, Susaher, Sunar, Sapuk dan Bari Tosin
membuat Surat Kuasa Khusus kepada Abdul Habir, SH Advokat yang
beralamat kantor di Jl. Taruna Kav. 207 Wage, Taman Sidoarjo (Lampiran 1) ;
4. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2013, Abdul Habir, SH selaku Kuasa Hukum
ahli waris B. Arliwan melakukan Somasi kepada Direktur PT. Malindo
Feedmill, Tbk yang pada intinya PT. Malindo Feedmill, Tbk (Lampiran 2)
dituduh telah melakukan Pebuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigdaad),
oleh karena telah menguasai secara tanpa hak tanah seluas lebar 7 meter dan
panjang 150 meter yang merupakan bagian tanah milik ahli waris B Arliwan
Boenah sebagaimana dalam persil 22 kelas d III tanah seluas 1.206 hektar ;
5. Bahwa pada 18 Pebruari 2013 PT. Malindo Feedmill, Tbk membuat Surat
Kuasa Khusus kepada Juhana, SH., MH, Riady Nuryawan, SH dan Rendi
Julyansah, SH yang merupakan Tim Advokasi PT. Malindo Feedmill, Tbk
yang beralamat di Jl. R.S Fatmawati No. 39 Komplek Duta Mas Fatmawati
Blok A-1 No. 30-32 Jaksel. 12150 (Lampiran 3);
3 | P a g e

4. 6. Bahwa pada 18 Pebruari 2013 kuasa hukum PT. Malindo Feedmill, Tbk telah
menjawab somasi dari Abdul Habir, SH yang pada intinya PT. Malindo
Feedmill, Tbk telah menguasai tanah seluas 443.179 m2 di dusun Jambuan,
desa Alun-alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang berdasarkan transaksi
dengan PT. Unggul Citra dan telah memenuhi prosedur dan tata cara sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lampiran 4);
7. Bahwa pada 27 Maret 2013 Abdul Habir, SH mengirimkan surat
Pemberitahuan yang pada intinya paling cepat pada tanggal 7 April 2013
tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang dikuasai oleh PT
Malindo Feedmill, Tbk agar diserahkan kepada para Ahli Waris B Arliwan
Boenah karena akan dipakai sendiri oleh para ahli waris (Lampiran 5);
8. Bahwa atas surat Pemberitahuan yang dikirim Abdul Zabir tersebut diatas,
pada 8 April 2013 kuasa hukum PT. Malindo Feedmill, Tbk menjawab 2 (dua)
hal, yakni:
- Bahwa PT. Malindo Feedmill Tbk., menguasai tanah seluas 443.179 m2
yang berlokasi di Desa Alun-alun, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten
Lumajang, Provinsi Jawa Timur untuk usaha Budidaya Ayam
Ras,berdasarkan transaksi dengan PT Unggulsari Citra yang telah melatui
proses, tata cara dan prosedur yang sesuai dengan Undang-undang dan
ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa jika ada pihak-pihak yang mencoba-coba melakukan tindakan-
tidakan diluarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan menyebabkan
kerugian materi dan imateri bagi PT. Mafindo Feedmill Tbk. kami akan
melakukan tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana (Lampiran 6) ;
II. PERMASALAHAN :
Apakah benar PT Malindo Feedmill, Tbk telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum (Onrecht Matigdaad) oleh karena telah menguasai secara
tanpa hak tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang merupakan
bagian tanah milik ahli waris B Arliwan Boenah dalam persil 22 kelas d III ?
4 | P a g e

5. III. VERIFIKASI LAPANGAN DAN DATA :
 Verifikasi Lapangan (Desente)
Bahwa pada 12 April 2013 telah melakukan verifikasi lapangan (Desente) ke
lokasi dusun Jambuan, desa Alun-alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang dusun
Jambuan, desa Alun-alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang;
Bahwa dalam verifikasi lapangan telah melihat langsung obyek sengketa serta
bertemu dengan beberapa orang saksi lapangan yang mengetahui seluk-beluk
dan riwayat tanah ;
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ada beberapa permasalahan yang
temukan dalam verifikasi lapangan a-quo, yakni, sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaan luas tanah yang tercatat di letter C dengan luas
tanah Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) tahun 2013 atas nama
B. Arliwan Boenah, dimana versi letter C adalah seluas 12.060 M2
sedangkan versi SPPT tahun 2013 atas nama B. Arliwan Boenah adalah
seluas 13.150 M2 ;
2. Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dibuat tidak
berdasarkan prosedur dan tata cara perundang-undangan yang benar;
 Verifikasi Data
Bahwa verifikasi data dilakukan untuk audit alat-alat bukti surat yang
dimiliki oleh para pihak, sehingga dapat mengetahui autentitas serta
kekuatan alat-alat bukti a-quo, yakni sebagai brikut:
1. Alat-alat bukti surat dan/atau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh
Bari Tosin CS :
1.1 Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (Lampiran 7);
1.2 Letter C dusun Jambuan, desa Alun-alun, Kec. Ranuyoso, Kab.
Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III tanah seluas 1.206 hektar
tertulis atas nama B. Arliwan Boenah (Lampiran 8);
5 | P a g e

6. 1.3 SPPT atas nama B. Arliwan Boenah tanah seluas 13.150 M2 terletak
desa Alun-alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang;
1.4 Surat Keterangan Nomor: 570/41/421.927.01/2013 yang diterbitkan
oleh Kepala Desa Alun-alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang Alun-
alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang yang isinya menerangkan bahwa
tanah dalam leter C Desa Alun-alun Nomor 22, persil 22 kelas d III
seluas 1.206 belum pernah di mutasi (Lampiran 9);
2. Alat-alat bukti surat dan/atau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT
Malindo Feedmill, Tbk :
2.1 Akta Jual Beli (AJB) Nomor 177/Rny/II/2003 tertanggal 19 Maret 2003,
Notaris PPAT Ari Mujianto, SH (Lampiran 10);
2.2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003
(Lampiran 11);
2.3 Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B. Arliwan Boenah yang
ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat
tertanggal 9 Pebruari 2013 yang mencabut Surat Keterangan Ahli Waris
tertanggal 29 Januari 2013 (Lampiran 12);
2.4 Surat Keterangan Nomor: 570/50/421.927.01/2013 tertanggal 28 Maret
2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun, Kec. Ranuyoso,
Kab. Lumajang Alun-alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang yang isinya
menerangkan tanah 1.050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT. UCP
(Lampiran 13);
2.5 Surat Keterangan Nomor: 570/51/421.927.01/2013 tertanggal 28 Maret
2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun, Kec. Ranuyoso,
Kab. Lumajang Alun-alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang yang isinya
menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah
milik PT Malindo Feedmill, Tbk (Lampiran 14);
2.6 SPPT atas nama PT Malindo Feedmill, Tbk atas tanah seluas 443.179
M2 terletak di Desa Alun-alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang Alun-
alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang (Lampiran 15);
6 | P a g e

7. 2.7 Peta Lokasi PT Malindo Feedmill, Tbk atas tanah seluas 443.179 M2
terletak di Desa Alun-alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang Alun-alun,
Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang (Lampiran 16);
IV. ANALISIS HUKUM :
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR/283 R.Bg juncto pasal 1865 BW
menyatakan:
“ barang siapa yang mengaku memiliki, atau mengemukakan peristiwa (keadaan) untuk
mnguatkan haknya, atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan aanya
hak atau peristiwa itu”.
Bahwa dengan demikian, maka dalam teori pembuktian pihak yang
menuntutlah yang dibebani untuk proses pembuktian atas dalil tuntutan
dan/atau gugatannya;
Andi Hamzah, memberi pengertian tentang alat bukti yaitu segala apa yang
menurut undang-undang dapat dipakai membuktikan sesuatu. Beda dengan
Pitlo yang berpendapat bahwa alat bukti adalah bahan yang dipakai untuk
membuktikan dalam suatu perkara. Subekti berpendapat lain pula, beliau
mengatakan mengenai alat-alat pembuktian (alat bukti) termasuk dalam bagian
yang pertama, dapat juga dimasukkan dalam kitab undangundang tentang
hukum perdata materiil;
Dari beberapa pendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa alat bukti adalah
segala sesuatu atau bahan yang menurut undang-undang dipakai untuk
membuktikan sesuatu dalam suatu perkara, di mana mengenai hal-hal yag
dibantah oleh pihak lawan;
Bahwa fungsi alat bukti adalah : untuk digunakan sebagai alat untuk
membuktikan sesuatu dalam suatu perkara, yang dalam hal ini pembuktian
dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terdapat dalam sengketa/perkara
tersebut ;
7 | P a g e

8. Macam alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku ke IV
Pasal 1866 yaitu :
“Alat-alat bukti terdiri atas : Bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-
persangkaan, pengakuan, sumpah, segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-
aturan yang telah ditetapkan “
Sedangkan macam-macam alat bukti menurut ketentuan sebagaimana dalam
pasal 164 HIR adalah :
1. Bukti dengan surat
2. Bukti dengan saksi
3. Bukti dengan persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah
J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto membuat definisi satu
persatu dari alat bukti yaitu :
(1) Alat Bukti Tertulis
Yang dimaksud dengan tulisan adalah segala sesuatu yang membuat tanda-
tanda yang dapat diartikan yang mengandung isi suatu pikiran. Alat bukti
tulisan yang terkenal ialah akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta
autentik itu harus :
(a) Dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang dalam suatu
tempat tertentu.
(b) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Akta
autentik merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim
dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan.
(2) Alat Bukti Saksi
Setiap orang, jika diperlukan pengadilan, wajib jadi saksi untuk diminta
keterangannya. Para saksi sebelum diminta keterangannya harus angkat
sumpah lebih dahulu, akan tetapi ada dua pengecualian yaitu :
(a) Yang tidak dapat jadi saksi : misalnya anggota keluarga yang sangat erat
hubungannya dengan tergugat.
(b) Mereka yang dilarang oleh agamanya untuk bersumpah juga tidak
diharuskan mengangkat sumpah, melainkan mereka itu cukup berjanji
akan menyatakan kebenarannya.
(3) Alat Bukti Sangkaan
Yang dimaksud sangkaan ialah : kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari
peristiwa yang sudah terbukti. Cara ini disebut pula “bukti tidak langsung.”
8 | P a g e

9. (4) Alat Bukti Pengakuan
Pengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu
proses, yang membenarkan keterangan pihak lawan baik sebagian maupun
seluruhnya. Pengakuan ini dapat dibagi dua :
(a) Pengakuan dalam sidang
(b) Pengakuan diluar sidang yang dibagi lagi atas :
� Pengakuan di luar sidang dengan lisan
� Pengakuan di luar sidang dengan tertulis
(5) Alat Bukti Sumpah
Sumpah ada dua macam :
(a) Sumpah decisooir yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak satu
kepada pihak lain atas nama tergantung keputusan perkara.
(b) Sumpah supietoir yaitu sumpah yang diminta oleh hakim kepada salah
satu pihak untuk menambah alat bukti lainnya (tidak bersifat
menentukan)
Dengan demikian macam alat bukti di dalam H.I.R. tidak terbatas pada ke 5 alat
bukti yang disebut dalam Pasal 164 H.I.R. tetapi juga termasuk “hasil
pemeriksaan setempat (pasal 154 HIR) ” dan “hasil penyelidikan orang lain
(pasal 155 HIR)”.
Berikut analisis hukum berdasarkan alat-alat bukti yang dimiliki masing-masing
pihak :
1. MENGENAI PERBEDAAN LUAS TANAH DALAM LETTER C
DENGAN LUAS TANAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TAHUNAN (SPPT) TAHUN 2013 ATAS NAMA B. ARLIWAN BOENA
1.1 Bahwa dalam periksaan dilapangan telah ditemukan fakta tentang
adanya dokumen tentang perbedaan luas tanah yang tercatat di letter
C seluas 12.060 M2 (vide: lampiran 8) dengan luas tanah dalam SPPT
tahun 2013 atas nama B. Arliwan Boenah seluas 13.150 M2, sehingga
terdapat selisih tanah seluas 1.050 M2 ;
1.2 Bahwa menurut saksi mantan kepala desa Alun-alun, Kec. Ranuyoso,
Kab. Lumajang, bernama: Yasin Efendi telah menerangkan pada tahun
2011 telah dilakukan pengukuran tanah persil 22 kelas d III dan
ternyata luasnya adalah 13.150 M2 dan kemudian dijadikan patokan
penentuan SPPT ;
9 | P a g e

10. 1.3 Bahwa kemudian, selisih tanah seluas 1.050 M2 inilah yang kemudian
klaim oleh Bari Tosin CS sebagai tanah miliknya yang sebelumnya
merupakan jalan keluar-masuk milik PT. Malindo Feedmill, Tbk seluas
lebar 7 M dan panjang 150 M (1.050 M2) ;
1.4 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dilapangan diperoleh
keterangan bahwa pengukuran tahun 2011 terhadap tanah persil 22
kelas d III, dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah tercatat
dalam buku Letter C dan pengukuran tidak sampai melampaui batas
jalan milik PT. Malindo Feedmill, Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150
M (1.050 M2) ;
1.5 Bahwa saat ini Bari Tosin CS secara fisik telah menguasai tanah seluas
13.150 M2, jika Bari Tosin CS menuntut lagi jalan milik PT. Malindo
Feedmill, Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1.050 M2) maka
luas tanahnya akan menjadi 14.200 M2 dan ini jelas mengada-ada
karena tidak ada landasan/dasar hukumnya;
1.6 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor:
570/50/421.927.01/2013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan
oleh Kepala Desa Alun-alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang Alun-
alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang (vide: lampiran 13), telah jelas
bahwasanya tanah seluas 1.050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT.
UCP ;
1.7 Bahwa selain itu, diperkuat lagi dengan alat bukti berupa Surat
Keterangan Nomor: 570/51/421.927.01/2013 tertanggal 28 Maret 2013
yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun, Kec. Ranuyoso, Kab.
Lumajang Alun-alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang (vide: lampiran
14) yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150
M2 adalah milik PT Malindo Feedmill, Tbk;
1.8 Bahwa dengan demikian, tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik
PT. Malindo Feedmill, Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1.050
M2) adalah tidak berdasarkan hukum;
10 | P a g e

11. 2. MENGENAI LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) BARI
TOSIN CS DALAM SK AHLI WARIS TERTANGGAL 29 JANUARI 2013 :
2.1 Bahwa ada 5 (lima) orang warga dusun Jambuan, desa Alun-alun, Kec.
Ranuyoso, Kab. Lumajang yang masing-masing bernama: B. Sari,
Susaher, Sunar, Sapuk dan Bari Tosin yang mengaku sebagai ahli
waris dari B. Arliwan Boenah sebagaimana dalam SK Ahli Waris
tertanggal 29 Januari 2013 (vide: lampiran 7) ;
2.2 Bahwa setelah dilakukan penelusuran berkas-berkas Permohonan
Surat Keterangan Ahli Waris di kantor desa Alun-alun, Kec. Ranuyoso,
Kab. Lumajang Alun-alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang ternyata
terdapat fakta bahwa Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris
kepada Kepala Desa tanpa dilengkapi berkas-berkas sebagai syarat
administrasi para ahli waris, diantaranya : surat kematian, surat nikah,
surat kelahiran, kartu tanda penduduk dll ;
2.3 Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29
Januari 2013 yang diterbitkan oleh kepala desa Alun-alun dan
diketahui Camat Ranuyoso adalah cacat hukum ;
2.4 Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah diberikan masukan kepada
kepala desa Alun-alun agar mencabut dan/atau membatalkan Surat
Keterangan Ahli Waris B. Arliwan Boenah tertanggal 29 Januari 2013
dengan alasan Surat Keterangan Ahli Waris a-quo adalah cacat hukum
karena telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar,
yakni: Para Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas
administratif yang diperlukan;
2.5 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah
dicabut dan/atau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli
Waris B. Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-
alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 (vide: lampiran 12);
2.6 Bahwa alasan pencabutan adalah dikarenakan SK Ahli Waris
tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dibuat tanpa prosedur
administrasi hukum yang benar, yakni: Para Pemohon SK Waris tidak
tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan;
11 | P a g e

12. 2.7 Bahwa dalam ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006
tentang Hukum Acara Peradilan Agama menyatakan :
“ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang Waris “
2.8 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun
2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama a-quo, maka siapapun
yang mengatasnamakan ahli waris B. Arliwan Boenah harus terlebih
dahulu mendapatkan Penetapan Hukum dari Pengadilan Agama
Lumajang sebagai ahli waris yang sah dari B. Arliwan Boenah;
2.9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bari Tosin CS secara
hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari
B. Arliwan Boenah;
3. MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIMILIKI BARI TOSIN CS, BERUPA
SURAT KETERANGAN NOMOR: 570/41/421.927.01/2013 :
3.1 Bahwa Surat Keterangan Nomor: 570/41/421.927.01/2013 tertanggal
21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-
alun, Kecamatan Ranuyoso (vide: lampiran 9) yang pada intinya
menerangkan bahwa tanah dalam buku Letter C nomor persil 22 kelas
d III tanah seluas 1.206 hektar tertulis atas nama B. Arliwan Boenah
belum pernah dimutasi;
3.2 Bahwa Surat Keterangan Nomor: 570/41/421.927.01/2013 a-quo sama
sekali tidak terkait dan/atau tidak ada hubungannya dengan sama
sekali dengan tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang
saat ini dituntut oleh Bari Tosin CS ;
3.3 Bahwa selain itu, Surat Keterangan Nomor: 570/41/421.927.01/2013 a-
quo telah dicabut oleh adanya Surat Keterangan Nomor:
570/50/421.927.01/2013 tertanggal 28 Maret 2013 dan ditandatangani
oleh Kepala Desa Alun-alun, Kecamatan Ranuyoso (vide: lampiran 13 )
dengan demikian Surat Keterangan Nomor: 570/41/421.927.01/2013
sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi;
12 | P a g e

13. 4. MENGENAI BUKTI LETTER C DESA SERTA BUKTI SPPT ATAS
NAMA B. ARLIWAN BOENAH
4.1 Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang UUPA, letter C atau girik atau kikitir masih diakui sebagai
tanda bukti hak atas tanah yang sah, tetapi setelah UUPA lahir dan PP
No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya sertifikat hak atas tanah
yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah;
4.2 Bahwa sekalipun demikian, selain sertifikat hak atas tanah nampaknya
tanda hak lain-pun masih ada yang berlaku, yakni: letter C atau girik
atau kikitir. Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa leter C
atau girik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah. Tidak
mempermasalahkan apakah letter C itu produk sebelum tahun 1960
atau-pun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya. Pokoknya
kalau tanah tertentu sudah memiliki letter C atau girik atau kikitir,
pemiliknya sudah merasa aman;
4.3 Bahwa letter C yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi atau
verponding, sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan
bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA,
letter C bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa
surat keterangan objek atas tanah, dan terakhir dengan adanya UU No
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
sebelumnya dikenal sebagai letter C diganti menjadi Surat
Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT);
4.4 Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA, secara
yuridis formal, letter C benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas
tanah, tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA letter C tidak
berlaku lagi. Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah
Agung RI. No. 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960 yang
menyatakan:
”bahwa surat letter C atau petuk/girik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda
bukti hak atas tanah” ;
4.5 Bahwa masih berkembangnya pemahaman bahwa letter C merupakan
bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA, disebabkan adanya
anggapan demikian yang masih terus berkembang dikalangan
masyarakat, termasuk di kalangan pemerintahan. Dengan dasar bukti
tersebut masyarakat sudah merasa aman, karena merasa telah memiliki
bukti kepemilikan atas hak tanahnya;
13 | P a g e

14. 4.6 Bahwa setelah lahirnya UUPA letter C atau girik atau kikitir sudah
tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.
Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak
atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah. Dengan
perkataan lain letter C tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai
bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas
tanah. Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat secara umum,
termasuk juga, instansi pemerintah seperti instansi perpajakan, instansi
penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta
PPAT, masih menggap letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas
tanah ;
4.7 Bahwa setelah tahun 1960, letter C tidak mempunyai kekuatan hukum
sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, kecuali hanya sebagai alat
keterangan objek tanah/bangunan dan sebagai bukti pajak
tanah/bangunan. Menurut AP. Parlindungan terlalu banyak masalah
yang ditimbulkan dari penilaian terhadap tanah adat seperti girik,
letter C, petuk dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat.
Pengadilan direpotkan dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya
telah dikonversi. Tanah-tanah adat seharusnya sudah dikonversi dan
tunduk pada ketentuan UUPA, karena pemerintah tidak mungkin lagi
mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada sistem
hukum yang lama. Sehingga dengan demikian girik, letter C, dan
tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti
kepemilikan ;
5. MENGENAI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SERTIFIKAT NOMOR
1 TERTANGGAL 1 MEI 2003 ATAS NAMA PT. MALINDO FEEDMILL,
Tbk
5.1 Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang
dimiliki oleh orang atau badan hukum, maka negara berkewajiban
memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah
tersebut, sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak
tersebut dapat mempertahankan haknya. Untuk memberikan
perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut, Pemerintah
mengadakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dimaksudkan
untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas
tanah. Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah;
5.2 Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat
pembuktian yang kuat. Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk
menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat
(1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah);
14 | P a g e

15. 5.3 Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti
pemilikan. Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang
menjadi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi
dari tanah, batas serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum
mengenai hak atas tanah miliknya. Dengan kepastian hukum tersebut
dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum
namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta
menghindari sengketa dengan pihak lain;
5.4 Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas
tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang
melahirkan sertifikat. Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib
menghormati hak atas tanah tersebut. Sebagai suatu hak yang
dilindungi oleh konstitusi, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah
milik orang atau badan hukum lain, wajib dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada dasarnya
tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang;
5.5 Di Indonesia hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan
dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang
kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan
dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting, setidak-
tidaknya karena :
a. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan
tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat.
Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah. Pemilikan
sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram, karena
dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh
siapapun;
b. Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah, pemilik tanah dapat
melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan
kesusilaan. Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai
ekonomis seperti dapat disewakan, menjadi jaminan utang atau
sebagainya;
5.6 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Sertifikat Nomor: 1 tertanggal 1
Mei 2003 atas nama PT. Malindo Feedmill, Tbk (vide: lampiran 11)
adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-
penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang
bersangkutan;
15 | P a g e

16. V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT. Malindo
Feedmill, Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1.050 M2) adalah
tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti, sehingga tuntutan
yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut
dan/atau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B.
Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan
diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013, maka Bari Tosin CS secara
hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari
B. Arliwan Boenah ;
3. Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir
sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai
bukti kepemilikan atas tanah;
4. Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang
memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi
pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah,
batas serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak
atas tanah miliknya. Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan
perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam
sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa
dengan pihak lain ;
5. Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo
Feedmill, Tbk dihadapkan dengan bukti letter C dan/atau SPPT atas
nama B. Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum,
maka bukti letter C dan/atau SPPT tanpa didukung dengan bukti
lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan
dokumen, maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini ;
B. SARAN
1. Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya
mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan, desa Alun-alun,
Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III
dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B. Arliwan Boenah ;
16 | P a g e

17. 2. Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22
kelas d III atas nama B. Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi
terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan, desa Alun-alun, Kec.
Ranuyoso, Kab. Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar
dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil
22 kelas d III atas nama B. Arliwan Boenah a-quo;
3. Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak
Guna Banguan Nomor: 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT. Malindo
Feedmill, Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat
desa dusun Jambuan, desa Alun-alun, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang
dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa
mendatang.
Malang, 20 April 2015
Hormat Kami,
AnB Law Office
17 | P a g e

18. VI. DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika,
Jakarta 2007.
Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986.
A. P Parlindungan, Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT, Mandar
Maju, Bandung 1991.
JCT Simorangkir dkk, Pelajaran Hukum Indonesia, Gunung agung, Jakarta 1962.
MR. A. Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum
Acara Perdata, PT intermasa, jakarta 1984.
Prof Subekti, SH, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intrmasa, Jakarta 1985.
Sudikno Mertokusumo, Perundang-Undangan Agraria Indonesia, Liberty, Yogjakarta
1988.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA
Undang-undang Pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960
PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
18 | P a g e

19. 19 | P a g e