Dokumen tersebut membahas tentang arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa secara privat. Arbitrase memiliki beberapa keuntungan seperti fleksibilitas, keahlian arbiter, biaya rendah, dan keputusan yang bersifat final. Dokumen tersebut juga menjelaskan ruang lingkup, pengaturan hukum, lembaga-lembaga arbitrase di Indonesia dan internasional, serta prosedur arbitrase.

1. ARBITRASE
 Arbitrase merupakan ajudikasi privat
 Alasan memilih penyelesaian sengketa
melalui arbitrase:
 Kebebasan, kepercayaan dan keamanan
 Keahlian
 Cepat dan hemat biaya
 Bersifat rahasia
 Non preseden
 Kepekaan arbiter
 Pelaksanaan putusan - final and binding
1

2. Ruang lingkup
 Sengketa mengenai hal yang menurut hukum
dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang
bersengketa
 Ruang lingkup hukum perdagangan (ps 66 huruf b
UU No.30 Th.1999)
 Ps 66 huruf b dijelaskan:
perniagaan penanaman modal
perbankan industri
keuangan hak kekayaan intelektual
2

3. Pengaturan
 Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
 Pasal 377 HIR atau 705 RBg
 Peraturan Arbitrase ada pada ps 615-
651 RV: (1) persetujuan arbitrase dan pengangkatan (ps
615-623); (2) pemeriksaan (ps 624-630); upaya-upaya thd
putusan arbitrase (ps 631-647); berakhirnya acara arbitrase
(ps 648-651)
 Ratifikasi konvensi  UU No.5 Th.1985
(Convention on the Settlement of Investment Disputes Between
State and National of other States)
 UU No.30 Th.1999 ttg Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa
3

4. Kelembagaan - Arbitrase Nasional
 Institusional
 BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)
 BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia)
 DATI (Dewan Arbitrase Teknik Indonesia)
 Ad Hoc
 tidak permanen
 arbiternya volunteer
 harus memenuhi syarat (ps 12 UU no.30
Th.1999)
4

5. Arbitrase Internasional
 ICSID (International Center for the
Settlement of Investment Disputes)
 UNCITRAL (United Nations Commerce on
International Trade Law)
 ICC (International Chamber of
Commerce)
 JCAA (Japanese Commercial Arbitration
Association)
 KCAB (Korean Commercial Arbitration
Board)
5

6. PROSEDUR
 Pengangkatan dan penentuan arbiter
Syarat, larangan, bila tidak ada kesepakatan dalam pemilihan
arbiter, perjanjian antara pihak dan arbiter.
 Acara Arbitrase
Proses penyelesaian tertutup, penggunaan pengacara, penentuan
acara pemeriksaan, penggabungan perkaran oleh pihak ketiga,
putusan sela, bahasa, perpanjangan waktu, tuntutan pemohon,
jawaban termohon, pemanggilan pihak-pihak, rekonvensi,
ketidakhadiran, bukti, pencabutan/penambahan.
 Putusan dan pelaksanan
Permohonan pendapat, putusan diambil berdasarkan hukum atau
keadilan dan kepatutan, para pihak dapat memohon koreksi, fiat
eksekusi di PN setempat (nasional) dan PN Jkt Pusat (internas).
 Pembatalan putusan
Syarat dan prosedur pembatalan 6