Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pelatihan bidang kesehatan, meliputi proses analisis kebutuhan pelatihan, penetapan tujuan pelatihan, merancang program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, evaluasi pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan.

1. MANAJEMEN
PELATIHAN
BIDANG KESEHATAN
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2023

2. Tujuan pembelajaran
Setelah mengikuti materi manajemen pelatihan, peserta mampu :
Indikator Hasil Belajar
Hasil Belajar
Memahami manajemen pelatihan
 Menjelaskan peran pelatihan dalam pengembangan SDM
kesehatan
 Menjelaskan manajemen pelatihan bidang kesehatan

3. DEFINISI PELATIHAN
1. Menurut Mathis (2002), Pelatihan adalah suatu
proses dimana orang-orang mencapai
kemampuan tertentu untuk membantu mencapai
tujuan organisasi.
2. Payaman Simanjuntak (2005) mendefinisikan
pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM
(human investment) untuk meningkatkan
kemampuan dan keterampilan kerja, dan dengan
demikian meningkatkan kinerja pegawai.
3. Kepmenkes 725 tahun 2003: pelatihan adalah
proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan
kinerja, professionalisme, dan atau menunjang
pengembangan karir bagi tenaga kesehatan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
1. Menurut Mathis (2002), Pelatihan adalah suatu
proses dimana orang-orang mencapai
kemampuan tertentu untuk membantu mencapai
tujuan organisasi.
2. Payaman Simanjuntak (2005) mendefinisikan
pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM
(human investment) untuk meningkatkan
kemampuan dan keterampilan kerja, dan dengan
demikian meningkatkan kinerja pegawai.
3. Kepmenkes 725 tahun 2003: pelatihan adalah
proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan
kinerja, professionalisme, dan atau menunjang
pengembangan karir bagi tenaga kesehatan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

4. PERAN PELATIHAN
dalam pengembangan
SDM Kesehatan
1. Untuk memenuhi tuntutan jabatan
2. Untuk memenuhi jabatan lain karena rotasi, mutasi
atau promosi
3. Untuk memenuhi tuntutan perubahan yang sejalan
dengan perkembangan organisasi
1. Untuk memenuhi tuntutan jabatan
2. Untuk memenuhi jabatan lain karena rotasi, mutasi
atau promosi
3. Untuk memenuhi tuntutan perubahan yang sejalan
dengan perkembangan organisasi

5. BidangKesehatan
Proses perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan dan pengontrolan sumber daya
untuk mencapai sasaran pelatihan yang berupa
peningkatan kinerja secara profesional dan atau
menunjang pengembangan karir bagi SDMK
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
MANAJEMEN PELATIHAN

6. KONSEP MANAJEMEN PELATIHAN
Analisis
Kebutuhan
Pelatihan/AKP
(TNA)
(1)
Penetapan
tujuan
pelatihan
(2)
Merancang
Program
Pelatihan
(3)
Penyelengga-
raan Pelatihan
(4)
Evaluasi
Pelatihan
(5)
Pengendalian
Mutu
(6)

7. Proses Analisis Kebutuhan Pelatihan/ AKP
(Training Needs Assessment/ TNA)
1
Adalah sebuah proses sistematis dalam mengidentifikasi pengembangan kompetensi apa
yang dibutuhkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya
TUJUAN :
1. Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang diharapkan dengan kompetensi yang aktual.
2. Memperoleh keputusan tentang kebutuhan pelatihan atau pengembangan kompetensi yang
diperlukan untuk menyelesaikan kesenjangan

8. AKP/
TNA
Analisis
Individu
(Person
Analysis)
Analisis
Jabatan
(Task
Analysis)
Analisis
Organisasi
(Organiza-
tional
Analysis)
 Pendekatan analisis kebutuhan
pelatihan berdasarkan
kebutuhan dari tiap-tiap jabatan
yang diduduki oleh pegawai
 Pendekatan analisis
kebutuhan pelatihan
berdasarkan kebutuhan
organisasi
 Pendekatan analisis
kebutuhan pelatihan
berdasarkan kebutuhan
organisasi
 Pendekatan analisis dengan
mengidentifikasi individu mana
yang membutuhkan pelatihan
dan jenis pelatihan apa yang
harus diberikan
ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN/TNA

9. 1. Observasi Langsung
2. Wawancara
3. Focus Group Discussion
4. Assessment
5. Pelaksanaan asesmen secara mandiri
menggunakan SIBULAT
1. Observasi Langsung
2. Wawancara
3. Focus Group Discussion
4. Assessment
5. Pelaksanaan asesmen secara mandiri
menggunakan SIBULAT
Decision-making
National
Bonding
TECHNICAL
TECHNICAL
MANAGERIAL
MANAGERIAL
SOCIOCULTURAL
SOCIOCULTURAL
INTEGRITY
COOPERATION
PUBIC SERVICE
TEKNIK ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN

10. LANGKAH-LANGKAH AKP/TNA
1. Melakukan analisis kesenjangan antara skill
yang dimiliki dengan performa yang
seharusnya
2. Menganalisis akar masalah dalam
mengidentifikasi penyebab adanya
kesenjangan
3. Melakukan analisis kebutuhan, meliputi profil,
pekerjaan, tugas, kondisi lingkungan
4. Membuat rekomendasi
MANFAAT AKP/TNA
1. Dapat mengidentifikasi masalah kesenjangan skill
pegawai lebih awal
2. Mengetahui skala prioritas dari pelatihan yang
dibutuhkan oleh pegawai
3. Memastikan apakah pelatihan masih harus
dilakukan atau tidak, berdasarkan sisa jarak
kesenjangan skill dan performa pegawai
4. Menentukan siapa saja pegawai yang berhak dan
wajib mengikuti pelatihan
5. Membantu bagian SDM membuat perencanaan
pelatihan bagi pegawai.

11. Proses Penetapan Tujuan Pelatihan
2
Penetapan tujuan pelatihan terdiri dari tujuan umum
dan khusus
 Tujuan umum pelatihan menggambarkan hasil
akhir dari proses pembelajaran dalam suatu
pelatihan atau suatu kondisi yang merupakan
rangkuman dari kompetensi-kompetensi hasil
AKP/TNA.
 Tujuan khusus pelatihan menggambarkan
rincian kompetensi-kompetensi hasil AKP/TNA
yang akan diminimalisasi atau diintervensi
melalui pelatihan.

12. INGAT-INGAT…..
 Hasil analisa kebutuhan pelatihan tentang
kesenjangan kinerja memberikan informasi terkait
kemampuan yang akan ditingkatkan melalui
pelatihan.
 Hasil TNA menjadi dasar dalam penetapan tujuan
pelatihan yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi
yang akan dimiliki oleh peserta latih setelah
mengikuti pelatihan.
 Rumuskan tujuan dengan menggunakan prinsip
SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Realistic,
Time bound).

13. Proses Merancang Program Pelatihan
dalam bentuk kurikulum
3
1. Menetapkan peran, fungsi dan rincian kompetensi yang
sudah didapat berdasarkan hasil proses AKP/TNA
2. Merumuskan tujuan pelatihan berdasarkan hasil proses
penetapan tujuan pelatihan.
3. Menetapkan materi pembelajaran berdasarkan hasil proses
penetapan tujuan pelatihan.
4. Menyusun struktur kurikulum
5. Membuat Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan
(RBPMP).
6. Menyusun master jadwal
7. Menyusun panduan penugasan
8. Menyusun instrument evaluasi hasil belajar
9. Menentukan kriteria peserta, pelatih/fasilitator dan
penyelenggara
10. Menentukan angka kredit pelatihan dalam sertifikat
pelatihan.

14. SISTEMATIKA KURIKULUM PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
JUDUL
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Peran dan Fungsi
Bab II Komponen Kurikulum
A. Tujuan
B. Kompetensi
C. Struktur Kurikulum
D. Ringkasan Mata Pelatihan
E. Evaluasi Hasil Belajar
Bab III Diagram Alur Proses Pelatihan
Lampiran:
I. Rancangan Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan
(RBPMP)
II. Master Jadwal
III. Panduan Penugasan
IV. Instrumen Evaluasi Hasil Belajar
V. Ketentuan Pelatihan:
1. Peserta
2. Pelatih/Fasilitator
3. Penyelenggara
*Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Modul
Pelatihan Bidang Kesehatan,
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, 2021

15. Kebijakan Pelatihan
Peran dan Fungsi
 Setelah mengikuti pelatihan, peserta berperan sebagai
fasilitator
 Dalam menjalankan perannya peserta berfungsi
memfasilitasi mata pelatihan sesuai dengan
kompetensinya
Tujuan Pelatihan
Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu memfasilitasi
mata pelatihan sesuai dengan keahliannya di pelatihan
bidangkesehatan
CONTOH KURIKULUM PELATIHAN TENAGA PELATIH KESEHATAN

16. Kebijakan Pelatihan
KOMPETENSI yang harus dimiliki
1. Menjelaskan Konsep Pembelajaran
Orang Dewasa
2. Menyusun Rencana Pembelajaran (RP)
3. Melakukan manajemen kelas
4. Menentukan metode pembelajaran
5. Menentukan media dan alat bantu
pembelajaran
6. Melakukan teknik presentasi interaktif
7. Melakukan evaluasi pembelajaran
Ditetapkan dari kompetensi utk mencapai tujuan
(kompetensi akhir)
Masuk kedalam MATA PELATIHAN INTI pada
struktur kurikulum
MENETAPKAN MATA PELATIHAN

17. C. Struktur Kurikulum
NO MATA PELATIHAN
WAKTU (JPL)
T P PL JML
A. MATA PELATIHAN DASAR
1.
2.
3.
4.
5.
Dst.
Subtotal
B. MATA PELATIHAN INTI
1.
2.
3.
4.
5.
Dst.
Subtotal
C. MATA PELATIHAN PENUNJANG
1.
2.
3.
4.
5.
Dst.
Subtotal
JUMLAH
Mata pelatihan yang menjadi dasar dalam pencapaian kompetensi.
Persentase maksimal yang diberikan sebesar 20% dari seluruh jumlah
jam pelatihan (JPL) yang diberikan
Mata pelatihan yang harus dikuasai yang sesuai dengan kompetensi
yang ingin dicapai.
Persentase pelaksanaan mata pelatihan penunjang dialokasikan
maksimal sebesar 15% dari total JPL.
misalnya: mata pelatihan antikorupsi, Building Learning Commitment/
BLC, penyusunan rencana tindak lanjut (RTL), serta mata pelatihan
muatan lokal
Proporsi waktu Penugasan (P) dan Praktik Lapangan (PL) yang dialokasi
pada pelatihan di bidang kesehatan adalah sebesar ≥60% dari total JPL
Teori (T), merupakan penyampaian konsep-konsep dasar di dalam
kelas, dimana proporsi waktu yang diberikan dalam penyampaian teori
sebanyak ≤40% dari total JPL

19. Proses Penyelenggaraan Pelatihan
4
1. Persiapan pelatihan
Penyelenggara mempersiapkan dokumen
yang akan diajukan untuk diakreditasi
2. Pelaksanaan pelatihan
a. Persiapan administrasi
b. Persiapan teknis
c. Proses pelatihan
3. Sertifikasi
4. Laporan penyelenggaraan pelatihan

20. KOLABORASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMERINTAH,
PEMERINTAH DAERAH, RUMAH SAKIT & SWASTA
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
PENYELENGARA PELATIHAN TERAKREDITASI
PENYELENGARA PELATIHAN TERAKREDITASI
1. BBPK/Bapelkes
Kemenkes
2. Bapelkes Nusantara
3. Institusi Pelatihan
Pemerintah (Lainnya)
1. BBPK/Bapelkes
Kemenkes
2. Bapelkes Nusantara
3. Institusi Pelatihan
Pemerintah (Lainnya)
Instalasi/Unit Diklat RS
Instalasi/Unit Diklat RS Yayasan/Perseroan
Terbatas (PT)
Yayasan/Perseroan
Terbatas (PT)
1. Standarisasi Kurikulum Nasional
2. Pengendalian Mutu (Akreditasi Pelatihan &
Akreditasi Institusi Pelatihan)
PENYELENGGARA PELATIHAN BELUM TERAKREDITASI
PENYELENGGARA PELATIHAN BELUM TERAKREDITASI
Kerjasama/MoU

21. Proses Evaluasi Pelatihan
5
Tujuan: untuk memperoleh informasi dengan
cara mengukur tingkat efektivitas pencapaian
tujuan pelatihan yang dilaksanakan
Menurut Kirkpatrick (1998), evaluasi pelatihan terdiri
atas 4 (empat) level yaitu evaluasi reaksi (evaluating
reaction), evaluasi belajar (evaluating learning),
evaluasi perilaku (evaluating behaviour), dan
evaluasi hasil (evaluating result)
 Evaluasi reaksi dan evaluasi belajar dilakukan pada
saat pelatihan dilaksanakan atau pada saat peserta
mengikuti proses pembelajaran.
 Evaluasi perilaku dan evaluasi hasil dilakukan setelah
peserta bekerja kembali di tempat kerjanya. Kedua
level evaluasi yang terakhir ini biasa disebut dengan
Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP).

22. LEVEL EVALUASI PELATIHAN
Peserta Pelatihan Peningkatan
Knowledge
Perubahan Sikap
Penambahan
Keterampilan
Kembali
Bekerja
Penerapan
Hasil Belajar
(KAP)
Kinerja
Individu
Kinerja
Organisasi
Evaluasi Reaksi dan
Evaluasi Belajar
Evaluasi Perilaku
Evaluasi Hasil

23. 1. Quality planning adalah upaya pengendalian mutu dalam tahap
perencanaan yang meliputi hasil dari proses AKP/TNA, yang
dijadikan dasar dalam penentuan proses penetapan tujuan
pelatihan dan proses merancang program pelatihan, dilakukan
melalui akreditasi pelatihan.
2. Quality Control adalah upaya pengendalian mutu pada tahap
pelaksanaan pelatihan yang meliputi proses tentang
pelaksanaan pelatihan dan proses tentang evaluasi pelatihan
(evaluasi reaksi dan evaluasi belajar).
3. Quality improvement adalah upaya meningkatkan mutu
pelatihan yang disesuaikan dengan perkembangan iptek dan
kebutuhan pengguna mulai dari perencanaan sampai dengan
pelaksanaan termasuk evaluasi perilaku dan evaluasi hasil.
6 Proses Pengendalian Mutu

24. PP no. 67 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
Pasal 79
(1) Setiap penyelenggaraan pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 ayat (2) huruf b harus terakreditasi
dan diselenggarakan oleh institusi
penyelenggara yang terakreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh
pemerintah pusat.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi: a. akreditasi
pelatihan; dan b. akreditasi institusi
penyelenggara pelatihan.
Pasal 81
(1) Akreditasi institusi penyelenggara pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat
(3) huruf b dilakukan berdasarkan pengajuan
akreditasi dari institusi penyelenggara
pelatihan.
(2) Pengajuan akreditasi institusi
penyelenggara pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen
administrasi dan manajemen, komponen
pelayanan pelatihan, dan komponen
pelayanan penunjang pelatihan

25. 25
Akreditasi Pelatihan
 Pengajuan akreditasi pelatihan dilakukan 1 minggu s.d max hari H pelatihan
dilaksanakan.
 Akreditasi Pelatihan hanya dilakukan 1x untuk 1 jenis pelatihan dalam tahun
berjalan
 Penyelenggara pelatihan hanya institusi yang terakreditasi
 Dokumen yang dilampirkan sebanyak 4 dokumen, mengacu pada kurikulum
terstandar
1. Surat pengantar,
2. Kerangka Acuan Kegiatan,
3. Jadwal pelatihan,
4. Komponen Pelatih,
 Registrasi penyelenggaraan pelatihan dilakukan setiap kali pelaksanaan
pelatihan dan diverifikasi oleh sistem dalam bentuk registrasi pelatihan.
 Akan dikeluarkan Surat Keterangan Akreditasi Pelatihan per jenis
pelatihan yang berlaku pada tahun berjalan (untuk kebutuhan billing PNBP)
dan Surat Keterangan Registrasi Pelatihan (untuk ijin penyelenggaraan
pelatihan) untuk setiap penyelenggaraan pelatihan.
 Untuk perubahan data pelatihan (tanggal & jumlah peserta) dapat langsung
diinput melalui sistem
• Tidak ada lagi pengampuan untuk
institusi penyelenggara yang belum
terakreditasi.
• Bagi institusi penyelenggara pelatihan
yang belum terakreditasi dan akan
menyelenggarakan pelatihan harus
melakukan kerja sama dengan institusi
penyelenggaran terakreditasi
• Bentuk kerja sama diserahkan kepada
kesepakatan kedua belah pihak.
• Penandatanganan e-sertifikat dilakukan
oleh pimpinan institusi terakreditasi
diketahui Direktur Peningkatan Mutu
Tenaga Kesehatan.

26. Ketentuan Institusi yang akan Diakreditasi (1)
No Ketentuan Dokumen Pembuktian
1 Berbadan hukum dan mempunyai tugas, fungsi dan
wewenang menyelenggarakan pelatihan
 Institusi/lembaga pemerintah: SK
Penetapan Institusi yg memuat tugas dan
fungsi pelatihan
 Swasta/Yayasan: Akta pendirian/akta
notaris
 Struktur Organisasi
2 Gedung milik sendiri/pemerintah atau sewa/MoU
minimal masih berlaku untuk kurun waktu 3 tahun pada
saat di akreditasi, minimal ada:
a. Ruang kelas
b. Ruang kerja
c. Laboratorium kelas
 Sertifikat hak milik Gedung/bukti sewa/MoU
 Daftar Barang Ruangan/Kartu Inventaris
Ruangan
 Laboratorium kelas (milik sendiri atau kerja
sama)
3 Telah melaksanakan pelatihan bidang kesehatan dalam
kurun waktu satu tahun terakhir
Laporan kegiatan pelatihan atau dokumen
pembuktian penyelenggaraan pelatihan
4 Memiliki perencanaan pelatihan bidang kesehatan
(sesuai core bussiness) institusi setiap tahun, minimal
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun
Dokumen rencana pelatihan: 3
tahunan/Renstra/Rencana Strategis
Bisnis/Rencana Aksi Program (RAP)/bussines
plan atau sejenisnya

27. No Ketentuan Dokumen Pembuktian
5 Pimpinan
Terdiri dari kepala institusi/Lembaga dan atau pimpinan
pengelola penyelenggara pelatihan, dengan kriteria:
a. Pegawai tetap
b. Pendidikan minimal S1
c. Mempunyai pengalaman terlibat dalam
penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan dalam
kurun waktu satu tahun terakhir atau telah mengikuti
pelatihan/workshop kepemimpinan atau pelatihan
Management of Training atau pelatihan lain yang
setara
 SK jabatan terakhir
 FC ijazah terakhir
 SK Penyelenggaraan Pelatihan bidang
kesehatan atau sertifikat
pelatihan/workshop kepemimpinan atau
sertifikat pelatihan Management of Training
atau pelatihan lain yang setara
Ketentuan Institusi yang akan Diakreditasi (2)

28. No Ketentuan Dokumen Pembuktian
6 Penyelenggara pelatihan, meliputi pengelola pelatihan
dan pengendali pelatihan, dengan kriteria:
 Pegawai yang ditugaskan sebagai tim
pengembangan diklat
 Pendidikan penyelenggara pelatihan min D3
Penyelenggara pelatihan terdiri dari:
 Pengelola pelatihan:
Mempunyai pengalaman terlibat dalam
penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan
terakreditasi dalam kurun waktu 1 th terakhir atau
telah mengikuti TOC
 Pengendali pelatihan:
Telah mengikuti pelatihan/workshop bagi Pengendali
pelatihan
 SK atau Surat Tugas Pimpinan
 FC ijazah terakhir
 SK Penyelenggara pelatihan bidang
kesehatan 1 tahun terakhir atau Sertifikat
TOC atau sertifikat Pelatihan bagi
Penyelenggara Pelatihan
 Sertifikat pelatihan/workshop pengendali
pelatihan
Ketentuan Institusi yang akan Diakreditasi (3)

29. KOMPONEN AKREDITASI INSTITUSI/LEMBAGA
28%
1. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
2. PELAYANAN PELATIHAN
3. PELAYANAN PENUNJANG PELATIHAN
50%
22%

30. Registrasi/Pendaftaran
Institusi/Lembaga
Tim Sekretariat
mengirimkan surat
balasan
persetujuan &
melakukan
verifikasi dokumen
akreditasi institusi
Verifikasi
 Tim Penilai Akhir
membahas &
menetapkan
Nilai Akhir &
Status Akreditasi
 Menerbitkan SK
dan Sertifikat
Penetapan
Hasil
Institusi
menyampaikan
surat
permohonan
akreditasi
institusi
Permohonan
Rencana Akreditasi
Tim Asesor
melakukan
visitasi
Visitasi
MEKANISME AKREDITASI INSTITUSI

31. KRITERIA PENETAPAN KATEGORI AKREDITASI
INSTITUSI/LEMBAGA
Kategori
Akreditasi
Nilai Masa
Berlaku
Kepemilikan Ruangan Pengalaman
Penyelenggaraan
Pelatihan
Kepemilikan
dan
Penerapan
Dokumen
SMM
Akreditasi A 89,00 – 100 5 Tahun Ruang Kelas, Ruang kantor,
Lab Kelas, Ruang Diskusi,
Perpustakaan online/offline,
Ruang Responsive Gender
dengan jumlah dan kualitas
yg sesuai dg standar
Menyelenggarakan
pelatihan sesuai
dengan kurikulum
terstandar dan
teregistrasi
Telah memiliki
dokumen SMM
yg lengkap dan
sudah
menerapkan
sistem
penjaminan
mutu dg
pendekatan
PDCA

32. KRITERIA PENETAPAN KATEGORI AKREDITASI
INSTITUSI/LEMBAGA
Kategori
Akreditasi
Nilai Masa
Berlaku
Kepemilikan Ruangan Pengalaman
Penyelenggaraan
Pelatihan
Kepemilikan
dan
Penerapan
Dokumen
SMM
Akreditasi B 78,00 – 88,99 3 Tahun Ruang Kelas, Ruang kantor,
Lab Kelas, Ruang Diskusi,
Perpustakaan online/offline,
Ruang Responsive Gender
Menyelenggarakan
pelatihan sesuai
dengan kurikulum
terstandar dan
teregistrasi
Telah memiliki
dokumen SMM
yg lengkap dan
sudah
menerapkan
sistem
penjaminan
mutu

33. KRITERIA PENETAPAN KATEGORI AKREDITASI
INSTITUSI/LEMBAGA
Kategori
Akreditasi
Nilai Masa
Berlaku
Kepemilikan Ruangan Pengalaman
Penyelenggaraan
Pelatihan
Kepemilikan
dan Penerapan
Dokumen SMM
Akreditasi C 67,00 – 77,99 1 Tahun Ruang Kelas, Ruang kantor,
Lab Kelas, Perpustakaan
Menyelenggarakan
pelatihan
kesehatan
Telah memiliki
dokumen yang
akan digunakan
dalam
penerapan
sistem
penjaminan
mutu dengan
lengkap
Tidak
Terakreditasi
≤ 66,99