SlideShare a Scribd company logo

GOOD GOVERNANCE

•Download as PPT, PDF•
•
Zeus Kang
Zeus Kang

Kuliah Smster 3 Akasius Akang

1 of 70
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) LATAR BELAKANG, KONSEP KEPEMERINTAHA, KONSEP GOOD GOVERNANCE Ig. Adiwidjaja 1
LATAR BELAKANG 1. ADANYA PERKEMBANGAN 2.ADANYA DINAMIKA SISTEM INTERAKSI SOSIAL POLITIK SOSIAL POLITIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 1 Internal Indonesia; krisi multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, 1. ADANYA PERGESERAN SOSPOL pengangguran dan kemiskinan meningkat, DIMANA PERAN SEKTOR SWASTA DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MENINGKAT, daya saing turun. SEBELUMNYA PERAN PEMERINTAH LEBIH DOMINAN 2. Gerakan mahasiswa  kekuatan reformasi  2. KONDISI MAKIN SULIT , KOMPLEKS, DINAMIS, ORBA tumbang BERANEKA RAGAM, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN 3 Multipartai menjelang Pemilu 1999 KEBUTUHAN MANUSIA 4. Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik; 3. KETERBATASAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH UNTUK MENAKOMODASIKAN KONDISI DIATAS. 1) interferences (gangguan/saling pengaruhi); 4. ADANYA KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA , MASYARAKAT 2) interplays (keterlibatan); intervensions (campur tangan) 5. Globalisasi, perkemb iptek, dan liberalisasi  persaingan bebas kompetensi meningkat . 6. . IPTEK merubah manajemen sektor publik & bisnis  arus informasi menembus batas ruang & waktu 7Demokratisasi, HAM, pelestarian lingkungan hidup jadi tuntutan dunia yg mendesak 8. Internal Indonesia; krisi multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun . PERLU STRATEJI BARU 2
KOMPLEKSITAS SISTEM SOSIAL POLITIK, MELIPUTI: SELEKSI DAN STRUKTUR OPERASIONAL REDUKSI PERLU DICARIKAN ALTERNATIF PEMECAHAN DAN PEMILIHAN YANG TERBAIK IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN: MENJADI: KEPEMERINTAHAN MODEREN YANG: DINMIS, JARINGAN KOMPLEKS DARI TETAPI HUBUNGAN SEDERHANA,., PENDEKATAN BERAGAM, KEANEKARAGAMAN TINDAKAN DAN KEBIJAKAN, SESUAI DENGAN BIROKRASI KAKU, HIERARKHIS, OTORITER, SITUASI DAN KUALITAS INTERAKSI 3 : SOSIAL POLITIK
KONSEPSI KEPEMERINTAHAN GOVERNING PROSES KOORDINASI,PENGENDALIAN/STEERING, PEMBERIAN GOVERNMENT PENGARUH/INFLUENCING DAN PENYEIMBANG SETIAP PEMERINTAH HUBUNGANINTERAKSI SOSIAL POLITIK CHANGE AGENT AGENT OF DEVELOPMENT, ANTARA PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT. PEMERINTAHAN NEGARA & PENYELENGGARA PEMBANGUNAN & PELAYANAN PUBLIK PENGERTIAN GOOD DALAM GG: GOVERNANCE (WORLD BANK) A NILAI-NILAI YANGDIJUNJUNG KEPEMERINTAHAN ADALAH CARA BAGAIMANA KEKUASAAN NEGARA TINGGI B.ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL DIGUNAKAN UNTUK MENGELOLA SUMBERDAYA EKONOMI DAN SOSIAL PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF GUNA PEMBANGUNAN MASYARAKAT(THE WAY STATE POWER IS USED IN MANAGING DAN EFISIEN DALAM ECONOMIC AND SOCIAL RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY) GOVERNANCE (UNDP) PENCAPAIAN TUJUAN PELAKSANAAN KEWENANGAN POLITIK, EKONOMI,DAN ADMINISTRATIF UNTUK MENGELOLA MASALAH-MASALAH NASIONAL PADA SEMUA INGKATAN ( THE EXERCISE OF POLITICAL,ECONOMIC, ND ADMINISTRATIVE AUTHORITY TO MANAGE NATION’S AFFAIR AT ALL LEELS) GOOD GOVERNANCE 4
KOORDINATIF DALAM MENGHADAPI KOMPLEKSITAS POLA PEMERINTAHAN MENGATUR//MENGENDALIKAN DALAM MENGHAFAPI DINAMIKA MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN, MENCIPTAKAN KETERPADUAN DALAM MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN 5
“GOOD” dlm GOOD GOVERNANCE B. ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL A. PEMERINTAHAN YANG NILAI-NILAI EFEKTIF DAN EFISIEN YANG DALAM PENCAPAIAN DIJUNJUMG TUJUAN TINGGI KEMANDIRIAN KEINGINAN/ KEHENDAK PEMBANGUNAN RAKYAT PENINGKATAN BERKELANJUTAN KEMAMPUAN RAKYAT YANG BERTUJUAN NASIONAL UNTUK: KEADILAN SOSIAL 6
ORIENTASI GOOD GOVERNANCE LEGITIMACY PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL MENGACU PADA DEMOKRASI ACCOUNTABILITY DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DENGAN ELEMEN –ELEMEN SBB.: SECURING OF HUMAN RIGHTS AUTONOMY & DEVOLUTION OF POWER ASSURANCE OF PELAKSANAAN CIVIL CONTROL FUNGSI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENCAPAI TUJUAN NASIONAL 7
PRINSIP GOVERNANCE MENURUT WORLD BANK , UNDP UNDP WORLD BANK THE EXERCISE OF: THE WAY STATE POWER ADMINISTRATIVE IN MANAGING ECONOMIC POLITICAL ECONOMIC AUTHORITY & SOCIAL RESOURCES FOR DEVELOPMENT OF SOCIETY TO MANAGE NATION’S AFFAIR AT ALL LEVEL 8
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE MENURUT OECF & WORLD BANK PENYELENGGARAAN 1 2. MANAJEMEN DEMOKRASI PASAR YANG EFISIEN PEMBANGUNAN YANG SOLID DAN BERTANGGUNG JAWAB SEJALAN DENGAN: 4 3. PENCEGAHAN HINDARI SALAH KORUPSI SECARA ALOKASI POLITIK DANA INVESTASI DAN YANG LANGKA ADMINISTRASI 6. MENCIPTAKAN LEGAL 5 & POLITICAL MENJALANKAN FRAME WORK DISIPLIN BAGI TUMBUHNYA ANGGARAN AKTIVITAS KEWIRAUSAHAAN 9
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE UNDP A. B. HUBUNGAN SINEGIS & KARAKTERISTIK KONSTRUKTIF SALING MEMPERKUAT DAN TIDAK PARSIAL ANTARA: 1 PARTICIPATION 2. 3. RULE OF STATE TRANSPARANCY LAW 4 5. 6 RESPONSIVENESS EQUITY CONCENSUS PRIVATE ORIENTATION 7 EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY COMMUNITY 9 STRATEGIC VISION 8 ACCOUNTABILITY 10
TIGA DOMAIN GOOD GOVERNANCE S TATE (Pemerintah): Ciptakan POLITIK & HUKUM yg kondusif P RIVATE (Swasta): Ciptakan COMMUNITY (Masyarakat): Peran PEKERJAAN aktif & positip dlm dan kegiatan PENDAPATAN EKONOMI POLITIK SOSIAL 15A 11
THE THREE LEGS OF GOVERNANCE ECONOMI C ADMINISTRATIVE GOVERNMENT GOVERNMENT a. AKTIVITAS EKON. SISTEM PROSES b. DLM NEGERI KEBIJAKAN c. INTERAKSI PENYEL. KONOMI d. IMPLEMENTASI POLITICAL GOV (EQUITY, QUALITY, PROSES POVERTY OF PEMBUATAN LIFE KEPUTUSAN 12 UNTUKFORMULA
GOOD GOVERNANCE Aspek Pemerintahan A. ADMINISTRATIVE COMPETENCE $ TRANSPARANCY (PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, EFISIENSI, B PENYEDERHANAAN ORGANISASI, IKLIM DISIPLIN, HUKUM KEBIJAKAN MODEL ADMINISTRASI, INFORMASI) ( PERLINDUNGAN KEBEBASAN SOSIAL-POLITIK- EKONOMI) C DESENTRALISASI REGIONAL D & DEKONSENTRASI CIPTAKAN PASAR YANG KOMPETITIF DALAM DEPARTEMEN (MEKANISME PASAR, PENINGKATAN PERANAN PENGUSAHA MENENGAH DAN KECIL SEKTOR SWASTA, DEREGULASI, KEMAMPUAN PEMERINTAH MENGELOLA EKONOMI MAKRO) 13
GOOD GOVERNANCE Indikator Keberhasilan B. A SECARA KHUSUS : INDONESIA SECARA UMIUM BERDASARKAN TUJUAN REFORMASI (TAP MPR 8/98) 2. 4 1 TUJUAN TERPENUHINYA 3 MELETAKAN MENGATASI PEMBANGUNAN KEDAULATAN PENEGAKAN DASAR KRISIS EKONOMI (QUALITY OF LIFE0 RAKYAT: HUKUM KERANGKA (STABILITAS TERCAPAI DAN HAM AGENDA MONETER REF.-BANG. TERCAPAI) B) BERBANGSA, A) BERNEGARA, .SELURUH PARTISIPASI SENDI POLITIK KEHIDUPAN RAKYAT--- MASYARAKAT STABILITAS 14 POLITIK
Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN AKHIR 1960-AN: ILMU NEGARA DAN PEMBANGUNAN TAHUN 1950-AN: (KETATALAKSANAAN, AGENT OF CHANGE, ILMU ADMINISTRASI PERENC. PEMBANG. MASA HINDIA BELANDA: NEGARA(KEPEMIMPINAN KEBIJAKAN PADA APARATUR: PEMBANGUNAN, ILMU PEMERINTAH PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN & KEBUDAYAAN, SDM (SEMUA DIATUR APARATUR, KETATA- PENGENDALIAN PEMERINTAH) PEMBANGUNAN LAKSANAAN) 15
Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE PERKEMBANGAN MAMNAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN d. Awal 1980an: Reinventing Government : 1. 2 CATALYTIC COMMUNITY OWNED GOVERNMENT: GOVERNMNT: STEERING EMPOWERING THAN SERVING RATHER THAN 3. ROWING COMPETITIVE GOVERNMENT: INJECTING COMPETITION INTO SERVICES 5. 4 RESSULT ORIENTED GOVERNMENT MISSION DRIVEN GOVERNMENT: FUNDING OUTCOME, NOT TRANSFORMING RULE-DRIVEN INPUT ORGANIZATION 16
Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN d. AWAL 1980an: REINVENTING GOVERNMENT 8. 6, 7 ANTICIPATORY 6. ENTERPRISING GOVERNMENT: CUSTOMER DRIVEN GOVERNMENT: PREVENTING GOVERNMENT EARNING RATHER THAN MEETING THE NEED RATHER THAN S CURE OF CUSTOMER, NOT PENDING BUREAUCRACY 10 MARKET 9. ORIENTED DECENTRALIZED GOVERNMENT GOVERNMENT FROM HIERARCHY TO PARTICIPATION : LEVERAGING AND TEAM WORK CHANGE THROUGH MARKET 17
Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang e. Awal 1990an: Banishing Bureaucracy (Five’s C) YANG TERDIRI ATAS: 1 THE 2. THE CORE STRATEGY CONSEQUENCES STRATEGY: KEJELASAN KEGUNAAN KONSEKUENSI KINERJA DAN TUJUAN 5. THE 4. THE 3. THE CULTURE STRATEGY CONTROLL STRATEGY CUSTOMER STRATEGY MENDORONG BUDAYA KONTROL DARI ATAS PELANGGAN SEBAGAI KEWIRAUSAHAAN KETENGAH PENGENDALI ,INOVATIF, KREATIF 18
Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang f. Akhir 1990an: Good Governanace Sejalan perkemb. Demokrasi dan Pasar Bebas  tumbuh kebersamaan 3 unsur partnership dalam GOVERNANCE STATE PRIVATE SECTOR COMMUNITY 19
POSISI INDONESIA Pembajak Software Microsoft ke- 3 setelah China dan Vietnam (88% software bajakan) Terkorup ke-6 di dunia dari 142 negara atau ke-2 setelah Myanmar di Asia Tenggara (International Transfarancy: 2005) Peringkat 102 Kebebasan Pers (Worldwide Press Freedom, 2005) 20
POSISI INDONESIA Indeks Kinerja Foreign Direct Invesment : ranking 138 dari 140 negara (diatas Gabon dan Suriname) World Invesment Report 2003 Human Development Report 2006 (UNDP): 118 dari 175 negara (dibawah Filipina, China dan Vietnam) Country Risk : 150 dari 185 negara (dibawah Afganistan, Burundi, dan Somalia) (Economist Intelligence Unit, World Market Research Center, Moodys Investor Service, Standard & Poors 21
BRAND IMAGE 1. Membangun daya tarik bagi pelanggan 2. Memasarkan dan menawarkan produk/layanan 3. Menjual ide dan pelayanan kepada pelanggan melalui BRANDING 4. Memberi jalan bagi semua pihak untuk mendapatkan pengakuan dan reputasi melalui proceived value dari pelanggan 5. Brand adalah aset stratejik 22
BRAND IMAGE NEGARA YANG BERHASIL MEMBANGUN BRAND IMAGE (CITRA DIRI) 1. Jerman : Bidang precision engineering 2. Jepang : Produsen elektronik rumah tangga 3. Singapura : Pemerintah yang sangat probisnis 4. Thailand : Produsen buah-buahan 5. China: Produk murah 6. USA : Polisi dunia TKW KORUP PEMBAJAK MISKIN 7. Indonesia?? KULI, // 23
24
PERUBAHAN DUNIA 1. DYNAMIC 2. TURBULENT PRAHALAD: IF YOU DON’T LEARN, YOU DON’T CHANGE IF YOU DON’T CHANGE, YOU DIE LEARN OR DIE 25
PERKEMBANGAN LOKAL DAN INTERNASIONAL 1. PEMERINTAHAN MULTI-PARTAI 2. DESENTRALISASI PEMERINTAHAN 3. PERUBAHAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) 4. PERGESERAN POWER (DARI POSISI KE KOMPETENSI) 5. GLOBALISASI DAN ADOPSI TEKNOLOGI INFORMASI 6. EVOLUSI PERKEMBANGAN ORGANISASI 26
PERSAINGAN: PEREBUTAN PANGSA PASAR PANGSA PELUANG KEGAGALAN ORGANISASI BERSAING 1. GAGAL KELUAR DARI KUNGKUNGAN MASA LALU sulit meninggalkan paradigma lama dalam menyiasati strateji organisasi saat ini 2. GAGAL MEMPREDIKSI MASA DEPAN gagal mengembangkan proses pembelajaran kolektif untuk mengintegrasikan kompetensi inti sebagai bagian dalam menciptakan masa depan 27
PROFESINALISME SDM CIRI-CIRI: • MEMILIKI WAWASAN YANG LUAS DAN DAPAT MEMANDANG MASA DEPAN • MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANGNYA • MEMILIKI JIWA KOMPETISI/BERSAING SECARA JUJUR DAN SPORTIF • MENJUNJUNG TINGGI ETIKA PROFESI • SINERGI INTELLIGENT-EMOSIONAL- SPIRITUAL QUOTIENT 28
KEUNGGULAN BERSAING SUATU PRODUK 1. KETEPATAN WAKTU DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI (TIMING AND KNOW HOW) 2. BIAYA DAN KUALITAS (COST AND QUALITY) 3. KEKUATAN ORGANISASI UNTUK MENGHALANGI PESAING (STRONG HOLDS) 4. KEKUATAN MODAL (DEEP POKETS) 29
KEUNGGULAN BERSAING PELAYANAN 1. KUALITAS PELAYANAN 2. KETEPATAN WAKTU 3. KERAMAHAN DALAM PELAYANAN 4. PEMANFAATAN TEKNOLOGI 5. TRANSPARAN (BIAYA; PROSEDUR) 30
TRANSFORMASI MANAJEMEN VISI MISI BAGAIMANA APA YANG INGIN MENCAPAI DICAPAI? VISI ? KOMPETENSI BAGAIMANA PERUBAHAN BAGAIMANA BAGAIMANA MENINGKATKANNYA ? MAMPU MENGATASINYA ? BERKOMPTISI ? KINERJA: BAGAIMANA HASIL, MANFAAT, DAMPAK YANG DIHARAPKAN DAPAT TERWUJUD ? 31
DIMENSI DASAR KUALITAS PELAYANAN JASA RESPONSIVENESS KESEDIAAN MEMBANTU PELANGGAN DAN RELIABILITY MELAYANI TEPAT WAKTU KEMAMPUAN MENYEDIAKAN/ MELAKUKAN PELAAYANAN SECARA HANDAL ASSURANCE JAMINAN , KEPERCAYAAN, MEYAKINKAN, KEMAMPUAN, KEAMANAN KERAMAHAN, PROFESIONALISME, PEMBERI LAYANAN. TANGIBLE EMPATHY PENAMPILAN FISIK, PERLENGKAPAN PERSONIL, ALAT KOMUNIKASI DSB, MEMBERIKAN PERHATIAN PENUH KEPADA PELANGGAN 32
REENGINEERING CORPORATION DAHULU: SEKARANG ADA 3 KEKUATAN: PASAR MILIK PRODUSEN PRODUK SEPERTI APAPUN AKAN TERSERAP, PELANGGAN TIDAK CHANGE MEMILIKI ALTERNATIF LAIN CUSTOMERS COMPETITION PRODUSEN HARUS MEMPERHATIKAN PERMINTAAN 33
REENGINEERING BIROKRASI DAHULU: SEKARANG ADA 3 KEKUATAN: PELAYANAN MILIK BIROKRASI PELAYANAN SEPERTI APAPUN DITERIMA, PELANGGAN TIDAK CHANGE MEMILIKI KEKUATAN CUSTOMERS COMPETITION BIROKRASI HARUS MEMPERHATIKAN KEPUASAN PELANGGAN 34
EKSPEKTASI PELANGGAN PENILAIAN LAYANAN PELANGGAN YANG TERHADAP DIHARAPKAN LAYANAN PELANGGAN YANG DIBERIKAN TINGKATLAYANAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK ME`MENUHI EKSPEKTASI PELANGGAN 35
BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI MEKANISME DINAMIS YANG MENGARAHKAN SELURUH ANGGOTA ORGANISASI DALAM MEMBANGUN MASA DEPAN YANG MENJANJIKAN A.L.: MEMBANGUN VISI BERPENAMPILAN MENYELESAIKAN BERSIKAP MASAALAH MENGAMBIL KEPUTUSAN 36
REKAYASA BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI BAGIAN STRATEJI ORGANISASI UNTUK MERAIH TUJUAN BUDAYA ORGANISASI TERKAIT ERAT DENGAN STRUKTUR DAN STRATEJI ORGANISASI AGAR DICAPAI HASIL MAKSIMAL STRATEJI ORGANISASI KULTUR MENCAPAI STRUKTUR ORGANISASI TINDAKAN YANG BENAR TUJUAN YANG MENDUKUNG UNTUK MENCAPAI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI 37
SIKAP DAN PERILAKU DALAM MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI 1. MENUMBUHKAN: - BUDAYA KUALITAS - -DAN KESADARAN BIAYA - -SERTA KETEPATAN WAKTU 2. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PELANGGAN 3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM 4. MEMUPUK KEPEDULIAN LINGKUNGAN SEKITAR 38
BUDAYA ORGANISASI AKUNTABILITAS 1. MENGGAMBARKAN PRESYASI KERJA ORTGANISASI 2. SEBAGAI BAGIAN PERTANGGUNGJAWABAN BAIK KEDALAM MAUPUN KELUAR 3. DIBUTUHKAN UNTUK PENILAIAN DAN AKREDITASI OLEH MASYARAKAT 4. SEBAGAI BASIS KOMPETENSIDALAM MERAIH PELUANG (LOKAL, RAEGIONAL, DAN INTERNASIONAL) 39
AKUNTABILITAS PENGUKURAN KINERJA 1. PERENCANAAN STRATEJIK 2. MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA 3. PENGEMBANGAN SISTEM PENGUMPULAN DATA 4. PENYEMPURNAAN TINGKAT KEBERHASILAN KINERJA 5. PENGINTEGRASIAN DENGAN PROSES MANAJEMEN 40
ORGANISASI BERKINERJA TINGGI PERSYARATAN - TETAPKAN KEBIJAKAN UNTUK MEMUASKAN STAKEHOLDERS (PELANGGAN, KARYAWAN, PEMASOH, DISTRIBUTOR, DAN PEMEGANG SAHAM) - SEMPURNAKAN PROSES BISNIS INTI (CORE BISNIS) - ATUR KETERSEDIAAN SUMBERDAYA YANG PALING MENGUNTUNGKAN - ATUR ORGANISASI /PERUSAHAAN BAIK DARI SEGI STRUKTUR, KEBIJAKAN, DAN BUDAYANYA. 41
PRINSIP PEMERINTAHAN/ORGANISASI MODERN - MASYARAKAT PELAKSANAAN KEPUTUSAN MODEREN DIDESENTRALISAIKAN KEPUTUSAN DIDISKUSIKAN PROSES PEMERINTAHAN/ INTERAKSI ORGANISASI SOSIAL ELEMEN MASYARAKAT/ ANGGOTA ORGANISASI PERSOALAN EKUILIBRIUM MASYARAKAT/ KEPENTINGAN PEMERINTAHAN/ ANGGOTA DENGAN ANTARA: PEMERINTAH/ ORGANISASI ORGAN 42
KOMITMEN DAN KONSISTENSI KOMITMEN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN PENEGAKAN ATURAN/ VISI DAN MISI HUKUM KOMITMEN KONSISTENSI AKUNTABILITAS 43
ASPEK PENGHAMBAT KOMPETISI KOMPETISI INTERNAL BEDA AWAL START KEGEMARAN MULAI DARI “PERBEDAAN” (PERSAMAAN?) TIDAK MEMILIKI MODAL & TEKNOLOGI FUNGSI PEMERINTAHAN/ORGANISASI BELUM OPTIMAL POLITIK DIANGGAP IDENTIK DENGAN KOLEKSI KEKUASAAN, PADAHAL SEHARUSNYA KEKUASAAN DIMANFAATKAN UNTUK KEBAIKAN PUBLIK KOMPETISI DIANGGAP MENYAPU BERSIH LAWAN-LAWAN l 44
KEGAGALAN KOMPETISI ORANG YANG BERPIKIR TETAPI TIDAK PERNAH BERBUAT ORANG YANG BERBUAT TETAPI TIDAK PERNAH BERPIKIR 45
PERBEDAAN ORANG SUKSES VS ORANG GAGAL BAGAI MEMBACA BUKU ORANG SUKSES MEMBACA BUKU SETIAP HALAMAN TANPA BERHENTI MAKA DITEMUKAN YANG DI CARINYA ORANG GAGAL BERHENTI MEMBACA BUKU PADA LEMBARAN BERIKUTNYA SEBELUM DITEMUKAN YANG DICARINYA 46
ORANG GAGAL (THOMAS EDISON) KEBANYAKAN ORANG GAGAL ADALAH ORANG YANG TIDAK MENYADARI BETAPA DEKATNYA MEREKA KE TITIK SUKSES SAAT MEREKA MEMUTUSKAN UNTUK MENYERAH 47
SUKSES VISI / CITA-CITA (+ DO’A) + ACTION 48
KEGAGALAN VISI / CITA-CITA (+ DO’A) tanpa ACTION Atau ACTION tanpa VISI / CITI-CITA (+DO’A) 49
SUKSES ORGANISASI SUKSES AKUNTABILITAS KOMPETENSI KOMPETISI RENSTRA 50
51
52
53
54
55
• EKONOMI POLITIK • REFORMASI EKONOMI
PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA RAKYAT • Era pasca industri menghadapi kondisi-kondisi yang sangat berbeda dari kondisi-kondisi era industri dan menyajikan potensi-potensi baru yang penting guna memanfaatkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan, dan kelestarian pembangunan (Korten, 1984). • Tujuan utamanya adalah pertumbuhan manusia yang didefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi- potensi manusia. Paradigma ini memberi peran kepada individu tidak semata-mata sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat.
MASALAH PENDUDUK DAN IMPLIKASINYA • YANG DIMAKSUD DENGAN MASALAH PENDUDUK ADALAH MASALAH PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK YANG SANGAT BESAR DINEGARA BERKEMBANG. HAL INI MENIMBULKAN MASALAH PADA USAHA-USAHA PEMBANGUNAN. DISATU SISI DENGAN PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK YANG BESAR AKAN BERPENGARUH PADA JUMLAH TENAGA KERJA. • MASALAH PENDUDUK SAAT INI ADALAH KEMAMPUAN NEGARA MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA YANG SANGAT TERBATAS SEHINGGA AKAN BERPENGARUH PADA ANGKA PENGANGGURAN. PENDUDUK DUNIA DIPERKIRAKAN BERTAMBAH SEBANYAK 100-120 JUTA DAN SEKITAR 80-90 JUTA JIWA ADA DINEGARAYANG SEDANG BERKEMBNG.
FAKTOR YANG MEMPERCEPAT PERKEMBANGAN PENDUDUK 1. PADA ERA 1980-AN BANYAK NEGARA BERKEMBANG MENGALAMI KRISIS EKONOMI (EXTERNAL SHOCKS), TERUTAMA DIAKIBATKAN OLEH PEMBENGKAKAN HUTANG LUAR NEGERI SEHINGGA MEMBUAT NEGARA-NEGARA TERSEBUT MENGALAMI STAGNASI DIBIDANG EKONOMI, PENURUNAN PENDAPATAN PERKAPITA, DAN INSTABILITAS MAKRO EKONOMI. 2. NEGARA-NEGARA AMERIKA LATIN, ASIA DAN AFRIKA, MERESPON KRISIS EKONOMI TERSEBUT DENGAN MENCOBA MEMBUAT STRATEGI BARU MISALNY A SUBSTITUSI IMPOR DIGANTI DENGAN INSTITUSI PASAR (MARKET MECHANISM) DALAM MENGGERAKAN EKONOMI KHUSUSNYA DALAM KEBIJAKAN PRIVATISASI DAN LIBERALISASI.
• KEBIJAKAN SUBSTITUSI IMPOR (SI) MARAK DIPROMOSIKAN DINEGARA-NEGARA BERKEMBANG UNTUK MENGATASI PERSOALAN PERSOALAN DEFISIT NERACA PEMBAYARAN , DIMANA NEGARA MAJU MEMPEROLEH SURPLUS BEGITU BESAR DARI PERDAGANGANNYA DENGAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG. •====================================== PERT.V • MODEL BARU PERAN PEMERINTAH DALAM KEGIATAN EKONOMI YANG LEBIH MENGEDEPANKAN PASAR SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI SESUNGGUHNYA TIDAK LEPAS DARI PERAN LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN MULTILATERAL SEPERTI WORD BANK & IMF YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI TERSEBUT.
•WORD BANK MENYEBUT BAHWA PENYESUAIAN STRUKTURAL /RESTRUKTURISASI EKONOMI. • TUJUAN DARI RESTRUKTURISASI TERSEBUT ADALAH UNTUK MENGHAPUSKAN KETIDAKSEIMBANGAN EKONOMI YANG TERUS MENERUS MELANDA HAMPIR SEMUA NEGARA BERKEMBANG
PROGRAM RESTRUKTURISASI EKONOMI SENDIRI IALAH SUATU PROSES REFORMASI KEBIJAKAN YANG BERORIENTASI PADA PENYELESAIAN KRISIS, MENGURANGI INFLASI DAN MENCIPTAKAN KONDISI BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN PENDAPATAN PERKAPITA SECARA BERKESINAMBUNGAN (AHRENS, 2000: 79). DENGAN RETSRUKTURISASI EKONOMI DIHARAPKAN FUNDAMENTAL MAKRO PEREKONOMIAN NEGARA BERKEMBANG DALAM KONDISI STABIL SEHINGGA MEMUDAHKAN OPERASIONALISASI LANGKAH2 PEMBANGUNAN.
REFORMASI EKONOMI DAN RINTANGAN POLITIK 1. IMF DAN BANK DUNIA DUA LEMBANGA KEUANGAN DUNIA YANG DIBENTUK SAAT BERLANGSUNG KONFERNSI BRETON WOODS SEUSAI PERANG DUNIA KE-II, DENGAN TUJUAN UTAMA UNTUK MEREKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR DUNIA DAN MEMBANTU NEGRARA2 ANGGOTA . SELAIN ITU KEDUA LEMBAGA INI JUGA MEMILIKI FUNGSI LAIN YANG PENTING YAKNI MENGHADANG PENGARUH-PENGARUH NEGARA SOSIALIS DALAM MEMPERLUAS IDE SISTEM EKONOMINYA TERUTAMA KE NEGARA DUNIA KETIGA (KLOBY, 1997:171-172) 2. SEHINGGA DENGAN GETOL MENYALURKAN DANA (UTANG LUAR NEGERI) KE- NEGRARA2 DUNIA KETIGA DENGAN PERSYARATAN YANG CUKUP LUNAK (SOFT LOAN) YAITU BUNGA RINGAN DAN TENGGANG PEMBAYARAN (GESTATION PERIOD) YANG LAMA. PROSEDUR TERSEBUT AGAR LEMBAGA KEUANGAN DUNIA BISA MEMPENGARUHI NEGARA2 DUNIA KETIGA UNTUK MENGIKUTI GAGASAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG TELAH DIFORMULASIKAN.
DALAM BANYAK HAL TUJUAN TEREPNTING DARI KEDUA LEMBAGA KEUANGAN DUNIA SUDAH TERCAPAI DENGAN DIJADIKANNYA SEBAGAI ANGGOTA DAN SEKALIGUS PASIEN BAGI MEREKA . HAMPIR SEMUA NEGARA BERKEMBANG DI ASIA, AMERIKA LATIN DAN AFRIKA ADALAH ANGGOTA AKTIF IMF DAN BANK DUNIA, NAMUN BANYAK NEGARA2 SAKIT SETELAH MENDAPAT UTANG DARI IMF DAN BANK DUNIA. HINGGA KINI TERUS DILAKUKAN KAJIAN YANG DIPICU AMBRUKNYA MEKSIKO PADA TAHUN 1982 AKIBAT CEKIKAN HUTANG LUAR NEGERI PADA IMF DAN BANK DUNIA.
PERT. VI MENURUT PENELITIAN JOHNSON DAN SCHAFER (1997): •SELAMA THN 1965-1995 PEREKONOMIAN 48 DARI 98 NEGARA BERKEMBANG PENERIMA BANTUAN IMF TDK ADA PERUBAHAN YG SIGNIFIKAN •BAHKAN 32 DARI 48 NEGARA BERKEMBANG MENJADI TAMBAH MISKIN DAN MEMUNCULKAN KRISIS YG BERULANG-ULANG BAGAIKAN ROLLER COASTER DAN MENJADI PASIEN BAGI IMF SELAMA PULUHAN TAHUN
LANJUTAN… BEBERAPA TEMUAN SEMENTARA INI SAMPAI PADA TAHAP KESIMPULAN ANTARA LAIN: UTANG ITU DISERTAI DENGAN PERSYARATAN-PERSYARATAN TIDAK MENGUNTUNGKAN BAGI NEGARA DEBITUR (MISALNYA PEMBUKAAN PASAR DOMESTIK BAGI BARANG ASING), BANYAK SARAN KEBJAKAN YANG TIDAK TEPAT SASARAN.
LANJUTAN…… PERSYARATAN LAIN UNTUK PENERIMAAN KEPENTINGAN BANK DUNIA; 1.PENERIMA BANTUAN WAJIB MELALUI STANDAR OPERATING PROCEDURE 2.MENANDATANGANI KESEDIAAN CALON NASABAH UNTUK MENGIKATKAN DIRI DENGAN PERDAGANGAN INTERNATIONAL (DINAMAKAN TATA EKONOMI DUNIA BARU) 3.MEMBUKA PASAR DLM NEGERI BAGI BARANG2 PRODUKSI LUAR NEGERI 4.MEMBERIKAN KEBEBASAN LALU LINTAS MODAL DAN LABA 5.MEMBUKA DIRI UNTUK INVESTASI ASING (Ali Sugihardjanto, Model Pembangunan Versi Bank Dunia)
LANJUTAN……………………… ADA PERBEDAAN TUGAS YANG JELAS ANTARA IMF DAN BANK DUNIA: 1.IMF DI BATASI PADA URUSAN MENGKOPILASIKAN MEMFORMULASIKAN KEBIJAKAN REFORMASI EKONOMI 2.WORD BANK SEBAGAI SUBYEK UTAMA ATAU DIKENAL DENGAN KONSENSUS WOSHINGTON, YAITU • UPAYA UNTUK STABILISASI EKONOMI LEWAT JALUR KEBIJAKAN PENYESUAIAN STRUKTURAL YANG DIREKOMENDASIKAN OLEH ORGANISASI BRETTON WOODS • PENGAMBIL KEBIJAKAN EKONOMI AS • KONSENSUS WASINGTON MENEKANKAN PADA PEMBUATAN KEBIJAKAN FINANCIAL • NILAI TUKAR MATA UANG YANG KOMPETITIF • LIBERALISASI SEKTOR KEUANGAN DAN PERDAGANGAN, dll
LANJUTAN……….. • REFOMASI DIBIDANG EKONOMI MULAI DIJALANKAN SEJAK ERA 80- AN, KETIKA TERDAPAT DUA KEJADIAN PENTING DALAM PEREKONOMIAN DUNIA • KETIKA NEGARA2 BERKEMBANG MENGALAMI KRISIS UTANG LUAR NEGERI DAN BEBERAPA NEGARA MULAI MENINGGALKAN STRATEGIS DISTRIBUSI IMPOR DAN MEGGANTIKANNYA DENGAN STRATEGIS DISTRIBUSI EKSPOR • NAMUN BANYAK NEGARA2 TERSEBUT TIDAK SEGERA MELAKUKAN REFORMASI MISALNYA BOLIVIA BARU MULAI REFORMASI SEKITAR TAHUN 1985 PADAHAL WAKTU TINGKAT INFLASI SANGAT LUAR BIASA YAKNI 23.455%. ARGENTINA, PERU, BRAZIL DAN INDIA
JEBAKAN KRISIS FISKAL 1. INDONESIA DAN ARGENTINA CONTOH NEGARA YANG PERNAH DITIMPAH KRISIS EKONOMI YG SANGAT BERAT 2. ARGENTINA MERUPAKAN SAMPEL DARI TIPIKAL NEGARA- NEGARA DUNIA KETIGA YG HENDAK MEMBANGUN EKONOMI NEGARA SECARA CEPAT DENGAN SEMANGAT KEPENTINGAN NASIONAL (Strukturing Self- National Interest)

Recommended

Good governance
Good governanceGood governance
Good governanceAsproz SDN BHD
 
Kebijakan reformasi ekonomi niken dwi dayanti 115020107111044
Kebijakan reformasi ekonomi niken dwi dayanti 115020107111044Kebijakan reformasi ekonomi niken dwi dayanti 115020107111044
Kebijakan reformasi ekonomi niken dwi dayanti 115020107111044Niken Dwi Dayanti
 
Jurnal Barang Publik
Jurnal Barang PublikJurnal Barang Publik
Jurnal Barang PublikYefta Christiono
 
Menerapkan Good Governance dalam Pembangunan Sanitasi Permukiman
Menerapkan Good Governance dalam Pembangunan Sanitasi PermukimanMenerapkan Good Governance dalam Pembangunan Sanitasi Permukiman
Menerapkan Good Governance dalam Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA GOOD GOVERNANCE
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA GOOD GOVERNANCEPENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA GOOD GOVERNANCE
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA GOOD GOVERNANCEGinandjar Kartasasmita
 
04 good governance - pusdiklat gol-ii
04 good governance - pusdiklat gol-ii04 good governance - pusdiklat gol-ii
04 good governance - pusdiklat gol-iiErni Yusnita
 
Materi pemberdayaan
Materi pemberdayaanMateri pemberdayaan
Materi pemberdayaanxadhy20
 
Pelan integriti nasional
Pelan integriti nasionalPelan integriti nasional
Pelan integriti nasionalMadspy Active
 

Recommended

Good governance
Good governanceGood governance
Good governanceAsproz SDN BHD
 
Kebijakan reformasi ekonomi niken dwi dayanti 115020107111044
Kebijakan reformasi ekonomi niken dwi dayanti 115020107111044Kebijakan reformasi ekonomi niken dwi dayanti 115020107111044
Kebijakan reformasi ekonomi niken dwi dayanti 115020107111044Niken Dwi Dayanti
 
Jurnal Barang Publik
Jurnal Barang PublikJurnal Barang Publik
Jurnal Barang PublikYefta Christiono
 
Menerapkan Good Governance dalam Pembangunan Sanitasi Permukiman
Menerapkan Good Governance dalam Pembangunan Sanitasi PermukimanMenerapkan Good Governance dalam Pembangunan Sanitasi Permukiman
Menerapkan Good Governance dalam Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA GOOD GOVERNANCE
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA GOOD GOVERNANCEPENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA GOOD GOVERNANCE
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA GOOD GOVERNANCEGinandjar Kartasasmita
 
04 good governance - pusdiklat gol-ii
04 good governance - pusdiklat gol-ii04 good governance - pusdiklat gol-ii
04 good governance - pusdiklat gol-iiErni Yusnita
 
Materi pemberdayaan
Materi pemberdayaanMateri pemberdayaan
Materi pemberdayaanxadhy20
 
Pelan integriti nasional
Pelan integriti nasionalPelan integriti nasional
Pelan integriti nasionalMadspy Active
 
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxBIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxfitriani894127
 
Membangun kepemerintahan yang baik
Membangun kepemerintahan yang baikMembangun kepemerintahan yang baik
Membangun kepemerintahan yang baikOperator Warnet Vast Raha
 
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21Ginandjar Kartasasmita
 
Kuliah 05 manusia dan kemiskinan
Kuliah 05 manusia dan kemiskinanKuliah 05 manusia dan kemiskinan
Kuliah 05 manusia dan kemiskinanar_
 
Paradigma Pembangunan SDM
Paradigma Pembangunan SDM Paradigma Pembangunan SDM
Paradigma Pembangunan SDM Dadang Solihin
 
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).pptGOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).pptERROLWATTIMENA1
 
Kepemimpinan
KepemimpinanKepemimpinan
Kepemimpinanmahmud .
 
Pembangunan Aparatur Negara, Dari Pemetaan Issu Strategis Hingga Identifikasi...
Pembangunan Aparatur Negara, Dari Pemetaan Issu Strategis Hingga Identifikasi...Pembangunan Aparatur Negara, Dari Pemetaan Issu Strategis Hingga Identifikasi...
Pembangunan Aparatur Negara, Dari Pemetaan Issu Strategis Hingga Identifikasi...Tri Widodo W. UTOMO
 
Spia 03
Spia 03Spia 03
Spia 03Hanir Hapes
 
Etika kepemimpinan aparatur
Etika kepemimpinan aparaturEtika kepemimpinan aparatur
Etika kepemimpinan aparaturFransiskus Sudirman
 
Tgas pkn good governance
Tgas pkn good governanceTgas pkn good governance
Tgas pkn good governanceUkhty Shèýza
 
Urusintegriti
UrusintegritiUrusintegriti
Urusintegritiaimm reka
 
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiPeran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiDeddy Supriady Bratakusumah
 
Analisis isu kontemporer cpns oki
Analisis isu kontemporer cpns okiAnalisis isu kontemporer cpns oki
Analisis isu kontemporer cpns okihoyin rizmu
 
Modal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fdModal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fdFrans Dione
 
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).pptGOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).pptNovySetiaYunas
 
Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat (in the Context of Public Admi...
Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat (in the Context of Public Admi...Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat (in the Context of Public Admi...
Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat (in the Context of Public Admi...Randy Wrihatnolo
 
Analisis isu kontemporer cpns lubuk linggau
Analisis isu kontemporer cpns lubuk linggauAnalisis isu kontemporer cpns lubuk linggau
Analisis isu kontemporer cpns lubuk linggauhoyin rizmu
 
Analisis isu kontemporer cpns banyuasin
Analisis isu kontemporer cpns banyuasinAnalisis isu kontemporer cpns banyuasin
Analisis isu kontemporer cpns banyuasinhoyin rizmu
 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara BerkembangPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara BerkembangDadang Solihin
 
K 5-6 (global warming) -1]
K 5-6 (global warming) -1]K 5-6 (global warming) -1]
K 5-6 (global warming) -1]Zeus Kang
 
K 2 dan 3 2
K 2 dan 3 2K 2 dan 3 2
K 2 dan 3 2Zeus Kang
 

More Related Content

Similar to GOOD GOVERNANCE

BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxBIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxfitriani894127
 
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21Ginandjar Kartasasmita
 
Kuliah 05 manusia dan kemiskinan
Kuliah 05 manusia dan kemiskinanKuliah 05 manusia dan kemiskinan
Kuliah 05 manusia dan kemiskinanar_
 
Paradigma Pembangunan SDM
Paradigma Pembangunan SDM Paradigma Pembangunan SDM
Paradigma Pembangunan SDM Dadang Solihin
 
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).pptGOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).pptERROLWATTIMENA1
 
Kepemimpinan
KepemimpinanKepemimpinan
Kepemimpinanmahmud .
 
Pembangunan Aparatur Negara, Dari Pemetaan Issu Strategis Hingga Identifikasi...
Pembangunan Aparatur Negara, Dari Pemetaan Issu Strategis Hingga Identifikasi...Pembangunan Aparatur Negara, Dari Pemetaan Issu Strategis Hingga Identifikasi...
Pembangunan Aparatur Negara, Dari Pemetaan Issu Strategis Hingga Identifikasi...Tri Widodo W. UTOMO
 
Tgas pkn good governance
Tgas pkn good governanceTgas pkn good governance
Tgas pkn good governanceUkhty Shèýza
 
Urusintegriti
UrusintegritiUrusintegriti
Urusintegritiaimm reka
 
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiPeran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiDeddy Supriady Bratakusumah
 
Analisis isu kontemporer cpns oki
Analisis isu kontemporer cpns okiAnalisis isu kontemporer cpns oki
Analisis isu kontemporer cpns okihoyin rizmu
 
Modal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fdModal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fdFrans Dione
 
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).pptGOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).pptNovySetiaYunas
 
Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat (in the Context of Public Admi...
Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat (in the Context of Public Admi...Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat (in the Context of Public Admi...
Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat (in the Context of Public Admi...Randy Wrihatnolo
 
Analisis isu kontemporer cpns lubuk linggau
Analisis isu kontemporer cpns lubuk linggauAnalisis isu kontemporer cpns lubuk linggau
Analisis isu kontemporer cpns lubuk linggauhoyin rizmu
 
Analisis isu kontemporer cpns banyuasin
Analisis isu kontemporer cpns banyuasinAnalisis isu kontemporer cpns banyuasin
Analisis isu kontemporer cpns banyuasinhoyin rizmu
 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara BerkembangPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara BerkembangDadang Solihin
 

Similar to GOOD GOVERNANCE (20)

BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxBIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
 
Membangun kepemerintahan yang baik
Membangun kepemerintahan yang baikMembangun kepemerintahan yang baik
Membangun kepemerintahan yang baik
 
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
 
Kuliah 05 manusia dan kemiskinan
Kuliah 05 manusia dan kemiskinanKuliah 05 manusia dan kemiskinan
Kuliah 05 manusia dan kemiskinan
 
Paradigma Pembangunan SDM
Paradigma Pembangunan SDM Paradigma Pembangunan SDM
Paradigma Pembangunan SDM
 
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).pptGOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (1).ppt
 
Kepemimpinan
KepemimpinanKepemimpinan
Kepemimpinan
 
Pembangunan Aparatur Negara, Dari Pemetaan Issu Strategis Hingga Identifikasi...
Pembangunan Aparatur Negara, Dari Pemetaan Issu Strategis Hingga Identifikasi...Pembangunan Aparatur Negara, Dari Pemetaan Issu Strategis Hingga Identifikasi...
Pembangunan Aparatur Negara, Dari Pemetaan Issu Strategis Hingga Identifikasi...
 
Spia 03
Spia 03Spia 03
Spia 03
 
Etika kepemimpinan aparatur
Etika kepemimpinan aparaturEtika kepemimpinan aparatur
Etika kepemimpinan aparatur
 
Tgas pkn good governance
Tgas pkn good governanceTgas pkn good governance
Tgas pkn good governance
 
Urusintegriti
UrusintegritiUrusintegriti
Urusintegriti
 
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiPeran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
 
Analisis isu kontemporer cpns oki
Analisis isu kontemporer cpns okiAnalisis isu kontemporer cpns oki
Analisis isu kontemporer cpns oki
 
Modal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fdModal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fd
 
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).pptGOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).ppt
GOOD_GOVERNANCE-SESI-IV-IPD-UGJ-21 (2).ppt
 
Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat (in the Context of Public Admi...
Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat (in the Context of Public Admi...Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat (in the Context of Public Admi...
Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat (in the Context of Public Admi...
 
Analisis isu kontemporer cpns lubuk linggau
Analisis isu kontemporer cpns lubuk linggauAnalisis isu kontemporer cpns lubuk linggau
Analisis isu kontemporer cpns lubuk linggau
 
Analisis isu kontemporer cpns banyuasin
Analisis isu kontemporer cpns banyuasinAnalisis isu kontemporer cpns banyuasin
Analisis isu kontemporer cpns banyuasin
 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara BerkembangPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang
 

More from Zeus Kang

K 5-6 (global warming) -1]
K 5-6 (global warming) -1]K 5-6 (global warming) -1]
K 5-6 (global warming) -1]Zeus Kang
 
Review. desentoda.kp
Review. desentoda.kpReview. desentoda.kp
Review. desentoda.kpZeus Kang
 
Mk.otoda dan kebijakan politik.1
Mk.otoda dan kebijakan politik.1Mk.otoda dan kebijakan politik.1
Mk.otoda dan kebijakan politik.1Zeus Kang
 
Mk. otoda & keb. pol. 4 hubungan antara pemerintah dgn spm.
Mk. otoda & keb. pol. 4 hubungan antara pemerintah dgn spm.Mk. otoda & keb. pol. 4 hubungan antara pemerintah dgn spm.
Mk. otoda & keb. pol. 4 hubungan antara pemerintah dgn spm.Zeus Kang
 

More from Zeus Kang (6)

K 5-6 (global warming) -1]
K 5-6 (global warming) -1]K 5-6 (global warming) -1]
K 5-6 (global warming) -1]
 
K 2 dan 3 2
K 2 dan 3 2K 2 dan 3 2
K 2 dan 3 2
 
Review. desentoda.kp
Review. desentoda.kpReview. desentoda.kp
Review. desentoda.kp
 
Mk.otoda dan kebijakan politik.1
Mk.otoda dan kebijakan politik.1Mk.otoda dan kebijakan politik.1
Mk.otoda dan kebijakan politik.1
 
Mk. otoda & keb. pol. 4 hubungan antara pemerintah dgn spm.
Mk. otoda & keb. pol. 4 hubungan antara pemerintah dgn spm.Mk. otoda & keb. pol. 4 hubungan antara pemerintah dgn spm.
Mk. otoda & keb. pol. 4 hubungan antara pemerintah dgn spm.
 
AMDAL
AMDALAMDAL
AMDAL
 

GOOD GOVERNANCE

  • 1. KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) LATAR BELAKANG, KONSEP KEPEMERINTAHA, KONSEP GOOD GOVERNANCE Ig. Adiwidjaja 1
  • 2. LATAR BELAKANG 1. ADANYA PERKEMBANGAN 2.ADANYA DINAMIKA SISTEM INTERAKSI SOSIAL POLITIK SOSIAL POLITIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 1 Internal Indonesia; krisi multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, 1. ADANYA PERGESERAN SOSPOL pengangguran dan kemiskinan meningkat, DIMANA PERAN SEKTOR SWASTA DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MENINGKAT, daya saing turun. SEBELUMNYA PERAN PEMERINTAH LEBIH DOMINAN 2. Gerakan mahasiswa  kekuatan reformasi  2. KONDISI MAKIN SULIT , KOMPLEKS, DINAMIS, ORBA tumbang BERANEKA RAGAM, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN 3 Multipartai menjelang Pemilu 1999 KEBUTUHAN MANUSIA 4. Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik; 3. KETERBATASAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH UNTUK MENAKOMODASIKAN KONDISI DIATAS. 1) interferences (gangguan/saling pengaruhi); 4. ADANYA KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA , MASYARAKAT 2) interplays (keterlibatan); intervensions (campur tangan) 5. Globalisasi, perkemb iptek, dan liberalisasi  persaingan bebas kompetensi meningkat . 6. . IPTEK merubah manajemen sektor publik & bisnis  arus informasi menembus batas ruang & waktu 7Demokratisasi, HAM, pelestarian lingkungan hidup jadi tuntutan dunia yg mendesak 8. Internal Indonesia; krisi multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun . PERLU STRATEJI BARU 2
  • 3. KOMPLEKSITAS SISTEM SOSIAL POLITIK, MELIPUTI: SELEKSI DAN STRUKTUR OPERASIONAL REDUKSI PERLU DICARIKAN ALTERNATIF PEMECAHAN DAN PEMILIHAN YANG TERBAIK IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN: MENJADI: KEPEMERINTAHAN MODEREN YANG: DINMIS, JARINGAN KOMPLEKS DARI TETAPI HUBUNGAN SEDERHANA,., PENDEKATAN BERAGAM, KEANEKARAGAMAN TINDAKAN DAN KEBIJAKAN, SESUAI DENGAN BIROKRASI KAKU, HIERARKHIS, OTORITER, SITUASI DAN KUALITAS INTERAKSI 3 : SOSIAL POLITIK
  • 4. KONSEPSI KEPEMERINTAHAN GOVERNING PROSES KOORDINASI,PENGENDALIAN/STEERING, PEMBERIAN GOVERNMENT PENGARUH/INFLUENCING DAN PENYEIMBANG SETIAP PEMERINTAH HUBUNGANINTERAKSI SOSIAL POLITIK CHANGE AGENT AGENT OF DEVELOPMENT, ANTARA PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT. PEMERINTAHAN NEGARA & PENYELENGGARA PEMBANGUNAN & PELAYANAN PUBLIK PENGERTIAN GOOD DALAM GG: GOVERNANCE (WORLD BANK) A NILAI-NILAI YANGDIJUNJUNG KEPEMERINTAHAN ADALAH CARA BAGAIMANA KEKUASAAN NEGARA TINGGI B.ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL DIGUNAKAN UNTUK MENGELOLA SUMBERDAYA EKONOMI DAN SOSIAL PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF GUNA PEMBANGUNAN MASYARAKAT(THE WAY STATE POWER IS USED IN MANAGING DAN EFISIEN DALAM ECONOMIC AND SOCIAL RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY) GOVERNANCE (UNDP) PENCAPAIAN TUJUAN PELAKSANAAN KEWENANGAN POLITIK, EKONOMI,DAN ADMINISTRATIF UNTUK MENGELOLA MASALAH-MASALAH NASIONAL PADA SEMUA INGKATAN ( THE EXERCISE OF POLITICAL,ECONOMIC, ND ADMINISTRATIVE AUTHORITY TO MANAGE NATION’S AFFAIR AT ALL LEELS) GOOD GOVERNANCE 4
  • 5. KOORDINATIF DALAM MENGHADAPI KOMPLEKSITAS POLA PEMERINTAHAN MENGATUR//MENGENDALIKAN DALAM MENGHAFAPI DINAMIKA MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN, MENCIPTAKAN KETERPADUAN DALAM MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN 5
  • 6. “GOOD” dlm GOOD GOVERNANCE B. ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL A. PEMERINTAHAN YANG NILAI-NILAI EFEKTIF DAN EFISIEN YANG DALAM PENCAPAIAN DIJUNJUMG TUJUAN TINGGI KEMANDIRIAN KEINGINAN/ KEHENDAK PEMBANGUNAN RAKYAT PENINGKATAN BERKELANJUTAN KEMAMPUAN RAKYAT YANG BERTUJUAN NASIONAL UNTUK: KEADILAN SOSIAL 6
  • 7. ORIENTASI GOOD GOVERNANCE LEGITIMACY PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL MENGACU PADA DEMOKRASI ACCOUNTABILITY DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DENGAN ELEMEN –ELEMEN SBB.: SECURING OF HUMAN RIGHTS AUTONOMY & DEVOLUTION OF POWER ASSURANCE OF PELAKSANAAN CIVIL CONTROL FUNGSI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENCAPAI TUJUAN NASIONAL 7
  • 8. PRINSIP GOVERNANCE MENURUT WORLD BANK , UNDP UNDP WORLD BANK THE EXERCISE OF: THE WAY STATE POWER ADMINISTRATIVE IN MANAGING ECONOMIC POLITICAL ECONOMIC AUTHORITY & SOCIAL RESOURCES FOR DEVELOPMENT OF SOCIETY TO MANAGE NATION’S AFFAIR AT ALL LEVEL 8
  • 9. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE MENURUT OECF & WORLD BANK PENYELENGGARAAN 1 2. MANAJEMEN DEMOKRASI PASAR YANG EFISIEN PEMBANGUNAN YANG SOLID DAN BERTANGGUNG JAWAB SEJALAN DENGAN: 4 3. PENCEGAHAN HINDARI SALAH KORUPSI SECARA ALOKASI POLITIK DANA INVESTASI DAN YANG LANGKA ADMINISTRASI 6. MENCIPTAKAN LEGAL 5 & POLITICAL MENJALANKAN FRAME WORK DISIPLIN BAGI TUMBUHNYA ANGGARAN AKTIVITAS KEWIRAUSAHAAN 9
  • 10. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE UNDP A. B. HUBUNGAN SINEGIS & KARAKTERISTIK KONSTRUKTIF SALING MEMPERKUAT DAN TIDAK PARSIAL ANTARA: 1 PARTICIPATION 2. 3. RULE OF STATE TRANSPARANCY LAW 4 5. 6 RESPONSIVENESS EQUITY CONCENSUS PRIVATE ORIENTATION 7 EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY COMMUNITY 9 STRATEGIC VISION 8 ACCOUNTABILITY 10
  • 11. TIGA DOMAIN GOOD GOVERNANCE S TATE (Pemerintah): Ciptakan POLITIK & HUKUM yg kondusif P RIVATE (Swasta): Ciptakan COMMUNITY (Masyarakat): Peran PEKERJAAN aktif & positip dlm dan kegiatan PENDAPATAN EKONOMI POLITIK SOSIAL 15A 11
  • 12. THE THREE LEGS OF GOVERNANCE ECONOMI C ADMINISTRATIVE GOVERNMENT GOVERNMENT a. AKTIVITAS EKON. SISTEM PROSES b. DLM NEGERI KEBIJAKAN c. INTERAKSI PENYEL. KONOMI d. IMPLEMENTASI POLITICAL GOV (EQUITY, QUALITY, PROSES POVERTY OF PEMBUATAN LIFE KEPUTUSAN 12 UNTUKFORMULA
  • 13. GOOD GOVERNANCE Aspek Pemerintahan A. ADMINISTRATIVE COMPETENCE $ TRANSPARANCY (PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, EFISIENSI, B PENYEDERHANAAN ORGANISASI, IKLIM DISIPLIN, HUKUM KEBIJAKAN MODEL ADMINISTRASI, INFORMASI) ( PERLINDUNGAN KEBEBASAN SOSIAL-POLITIK- EKONOMI) C DESENTRALISASI REGIONAL D & DEKONSENTRASI CIPTAKAN PASAR YANG KOMPETITIF DALAM DEPARTEMEN (MEKANISME PASAR, PENINGKATAN PERANAN PENGUSAHA MENENGAH DAN KECIL SEKTOR SWASTA, DEREGULASI, KEMAMPUAN PEMERINTAH MENGELOLA EKONOMI MAKRO) 13
  • 14. GOOD GOVERNANCE Indikator Keberhasilan B. A SECARA KHUSUS : INDONESIA SECARA UMIUM BERDASARKAN TUJUAN REFORMASI (TAP MPR 8/98) 2. 4 1 TUJUAN TERPENUHINYA 3 MELETAKAN MENGATASI PEMBANGUNAN KEDAULATAN PENEGAKAN DASAR KRISIS EKONOMI (QUALITY OF LIFE0 RAKYAT: HUKUM KERANGKA (STABILITAS TERCAPAI DAN HAM AGENDA MONETER REF.-BANG. TERCAPAI) B) BERBANGSA, A) BERNEGARA, .SELURUH PARTISIPASI SENDI POLITIK KEHIDUPAN RAKYAT--- MASYARAKAT STABILITAS 14 POLITIK
  • 15. Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN AKHIR 1960-AN: ILMU NEGARA DAN PEMBANGUNAN TAHUN 1950-AN: (KETATALAKSANAAN, AGENT OF CHANGE, ILMU ADMINISTRASI PERENC. PEMBANG. MASA HINDIA BELANDA: NEGARA(KEPEMIMPINAN KEBIJAKAN PADA APARATUR: PEMBANGUNAN, ILMU PEMERINTAH PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN & KEBUDAYAAN, SDM (SEMUA DIATUR APARATUR, KETATA- PENGENDALIAN PEMERINTAH) PEMBANGUNAN LAKSANAAN) 15
  • 16. Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE PERKEMBANGAN MAMNAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN d. Awal 1980an: Reinventing Government : 1. 2 CATALYTIC COMMUNITY OWNED GOVERNMENT: GOVERNMNT: STEERING EMPOWERING THAN SERVING RATHER THAN 3. ROWING COMPETITIVE GOVERNMENT: INJECTING COMPETITION INTO SERVICES 5. 4 RESSULT ORIENTED GOVERNMENT MISSION DRIVEN GOVERNMENT: FUNDING OUTCOME, NOT TRANSFORMING RULE-DRIVEN INPUT ORGANIZATION 16
  • 17. Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN d. AWAL 1980an: REINVENTING GOVERNMENT 8. 6, 7 ANTICIPATORY 6. ENTERPRISING GOVERNMENT: CUSTOMER DRIVEN GOVERNMENT: PREVENTING GOVERNMENT EARNING RATHER THAN MEETING THE NEED RATHER THAN S CURE OF CUSTOMER, NOT PENDING BUREAUCRACY 10 MARKET 9. ORIENTED DECENTRALIZED GOVERNMENT GOVERNMENT FROM HIERARCHY TO PARTICIPATION : LEVERAGING AND TEAM WORK CHANGE THROUGH MARKET 17
  • 18. Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang e. Awal 1990an: Banishing Bureaucracy (Five’s C) YANG TERDIRI ATAS: 1 THE 2. THE CORE STRATEGY CONSEQUENCES STRATEGY: KEJELASAN KEGUNAAN KONSEKUENSI KINERJA DAN TUJUAN 5. THE 4. THE 3. THE CULTURE STRATEGY CONTROLL STRATEGY CUSTOMER STRATEGY MENDORONG BUDAYA KONTROL DARI ATAS PELANGGAN SEBAGAI KEWIRAUSAHAAN KETENGAH PENGENDALI ,INOVATIF, KREATIF 18
  • 19. Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang f. Akhir 1990an: Good Governanace Sejalan perkemb. Demokrasi dan Pasar Bebas  tumbuh kebersamaan 3 unsur partnership dalam GOVERNANCE STATE PRIVATE SECTOR COMMUNITY 19
  • 20. POSISI INDONESIA Pembajak Software Microsoft ke- 3 setelah China dan Vietnam (88% software bajakan) Terkorup ke-6 di dunia dari 142 negara atau ke-2 setelah Myanmar di Asia Tenggara (International Transfarancy: 2005) Peringkat 102 Kebebasan Pers (Worldwide Press Freedom, 2005) 20
  • 21. POSISI INDONESIA Indeks Kinerja Foreign Direct Invesment : ranking 138 dari 140 negara (diatas Gabon dan Suriname) World Invesment Report 2003 Human Development Report 2006 (UNDP): 118 dari 175 negara (dibawah Filipina, China dan Vietnam) Country Risk : 150 dari 185 negara (dibawah Afganistan, Burundi, dan Somalia) (Economist Intelligence Unit, World Market Research Center, Moodys Investor Service, Standard & Poors 21
  • 22. BRAND IMAGE 1. Membangun daya tarik bagi pelanggan 2. Memasarkan dan menawarkan produk/layanan 3. Menjual ide dan pelayanan kepada pelanggan melalui BRANDING 4. Memberi jalan bagi semua pihak untuk mendapatkan pengakuan dan reputasi melalui proceived value dari pelanggan 5. Brand adalah aset stratejik 22
  • 23. BRAND IMAGE NEGARA YANG BERHASIL MEMBANGUN BRAND IMAGE (CITRA DIRI) 1. Jerman : Bidang precision engineering 2. Jepang : Produsen elektronik rumah tangga 3. Singapura : Pemerintah yang sangat probisnis 4. Thailand : Produsen buah-buahan 5. China: Produk murah 6. USA : Polisi dunia TKW KORUP PEMBAJAK MISKIN 7. Indonesia?? KULI, // 23
  • 24. 24
  • 25. PERUBAHAN DUNIA 1. DYNAMIC 2. TURBULENT PRAHALAD: IF YOU DON’T LEARN, YOU DON’T CHANGE IF YOU DON’T CHANGE, YOU DIE LEARN OR DIE 25
  • 26. PERKEMBANGAN LOKAL DAN INTERNASIONAL 1. PEMERINTAHAN MULTI-PARTAI 2. DESENTRALISASI PEMERINTAHAN 3. PERUBAHAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) 4. PERGESERAN POWER (DARI POSISI KE KOMPETENSI) 5. GLOBALISASI DAN ADOPSI TEKNOLOGI INFORMASI 6. EVOLUSI PERKEMBANGAN ORGANISASI 26
  • 27. PERSAINGAN: PEREBUTAN PANGSA PASAR PANGSA PELUANG KEGAGALAN ORGANISASI BERSAING 1. GAGAL KELUAR DARI KUNGKUNGAN MASA LALU sulit meninggalkan paradigma lama dalam menyiasati strateji organisasi saat ini 2. GAGAL MEMPREDIKSI MASA DEPAN gagal mengembangkan proses pembelajaran kolektif untuk mengintegrasikan kompetensi inti sebagai bagian dalam menciptakan masa depan 27
  • 28. PROFESINALISME SDM CIRI-CIRI: • MEMILIKI WAWASAN YANG LUAS DAN DAPAT MEMANDANG MASA DEPAN • MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANGNYA • MEMILIKI JIWA KOMPETISI/BERSAING SECARA JUJUR DAN SPORTIF • MENJUNJUNG TINGGI ETIKA PROFESI • SINERGI INTELLIGENT-EMOSIONAL- SPIRITUAL QUOTIENT 28
  • 29. KEUNGGULAN BERSAING SUATU PRODUK 1. KETEPATAN WAKTU DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI (TIMING AND KNOW HOW) 2. BIAYA DAN KUALITAS (COST AND QUALITY) 3. KEKUATAN ORGANISASI UNTUK MENGHALANGI PESAING (STRONG HOLDS) 4. KEKUATAN MODAL (DEEP POKETS) 29
  • 30. KEUNGGULAN BERSAING PELAYANAN 1. KUALITAS PELAYANAN 2. KETEPATAN WAKTU 3. KERAMAHAN DALAM PELAYANAN 4. PEMANFAATAN TEKNOLOGI 5. TRANSPARAN (BIAYA; PROSEDUR) 30
  • 31. TRANSFORMASI MANAJEMEN VISI MISI BAGAIMANA APA YANG INGIN MENCAPAI DICAPAI? VISI ? KOMPETENSI BAGAIMANA PERUBAHAN BAGAIMANA BAGAIMANA MENINGKATKANNYA ? MAMPU MENGATASINYA ? BERKOMPTISI ? KINERJA: BAGAIMANA HASIL, MANFAAT, DAMPAK YANG DIHARAPKAN DAPAT TERWUJUD ? 31
  • 32. DIMENSI DASAR KUALITAS PELAYANAN JASA RESPONSIVENESS KESEDIAAN MEMBANTU PELANGGAN DAN RELIABILITY MELAYANI TEPAT WAKTU KEMAMPUAN MENYEDIAKAN/ MELAKUKAN PELAAYANAN SECARA HANDAL ASSURANCE JAMINAN , KEPERCAYAAN, MEYAKINKAN, KEMAMPUAN, KEAMANAN KERAMAHAN, PROFESIONALISME, PEMBERI LAYANAN. TANGIBLE EMPATHY PENAMPILAN FISIK, PERLENGKAPAN PERSONIL, ALAT KOMUNIKASI DSB, MEMBERIKAN PERHATIAN PENUH KEPADA PELANGGAN 32
  • 33. REENGINEERING CORPORATION DAHULU: SEKARANG ADA 3 KEKUATAN: PASAR MILIK PRODUSEN PRODUK SEPERTI APAPUN AKAN TERSERAP, PELANGGAN TIDAK CHANGE MEMILIKI ALTERNATIF LAIN CUSTOMERS COMPETITION PRODUSEN HARUS MEMPERHATIKAN PERMINTAAN 33
  • 34. REENGINEERING BIROKRASI DAHULU: SEKARANG ADA 3 KEKUATAN: PELAYANAN MILIK BIROKRASI PELAYANAN SEPERTI APAPUN DITERIMA, PELANGGAN TIDAK CHANGE MEMILIKI KEKUATAN CUSTOMERS COMPETITION BIROKRASI HARUS MEMPERHATIKAN KEPUASAN PELANGGAN 34
  • 35. EKSPEKTASI PELANGGAN PENILAIAN LAYANAN PELANGGAN YANG TERHADAP DIHARAPKAN LAYANAN PELANGGAN YANG DIBERIKAN TINGKATLAYANAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK ME`MENUHI EKSPEKTASI PELANGGAN 35
  • 36. BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI MEKANISME DINAMIS YANG MENGARAHKAN SELURUH ANGGOTA ORGANISASI DALAM MEMBANGUN MASA DEPAN YANG MENJANJIKAN A.L.: MEMBANGUN VISI BERPENAMPILAN MENYELESAIKAN BERSIKAP MASAALAH MENGAMBIL KEPUTUSAN 36
  • 37. REKAYASA BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI BAGIAN STRATEJI ORGANISASI UNTUK MERAIH TUJUAN BUDAYA ORGANISASI TERKAIT ERAT DENGAN STRUKTUR DAN STRATEJI ORGANISASI AGAR DICAPAI HASIL MAKSIMAL STRATEJI ORGANISASI KULTUR MENCAPAI STRUKTUR ORGANISASI TINDAKAN YANG BENAR TUJUAN YANG MENDUKUNG UNTUK MENCAPAI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI 37
  • 38. SIKAP DAN PERILAKU DALAM MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI 1. MENUMBUHKAN: - BUDAYA KUALITAS - -DAN KESADARAN BIAYA - -SERTA KETEPATAN WAKTU 2. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PELANGGAN 3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM 4. MEMUPUK KEPEDULIAN LINGKUNGAN SEKITAR 38
  • 39. BUDAYA ORGANISASI AKUNTABILITAS 1. MENGGAMBARKAN PRESYASI KERJA ORTGANISASI 2. SEBAGAI BAGIAN PERTANGGUNGJAWABAN BAIK KEDALAM MAUPUN KELUAR 3. DIBUTUHKAN UNTUK PENILAIAN DAN AKREDITASI OLEH MASYARAKAT 4. SEBAGAI BASIS KOMPETENSIDALAM MERAIH PELUANG (LOKAL, RAEGIONAL, DAN INTERNASIONAL) 39
  • 40. AKUNTABILITAS PENGUKURAN KINERJA 1. PERENCANAAN STRATEJIK 2. MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA 3. PENGEMBANGAN SISTEM PENGUMPULAN DATA 4. PENYEMPURNAAN TINGKAT KEBERHASILAN KINERJA 5. PENGINTEGRASIAN DENGAN PROSES MANAJEMEN 40
  • 41. ORGANISASI BERKINERJA TINGGI PERSYARATAN - TETAPKAN KEBIJAKAN UNTUK MEMUASKAN STAKEHOLDERS (PELANGGAN, KARYAWAN, PEMASOH, DISTRIBUTOR, DAN PEMEGANG SAHAM) - SEMPURNAKAN PROSES BISNIS INTI (CORE BISNIS) - ATUR KETERSEDIAAN SUMBERDAYA YANG PALING MENGUNTUNGKAN - ATUR ORGANISASI /PERUSAHAAN BAIK DARI SEGI STRUKTUR, KEBIJAKAN, DAN BUDAYANYA. 41
  • 42. PRINSIP PEMERINTAHAN/ORGANISASI MODERN - MASYARAKAT PELAKSANAAN KEPUTUSAN MODEREN DIDESENTRALISAIKAN KEPUTUSAN DIDISKUSIKAN PROSES PEMERINTAHAN/ INTERAKSI ORGANISASI SOSIAL ELEMEN MASYARAKAT/ ANGGOTA ORGANISASI PERSOALAN EKUILIBRIUM MASYARAKAT/ KEPENTINGAN PEMERINTAHAN/ ANGGOTA DENGAN ANTARA: PEMERINTAH/ ORGANISASI ORGAN 42
  • 43. KOMITMEN DAN KONSISTENSI KOMITMEN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN PENEGAKAN ATURAN/ VISI DAN MISI HUKUM KOMITMEN KONSISTENSI AKUNTABILITAS 43
  • 44. ASPEK PENGHAMBAT KOMPETISI KOMPETISI INTERNAL BEDA AWAL START KEGEMARAN MULAI DARI “PERBEDAAN” (PERSAMAAN?) TIDAK MEMILIKI MODAL & TEKNOLOGI FUNGSI PEMERINTAHAN/ORGANISASI BELUM OPTIMAL POLITIK DIANGGAP IDENTIK DENGAN KOLEKSI KEKUASAAN, PADAHAL SEHARUSNYA KEKUASAAN DIMANFAATKAN UNTUK KEBAIKAN PUBLIK KOMPETISI DIANGGAP MENYAPU BERSIH LAWAN-LAWAN l 44
  • 45. KEGAGALAN KOMPETISI ORANG YANG BERPIKIR TETAPI TIDAK PERNAH BERBUAT ORANG YANG BERBUAT TETAPI TIDAK PERNAH BERPIKIR 45
  • 46. PERBEDAAN ORANG SUKSES VS ORANG GAGAL BAGAI MEMBACA BUKU ORANG SUKSES MEMBACA BUKU SETIAP HALAMAN TANPA BERHENTI MAKA DITEMUKAN YANG DI CARINYA ORANG GAGAL BERHENTI MEMBACA BUKU PADA LEMBARAN BERIKUTNYA SEBELUM DITEMUKAN YANG DICARINYA 46
  • 47. ORANG GAGAL (THOMAS EDISON) KEBANYAKAN ORANG GAGAL ADALAH ORANG YANG TIDAK MENYADARI BETAPA DEKATNYA MEREKA KE TITIK SUKSES SAAT MEREKA MEMUTUSKAN UNTUK MENYERAH 47
  • 48. SUKSES VISI / CITA-CITA (+ DO’A) + ACTION 48
  • 49. KEGAGALAN VISI / CITA-CITA (+ DO’A) tanpa ACTION Atau ACTION tanpa VISI / CITI-CITA (+DO’A) 49
  • 50. SUKSES ORGANISASI SUKSES AKUNTABILITAS KOMPETENSI KOMPETISI RENSTRA 50
  • 51. 51
  • 52. 52
  • 53. 53
  • 54. 54
  • 55. 55
  • 56. • EKONOMI POLITIK • REFORMASI EKONOMI
  • 57. PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA RAKYAT • Era pasca industri menghadapi kondisi-kondisi yang sangat berbeda dari kondisi-kondisi era industri dan menyajikan potensi-potensi baru yang penting guna memanfaatkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan, dan kelestarian pembangunan (Korten, 1984). • Tujuan utamanya adalah pertumbuhan manusia yang didefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi- potensi manusia. Paradigma ini memberi peran kepada individu tidak semata-mata sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat.
  • 58. MASALAH PENDUDUK DAN IMPLIKASINYA • YANG DIMAKSUD DENGAN MASALAH PENDUDUK ADALAH MASALAH PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK YANG SANGAT BESAR DINEGARA BERKEMBANG. HAL INI MENIMBULKAN MASALAH PADA USAHA-USAHA PEMBANGUNAN. DISATU SISI DENGAN PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK YANG BESAR AKAN BERPENGARUH PADA JUMLAH TENAGA KERJA. • MASALAH PENDUDUK SAAT INI ADALAH KEMAMPUAN NEGARA MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA YANG SANGAT TERBATAS SEHINGGA AKAN BERPENGARUH PADA ANGKA PENGANGGURAN. PENDUDUK DUNIA DIPERKIRAKAN BERTAMBAH SEBANYAK 100-120 JUTA DAN SEKITAR 80-90 JUTA JIWA ADA DINEGARAYANG SEDANG BERKEMBNG.
  • 59. FAKTOR YANG MEMPERCEPAT PERKEMBANGAN PENDUDUK 1. PADA ERA 1980-AN BANYAK NEGARA BERKEMBANG MENGALAMI KRISIS EKONOMI (EXTERNAL SHOCKS), TERUTAMA DIAKIBATKAN OLEH PEMBENGKAKAN HUTANG LUAR NEGERI SEHINGGA MEMBUAT NEGARA-NEGARA TERSEBUT MENGALAMI STAGNASI DIBIDANG EKONOMI, PENURUNAN PENDAPATAN PERKAPITA, DAN INSTABILITAS MAKRO EKONOMI. 2. NEGARA-NEGARA AMERIKA LATIN, ASIA DAN AFRIKA, MERESPON KRISIS EKONOMI TERSEBUT DENGAN MENCOBA MEMBUAT STRATEGI BARU MISALNY A SUBSTITUSI IMPOR DIGANTI DENGAN INSTITUSI PASAR (MARKET MECHANISM) DALAM MENGGERAKAN EKONOMI KHUSUSNYA DALAM KEBIJAKAN PRIVATISASI DAN LIBERALISASI.
  • 60. • KEBIJAKAN SUBSTITUSI IMPOR (SI) MARAK DIPROMOSIKAN DINEGARA-NEGARA BERKEMBANG UNTUK MENGATASI PERSOALAN PERSOALAN DEFISIT NERACA PEMBAYARAN , DIMANA NEGARA MAJU MEMPEROLEH SURPLUS BEGITU BESAR DARI PERDAGANGANNYA DENGAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG. •====================================== PERT.V • MODEL BARU PERAN PEMERINTAH DALAM KEGIATAN EKONOMI YANG LEBIH MENGEDEPANKAN PASAR SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI SESUNGGUHNYA TIDAK LEPAS DARI PERAN LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN MULTILATERAL SEPERTI WORD BANK & IMF YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI TERSEBUT.
  • 61. •WORD BANK MENYEBUT BAHWA PENYESUAIAN STRUKTURAL /RESTRUKTURISASI EKONOMI. • TUJUAN DARI RESTRUKTURISASI TERSEBUT ADALAH UNTUK MENGHAPUSKAN KETIDAKSEIMBANGAN EKONOMI YANG TERUS MENERUS MELANDA HAMPIR SEMUA NEGARA BERKEMBANG
  • 62. PROGRAM RESTRUKTURISASI EKONOMI SENDIRI IALAH SUATU PROSES REFORMASI KEBIJAKAN YANG BERORIENTASI PADA PENYELESAIAN KRISIS, MENGURANGI INFLASI DAN MENCIPTAKAN KONDISI BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN PENDAPATAN PERKAPITA SECARA BERKESINAMBUNGAN (AHRENS, 2000: 79). DENGAN RETSRUKTURISASI EKONOMI DIHARAPKAN FUNDAMENTAL MAKRO PEREKONOMIAN NEGARA BERKEMBANG DALAM KONDISI STABIL SEHINGGA MEMUDAHKAN OPERASIONALISASI LANGKAH2 PEMBANGUNAN.
  • 63. REFORMASI EKONOMI DAN RINTANGAN POLITIK 1. IMF DAN BANK DUNIA DUA LEMBANGA KEUANGAN DUNIA YANG DIBENTUK SAAT BERLANGSUNG KONFERNSI BRETON WOODS SEUSAI PERANG DUNIA KE-II, DENGAN TUJUAN UTAMA UNTUK MEREKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR DUNIA DAN MEMBANTU NEGRARA2 ANGGOTA . SELAIN ITU KEDUA LEMBAGA INI JUGA MEMILIKI FUNGSI LAIN YANG PENTING YAKNI MENGHADANG PENGARUH-PENGARUH NEGARA SOSIALIS DALAM MEMPERLUAS IDE SISTEM EKONOMINYA TERUTAMA KE NEGARA DUNIA KETIGA (KLOBY, 1997:171-172) 2. SEHINGGA DENGAN GETOL MENYALURKAN DANA (UTANG LUAR NEGERI) KE- NEGRARA2 DUNIA KETIGA DENGAN PERSYARATAN YANG CUKUP LUNAK (SOFT LOAN) YAITU BUNGA RINGAN DAN TENGGANG PEMBAYARAN (GESTATION PERIOD) YANG LAMA. PROSEDUR TERSEBUT AGAR LEMBAGA KEUANGAN DUNIA BISA MEMPENGARUHI NEGARA2 DUNIA KETIGA UNTUK MENGIKUTI GAGASAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG TELAH DIFORMULASIKAN.
  • 64. DALAM BANYAK HAL TUJUAN TEREPNTING DARI KEDUA LEMBAGA KEUANGAN DUNIA SUDAH TERCAPAI DENGAN DIJADIKANNYA SEBAGAI ANGGOTA DAN SEKALIGUS PASIEN BAGI MEREKA . HAMPIR SEMUA NEGARA BERKEMBANG DI ASIA, AMERIKA LATIN DAN AFRIKA ADALAH ANGGOTA AKTIF IMF DAN BANK DUNIA, NAMUN BANYAK NEGARA2 SAKIT SETELAH MENDAPAT UTANG DARI IMF DAN BANK DUNIA. HINGGA KINI TERUS DILAKUKAN KAJIAN YANG DIPICU AMBRUKNYA MEKSIKO PADA TAHUN 1982 AKIBAT CEKIKAN HUTANG LUAR NEGERI PADA IMF DAN BANK DUNIA.
  • 65. PERT. VI MENURUT PENELITIAN JOHNSON DAN SCHAFER (1997): •SELAMA THN 1965-1995 PEREKONOMIAN 48 DARI 98 NEGARA BERKEMBANG PENERIMA BANTUAN IMF TDK ADA PERUBAHAN YG SIGNIFIKAN •BAHKAN 32 DARI 48 NEGARA BERKEMBANG MENJADI TAMBAH MISKIN DAN MEMUNCULKAN KRISIS YG BERULANG-ULANG BAGAIKAN ROLLER COASTER DAN MENJADI PASIEN BAGI IMF SELAMA PULUHAN TAHUN
  • 66. LANJUTAN… BEBERAPA TEMUAN SEMENTARA INI SAMPAI PADA TAHAP KESIMPULAN ANTARA LAIN: UTANG ITU DISERTAI DENGAN PERSYARATAN-PERSYARATAN TIDAK MENGUNTUNGKAN BAGI NEGARA DEBITUR (MISALNYA PEMBUKAAN PASAR DOMESTIK BAGI BARANG ASING), BANYAK SARAN KEBJAKAN YANG TIDAK TEPAT SASARAN.
  • 67. LANJUTAN…… PERSYARATAN LAIN UNTUK PENERIMAAN KEPENTINGAN BANK DUNIA; 1.PENERIMA BANTUAN WAJIB MELALUI STANDAR OPERATING PROCEDURE 2.MENANDATANGANI KESEDIAAN CALON NASABAH UNTUK MENGIKATKAN DIRI DENGAN PERDAGANGAN INTERNATIONAL (DINAMAKAN TATA EKONOMI DUNIA BARU) 3.MEMBUKA PASAR DLM NEGERI BAGI BARANG2 PRODUKSI LUAR NEGERI 4.MEMBERIKAN KEBEBASAN LALU LINTAS MODAL DAN LABA 5.MEMBUKA DIRI UNTUK INVESTASI ASING (Ali Sugihardjanto, Model Pembangunan Versi Bank Dunia)
  • 68. LANJUTAN……………………… ADA PERBEDAAN TUGAS YANG JELAS ANTARA IMF DAN BANK DUNIA: 1.IMF DI BATASI PADA URUSAN MENGKOPILASIKAN MEMFORMULASIKAN KEBIJAKAN REFORMASI EKONOMI 2.WORD BANK SEBAGAI SUBYEK UTAMA ATAU DIKENAL DENGAN KONSENSUS WOSHINGTON, YAITU • UPAYA UNTUK STABILISASI EKONOMI LEWAT JALUR KEBIJAKAN PENYESUAIAN STRUKTURAL YANG DIREKOMENDASIKAN OLEH ORGANISASI BRETTON WOODS • PENGAMBIL KEBIJAKAN EKONOMI AS • KONSENSUS WASINGTON MENEKANKAN PADA PEMBUATAN KEBIJAKAN FINANCIAL • NILAI TUKAR MATA UANG YANG KOMPETITIF • LIBERALISASI SEKTOR KEUANGAN DAN PERDAGANGAN, dll
  • 69. LANJUTAN……….. • REFOMASI DIBIDANG EKONOMI MULAI DIJALANKAN SEJAK ERA 80- AN, KETIKA TERDAPAT DUA KEJADIAN PENTING DALAM PEREKONOMIAN DUNIA • KETIKA NEGARA2 BERKEMBANG MENGALAMI KRISIS UTANG LUAR NEGERI DAN BEBERAPA NEGARA MULAI MENINGGALKAN STRATEGIS DISTRIBUSI IMPOR DAN MEGGANTIKANNYA DENGAN STRATEGIS DISTRIBUSI EKSPOR • NAMUN BANYAK NEGARA2 TERSEBUT TIDAK SEGERA MELAKUKAN REFORMASI MISALNYA BOLIVIA BARU MULAI REFORMASI SEKITAR TAHUN 1985 PADAHAL WAKTU TINGKAT INFLASI SANGAT LUAR BIASA YAKNI 23.455%. ARGENTINA, PERU, BRAZIL DAN INDIA
  • 70. JEBAKAN KRISIS FISKAL 1. INDONESIA DAN ARGENTINA CONTOH NEGARA YANG PERNAH DITIMPAH KRISIS EKONOMI YG SANGAT BERAT 2. ARGENTINA MERUPAKAN SAMPEL DARI TIPIKAL NEGARA- NEGARA DUNIA KETIGA YG HENDAK MEMBANGUN EKONOMI NEGARA SECARA CEPAT DENGAN SEMANGAT KEPENTINGAN NASIONAL (Strukturing Self- National Interest)