SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
PEMERINTAHAN SESUDAH 
ORDE BARU 
OLEH : NICKY AKHITA PIANAUNG 
KELAS : 12 SOSIAL
BBJJ HHAABBIIBBIIEE 2211//55//9999 –– 2200//1100//9999 
DIMULAINYA KONSOLIDASI AATTAAUU PPEENNAATTAAAANN SSIISSTTEEMM 
DDEEMMOOKKRRAASSII DDAANN KKEETTAATTAANNEEGGAARRAAAANN DDII IINNDDOONNEESSIIAA 
11..DDIIMMUULLAAII DDEENNGGAANN DDIIAADDAAKKAANN SSIIDDAANNGG IISSTTIIMMEEWWAA MMPP 
PPAADDAA 1100 –– 1133 NNOOVV 9988 
22..DDIIAADDAAKKAANNNNAA PPEEMMBBAAHHAARRUUAANN DDAALLAAMM BBIIDDAANNGG 
PPOOLLIITTIIKK DDEENNGGAANN DDIIPPEERRBBAAHHAARRUUIINNYYAA UUUU PPOOLLIITTIIKK 
OORRBBAA.. 
33..DDIIAADDAAKKAANN PPEEMMIILLIIHHAANN UUMMUUMM OOLLEEHH KKPPUU YYAANNGG 
DDIIIIKKUUTTII 4488 PPAARRPPOOLL
AGENDA SELANJUTNYA : 
- DIESELENGARAKAN PEMILU PERTAMA PADA MAS A REFORMASI 
PADA TANGGAL 7 JUNI 99 DIDASARI UU No.3/1999 DAN KEPRES 
No 92/1999 
-TERBENTUK MPR/DPR SEBANYAK 700 DENGAN 21 PARPOL DI DPR DARI 48 
PARPOL YANG MENGIKUTI PEMILU BERDASARKAN UU No.4 TAHUN 1999 
TTG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR/DPR 
KEGAGALAN : 
LEPASNYA TIMOR TIMOR SETELAH RAKYAT TIMTIM MENENTUKAN NASIB 
SENDIRI MELALUI JEJAK PENDAPAT (REFERENDUM) PADA 30 AGST 1999
ABDURRAHMAN WAHID ( 20/10/99 – 23/7/01) 
 DIPASANGKAN DENGAN MEGAWATI 
 28 OKT 99 DIBENTUK KABINET PERSATUAN NASIONAL 
KABINET INI MELIBATKAN PARPOL BERDASARKAN 
KEKUATAN POLITIK DI DPR 
 KEBIJAKANNYA MENUAI KONTROVERSI 
1.DIBUKANYA HUB DIPLOMATIK DENGAN ISRAEL 
2.KONFLIK ANTARA PRESIDEN DENGAN DPR ; ADANYA 
KASUS BULOGGATE DAN BRUNEIGATE YANG 
MENGHASILAKAN KEKECEWAAN DPR. 
 DIKELUARKAN MEMORANDUM I PADA 1FEB01 DISUSUL 
MEMORANDUM II PADA 30APR01 ( SURAT BHW DPR TDK 
PERCAYA GUSDUR)
MAKLUMAT GUSDUR : 
23 JULI 2001 PUKUL 01.05 WIB 
1.MEMBEKUKAN MPR RI DAN DPR RI HASIL PEMILU TAHUN 99 
2.MENGEMBALIKAN KEDAULATAN KE TANGAN RAKYAT DAN 
MENGAMBIL TINDAKAN SERTA MENYUSUN BADAN YANG DIPERLUKAN UNTUK 
MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM DALAM WAKTU 1 TAHUN. 
3.MENYELAMATKAN GERAKAN REFORMASI TOTAL DARI HAMBATAN 
UNSUR-UNSUR ORDE BARU DENGAN MEMBEKUKAN PARTAI GOLKAR 
SAMPAI MENUNGGU KEPUTUSAN MAHKAMA AGUNG 
MAKUMAT GUSDUR TDK MENDAPAT DUKUNGAN DARI TNI DAN 
SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT MAHKAN MA , SEHINGGA MA 
MENGELUARKAN FATWA YANG DI TANDATANGANI KETUA MA ( Prof. 
BAGI MANAN ) DAN WAKIL MA MENYEBUT MAKLUMAT TSB 
BERTENTANGAN DENGAN KONST RI , YAITU UUD 1945
MEGAWATI S PUTRI ( 23/07/01 – 20/10/04 ) 
 NAMA KABINET = GOTONG ROYONG 
 MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN KOMUNIKASI 
POLITIK YANG SANGAT TERBATAS DNG 
MASYARAKAT 
MENIMBULKAN KRITIK DARI LAWAN-LAWAN 
POLITIKNYA. 
 PULAU SIPADA DAN LIGITAN LEPAS DARI 
NKRI 
BERDASAR PADA KEPUTUSAN MI DI DEN 
HAAG , BELANDA , 17 DES 2001.
TATA URUTAN PERUNDANG – UNDANGAN INDONESIA 
JAMAN SEBELUM MEGAWATI
 KEBERHASILAN MENYELENGGARAKAN PEMILU 2004: 
 UU NO 2 THN 99 = PARPOL DIGANTI DENGAN UU NO 31 
THN 2002 
 UU NO 3 THN 99 = PEMILU DIGANTI DENGAN UU NO 12 
THN 2003 
 UU NO 4 THN 99 = SUSUNAN DAN KEDUDUKAN 
MPR/DPR DIGANTI DENGAN UU NO 22 TAHUN 2003 
 UU NO 23 THN 2003 SEBAGAI PELAKSANA PASAL 7 , 7A , 
7B , DAM 7C UUD 1945 
PEMILU MEGA DIIKUTI OLEH 24 PARPOL PADA SENIN 5 APRL 2004. 
MENGHASILKAN MPR SEBANYAK 678 ORANG DEGAN ANGGOTA DPR 
SEBANYAK 550 DAN DPD PERWAKILAN SETIAP PROVINSI 4 WAKIL. 
BERDASARKAN PADA UU NO 22 TAHUN 2003
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 20/10/2004 – 19/10/2009 
 BENCANA ACEH 26 DES 2004 
 MENIAKAN BBM PADA 1 APRIL 2005 
MENIMBULKAN GELOMBAN BESAR DEMONSTRASI 
 KLAIM MALAYSIA TTG KASUS AMBALAT YANG MENGGUGAH SEBAGIAN RASA 
NASIONALISME BANGSA INDONESIA 
 24 – 25 APRIL 2005 ULANG TAHUN 50 DI BANDUNG ( KONFERENSI ASIA-AFRIKA) 
 MENGIKUTI KTT MENGHASILKAN 
1.DASA SILA BANDUNG 
2MENGAKUI KERAGAMAN ANATARA BENUA TERMASUK PERBEDAAN 
SOSIAL, SISTEM EKONOMI DAN TINGKAT PEMBANGUNAN. 
3.KOMITMEN BAGI SEBUAH DIALOG TERBUKA YANG DIDASARKAN PADA 
MANNDAAT DAN PENGHORMATAN 
4.MEMPROMOSIKAN KERJA SAMA NON EKSLUSIF YANG MELIBATKAN 
SEMUA STAKEHOLDER 
5.MEWUJUDKAN KERJA SAMA YANG DIDASARKAN PADA KENTUNGAN 
KEMITRAAN YANG SEJAJAR ,KEPEMILIKAN , DAN VISI BERSAMA. 
6.MEMPROMOSIKAN KEMITRAAN MELALUI ORG REGIONAL DAN 
SUBREGIONAL 
7.MEMPROMOSIKAN DEMOKRATISASI,TRANSPARANSI,MASYARAKAT YANG 
HARMONIS 
8.MEMPROMOSIKAN DAN MELINDUNGI HAM DAN KEBEBASAN MENDASAR, 
TERMASUK HAK UNTUK MEMBANGUN. 
9.MEMPROMOSIKAN USAHA BERSAMA DALAM FORUM MULTILATERAL
SKEMA KEKUASAN NEGARA ( STRUKTUR KETATANEGARAAN) 
SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

More Related Content

Similar to Pemerintahaan sesudah orde baru

Analisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintahAnalisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintah
Lisa SYP
 
123456789012334578901234456789021223456778trglksdh
123456789012334578901234456789021223456778trglksdh123456789012334578901234456789021223456778trglksdh
123456789012334578901234456789021223456778trglksdh
RezaNovita3
 
Laporan kegiatan musang iii
Laporan kegiatan musang iiiLaporan kegiatan musang iii
Laporan kegiatan musang iii
romansanjaya
 
ISU PEMBANGUNAN : PERTAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)
ISU PEMBANGUNAN : PERTAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)ISU PEMBANGUNAN : PERTAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)
ISU PEMBANGUNAN : PERTAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)
muktiimam
 
UU RI NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
UU RI NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARAUU RI NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
UU RI NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
csr-semenindonesia
 
05 wakaf workshop nazhir us
05 wakaf workshop nazhir us05 wakaf workshop nazhir us
05 wakaf workshop nazhir us
Pristiyanto SS
 

Similar to Pemerintahaan sesudah orde baru (19)

PAPARAN TIM
PAPARAN TIMPAPARAN TIM
PAPARAN TIM
 
Perda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu bara
Perda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu baraPerda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu bara
Perda n0-4-2011-usaha pertambangan mineral dan batu bara
 
5. ketahanan nasional
5. ketahanan nasional5. ketahanan nasional
5. ketahanan nasional
 
Ketahanan nasional
Ketahanan nasionalKetahanan nasional
Ketahanan nasional
 
01 ketahanan nasional
01 ketahanan nasional01 ketahanan nasional
01 ketahanan nasional
 
Analisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintahAnalisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintah
 
Pertambangan
PertambanganPertambangan
Pertambangan
 
123456789012334578901234456789021223456778trglksdh
123456789012334578901234456789021223456778trglksdh123456789012334578901234456789021223456778trglksdh
123456789012334578901234456789021223456778trglksdh
 
Laporan kegiatan musang iii
Laporan kegiatan musang iiiLaporan kegiatan musang iii
Laporan kegiatan musang iii
 
RUU EBT.pdf
RUU EBT.pdfRUU EBT.pdf
RUU EBT.pdf
 
ISU PEMBANGUNAN : PERTAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)
ISU PEMBANGUNAN : PERTAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)ISU PEMBANGUNAN : PERTAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)
ISU PEMBANGUNAN : PERTAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)
 
Otonomi daerah orde lama, orde baru, reformasi, keistimewaan Yogyakarta, Aceh...
Otonomi daerah orde lama, orde baru, reformasi, keistimewaan Yogyakarta, Aceh...Otonomi daerah orde lama, orde baru, reformasi, keistimewaan Yogyakarta, Aceh...
Otonomi daerah orde lama, orde baru, reformasi, keistimewaan Yogyakarta, Aceh...
 
U u p p h i versi seorang pengacara
U u p p h i versi seorang pengacaraU u p p h i versi seorang pengacara
U u p p h i versi seorang pengacara
 
Bab 5
Bab 5Bab 5
Bab 5
 
UU RI NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
UU RI NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARAUU RI NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
UU RI NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
 
Pegawai negeri sipil
Pegawai negeri sipilPegawai negeri sipil
Pegawai negeri sipil
 
Pendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan DemokrasiPendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan Demokrasi
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
 
05 wakaf workshop nazhir us
05 wakaf workshop nazhir us05 wakaf workshop nazhir us
05 wakaf workshop nazhir us
 

Pemerintahaan sesudah orde baru

  • 1. PEMERINTAHAN SESUDAH ORDE BARU OLEH : NICKY AKHITA PIANAUNG KELAS : 12 SOSIAL
  • 2. BBJJ HHAABBIIBBIIEE 2211//55//9999 –– 2200//1100//9999 DIMULAINYA KONSOLIDASI AATTAAUU PPEENNAATTAAAANN SSIISSTTEEMM DDEEMMOOKKRRAASSII DDAANN KKEETTAATTAANNEEGGAARRAAAANN DDII IINNDDOONNEESSIIAA 11..DDIIMMUULLAAII DDEENNGGAANN DDIIAADDAAKKAANN SSIIDDAANNGG IISSTTIIMMEEWWAA MMPP PPAADDAA 1100 –– 1133 NNOOVV 9988 22..DDIIAADDAAKKAANNNNAA PPEEMMBBAAHHAARRUUAANN DDAALLAAMM BBIIDDAANNGG PPOOLLIITTIIKK DDEENNGGAANN DDIIPPEERRBBAAHHAARRUUIINNYYAA UUUU PPOOLLIITTIIKK OORRBBAA.. 33..DDIIAADDAAKKAANN PPEEMMIILLIIHHAANN UUMMUUMM OOLLEEHH KKPPUU YYAANNGG DDIIIIKKUUTTII 4488 PPAARRPPOOLL
  • 3. AGENDA SELANJUTNYA : - DIESELENGARAKAN PEMILU PERTAMA PADA MAS A REFORMASI PADA TANGGAL 7 JUNI 99 DIDASARI UU No.3/1999 DAN KEPRES No 92/1999 -TERBENTUK MPR/DPR SEBANYAK 700 DENGAN 21 PARPOL DI DPR DARI 48 PARPOL YANG MENGIKUTI PEMILU BERDASARKAN UU No.4 TAHUN 1999 TTG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR/DPR KEGAGALAN : LEPASNYA TIMOR TIMOR SETELAH RAKYAT TIMTIM MENENTUKAN NASIB SENDIRI MELALUI JEJAK PENDAPAT (REFERENDUM) PADA 30 AGST 1999
  • 4. ABDURRAHMAN WAHID ( 20/10/99 – 23/7/01)  DIPASANGKAN DENGAN MEGAWATI  28 OKT 99 DIBENTUK KABINET PERSATUAN NASIONAL KABINET INI MELIBATKAN PARPOL BERDASARKAN KEKUATAN POLITIK DI DPR  KEBIJAKANNYA MENUAI KONTROVERSI 1.DIBUKANYA HUB DIPLOMATIK DENGAN ISRAEL 2.KONFLIK ANTARA PRESIDEN DENGAN DPR ; ADANYA KASUS BULOGGATE DAN BRUNEIGATE YANG MENGHASILAKAN KEKECEWAAN DPR.  DIKELUARKAN MEMORANDUM I PADA 1FEB01 DISUSUL MEMORANDUM II PADA 30APR01 ( SURAT BHW DPR TDK PERCAYA GUSDUR)
  • 5. MAKLUMAT GUSDUR : 23 JULI 2001 PUKUL 01.05 WIB 1.MEMBEKUKAN MPR RI DAN DPR RI HASIL PEMILU TAHUN 99 2.MENGEMBALIKAN KEDAULATAN KE TANGAN RAKYAT DAN MENGAMBIL TINDAKAN SERTA MENYUSUN BADAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM DALAM WAKTU 1 TAHUN. 3.MENYELAMATKAN GERAKAN REFORMASI TOTAL DARI HAMBATAN UNSUR-UNSUR ORDE BARU DENGAN MEMBEKUKAN PARTAI GOLKAR SAMPAI MENUNGGU KEPUTUSAN MAHKAMA AGUNG MAKUMAT GUSDUR TDK MENDAPAT DUKUNGAN DARI TNI DAN SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT MAHKAN MA , SEHINGGA MA MENGELUARKAN FATWA YANG DI TANDATANGANI KETUA MA ( Prof. BAGI MANAN ) DAN WAKIL MA MENYEBUT MAKLUMAT TSB BERTENTANGAN DENGAN KONST RI , YAITU UUD 1945
  • 6. MEGAWATI S PUTRI ( 23/07/01 – 20/10/04 )  NAMA KABINET = GOTONG ROYONG  MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN KOMUNIKASI POLITIK YANG SANGAT TERBATAS DNG MASYARAKAT MENIMBULKAN KRITIK DARI LAWAN-LAWAN POLITIKNYA.  PULAU SIPADA DAN LIGITAN LEPAS DARI NKRI BERDASAR PADA KEPUTUSAN MI DI DEN HAAG , BELANDA , 17 DES 2001.
  • 7. TATA URUTAN PERUNDANG – UNDANGAN INDONESIA JAMAN SEBELUM MEGAWATI
  • 8.  KEBERHASILAN MENYELENGGARAKAN PEMILU 2004:  UU NO 2 THN 99 = PARPOL DIGANTI DENGAN UU NO 31 THN 2002  UU NO 3 THN 99 = PEMILU DIGANTI DENGAN UU NO 12 THN 2003  UU NO 4 THN 99 = SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR/DPR DIGANTI DENGAN UU NO 22 TAHUN 2003  UU NO 23 THN 2003 SEBAGAI PELAKSANA PASAL 7 , 7A , 7B , DAM 7C UUD 1945 PEMILU MEGA DIIKUTI OLEH 24 PARPOL PADA SENIN 5 APRL 2004. MENGHASILKAN MPR SEBANYAK 678 ORANG DEGAN ANGGOTA DPR SEBANYAK 550 DAN DPD PERWAKILAN SETIAP PROVINSI 4 WAKIL. BERDASARKAN PADA UU NO 22 TAHUN 2003
  • 9. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 20/10/2004 – 19/10/2009  BENCANA ACEH 26 DES 2004  MENIAKAN BBM PADA 1 APRIL 2005 MENIMBULKAN GELOMBAN BESAR DEMONSTRASI  KLAIM MALAYSIA TTG KASUS AMBALAT YANG MENGGUGAH SEBAGIAN RASA NASIONALISME BANGSA INDONESIA  24 – 25 APRIL 2005 ULANG TAHUN 50 DI BANDUNG ( KONFERENSI ASIA-AFRIKA)  MENGIKUTI KTT MENGHASILKAN 1.DASA SILA BANDUNG 2MENGAKUI KERAGAMAN ANATARA BENUA TERMASUK PERBEDAAN SOSIAL, SISTEM EKONOMI DAN TINGKAT PEMBANGUNAN. 3.KOMITMEN BAGI SEBUAH DIALOG TERBUKA YANG DIDASARKAN PADA MANNDAAT DAN PENGHORMATAN 4.MEMPROMOSIKAN KERJA SAMA NON EKSLUSIF YANG MELIBATKAN SEMUA STAKEHOLDER 5.MEWUJUDKAN KERJA SAMA YANG DIDASARKAN PADA KENTUNGAN KEMITRAAN YANG SEJAJAR ,KEPEMILIKAN , DAN VISI BERSAMA. 6.MEMPROMOSIKAN KEMITRAAN MELALUI ORG REGIONAL DAN SUBREGIONAL 7.MEMPROMOSIKAN DEMOKRATISASI,TRANSPARANSI,MASYARAKAT YANG HARMONIS 8.MEMPROMOSIKAN DAN MELINDUNGI HAM DAN KEBEBASAN MENDASAR, TERMASUK HAK UNTUK MEMBANGUN. 9.MEMPROMOSIKAN USAHA BERSAMA DALAM FORUM MULTILATERAL
  • 10. SKEMA KEKUASAN NEGARA ( STRUKTUR KETATANEGARAAN) SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945