Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Dadang Solihin, seorang akademisi dan mantan pejabat senior di Bappenas. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, struktur organisasi, dan mekanisme kerja Dewan Riset Daerah DKI Jakarta yang dijelaskan Dadang Solihin.
3. Dadang Solihin
Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of
Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti
2015 - 2018.
Selama 30 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur
selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa
buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring
dan Evaluasi Pembangunan, dll.
Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010
Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler
Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan
lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.
Sejak 2015 ia dipercayai menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi
Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), dan sejak 2016 ia menduduki posisi sebagai salah satu Ketua
Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI).
Personal Contact
@dadangsol
Dadang Solihin
0812-9322-202
dadangsol@gmail.com
dadang-solihin.blogspot.co.id
Slideshare: Dadang Solihin
3dadang-solihin.blogspot.co.id
4. M A T E R I • Visi-Misi Anies-Sandi
• ANGGOTA DRD DKI 2018-2022
• Maksud, Tujuan, dan Tupoksi
• Peran DRD
• Organisasi DRD
• Struktur Organisasi DRD
• Keanggotaan
• Mekanisme Kerja
• 5 Langkah Optimalisasi DRD DKI
- I.A. Pedoman Prosedur Tata Kerja DRD DKI
- I.B. Pedoman Prosedur Tata Tertib DRD DKI
- II. Key Performance Indicators DRD DKI
- III. Perumusan Produk DRD DKI
- IV. Pelaporan & Publikasi Produk DRD DKI
- V. Pemanfaatan Produk DRD DKI
dadang-solihin.blogspot.co.id
Sumber:
• SK Gubernur DKI No. 143/2019 tentang Anggota DRD Periode 2018-2022
• Peraturan Gubernur DKI No. 131/2014 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah
• Agenda Riset Nasional 2016-2019 Dewan Riset Nasional
• Panduan Pembentukan Penyelenggaraan DRD, Kementerian Negara Riset dan Teknologi & Dewan Riset Nasional Tahun 2007 4
5. VISI ANIES-SANDI
Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya
yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan,
dan kesejahteraan
bagi semua.
dadang-solihin.blogspot.co.id 5
6. MISI ANIES-SANDI
Menjadikan Jakarta kota
aman, sehat, cerdas,
berbudaya, dengan
memperkuat nilai-nilai
keluarga dan
memberikan ruang
kreativitas melalui
kepemimpinan yang
melibatkan,
menggerakan dan
memanusiakan.
Menjadikan Jakarta kota
memajukan kesejahteraan
umum melalui terciptanya
lapangan kerja, kestabilan
dan keterjangkauan
kebutuhan pokok,
meningkatnya keadilan sosial,
percepatan pembangunan
infrastruktur, kemudahan
investasi dan berbisnis, serta
perbaikan pengelolaan tata
ruang.
Menjadikan Jakarta
tempat wahana aparatur
negara yang berkarya,
mengabdi dan melayani,
serta menyelesaikan
berbagai permasalahan
kota dan warga, secara
efektif, meritokratis, dan
berintergritas.
Menjadikan Jakarta kota
yang lestari, dengan
pembangunan dan tata
kehidupan yang
memperkuat daya
dukung lingkungan dan
sosial.
Menjadikan Jakarta Ibu
Kota yang dinamis
sebagai simpul kemajuan
Indonesia yang bercirikan
keadilan, kebangsaan
dan kebhinekaan.
dadang-solihin.blogspot.co.id
6
7. ANGGOTA DRD DKI 2018-2022
dadang-solihin.blogspot.co.id
1. Hem Susetyo, S.H., L.L.M.,
M.Si., Ph.D.
2. Drs. Eman Sulaeman Nasim,
M.H.
3. Prof. Dr. Nurul Taufiqu
Rochman, B.Eng., M.Eng,
Ph.D.
4. H. Faransyah Agung Jaya, S.E.,
M.S.F.
5. Mohamad Soleh Nurzaman,
S.E., MIDEc., Ph.D.
6. dr. Eddi Junaidi, Sp.O.G., S.H.,
M.Kes.
7. Sunarsip, Ak., M.E.
8. Prof. Kemas Ridwan
Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D.
9. Dr. Djoni Hartono
10. Joko Adianto, S.T.,M.Ars.,
Ph.D.
11. Ir. Emir Riza Avialda, M.B.A.
12. Dr. H. Dadang Solihin, S.E.,
M.A.
13. Adhamaski Pangeran, S.T.
14. Khoirunurrofik, Ph.D.
15. Prof.dr.Pratiwi Pujilestari
Sudarmono, Ph.D., Sp.M.K.(K)
16. Roestiandi Tsamanov
17. Sukma Widyanti, M.Si.
18. Anang Kelanajaya Umaedi,
S.E., Ak., M.B.A.
19. Suwardi Hagani, S.S.
20. Gilang Satriya Adhi Utama,
S.Si., M.B.A.
21. Arie Mufti, S.T.
22. Dr. Ir. Ady Rizalsyah Thahir,
M.A.
23. Ubaidillah, S.P., M.S.E.
24. Ibnu Tadji H. Nurwendo
25. Erick Yusuf
26. Berly Martawardaya, S.E.,
M.Sc.
27. Dr. Chotib, M.Si.
28. Drs. Isroil Samihardjo,
M.Def.Stud.
29. Andi Rahmah, S.T.; M.T.
30. Iwan Setiawan
31. Dr. Ir. Aisa Dokmauly Toblng,
M.Sc., M.CP.
32. Ir. Muhammad Fausal Kahar
33. Teddy Rionald Bachtiar, S.T.
34. Dr. Ir. Jaizuluddin Mahmud,
M.T
35. Dr. Ing. Widodo Setiyo
Pranowo, S.T., lVI.Si.
36. Ir. Priyadi Priyautarna Ignatius,
M.Si.
37. Dr. Ir. Susy Yunia R. Sanie
Herman, M.Si.
7
8. Maksud, Tujuan, dan Tupoksi
FungsiTugas
Pokok
TujuanMaksud
• Memberdayakan Lembaga
Kelitbangan dan kegiatan Iptek
serta kebijakan penelitian dan
pengembangan yang ada di
daerah, serta
• Memperkuat penguasaan Iptek
dan merumuskan masukan bagi
penyusunan kebijakan dan
prioritas pembangunan daerah
sebagai instrumen untuk
meningkatkan daya saing.
• Menstimulasi,
memfasilitasi serta
mensinergikan unsur
kelembagaan dan
kegiatan, sumber daya
dan jaringan Iptek di
daerah
• Dalam rangka
merumuskan masukan
bagi penyusunan
kebijakan dan prioritas
pembangunan daerah.
• Memberdayakan kegiatan riset
dan Iptek dalam rangka
mendukung kegiatan
pembangunan di daerah.
• Memberikan masukan kepada
Pemerintah Daerah dalam
menyusun arah, prioritas, serta
kerangka kebijakan
pembangunan daerah, serta
• Mendukung Pemerintah Daerah
dalam melakukan koordinasi
pembangunan dengan daerah
lain, baik diminta ataupun tidak
secara berkala.
Memberikan masukan kepada Pemerintah
Provinsi berupa:
• Pemetaan kebutuhan iptek dan
kabutuhan pembangunan strategis;
• Mencari, memenuhi, merumuskan
kebijakan dan arah pembangunan iptek
dan bidang strategis sesuai dengan
potensi keunggulan yang dimiliki;
• Menentukan prioritas utama dan
peringkat kepentingan permasalahan
riset, iptek dan pembangunan strategis;
dan
• Pemantauan, penilaian, evaluasi
terhadap arah kebijakan iptek dan
pembangunan strategis.
dadang-solihin.blogspot.co.id 8
9. Peran DRD
Researcher
Memberdayakan kegiatan riset dalam
rangka mendukung kegiatan
pembangunan:
• Mempromosikan kegiatan riset;
• Membimbing;
• Membina;
• Memberikan apresiasi;
• Membangkitkan minat;
• Menciptakan iklim yang kondusif;
• Menstimulasi.
Ilmuwan
• Penjajagan untuk menguji
pelaksanaan kebijakan iptek dan
kebijakan pembangunan; dan
• Pendukung moral untuk mendukung
kebijakan dan pelaksanaannya yang
mengedepankan permasalahan
strategis dan penguasaan iptek yang
perlu diprioritaskan.
Kelompok
Pakar
• Mencarikan alternatif pemecahan
terhadap permasalahan dan isu
strategis yang dihadapi daerah; dan
• Secara proaktif memberikan
saran/gagasan pengembangan
potensi daerah yang berpeluang untuk
meningkatkan pendapatan daerah,
kesejahteraan dan pelayanan
masyarakat.
Sebagai
dadang-solihin.blogspot.co.id 9
10. Organisasi DRD
dadang-solihin.blogspot.co.id
Ketua DRD
• Membina, mengawasi dan mengendalikan anggota dan badan kelengkapan DRD dalam melaksanakan
tugasnya, menetapkan prosedur yang berkaitan dengan tata kerja dan tata tertib DRD, menetapkan rencana
dan program kerja, menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat pleno DRD, memimpin
rapat kerja DRD;
• Memetakan kebutuhan iptek dan pembangunan strategis serta menyusun rencana kerja;
• Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan;
• Memimpin rapat pleno DRD, rapat badan pekerja DRD;
• Menjalih serta menyelenggarakan kerja sama DRD dengan mitra kerjanya; dan
• Mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program DRD.
Staf Senior
• Membantu pelaksanaan tugas dari unsur
pimpinan DRD, serta
• Membantu kelancaran tugas
kesekretariatan dan tata kelola DRD yang
transparan dan akuntabel.
Sekretaris
• Menyiapkan agenda dan pelaksanaan
sidang DRD;
• Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
DRD; dan
• Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan
oleh ketua DRD.
Wakil Ketua
• Membantu ketua dalam mengoordinasikan
kegiatan DRD;
• Mewakili ketua bila yang bersangkutan
berhalangan hadir; dan
• Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan
oleh ketua DRD. 10
11. Organisasi DRD
dadang-solihin.blogspot.co.id
Badan
Pekerja
• Menyusun tata tertib DRD;
• Menyusun rencana dan prograrn kerja
DRD;
• Menyiapkan bahan dan menindaklanjuti
hasil rapat pleno;
• Menyusun agenda riset daerah; dan
• Membentuk Panitia Ad hoc.
Komisi Teknis
• Pemetaan kebutuhan iptek dan pembangunan
strategis ;
• Merumuskan kebijakan dan arah pembangunan
iptek dan arah pembangunan strategis sesuai
dengan potensi unggulan yang dimiliki;
• Menentukan prioritas utama dan peringkat
kepentingan permasalahan riset, iptek dan
pembangunan strategis;
• Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi
kebijakan iptek dan kebijakan pembangunan
strategis;
• Pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah;
• Memberi saran/gagasan pengembangan potensi
daerah yang berpeluang untuk meningkatkan
pendapatan daerah; dan
• Mendukung pelaksan kebijakan yang
mengedepankan penguasaan iptek.
Sekretariat
• Memberikan dukungan teknis dan
pelayanan keadministrasian.
• Mengoordinasikan administrasi
operasional dan pembiayaan;
• Melaksanakan pembinaan dan
pengawasan pengelolaan administrasi; dan
• Mernbantu penyelenggaraan kerja sama
DRD dengan mitra kerjanya.
• Kepala Sekretariat DRD adalah unsur
Bappeda yang dilengkapi dengan beberapa
Staf Sekretariat yang bukan Anggota DRD.
Panitia Ad hoc
• Melaksanakan rapat-rapat teknis sesuai
kebutuhan;
• Menganalisis dan merumuskan solusi
terhadap masalah-masalah aktual di
daerah;
• Menyusun pedoman, prosedur dan
mekanisme kerja DRD; dan
• Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan
oleh badan pekerja DRD.
Sidang dan Rapat
• Sidang dan Rapat bersifat tertutup dan terbuka.
• Rapat Pleno merupakan sidang tertinggi;
• Rapat Komisi;
• Rapat Pimpinan;
• Rapat Pimpinan yang diperluas; dan
• Rapat Panitia Ad hoc. 11
13. Keanggotaan
Masa Bakti
• Jumlah Anggota DRD ditetapkan oleh sidang pleno stakeholder sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi daerah didasarkan pada keterwakilan dari unsur
Pemerintah Provinsi, Kelembagaan Iptek Daerah, Masyarakat.
• Masa Bakti Anggota DRD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih atau
diangkat kembali sesuai kebutuhan.
• Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila Anggota DRD tersebut berakhir
masa jabatan, meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak melaksanakan
tugasnya, dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana berdasar
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
• Anggota DRD harus menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi
Anggota DRD.
• Kepala Bidang Penelitian dan Statistik (atau sebutan lainnya) Bappeda
menjadi anggota DRD ex officio.
• Secara ex officio Ketua DRD merupakan Anggota Dewan Risel Nasional.
Kriteria
• Anggota DRD diangkat dengan Keputusan Gubernur melalui proses seleksi.
• Anggota DRD adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria
sebagai berikut :
1. Memiliki intelektualitas, reputasi keilmuan dan integritas yang tinggi;
2. Memiliki dedikasi dan konsistensi dalam memajukan iptek untuk
pembangunan;
3. Memiliki komitmen terhadap visi dan misi serta pemecahan
permasalahan pembangunan di daerah; dan
4. Mewakili stakeholder dari unsur-unsur pemerintah daerah dan
kelembagaan iptek daerah yaitu perguruan tinggi, lembaga litbang,
badan usaha, Lembaga Penunjang dan Masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.co.id 13
14. Mekanisme Kerja
Pedoman
Prosedur
• Pedoman prosedur DRD
merupakan dokumen
yang dijadikan acuan
untuk pembuatan
Pedoman Kerja DRD
yang berisi petunjuk
teknis secara rinci
mengenai tata cara
pelaksanaan suatu
pekerjaan.
• Ketentuan lebih lanjut
mengenai pedoman
dan prosedur akan
diatur olen DRD.
Pelaporan
• Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DRD
dapat mengadakan hubungan kerja secara
fungsional dengan instansi lain.
• DRD berkewajiban menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan, laporan tahunan, serta
laporan pertanggungjawaban akhir masa tugas
kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum masa tugas berakhir.
• DRD dapat pula menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan secara triwulanan dan
dalam hal-hal tertentu dapat dimintakan hasil
riset, kegiatan, analisis serta kebutuhan
pemecahan masalah mendesak dengan
menggunakan justifikasi profesi (professional
judgement).
Akuntabilitas
• Keputusan tertinggi DRD berada pada rapat pleno DRD.
• Ketua DRD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala
Bappeda.
• Wakil Ketua bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
• Sekretaris bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
• Kepala Sekretariat bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua
DRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala
Bappeda.
• Staf Senior bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
• Ketua Komisi Teknis bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua
DRD.
• Ketua Badan Pekerja bertanggung jawab secara fungsional kepada
Ketua DRD.
• Ketua Panitia Ad hoc bertanggung jawab secara fungsional kepada
Ketua Badan Pekerja.
dadang-solihin.blogspot.co.id 14
15. 5 LANGKAH OPTIMALISASI DRD DKI
Penyusunan Pedoman
Prosedur DRD DKI
Prosedur Tata Kerja DRD
1.Prosedur Pembuatan Produk
DRD
2.Prosedur Proses Adopsi
3.Prosedur Pemecahan
Permasalahan Aktual Daerah
4.Prosedur Mekanisme
Hubungan Kerja DRD dengan
Instansi Terkait Daerah
Prosedur Tata Tertib DRD
1.Prosedur Organisasi DRD
2.Prosedur Keanggotaan DRD
3.Prosedur Pengambilan Keputusan
DRD
4.Prosedur Keuangan dan
Administrasi
Perumusan Key Performance Indicators
DRD DKI
1. Program/Kegiatan
2. Output
3. Outcome
4. Baseline 2018
5. Target Kinerja 2018-2022
1
2
dadang-solihin.blogspot.co.id 15
16. Perumusan
Produk DRD DKI
Produk DRD
1. Tata Kerja DRD DKI
2. Tata Tertib DRD DKI
3. Analisis Kebutuhan Stakeholders
4. Kebijakan Strategis IPTEK DKI
5. Agenda Riset DKI
6. Pemetaan Kegiatan Riset DKI
Pelaporan & Publikasi
Produk DRD DKI
Publikasi
1.Hard Copy
2.Soft Copy (on-line)
3
4
Pemanfaatan
Produk DRD DKI
5
2. Dapat diakses oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan
untuk itu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Dapat diadopsi menjadi Keputusan atau Kebijakan
Pemerintah Daerah.
4. Dapat didiseminasikan dan disosialisasikan kepada pihak-
pihak terkait melalui berbagai forum dan media, baik
elektronik maupun non elektronik.
1. Produk DRD yang
berupa dokumen perencanaan, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari dokumen Perencanan
Pembangunan Daerah.
Pelaporan
1.Gubernur DKI
2.Kepala Bappeda
dadang-solihin.blogspot.co.id 16
17. I.A. PEDOMAN PROSEDUR TATA KERJA DRD DKI
• Prosedur mekanisme hubungan kerja antara DRD dengan instansi pusat maupun daerah (termasuk dengan Perguruan Tinggi dan dunia usaha) memuat
posisi dan peran DRD dalam pembangunan IPTEK daerah.
• Dengan posisi dan peran DRD yang jelas, maka penyelenggaraan kegiatan DRD akan memberikan kontribusi yang optimal dalam pelaksanaan
pembangunan IPTEK daerah.
01
Pedoman Prosedur Pembuatan Produk DRD
• Proses pembuatan produk DRD dilakukan berdasarkan Metode Kerja dan Pelaksanaan Pekerjaan tertentu.
• Penyusunan Metode Kerja dapat dilakukan berdasarkan pendekatan yang dikembangkan sesuai dengan lingkup perma-salahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan Tupoksi DRD.
• Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan mengikuti prosedur, pendekatan dan metode kerja yang telah ditetapkan.
02
Pedoman Prosedur Proses Adopsi
• Proses adopsi terhadap produk DRD diawali dengan proses pelaporan Panitia Ad Hoc kepada Badan Pekerja DRD.
• Selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan persetujuan (sanctioning) untuk menguji ketepatan laporan tersebut dalam Rapat Badan Pekerja DRD dan
Rapat Paripurna DRD.
• Dalam Rapat Paripurna diputuskan untuk menerima atau menolak mengadopsi laporan tersebut menjadi produk DRD.
03
Pedoman Prosedur Pemecahan Permasalahan Aktual Daerah
• Prosedur ini sama dengan Prosedur Pembuatan Produk DRD sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang diawali dengan pembentukan Panitia Ad Hoc oleh
Badan Pekerja DRD.
04
Pedoman Prosedur Mekanisme Hubungan Kerja DRD dengan Instansi Pusat/Daerah
dadang-solihin.blogspot.co.id
17
18. I.B. PEDOMAN PROSEDUR TATA TERTIB DRD DKI
• Pedoman ini memuat tata cara pengajuan dan pertangggungjawaban biaya yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan DRD mengingat sumber
pendanaan DRD dapat berasal dari APBD maupun non APBD.
• Penggunaan/alokasi dana APBD bagi penyelenggaraan kegiatan DRD sebagai organisasi non struktural di lingkungan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan
agar penggunaan dana APBD tersebut akuntabel dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan ke publik.
01
Pedoman Prosedur Organisasi DRD
• Prosedur ini memuat kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, hubungan kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing organware organisasi DRD, yakni Ketua,
Wakil Ketua, Sekretaris, Badan Pekerja, Komisi Teknis dan Panitia Ad Hoc.
02
Pedoman Prosedur Keanggotaan DRD
• Prosedur ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan DRD, antara lain kriteria anggota, rekruitmen anggota, pengembangan kompetensi
anggota, masa bakti keanggotaan, pemberhentian dan penggantian keanggotaan, perwakilan anggota DRD dalam keanggotaan DRN.
03
Pedoman Prosedur Pengambilan Keputusan DRD
• Prosedur ini memuat tata cara pengambilan keputusan DRD melalui sidang/rapat pada Komisi Teknis, Panitia Ad Hoc, Badan Pekerja dan Rapat Paripurna
DRD.
• Prosedur ini juga memuat tata cara pembuatan dan penetapan keputusan pimpinan DRD menjadi produk hukum yang berlaku di lingkungan DRD.
04
Pedoman Prosedur Keuangan dan Administrasi
dadang-solihin.blogspot.co.id
18
19. II. KEY PERFORMANCE INDICATORS DRD DKI
No Program/ Kegiatan Output Outcome Baseline 2018
Target Kinerja
2018-2022
1. Penyusunan Tata
Kerja DRD
Dokumen:
1. Pedoman Prosedur Pembuatan Produk DRD
2. Pedoman Prosedur Proses Adopsi
3. Pedoman Prosedur Pemecahan Permasalahan
Aktual Daerah
4. Pedoman Prosedur Mekanisme Hubungan Kerja
DRD dengan Instansi Pusat/Daerah.
Tata Kerja DRD
terkelola dengan
baik.
4 buah dokumen Tata
Kerja DRD dipublikasi
dan dimanfaatkan.
Setiap tahun output
dievaluasi dan
disempurnakan
(continuous
improvement,
kaizen).
2. Penyusunan Tata
Tertib DRD
Dokumen:
1. Pedoman Prosedur Organisasi DRD
2. Pedoman Prosedur Keanggotaan DRD
3. Pedoman Prosedur Pengambilan Keputusan
DRD
4. Pedoman Prosedur Keuangan dan Administrasi
Tata Tertib DRD
terkelola dengan
baik.
4 buah dokumen Tata
Tertib DRD
dipublikasi dan
dimanfaatkan.
Setiap tahun output
dievaluasi dan
disempurnakan
(continuous
improvement,
kaizen).
dadang-solihin.blogspot.co.id
19
20. II. KEY PERFORMANCE INDICATORS DRD DKI
No Program/ Kegiatan Output Outcome Baseline 2018
Target Kinerja
2018-2022
3. Analisis
Kebutuhan
Stakeholders
Dokumen yang berisi:
1. Solusi permasalahan yang dihadapi Pemda
dalam pembangunan daerah.
2. Kebijakan litbang dan prioritasnya sesuai
dengan kebutuhan industri.
3. Pemanfaatan IPTEK yang secara signifikan
meningkatkan kesejahteraan.
Percepatan inovasi
daerah terdukung.
Dokumen Analisis
Kebutuhan
Stakeholders
dipublikasi dan
dimanfaatkan.
Setiap tahun output
dievaluasi dan
disempurnakan
(continuous
improvement,
kaizen).
4. Perumusan
Kebijakan
Strategis IPTEK
Daerah
Dokumen Kebijakan Strategis IPTEK Daerah yang
berisi rumusan yang mengacu pada Kebijakan
Strategis Pembangunan Nasional IPTEK
Kebutuhan
kebijakan strategis
IPTEK daerah
terpenuhi.
Dokumen Kebijakan
Strategis IPTEK
Daerah dipublikasi
dan dimanfaatkan.
Setiap tahun output
dievaluasi dan
disempurnakan
(continuous
improvement,
kaizen).
dadang-solihin.blogspot.co.id
20
21. II. KEY PERFORMANCE INDICATORS DRD DKI
No Program/ Kegiatan Output Outcome Baseline 2018
Target Kinerja
2018-2022
5. Perumusan
Agenda Riset
Daerah 2018-
2022
Dokumen yang berisi rumusan prioritas penelitian,
pengembangan, dan rekayasa IPTEK daerah.
1. Kebutuhan
dukungan IPTEK
dalam
pembangunan
daerah terpenuhi.
2. Peningkatan
jumlah HAKI DKI
(Paten, Desain
Industri, Merek).
1.Dokumen Agenda
Riset Daerah 2018-
2022 dipublikasi
dan dimanfaatkan
2.Data HAKI DKI
2018.
Setiap tahun output
dievaluasi dan
disempurnakan
(continuous
improvement,
kaizen).
dadang-solihin.blogspot.co.id 21
22. II. KEY PERFORMANCE INDICATORS DRD DKI
No Program/ Kegiatan Output Outcome Baseline 2018
Target Kinerja
2018-2022
6. Pemetaan
Kegiatan Riset
Daerah
Dokumen yang berisi:
1. Hasil analisis kemampuan IPTEK serta
pertumbuhan kapasitas sarana IPTEK
dibandingkan dengan kondisi pada skala
nasional dan internasional.
2. Gambaran dinamika IPTEK daerah sesuai
dengan perkembangan yang terjadi, baik dalam
lingkup nasional maupun internasional.
Kebutuhan
positioning kegiatan
riset daerah dalam
lingkup nasional
maupun
internasional
terpenuhi.
Dokumen Pemetaan
Kegiatan Riset
Daerah dipublikasi
dan dimanfaatkan.
Setiap tahun output
dievaluasi dan
disempurnakan
(continuous
improvement,
kaizen).
dadang-solihin.blogspot.co.id 22
23. III. PERUMUSAN PRODUK DRD DKI
Tata Tertib dan Tata Kerja DRD
Produk ini digunakan sebagai acuan kerja DRD.
Kebijakan Strategis IPTEK Daerah
Perencanaan pembangunan dan penerapan IPTEK di suatu
daerah dalam pelaksanaannya mengacu pada Kebijakan
Strategis Pembangunan Nasional IPTEK yang disusun dan
dirumuskan dalam Kebijakan Strategis Pembangunan
IPTEK Daerah.Analisis Kebutuhan Stakeholders
• DRD melakukan demand support transaction secara alamiah dengan stakeholders di lingkungannya, artinya
ada transaksi untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.
• Isi dari transaksi dapat berupa:
a. Solusi pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi Pemda dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Pemda dapat
mengalokasikan biaya pendanaan dari anggaran daerah;
b. Kebijakan litbang dan prioritasnya sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam konteks ini, industri menyediakan dana penelitian dan informasi kebutuhannya;
c. Hasil kerja DRD yang secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat , misalnya melalui pemanfaatan IPTEK. Masyarakat dapat mendukung DRD
melalui DPRD dengan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui APBD;
d. Berbagai hal yang bermanfaat dapat diberikan oleh angota DRD sebagai warga masyarakat yang juga dapat bertindak sebagai stakeholders. Dalam konteks ini
diperlukan pengadopsian dan pemberian legitimasi atas berbagai gagasan yang diajukan tersebut.
• Produk ini digunakan untuk mendukung percepa-tan inovasi
daerah.
dadang-solihin.blogspot.co.id 23
24. III. PERUMUSAN PRODUK DRD DKI
Agenda Riset Daerah
• Agenda Riset Daerah merupakan rumusan prioritas
penelitian, pengembangan, dan rekayasa IPTEK daerah
untuk memenuhi kebutuhan dukungan IPTEK dalam
pembangunan daerah.
• Agenda Riset Daerah adalah dokumen produk DRD yang
berlaku untuk kurun waktu tertentu, dan harus selalu
dimutakhirkan secara terus menerus sesuai dengan
perkembangan yang terjadi.
• Produk ini ditawarkan kepada para pelaku IPTEK di
daerah dan dijadikan panduan dalam perencanaan
kegiatan penelitian, pengembangan serta perekayasaan
IPTEK yang dilakukan untuk keperluan pembangunan
daerah.
Pemetaan Kegiatan Riset Daerah
• Produk ini merupakan hasil analisis berbagai aspek
kemampuan IPTEK serta pertumbuhan kapasitas sarana
IPTEK dibandingkan dengan kondisi pada skala nasional
dan internasional.
• Pemetaan kegiatan IPTEK yang dilakukan secara terus
menerus akan menghasilkan gambaran dinamika IPTEK
daerah sesuai dengan perkembangan yang terjadi, baik
dalam lingkup nasional maupun internasional.
dadang-solihin.blogspot.co.id
24
25. IV. PELAPORAN & PUBLIKASI PRODUK DRD DKI
25dadang-solihin.blogspot.co.id
26. IV. PELAPORAN & PUBLIKASI PRODUK DRD DKI
26dadang-solihin.blogspot.co.id
27. V. PEMANFAATAN PRODUK DRD DKI
Produk DRD dapat didiseminasikan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait
melalui berbagai forum dan media, baik elektronik maupun non elektronik.
Produk DRD yang berupa dokumen perencanaan, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
Produk DRD disimpan dalam pangkalan data (d-Base) sehingga dapat diakses oleh
pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk itu sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
Produk DRD, setelah dilakukan peninjauan ulang, penyesuaian, serta
penyempurnaan, dapat diadopsi menjadi Keputusan atau Kebijakan Pemerintah
Daerah.
dadang-solihin.blogspot.co.id 27